Belum Dapatkan Honor, 1800 KPPS Nunukan Ancam Mundur

Samarinda-vivaborneo.com- Petugas KPPS sebanyak 1800 orang dari 338 TPS yang ada di Kabupaten Nunukan menyatakan akan mengundurkan diri dan tidak akan ikut pertisipasi dalam pelaksanan Pilpres pada 8 Juli nanti. Demikian disampaikan Ketua KPU Kabupaten Nunukan kepada wartawan usai mengikuti Rakor Muspida, KPU dan Panwaslu se Kaltim di Kantor Gubernur Kalimantan Timur.
Hal tersebut dipicu karena petugas KPPS Kabupaten Nunukan pada pelaksanaan pemilihan anggota legislative (9 April) hingga saat belum menerima honor (biaya transportasi) yang besarnya Rp. 150.000,- per orang. “Mereka (petugas KPPS) hingga saat ini belum menerima honor pada pileg kemarin,” ujar Ketua KPU Nunukan Muh. Sain.
Padahal pelaksanan Pilpres tinggal hitungan hari saja lagi. Apabila Pemkab Nunukan melalui Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD/Kesbangpol) tidak cepat merealisasikan hak-hak petugas KPPS, maka dikhawatirkan akan berimbas pada Pilpres 8 Juli akan datang. “Hingga saat ini mereka tidak mau menerima logistik untuk Pilpres yang kami (KPU) kirimkan,” tambahnya.
Situasi ini karena adanya ketakutan dari pihak SKPD pemkab Nunukan dalam hal ini Kesbangpol Nunukan, padahal situasi wilayah kabupaten Nunukan yang masih terlalu sulit medannya dan masih banyak daerah yang terpencil yang memang memerlukan banyak biaya dilapangan khususnya untuk pendistribusian logistik pemilu.
Hal demikian sangat dimaklumi Pemprov Kaltim bahkan Gubernur Kaltim H Awang Fareok Ishak langsung menginstruksikan kepada SKPD Nunukan untuk cepat merealisasikan tuntutan petugas KPPS ini. “Saya harap Kesbangpol Nunukan cepat tuntaskan masalah ini,” ujar Gubernur Kaltim H Awang Fareok Ishak kepada beberapa pejabat kabupaten Nunukan yang hadir pada Rakor tersebut.
Semua sudah ada dasar hukumnya yaitu Peraturan Presiden (Perpres) nomor 2 dan 4 tahun 2008. Dan yang pasti pilpres Juli 2009 ini merupakan agenda Nasional yang sudah tentu harus lebih utamakan dan menjadi agenda prioritas, karena pada waktu itu titik puncuk Bangsa ini menentukan pemimpin bangsa yang membawa masa depan Negara ini. “Jadi saya mohon agar Pemkab Nunukan paham betul situasi ini dan Pilpres merupakan agenda prioritas nasional,” tegas Awang.
Honor petugas KPPS Nunukan untuk ketua sebesar Rp. 225.000,- dan anggota sebesar Rp. 200.000,- dan yang menjadi tuntutan para petugas KPPS Nunukan ini berupa biaya mobilisasi atau transportasi logistik KPU untuk daerah-daerah di kabupaten Nunukan yang masih terbilang terpencil dan sulit ditempuh perjalanannya baik darat maupun sungai. (yan/016)