Heru  Ancam “IKN-kan”

Catatan Rizal Effendi

PRO kontra Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi isu super panas pekan ini. Maklum dikaitkan isu politik menjelang Pilpres. Mulai sikap Anies, Cak Imin sampai PKS, yang narasinya menentang pembangunan IKN. Ucapan canda Cak Imin “Enak tinggal di kota ketimbang di hutan,” ramai digoreng.

Bagi telinga orang Kaltim sikap menolak IKN sangat tidak nyaman. Sebab, IKN itu harga mati. Apalagi sudah diundangkan. Jadi harus dibela mati-matian. Bahkan Gubernur Isran terkenal dengan ucapannya. “Hati-hati yang tidak setuju, bisa pendek umurnya.” Begitu kata “Si Raja Naga” alias Isran mengancam,  walau setengah bercanda.

Tapi ucapan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono lebih aneh lagi. Bahkan nadanya terkesan menyudutkan IKN.  Itu diucapkan pada saat seminar “Menuju Masa Depan Jakarta sebagai Kota Global,” Rabu (29/11) lalu, seperti diberitakan detikNews. Seminar itu dihadiri 750 pejabat Pemprov DKI.

Ada dua hal yang disampaikan Heru. Katanya setengah berkelakar karena itu disambut gelak ketawa. Pertama, dia bilang begini. “Jadi, Bapak kalau enggak bekerja dengan baik, sesuai dengan Undang-Undang (UU) ASN yang terbaru, Bapak saya pekerjakan di IKN.”

Kedua, Heru  menggambarkan seakan-akan bekerja di IKN itu hanya sekadar jalan pintas untuk menaikkan pangkat. “Dua tahun Bapak balik bisa diberikan (kenaikan) pangkat. Tapi pindahnya jangan ke kota besar, tadi saya kasih contoh ke IKN,” ujarnya.

Banyak yang menilai ucapan Heru itu sangat tidak pantas. Apalagi dia orang di lingkaran Presiden Jokowi. Kok nadanya terkesan “melecehkan” IKN? Sebelum ditunjuk menjadi Pj Gubernur DKI, dia adalah kepala Sekretariat Kepresidenan sejak 2017. Kantornya di Istana Presiden. Melayani Presiden Jokowi.

Ancaman “meng-IKN-kan” PNS yang bekerja tidak baik, bisa ditafsirkan bahwa IKN itu tempat pembuangan bagi PNS yang tidak beres. Mirip ucapan Edy Mulyadi “tempat jin buang anak,” yang akhirnya berimplikasi hukum. Kok Heru bisa membuat canda begitu?

Kedua, kok Heru bisa-bisanya memberi kesan bekerja di IKN itu hanya sekadar cara untuk mendapat kesempatan kenaikan pangkat lebih cepat. Jadi bukan aspek pengabdiannya yang ditonjolkan, akan tetapi  menjadi peluang mempercepat perbaikan nasib.

Padahal selama ini bekerja di IKN digambarkan sebagai  peluang emas ikut membuat sejarah. PNS yang diboyong ke IKN adalah PNS pilihan. Maklum IKN adalah Kota Cerdas (smart city). Jadi orang-orangnya harus orang cerdas dan unggul. Bukan orang buangan atau hukuman.

Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga mengingatkan Heru agar berhati-hati dalam berucap meski berkelakar. “Ucapan dia memberi kesan IKN jadi ‘tempat buangan.’ Hal itu justru kontradiktif dengan visi pemerintah yang ingin menjadikan IKN sebagai kota harapan baru, pusat pemerintahan yang berkelas dunia, dan pengganti Jakarta yang lebih baik,” ucapnya seperti diberitakan Republika.

Pegiat media sosial Lukman Simandjuntak agak lebih ekstrem menanggapi ucapan Heru, yang bernada pelecehan itu. “Apa dia mau dikirimi mandau terbang?” tanya Lukman dikutip populis.id dari akun pribadinya, Rabu (29/11).

Fenomena “mandau terbang” itu sempat mewarnai kemarahan suku Dayak menanggapi ucapan Edy Mulyadi, yang dianggap menyudutkan lokasi IKN di Kaltim.

Pengamat politik Rocky Gerung menilai narasi yang diucapkan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono menunjukkan ketidaktahuan dia mengenai pembangunan IKN meski dia orang dekat Presiden Jokowi.  “IKN seharusnya dipersiapkan untuk menjadi tempat yang nyaman bagi masyarakat, bukan sebagai tempat hukuman,” katanya seperti diberitakan DEMOCRAZY.News.

