DPRD Kaltim dan Bawaslu Bahas Ketentuan Pileg 2024

SAMARINDA – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kaltim menggelar rapat dengar pendapat (RDP) membahas ketentuan terkait kampanye menjelang Pemilihan Legislatif (Pileg) pada Pemilu tahun 2024 di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kaltim, Rabu (1/2/2023)

Ketua Komisi I DPRD Kaltim Baharuddin Demmu menjelaskan, RDP membahas ketentuan kampanye  partai politik (parpol), Bakal Calon Legislatif (Bacaleg), Calon Legislatif (Caleg), dan Anggota Legislatif (Aleg), menjelang tahapan Pileg 2024. Semua pihak mendukung pemilu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan tidak melakukan pelanggaran terkait kampanye.

“Jika ada pelanggaran, diharapkan tidak ada tebang pilih dalam penanganan kasus terkait, serta Bawaslu Kaltim juga menjelaskan hal-hal teknis dan memaparkan tentang PKPU no.3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal pemilihan umum tahun 2024,” lanjutnya

Sejak KPU mengumumkan partai politik sebagai peserta Pemilu, maka Bawaslu Kaltim menghimbau agar anggota DPRD dalam menjalankan aktivitas, tidak menampilkan lambang atau logo partai politik peserta pemilu.

Sementara itu, Bawaslu Provinsi Kaltim mengingatkan kepada para legislator untuk tidak memanfaatkan masa reses, sosialisasi kebangsaan (sosbang), dan sosialisasi peraturan daerah (sosper) untuk berkampanye secara terselubung, salah satunya dengan menyisipkan logo partai politik (parpol) di spanduk kegiatan.

“Sejatinya agenda kedewanan tersebut menggunakan dana pemerintah, yang artinya tidak dibenarkan melakukan segala jenis yang berhubungan dengan kampanye partai politik, sebab kampanye harus dilakukan sesuai dengan waktu, tanggal dan tempat yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum,” ujar Ketua Bawaslu Kaltim, Hari Darmanto. (adt)

---