Pemkab Kutim Jajaki Kerjasama Dengan PT SMI

SANGATTA- Guna mempercepat pembangunan infrastruktur daerah, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) berencana melakukan kerjasama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Sebuah BUMN di bawah Kementerian Keuangan RI yang bergerak dalam pembiayaan infrastruktur, 100 persen sahamnya juga dimiliki oleh Negara.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim Edward Azran mengatakan tertarik melakukan kerjasama pembiayaan infrastruktur dengan PT SMI. Dibandingkan dengan lembaga keuangan atau bank umum dengan beberapa alasan pertimbangan.

“Pertama, tingkat bunga hanya 7,5 persen pertahun, pembayaran bunga dan pokok pinjaman lebih kompetitif. Produk pinjaman yang lebih inovatif, besaran pinjaman dan jangka waktu pengembaliannya lebih fleksibel. Dibandingkan dengan bank umum, tingkat suku bunganya bisa mencapai 12 persen per tahun, belum lagi keterbatasan dana yang boleh diajukan oleh Pemkab,” jelas Edward saat mendengarkan presentasi PT SMI di Ruang Tempudau Kantor Bupati, Rabu (31/7/2019).

Lebih lanjut, Edward berharap PT SMI bisa membiayai proyek-proyek pembangunan yang telah diselesaikan pihak ketiga. Namun belum bisa terbayarkan hingga saat ini. Edward menyebut Pemkab Kutim ingin fokus pembayaran utang proyek ke pihak ketiga. Jika memungkinkan, dengan persetujuan DPRD Kutim, rekomendasi Kementerian Dalam Negeri dan rekomendasi defisit anggaran dari Kementerian Keuangan.

Edward Azran juga menyarankan PT SMI untuk bekerjasama dengan Dewan Kawasan Ekonomi Maloy Batota Trans Kalimantan (KEK MBTK), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perusahaan Daerah (Perusda).

“ KEK –MBTK ini kan program strategi nasional, tentu pemerintah pusat sangat mendukung jika PT SMI terlibat di dalam percepatan pembangunan infrastruktur. Kemudian rencana pembangunan RSUD di Kecamatan Muara Bengkal yang membutuhkan dana cukup besar,” jelas Edward.

Jika pembangunan RSUD bisa dilakukan dengan skema tersebut, tentu biaya yang dibutuhkan tidak terlalu besar dan proses pembangunannya lebih cepat. Karena dananya sudah siap. Jika RSUD sudah rampung, masyarakat yang ada di kawasan pedalaman tidak perlu lagi ke Sangatta.

“Terutama bagi pelayanan kegawatdaruratan,” ungkapnya. (*/hm4)

---