Puskesmas Sangatta Terus Kejar Akreditasi

SANGATTA – Sembilan Puskesmas di Kutai Timur (Kutim) mengejar akreditasi yang dilaksanakan pada Oktober 2019 mendatang, salah satunya Puskesmas yang akan diakreditasi adalah Puskesmas Sangatta Utara. Namun, upaya tersebut bakal terhambat dikarenakan banyaknya spanduk di puskesmas. Terkait pengakuan kepemilikan atas lahan yang dimaksudn yakni kawasan lingkungan puskesmas sehingga terlihat tidak rapi.

Menanggapi hal tersebut, Seskab Kutim Irawansyah akan tetap berupaya agar proses penilaian terkait akreditasi tetap berjalan lancar.Ia mengutarakan tanah Puskesmas Sangatta Utara itu telah dihibahkan. Sehingga jika masih bermasalah pemerintah mengaku siap digugat. Untuk melakukan penilaian, lebih lanjut dirinya akan berupaya semaksimal.

“Kalau dihadang-hadang kita akan tempuh melalui pengadilan. Nanti ada alternatif kita dibantu dengan Satpol PP,” tegasnya.

Akreditasi erat hubungannya dengan instrumen penilaian. Tidak hanya itu, kebersihan juga merupakan aspek penting yang harus diperhatikan.

Senada, Kepala Dinas Kesehatan Kutim dr Bahrani menyampaikan menurutnya persiapan akreditasi untuk bulan depan mulai dilaksanakan sejak September ini. Hanya masih ada penghambat diantaranya spanduk yang terpampang itu.

“Kami mau akreditasi, cuma susah bergerak, karena kalau tukangnya datang untuk menata dan membersihkan area di situ malah disuruh pulang,” jelasnya beberapa waktu lalu, Selasa (17/9/2019).

Bahrani menerangkan ada polemik lain yakni, setiap buruh yang akan menata kawasan tersebut diusir oleh para pemilik ahli waris. Hal ini menurutnya akan berdampak pada penilaian. Dia berharap agar saat akreditasi seluruh hal dapat menunjang dan mendapat hasil yang terbaik.

“Kalau begini terus ya khawatirnya tidak bisa penilaian. Ada kegiatan mereka, jelas kami terganggu,” ucap Bahrani.

Di tempat terpisah, ahli waris lahan Puskesmas Sangatta Utara Hengky Abdullah membantah telah mengusir tukang bersih-bersih. Berbeda halnya dengan pembangunan yang akan dilakukan di kawasan itu.

“Memang sempat ada yang datang, tapi mereka mau membuat taman dan pagar. Kalau itu saya larang memang, karena tidak boleh ada proyek besar maupun kecil selama lahan ini belum dilunasi,” kata dia.

Hal itu menurutnya sudah sesuai dengan berita acara yang ditandatangi Pemkab. Dia berharap duduk bareng antar dirinya dan pemerintah dapat dilakukan untuk melakukan penyelesaian.

“Saya cuma melarang pembangunan saja. Kalau pelayanan tidak pernah saya ganggu,” tutupnya.(*/hm7)

---