Pemerintah Jaga Ketersediaan Sembako

SAMARINDA–vivaborneo.com, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim H Irianto Lambrie menegaskan untuk mengantisipasi terjadinya inflasi, terutama dari sektor sembilan bahan pokok (sembako). Maka pemerintah harus tetap berupaya menjada stok atau ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat tersebut.
“Pemerintah daerah, baik provinsi terlebih kabupaten dan kota agar hendaknya menjaga ketersediaan bahan pokok masyarakat, seperti beras, gula dan minyak goreng. Hal ini penting, guna tetap menjaga kestabilan harga sembako, terutama dalam antisipasi terjadinya inflasi,” kata H Irianto Lambrie saat jumpa pers High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah Kaltim di Ruang Rapat Sekprov Kaltim, baru-baru ini.

Menurut Irianto, upaya yang dapat dilakukan kabupaten dan kota diantaranya dengan membangunkan gudang sebagai tempat untuk menyimpan bahan-bahan kebutuhan pokok. Karena masih banyak kebutuhan pokok masyarakat yang diproduksi dan harus didatangkan dari luar Kaltim.

Diungkapkan, apabila terjadi kenaikan harga karena permintaan yang tinggi sementara ketersediaan bahan pokok sedikit. Maka pemerintah dapat mengeluarkannya dari gudang melalui kegiatan pasar murah maupun kegiatan lainnya untuk mengimbangi kenaikan harga itu.

Kenaikan harga juga bisa terjadi walaupun ketersediaan sembako cukup banyak dipasaran. Hal ini biasanya menjelang hari-hari besar keagamaan karena tingginya permintaan masyarakat untuk perayaan hari besar itu.

“Kedepan, semua kabupaten dan kota harus membentuk tim pengendali inflasi dari beberapa instansi terkait. Selain, untuk tetap membangunkan gudang-gudang untuk tetap menjaga ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat,” harap Irianto Lambrie.

Sementara itu Tim Pengarah TPID Kaltim HM Yadi Sabianoor mengatakan pada pertemuan High Level Meeting TPID Kaltim yang melibatkan beberapa instansi terkait di Pemprov Kaltim besama Bank Indonesia Samarinda telah melahirkan beberapa rekomendasi bagi tim untuk peningkatan kinarjanya.

“Pertemuan tersebut telah melahirkan beberapa rekomendasi, seperti TPID Kaltim untuk meningkatkan statusnya. Kedepan tim akan dipimpin Asisten II Setprov Kaltim dan tentunya akan membawahi kabupaten dan kota se-Kaltim,” kata HM Yadi Sabianoor.

Karena selama ini tim ini hanya dipimpin Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Dinas Perindagkop UMKM Kaltim saja. Tetapi dengan kenaikan status tersebut tentu akan memberikan kekuatan koordinasi ketingkat kabupaten dan kota se-Kaltim.

Selain itu, tim harus terbentuk dikabupaten dan kota se-Kaltim, serta tim harus mampu menjaga kestabilan harga, mempertahankan stok, mengendalikan inflasi tidak lebih 2 digit dan kegiatan kerja tim harus mengacu dan menilai hasil penilaian Bank Indonesia, serta meningkatkan kerjasama dengan Pemprov Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.(vb/mas)