RAPBD Kukar 2010 Rp 4,59 T

TENGGARONG – Rapat Paripurna ke 12 DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Rabu (09/12) malam lalu diawali dengan Penandatangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Platform Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) 2010 oleh Pemkab dan DPRD Kukar. Dilanjutkan, penyampaian Nota Keuangan Pemkab Kukar terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2010 oleh Pj Bupati Kukar H Sulaiman Gafur.Rapat yang dimulai pukul 21.00 wita diruang sidang utama DPRD tersebut dipimpin ketua DPRD Kukar Rita Widyasari, dihadiri 26 orang dari 45 anggota DPRD Kukar,  dan unsur Muspida Kukar serta Kepala Dinas/instansi dilingkungan Pemkab Kukar.

Pada penyampaian nota keuangan RAPBD 2010 Sulaiman mengatakan bahwa RAPBD Kukar 2010 direncanakan sebesar Rp 4,59 Triliun.

“Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp 1,33 T atau 25,69 persen dari nilai APBD 2009 sebesar Rp 5,18 T,” ujarnya.

Penurunan RAPBD 2009 itu salahsatunya disebabkan karena adanya penurunan rencana pendapatan daerah sebesar Rp 605,15 M dari tahun sebelumnya, yang sebagian besar merupakan akibat dari menurunnya penerimaan dari sektor dana perimbangan bagi hasil migas.

Lebih lanjut dikatakannya bahwa berdasarkan dokumen kebijakan umum APBD 2010, asumsi dalam penyusunan anggaran dipengaruhi oleh kondisi yang telah terjadi, baik yang menyangkut tingkat perkembangan ekonomi makro, tingkat inflasi, rencana penerimaan daerah, maupun menyangkut target pencapaian kerja.

Salah satu asumsi dasar RPABD 2010 yaitu, seiring dengan adanya beberapa kebutuhan anggaran yang sangat mendesak untuk diakomodasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan, diantaranya persiapan pelaksanaan Pilkada 2010, persiapan Pekan Nasional (Penas) Kelompok Tani Nelayan Andalan 2011 di Tenggarong Seberang, dan Penunjang PNPM Mandiri.

Sedangkan garis besar RAPBD Kukar 2010 tersebut yaitu pertama pada Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 213,31 M, Bagian Dana Perimbangan Rp 2,72 T, dan lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebesar 201,15 M.
Kedua yaitu Belanja, Belanja tak langsung Rp 1,55 T  dan Belanja Langsung Rp 2,24 T.
Ketiga yaitu pembiayaan, Penerimaan pembiayaan dari SILPA anggaran tahun sebelumnya Rp 1,44 T dan Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp 790 M.

Secara garis besar rencana perubahan belanja secara keseluruhan akan dijabarkan dalam program dan kegiatan yang disusun menurut urusan Pemda dan dikelompokkan menjadi program kegiatan yang ada disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Sulaiman berharap masukan-masukan yang berkembang pada rapat anggaran berikutnya akan mampu memberikan jawaban terhadap kebutuhan dasar dan mendesak masyarakat Kukar. “Sehingga APBD Kukar 2010 lebih aspiratif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kukar,” pungkasnya. (hmp03)

---