Dinas ESDM Kaltim Dorong Kebijakan Tegas

SAMARINDA – Tragedi yang merenggut nyawa warga akibat kecelakaan angkutan tambang di Muara Kate, Kabupaten Paser, menjadi hal yang penting bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) agar memperkuat regulasi dan keselamatan aktivitas tambang di jalan umum. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan perlunya penataan yang lebih serius agar keselamatan masyarakat tidak terus dikorbankan.

“Kami secara aktif merespons gejolak sosial terkait penggunaan jalan umum oleh angkutan tambang. Salah satu langkah dengan rapat koordinasi lintas sektor yang belum lama ini digelar di Kantor Bupati Paser terkait polemik aktivitas angkutan tambang,” ujar Kepala Dinas ESDM Kaltim, Bambang Arwanto di Samarinda, Minggu (15/6/2025).

Pemprov Kaltim menunjukkan komitmennya melalui kehadiran langsung dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Gubernur Kaltim. Forum tersebut juga dihadiri Bupati Paser, Kapolda Kaltim, Pangdam VI/Mulawarman, perwakilan Setwapres RI, dan Kementerian ESDM secara daring. Tokoh masyarakat turut menyampaikan aspirasi mereka secara langsung.

Muara Kate, yang terletak di perbatasan Kaltim dan Kalimantan Selatan, menjadi sorotan utama akibat padatnya lalu lintas truk angkutan batu bara yang menimbulkan kemacetan, kerusakan jalan, polusi, dan risiko kecelakaan. Kondisi ini mencapai puncaknya pada awal 2025, saat seorang warga meninggal dunia dalam kecelakaan tragis di ruas jalan nasional Muara Kate. Kasus tersebut telah diproses hukum oleh Polda Kaltim dan berakhir dengan vonis tiga tahun penjara terhadap pelaku.

“Insiden ini menegaskan urgensi penataan aktivitas pertambangan demi keselamatan masyarakat,” tegas Bambang.

Diskusi lintas sektor yang digelar tak hanya menyuarakan keprihatinan warga terdampak, tetapi juga membuka ruang dialog dengan pelaku usaha dan pengemudi truk tambang yang khawatir atas kelangsungan ekonomi mereka.

Seluruh peserta rapat menyepakati, solusi yang diambil harus mampu menyeimbangkan antara perlindungan keselamatan warga dan keberlanjutan aktivitas ekonomi.

“Sebagai langkah lanjutan, disepakati akan diselenggarakan rapat kembali di Jakarta. Pertemuan tersebut akan melibatkan kementerian terkait, pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, serta perwakilan masyarakat,” ujar Bambang.

Langkah ini menjadi titik krusial dalam upaya membangun sistem angkutan tambang yang tidak lagi mengancam keselamatan publik dan kelayakan infrastruktur. (yud/adv diskominfo kaltim)

---