Dewan Angkat Bicara Soal Data Angka Pengangguran

Balikpapan – Meningkatnya angka pengangguran di Kota Balikpapan yang mencapai 10 persen atau 3.000 jiwa berdasarkan keterangan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Balikpapan, ditanggapi serius oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Mieke Henny.

Mieke mengatakan, jika pemerintah dalam hal ini Disnaker harus bisa memberi wadah, fasilitas dan solusinya kepada perusahaan dan pencari kerja (Pencaker) khususnya bagi warga Balikpapan. Agar kedua belah pihak bisa saling memanfaatkan. Mieke bahkan menyebutkan, jika adanya proyek perluasan kilang milik Pertamina saat ini, bisa menjadi solusi bagi para pencaker untuk bekerja dan mencari pengalaman.

“Pemerintah dalam hal ini Disnaker, wajib mencarikan solusinya. Adanya perluasan kilang pertamina ini kita jangan dibuat menjadi penonton lah,” ujarnya, (13/8/2019).

Dikatakan Mieke, seharusnya Disnaker bisa mendata setiap perusahaan yang ada di Balikpapan, mulai perusahaan kecil, sedang hingga besar. Hal ini dilakukan untuk mendata setiap pekerja dan mengetahui jika ada posisi jabatan yang kosong.

“Dunia industri di Balikpapan atau pelaku-pelaku usaha itu baik perusahaan sedang, menengah dan lain-lain itu tolong di data karyawannya, dan kalo perlu di sweeping karyawannya, KTP mana Dan apakah sudah mengakomodir karyawan dari lokal, dan di posisi-posisi apa aja. Jangan hanya mengakomodir di posisi OB, tenaga-tenagakasar aja,” tegasnya.

Untuk solusi jangka panjangnya, ujar wanita berjilbab ini mengatakan, Pemerintah Kota sebaiknya mempunyai wadah balai lantihan seperti yang dimiliki oleh Provinsi, namun terkhusus milik Balikpapan, bisa digunakan untuk kepentingan warga Balikpapan sendiri dan tidak tergabung dengan Provinsi.

“Pemerintah harus bangun BLK asli punya Balikpapan, bukan yang punya Provinsi, kaya sekarang ini. Kalo bisa khusus untuk anak-anak Balikpapan. Jadi ada melatih, membina dan memberdayakan secara maksimal,” terangnya.

Selain itu terkait penerimaan pekerja di Balikpapan, Disnaker bisa merekomendasikan jika pencaker Balikpapan tidak dipersulit oleh perusahaan yang membuka lowongan.

“Perusahaan-perusahaan jangan menentukan persyaratan-persyaratan yang susah dan belum di miliki oleh warga Kota Balikpapan, sehingga kesannya menutup kesempatan atau mengunci dengan aturan persyaratan dan lain-lain,” tutupnya. (an)

---