Edy Suharto Pimpin BPKP Kaltim, Diharap Kawal Efektivitas Anggaran

SAMARINDA — Kehadiran Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Timur yang baru membawa harapan tersendiri bagi optimalisasi tata kelola keuangan daerah. Edy Suharto resmi dikukuhkan menggantikan Felix Wendra, dalam prosesi yang dipimpin Gubernur Kalimantan Timur, H. Rudy Mas’ud di Gedung Odah Etam, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur. Senin (30/6/2025).

Pergantian pucuk pimpinan BPKP ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menandai dimulainya babak baru tantangan dalam mengawal akuntabilitas penggunaan dana publik di Kalimantan Timur. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi erat antara BPKP dan pemerintah daerah, demi memastikan setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap pejabat yang baru dapat segera beradaptasi dengan ritme kerja pemerintahan daerah dan berperan aktif dalam mengawal pelaksanaan anggaran pembangunan. Tidak boleh ada ruang bagi penyimpangan, baik dalam konteks kewenangan maupun penggunaan dana publik,” ujar Rudy.

Menurutnya, pengawasan bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan elemen krusial yang menentukan apakah hasil pembangunan bisa langsung dirasakan oleh rakyat. Ia menegaskan, BPKP tak hanya berperan sebagai auditor, tetapi juga sebagai mitra strategis membangun sistem manajemen keuangan yang sehat.

“Yang kami harapkan bukan hanya tertib administrasi, tetapi juga terciptanya sistem yang mampu menjamin efektivitas anggaran. Kerja sama yang erat dengan BPKP adalah bagian dari upaya kita untuk mewujudkan pembangunan yang bersih, tepat sasaran, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat,” katanya.

Edy Suharto menyadari betul beratnya tanggung jawab yang kini diemban. Dalam pernyataan resminya usai pengukuhan, ia menekankan pendekatan kolaboratif yang akan ditempuh BPKP Kaltim melaksanakan fungsi pengawasan.

“Posisi ini merupakan tugas yang sangat strategis, dan kami berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan dengan pendekatan kolaboratif, yang tidak hanya fokus pada kepatuhan administratif, tetapi juga mendorong tercapainya hasil pembangunan yang optimal,” ungkap Edy.

Ia juga memastikan BPKP akan terus memprioritaskan pengawasan terhadap program nasional dan strategis daerah, dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi serta efisiensi.

“Kami berpegang pada arahan yang jelas dari pimpinan dan akan memastikan pengawasan terhadap pelaksanaan program prioritas Gubernur dilakukan dengan pendekatan yang solutif dan berorientasi pada dampak nyata,” jelasnya.

Ia menekankan pentingnya memperkuat sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap regulasi demi menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan daerah.

“Dengan dukungan dan komitmen seluruh pihak, kami yakin dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian secara konsisten, meningkatkan efisiensi pelaksanaan program, serta menjaga integritas pengelolaan aset daerah,” tutupnya. (yud/adv diskominfo kaltim)

---