Masyarakat Bukit Merdeka Minta 1000 Hektar Lahan Pertanian Dikembalikan Ke Tanah Adat

SAMARINDA – Masyarakat etnis Dayak Bukit Merdeka minta 1000 hektar lahan pertanian dikembalikan Ke tanah adat saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat Gedung E DPRD Kaltim, Senin (10/4/23).

Sebanyak 31 masyarakat etnis dayak datang  menghadiri rapat dengar pendapat bersama Wakil Ketua Badan Musyawarah Seno Aji dan Verdiana Hurag Wang Ketua Komisi III DPRD Kaltim. Mereka meminta lahan tersebut dapat dikembalikan ke masyarakat serta difasilitasi administrasi status kepemilikan tanah tersebut.

Seno Aji selaku Wakil Ketua Badan Musyawarah mengungkap bahwa tahan masyarakat bukit merdeka tersebut, pada  tahun 2014 ditetapkan sebagai hutan produksi yang dapat dikonversi (HKP)  pemerintah pusat.

“Kami sudah meminta Dinas Kehutanan untuk meninjau kembali, kapan terkena HKP dan kita akan melakukan permohonan ke pemerintah pusat untuk dapat melepaskan tahan adat ke asalanya,” ungkapnya.

Senada dengan Seno Aji, Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Verdiana Hurag Wang menyatakan secara regulasi 1000 hektar tanah masyarakat adat belum dapat penetapan.

“Mereka memperjuangkan penetapan tanah dalam bentuk Areal Penggunaan Lain (APL) ataupun dalam bentuk kelompok masyarakat adat, sehingga mereka minta bantu untuk difasilitasi ke otorita IKN,” jelasnya.

Hal ini dilakukan agar lahan mendaapatkan sertifikat APL sehingga masyarakat ast dayat bukit merdeka dapat mengelola dan hutan seperti sedia kala

Politikus Fraksi Gerindra, Seno Aji membeberkan usai hari Raya Idul Fitri,  masyarakat etnis Dayak Bukit Merdeka difasilitasi untuk  berkunjung  ke ibu kota negara (IKN) dan  bertemu dengan badan otorita agar dapat memahami batas wilayah  yang sudah masuk dalam wilayah IKN. (aj/adv)

---