Tim KIPP Ojol Berlian Jalani Rapid Test Usai Bertemu Wagub Kaltim

Vivaborneo.com, Samarinda — Tim TOP 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2020 Ojol Berlian melakukan Rapid Tes di Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam (RSJD AHM), setelah tim ini bertemu dengan Wagub Kaltim yang terkonfirmasi Positif Covid-19.

Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad mengatakan, hal ini sebagai langkah antisipasi dini terhadap paparan Covid-19. Pasalnya, timnya beberapa waktu lalu melakukan uji coba teknis tahapan presentasi dan wawancara Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2020, di ruang Heart of Borneo Kantor Gubernur Kaltim.

“Hal ini karena kami termasuk dalam agenda wagub dalam dua pekan terakhir. Selanjutnya, setelah menjalani rapid tes kami akan melakukan karantina mandiri sesuai protokol kesehatan,” ujar Halda.

Halda mengimbau, agar seluruh masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap optimis dan disiplin diri dengan tetap di rumah, menggunakan masker, jaga jarak dua meter atau lebih dan sering mencuci tangan dengan sabun di air mengalir.

“Jaga keluarga kita untuk melindungi keluaga lainnya,” tegas Halda.

Sementara itu, Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam (RSJD AHM) Samarinda, sejak hari ini, Kamis 16 Juli 2020, melayani pemeriksaan rapid tes, khususnya bagi jajaran pegawai ASN/non ASN di lingkup Pemprov Kaltim.

“Iya, ini tadi ada sekitar 100 orang periksa rapid test. Hasilnya non reaktif, negatif ya. Mereka dari BPKAD sama Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A),” ujar Padilah Mante Runa Direktur RSJD AHM Samarinda.

Berikutnya, lanjut Padilah, menyusul besok dan lusa (Jumat dan Sabtu) sekitar 150 orang dari Inspektorat Wilayah Provinsi (Itwilprov) Kaltim untuk rapid tes.

Terkait pelayanan rapid tes, Padilah meminta pegawai yang ingin memeriksakan diri, hendaknya bergiliran secara berkelompok. Maksimal per kelompok 20 orang.

Hal ini penting menurut Padilah, selain menghindari kerumunan dan mengoptimalkan jaga jarak. Juga, memudahkan petugas untuk melakukan pemeriksaan.

“Jadi sebaiknya, mereka berkooordinasi dulu diinternalnya. Masing-masing kelompok 20 orang. Selesai itu, baru menyusul kelompok berikutnya. Ini penting, selain kapasitas ruangan kita juga protokol kesehatan harus ditaati,” jelasnya.

Padilah mengakui selama ini pihaknya tidak melakukan pemeriksaan kesehatan secara umum, termasuk kepada ASN/non ASN sekalipun. Sebab, rapid tes yang tersedia khusus bagi tim medis dan perawat RSJD untuk penanganan pasien.

“Tapi karena ini kondisinya lain, ya kita siap melakukan pemeriksaan rapid tes kepada pegawai Pemprov semuanya tanpa batas waktu. Silahkan lapor dan kita jadwalkan,” ungkapnya.

Padilah mengakui ketersediaan rapid tes sudah terbatas atau hanya ada 200 unit. “Tapi, kami sudah lapor BPKAD untuk pengadaan selanjutnya,” ujarnya lagi. (VB/Rgd)

---