Pro Aktif, DPMPD Dorong 137 Desa Segera Bentuk BUMDes

SAMARINDA — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim terkesan pro aktif mendorong desa yang belum membentuk BUMDes untuk segera membentuknya.
Tercatat hingga saat ini terdapat 137 desa sari 841 desa se Kaltim yang belum membentuk BUMDes dengan berbagai permasalahan masing-masing disetiap desa.

“Sesuai arahan pimpinan kita harus tetap bergerak dan memberikan pelayanan publik meskipun sedang bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Karena bidang tugas kami di antaranya bertanggung jawab melakukan pembinaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUMDes, makanya kita coba maksimalkan peran untuk mendorong 137 desa segera membentuk BUMDes, ” ujar Kepala DPMPD Kaltim, H Muhammad Syirajudin melalui Kabid Usaha Ekonomi Masyarakat, SDA, dan Teknologi Tepat Guna Elvis didampingi Kasi UEM Muriyanto, Selasa (28/7).
Adapun peran yang dilakukan dengan aktif membangun komunikasi dan koordinasi dengan kabupaten terkait perkembangan data desa yang belum membentuk BUMDes.

Mengingat DPMD/DPMK kabupaten pada Juli ini ada kegiatan sosialisasi pembentukan BUMDes di tingkat kecamatan bagi desa-sesa yang belum membentuknya.

“Makanya kami sekarang monitor yang ke kabupaten untuk dapat info yang update. Apa masih 137 desa yang belum bentuk BUMDes atau sudah berkurang karena sudah membentuk BUMDes, ” tampalnya.

Sejalan dengan itu, DPMPD Kaltim kemudian terus memperbaharui data desa dan kecamatan yang belum disasar kabupaten. Harapannya saat kegiatan sosialisasi yang direncanakan DPMPD Kaltim disetujui bisa menyasar desa dan kecamatan di maksud.

“Tahun ini ada kegiatan usulan di APBD perubahan. Sosialisi dan diskusi terkait pembentukan BUMDes di Kabupaten Kutai Timur. Target rencana kerja tahun 2020 ada 5 desa, ” sebutnya.

Selain melakukan sosialisasi dan diskusi, DPMPD Kaltim juga terus menginventarisir permasalahan dan kendala pembentukan BUMDes untuk penyelesaian masalah.  Lain hal seperti kampung-kampung di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) yang permasalahan terbesarnya lebih diakibatkan minimnya jumlah penduduk perdesa.

“Mau didorong seperti apa juga kalau penduduknya sedikit susah cari SDM yang mau jadi pengelola BUMDes. Mereka lebih memilih kerja di perusahaan, ” imbuhnya.

Meski begitu, dia mengaku akan terus mendorong agar desa segera menbentuk BUMDes sebagai salah satu usaha bersama masyarakat desa dalam menggerakan perekonomian desa. (AM)

---