Pemerintah Diminta Tertibkan Anak Jalanan dan Badut di Sangatta

SANGATTA – Maraknya anak jalanan, pengemis dan badut yang mulai banyak ditemukan di sepanjang jalan Yos Sudarso, Sangatta, Kutim menjadi perhatian berbagai pihak. Diharapkan, hal tersebut bisa segera ditertibkan, agar tidak mengganggu arus lalu lintas maupun yang lainnya.

Salah satu yang menyoroti kondisi tersebut anggpta DPRD Kutim dr Novel Tyty Paembonan. Dia meminta kepada pemerintah untuk segera turun ke lapangan melakukan penertiban, sehingga masyarakat penyandang kesejaheraan sosial ini bisa diatasi dengan baik.

“Daerah ini kan punya instrument untuk pelaksanaan penertibaan. Seperti Satpol PP maupun Dinas Sosial. Diharapkan instansi teknis itu memiliki tanggung jawab untuk  segera melakukan tindakan yang baik dan bijak dalam menyelesaikan sosial tersebut,” ujar politisi Partai Gerindra ini.

Dikatakan, saat ini Kutim  sudah memiliki regulasi yang mengatur terkait penegakan menyangkut ketertiban umum, yakni Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 tahun 2007. Sehingga dalam melakukan penertiban tidak ada masalah, lantaran landasan hukuknya sudah jelas.

Jika keberadaan anak jalanan, badut dan sebagainya terus dibiarkan dan tidak segera ditertibkan, Novel khawatir, menggangu pengguna jalan yang melintas. Atau mungkin terjadi kecelakaan di jalan, tentunya ada yang dirugikan, baik korban atau yang lainnya.

“Sudah tidak ada lagi alasan bagi mereka (pemerintah) untuk tidak bisa bekerja secara maksimal. Sebab, daya dukung anggaran kita saat ini juga sudah memadai. Terus apalagi alasanya,“ ucapnya.

Salah satu solusinya adalah, menurut Ketua DPC Partai Gerindra Kutim ini, membangunan rumah panti. Sehingga nantinya bisa menampung  dan membina penyandang kesejahteraan sosial, baik anak jalanan, pengemis, badut maupung gepeng. Selain itu, juga bsa menggandeng Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) melalui Balai Latihan Kerja (BLK), untuk dididik menjadi tenaga kerja terampil. Sehingga mereka tidak lagi di jalanan, namun bisa bekerja dengan baik.

“Nah, kembali lagi bagaimana keseriusan pemerintah dan rasa empati untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Saya yakin mereka (penyandang kesejahteraan sosial) pasti mau, lantaran yang saat ini mereka lakukan menjadi opsi terakhir, karena tidak ada pilihan lagi,” ujarnya. (adv)

---