Menurut Ketua Dewan Pertimbangan DPW Nasdem DKI Mohamad Ongen Sangaji, komunikasi Heru memang buruk. “Perkataan dia tidak sesuai dengan rencana Presiden Jokowi yang menjadikan IKN sebagai karya besar. Sebab, dari omongan Heru dapat diartikan bahwa IKN menjadi tempat buangan pejabat-pejabat yang punya kinerja buruk,” tandasnya.

Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jakarta menganggap tidak ada yang salah dari ucapan Heru. “Pidato Pak Heru tidak bisa ditafsirkan bahwa IKN merupakan tempat yang ditakuti para ASN. Justru itu motivasi bagi mereka yang ingin segera naik jabatan melalui kinerja yang baik di IKN,” kata Ketua KAHMI Jaya M Ichwan Ridwan memberikan pembelaan.

ADA YANG TAK SENANG

Terlepas dari soal pro kontra, Pemerintah terus mempersiapkan skenario perpindahan ASN dari Jakarta ke lokasi IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU) Kaltim.

Menurut Direktur Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas Prahesti Pandanwangi, sebanyak 100.023 ASN akan dipindahkan ke IKN dalam rentang waktu 2024-2029 secara bertahap. Meliputi 956 orang pejabat negara, 3.264 pejabat pimpinan tinggi dan 95.803 pejabat tinggi fungsional.

Dalam keterangan terpisah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyebutkan, pemindahan tahap pertama dilaksanakan tahun depan, 2024. Ada 16.990 orang yang dibawa ke IKN.  Terdiri 11.274 ASN dari 35 kementerian dan lembaga (K/L) serta 5.716 orang dari personel TNI dan Polri.

Simulasi pemindahan tahun 2024 sedang dimatangkan.  Mulai bulan Maret, Juli, dan Agustus. Tahap pertama ada 1.200-an  sampai 3.200 personel tergantung dengan selesainya fasilitas tempat tinggal yang disiapkan untuk mereka.

Menteri Anas menggambarkan sudah banyak ASN muda yang berminat pindah ke IKN. Karena Pemerintah menyiapkan beragam fasilitas yang nyaman. Mulai apartemen, sarana olahraga, danau dan lahan hijau, sekolah dan rumah sakit sampai fasilitas lainnya.

“Seratus persen warga di IKN dapat mengakses ruang terbuka hijau rekreasi hanya dalam waktu 10 menit. IKN akan jadi tempat orang yang ingin kemewahan hijau dan oksigen yang cukup,” katanya meyakinkan.

Pemerintah juga berencana memberikan insentif kepada ASN yang mau pindah ke IKN. Bahkan nilainya lebih besar bagi mereka yang pindah pada tahap pertama. “Itu sudah dianggarkan di  K/L masing-masing,” kata Anas.

Kapan pastinya para ASN itu diangkut ke Sepaku? Dari sisi fasilitas sepertinya masih menunggu hasil kerja  Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Ketika ditanya wartawan Rabu (29/11) lalu, Basuki belum bisa memastikan apakah Maret 2024 sudah bisa dilaksanakan. “Oh belum. Siapa yang menyebut pemindahan ASN pada Maret mendatang?”  tanyanya.

Meski sudah dijanjikan sejumlah fasilitas yang nyaman, Presiden Jokowi mengakui dia mendengar beragam pendapat dari ASN atas rencana pemindahan mereka dari Jakarta ke lokasi Nusantara yang berada di Kaltim.

“Saya dengar ada yang senang, tapi ada juga yang enggak senang,” kata Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Hotel Mercure Ancol, Jakarta awal Oktober lalu.

Dia mengakui dibutuhkan ASN yang kuat semangat kepeloporannya agar mau diboyong ke IKN. Selain janji diberikan insentif berupa rumah dinas, biaya pindah untuk keluarga, tunjangan kemahalan serta beragam fasilitas lainnya. “Memang butuh jiwa pionir. Dulu ditempatkan di luar Jawa saat zaman-zaman dulu ‘kan biasa saja. Sekarang kok jadi keliatannya agak rumit,” kata Presiden sambil mengernyitkan kening.

Seorang PNS Jakarta yang tak mau disebutkan namanya mengatakan, pindah ke IKN memang membutuhkan persiapan mental yang baru. “Bukannya kita tidak mau, tapi kita  butuh mental baru karena memasuki suasana peradaban baru. Tidak kita saja, tetapi juga anak istri dan keluarga,” jelasnya.(*)

---