Merebut Satu Miliar Dollar dari Moratorium Oslo

Vivaborneo.com – Pemerintah Indonesia pada tanggal 26 Mei 2010 telah menandatngani perjanjian kerjasama (Letter of Intent/LoI) di Oslo, Norwegia  mengenai Moratorium dua tahun di wilayah hutan alam dan lahan gambut di Indonesia.Ini berarti semua izin yang berkaitan dengan kegiatan di hutan alam akan dihentikan selama dua tahun. Adapun yang terkena dampak dalam hal ini antara lain industri kehutanan, industri perkebunan kelapa sawit, aneka tambang di dalam hutan  dan lain sebagainya.

LoI antara pemerintah Indonesia dan Norwegia  merupakan kesepakatan kerja sama antara kedua pihak untuk melakukan penurunan emisi gas rumah kaca, deforestasi dan degradasi hutan. Sebagai imbalannya, Pemerintah Norwegia menjanjikan  Satu miliar dollar Amerika atau sekitar Rp 1 triliun rupiah per tahun dari kesepakatan ini. Sungguh tawaran yang sangat menggiurkan.

Direktur Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Muhammad Teguh Surya di Jakarta, mengatakan Walhi menilai moratorium penebangan hutan merupakan itikad baik yang perlu diapresiasi dan didukung semua pihak, karena selama ini kerusakan hutan terus terjadi dan hanya sebagian kecil orang-orang tertentu yang menikmatinya.

Menurutnya, moratorium yang lebih dikenal dengan Moratorium Oslo itu tidak akan menganggu ekonomi kerakyatan akan tetapi sangat mengganggu konglomerat hitam (korporasi hitam), karena jutaan hektar lahan hutan selama ini hanya dikuasi oleh segelintir orang saja dengan jangka waktu puluhan tahun.

Di Kalbar, misalnya,  data dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat hingga Desember 2009  mengatakan bahwa total luas kebun sawit berdasarkan ijin yang dikeluarkan telah mencapai 3.592.633,66 ha dan hanya di miliki oleh 15 group.

Sementara itu, di Kalimantan Timur (Kaltim), Pemprov Kaltim telah mengeluarkan ijin  lokasi sebanyak 311 buah dengan luasan 3.345.565,69 hektar. Hingga awal November 2010, Dinas Perkebunan mengklaim Program Satu Juta Hektar Kelapa Sawit telah tertanam sebanyak 573.196,41 Hektar.

Disisi lain, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan moratorium merupakan keinginan bangsa Indonesia untuk memberi waktu untuk tata kelola hutan yang lebih baik. Jadi, penandatanganan LoI tersebut merupakan kesadaran pemerintah SBY-Boediono untuk pelestarian hutan di Indonesia.

“Indonesia tidak dalam tekanan atau pendiktean Norwegia. Moratorium keinginan kita, untuk tata kelola hutan. Indonesia pun negara besar, tidak mungkin diawasi Norwegia,” ungkap Zulkifli.

Bahkan SBY-Boediono menetapkan Program Satu Miliar hutan di Indonesia  untuk mengurangi emisi gas buang sebesar 26 persen dengan mencanangkan satu orang menanam satu batang pohon (One Man One Tree).

Komitmen ini di Kaltim oleh Gubernur awang Faroek menambah program tersebut menjadi Satu orang menanam Lima Pohon (One Man Five Trees). Awang sadar sekali bahwa hutan Kaltim perlu dihijaukan kembali.

Yang menjadi pertanyaan, apabila Indonesia bisa merebut “imbalan” sebesar Rp 1 triliun rupiah, apakan uang sebesar itu dipastikan akan sampai kepada masyarakat di sekitar hutan yang selama ini selalu miskin dan tertinggal?

Uang sebanyak itu harusnya dapat memberi kesejahteraan kepada masyarakat sekitar hutan yang selama ini menggantungkan hidup kesehariannya kepada hutan disekitarnya.

Pemerintah hendaknya fokus untuk peningatan harkat dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dengan memberikan bantuan permodalan, pendampingan menejemen usaha, memberikan pendidikan dan kesehatan yang lebih mudah dan terjangkau dan lain-lain.

Inilah tugas kita semua untuk mengawal kemana uang satu miliar dolar tersebut mengalir. Selayaknya imbalan tersebut benar-benar dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sekitar hutan secara adil dan merata. Semoga. (vb/yul)

---