Komisi III DPRD Kaltim Bahas Jalan Penghubung Empat Desa Tertinggal

SAMARINDA– Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas PUPR-PERA Kaltim, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapedda) Kaltim, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat (Kubar), dan Perangkat Daerah Kubar. RDP membahas membahas permasalahan rusaknya infrastruktur jalan yang menghubungkan Desa Lemper, Desa Tanjung Soke, Desa Deraya dan Desa Gerunggung yang berada di wilayah Kabupaten Kubar.

Rapat dipimpin Ketua Komisi III Veridiana Huraq Wang yang menyampaikan jalan yang menghubungkan empat desa sangat perlu diperjuangkan. Jjalan tersebut menjadi akses empat desa yang termasuk dalam kategori desa tertinggal.

“Kondisi jalan itu harus segera dibenahi dan memerlukan dana sebesar Rp1,78 triliun untuk menjadikannya sebagai jalan mantap agar warganya tak tertinggal,” ucapnya, Senin (3/4/2023)

Verdiana mengatakan, empat desa tersebut sebelumnya telah bersurat ke DPRD dan meminta akses jalan yang segera direalisasikan sehingga dapat mengurangi ketertinggalan daerah. Dia menambahkan, saat ini status jalan masuk dalam kawasan jalan kabupaten, sehingga bantuan yang diberikan berupa bantuan keuangan (Bankeu) yang di prioritaskan.

Verdiana juga mengatakan, saat ini sebagian jalan yang digunakan juga termasuk dalam kawasan hutan, sehingga komisi III menyarankan untuk segera melaporkan hal tersebut kepada pemerintah pusat.

“Sebagian jalan ada yang masuk wilayah kawasan hutan, jadi harus segera dilaporkan. Agar jalan tersebut masuk dalam inpress jalan dari Balai Jalan Nasional,” sambungnya.

Verdiana juga mengatakan, kerusakan parah yang terjadi juga disebabkan adanya aktivitas kegiatan perusahaan, umtuk itu komisi III juga akan memanggil perusahaan yang ada disana untuk ikut membantu perbaikan dan pemeliharaan jalan. Dia menjelaskan, jalan tersebut akan dianggarkan pada tahun 2024 dengan estimasi anggaran Rp 187 miliar. Dengan jarang mencapai 20 kilometer, dia menyebutkan alokasi anggarannya tak hanya bersumber dari APBD Kaltim, tapi juga dari sumber keuangan yang lainnya. (Ria/adv)

 

---