Pemprov Kaltim Perkuat Pemberdayaan Masyarakat Adat di Tengah Tantangan Global

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) berkomitmen memperkuat pemberdayaan masyarakat hukum adat melalui peningkatan kapasitas serta perlindungan hak-hak mereka.

Langkah ini diambil untuk memastikan peran vital masyarakat hukum adat tetap terjaga dalam menjaga kelestarian budaya dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan di Kaltim, meskipun di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Puguh Harjanto, menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat hukum adat agar eksistensi serta kearifan lokal mereka dapat terus dilestarikan.

Menurutnya, kontribusi masyarakat hukum adat dalam melestarikan budaya dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam sangat besar, sehingga mereka membutuhkan pengakuan dan perlindungan yang memadai.

“Banyak tantangan yang dihadapi masyarakat hukum adat, termasuk dalam hal pengakuan dan eksistensi mereka. Untuk itu, kami berupaya memperkuat kapasitas mereka sebagai masyarakat hukum adat agar mereka dapat berperan lebih aktif dalam pembangunan daerah,” ujar Puguh, Rabu (6/11/2024).

Pemprov Kaltim juga memberikan ruang lebih bagi masyarakat adat untuk terlibat dalam proses pembangunan. Upaya ini diiringi dengan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendidikan tentang hak-hak masyarakat hukum adat. Dengan adanya pengakuan hukum yang lebih jelas, diharapkan masyarakat hukum adat dapat terus berkontribusi dalam menjaga kelestarian budaya dan kearifan lokal yang telah terwariskan.

Dengan langkah-langkah ini, Pemprov Kaltim berharap masyarakat hukum adat semakin berdaya dan mampu menghadapi perubahan zaman serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Timur. (jal)

---