DKP3A Kaltim Lakukan Percepatan Implementasi PUG

SANGATTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) diperkuat dengan pemenuhan tujuh prasyarat seperti kelembagaan, kebijakan, komitmen, ketersediaan data pilah, metode, partisipasi masyarakat, sumber daya dan anggaran. Berdasarkan hasil pemantauan dan evauasi pelaksanaan PUG tahun 2020, menunjukkan Kabupaten Kutai Timur belum menjadi kabupaten/kota penerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE).

“Hal ini mengingat belum terpenuhinya prasyarat PUG di Kutim. Untuk itu melalui  kegiatan ini diharapkan dapat menjadi penggerak seluruh kelembagaan PUG Kutai Timur meliputi Pokja PUG, Focal Point, Tim Driver dan lainnya. Serta dapat menjalankan peran dan fungsinya terutama dalam melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender yang berkualitas,” ujar Kepala Dinas Kependudukan, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita melalui Kabid Kesetaraan Gender Dwi Hartini pada kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi di Kabupaten Kutai Timur, berlangsung di Royal Victoria Hotel Sangatta, Kamis (25/8/2022).

Dwi menambahkan, kabupaten/kota merupakan support system dalam capaian  pembangunan SDM Provinsi. Saat ini Kabupaten Kutai Timur dengan capaian Indeks Permbangunan Gender (IPG)  76,4 di tahun 2021 atau masih berada dibawah capaian Provinsi Kaltim yaitu 85,9. Sementara capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yaitu 53,7  atau masih dibawah Provinsi Kaltim yaitu  66,65.

“Sehingga perlu dilakukan percepatan implementasi PUG untuk mengurangi kesenjangan pembangunan berbasis gender, mengingat Kutim memiliki SDA yang cukup melimpah dan memiliki sarana serta prasarana untuk melaksanakankan pembangunan yang adil terutama pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” imbuhnya.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 15 orang terdiri dari Tim Driver PUG Kabupaten Kutai Timur dan OPD terkait. Hadir menjadi narasumber Bappeda Kaltim Nani Nuraini, BPKAD Kaltim Iwan Darmawan dan Inspektorat Daerah Kaltim Prananda Ervan HE. (dell)

---