Swasta Didorong Aktif Bantu Entaskan Kemiskinan

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor, terutama dengan perusahaan swasta, agar mempercepat transformasi ekonomi daerah sekaligus menekan angka kemiskinan dan stunting. Salah satu kerja sama ini ialah pembangunan rumah layak huni (RLH) bagi masyarakat miskin ekstrem yang terus diakselerasi.

“Kolaborasi pilar pembangunan bersama perusahaan swasta menjadi salah satu kunci utama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan stunting, sekaligus transformasi ekonomi daerah dari ketergantungan sumber daya alam ekstraktif,” kata Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang Sumber Daya Alam (SDA), Perekonomian Daerah, dan Kesejahteraan Rakyat Arief Murdiyatno di Samarinda, Kamis (10/7/2025).

Ia menekankan, komitmen perusahaan, khususnya di sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit, sangat dibutuhkan dalam merealisasikan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

“Kami gencar melakukan pendekatan dan meminta komitmen agar perusahaan-perusahaan di Kaltim dapat mengeksekusi program-program ini demi mendukung visi pemerintah,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan rumah layak huni bagi keluarga prasejahtera tak hanya soal peningkatan kualitas infrastruktur, tetapi juga diharapkan berdampak langsung pada pengurangan angka kemiskinan dan kasus stunting.

“Infrastruktur, khususnya jalan dan irigasi, menjadi perhatian utama pemerintah selain pengembangan sumber daya manusia. Tanpa infrastruktur yang memadai, peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak akan berjalan cepat,” katanya.

Ia menambahkan, arah pembangunan Kaltim kini mulai difokuskan pada pergeseran dari ekonomi ekstraktif yang bertumpu pada minyak dan batu bara menuju perekonomian yang lebih berkelanjutan. Upaya tersebut tentu memerlukan dukungan regulasi, kerja sama, dan kolaborasi multipihak termasuk media massa dalam mempromosikan berbagai program kepada publik melalui konsep pentahelix.

Terkait regulasi TJSL dan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), ia menerangkan, pemerintah mengacu pada ketentuan masing-masing sektor.

“Secara prinsip, kami mengharapkan partisipasi semua perusahaan, minimal di ring satu yang menjadi prioritas. Jika sudah terakomodasi, kami berharap mereka bisa memperluas jangkauan program ke daerah lain meskipun bukan di ring utama mereka,” ujarnya.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Pemprov Kaltim Irhamsyah mengungkapkan capaian pembangunan RLH pada tahun 2025 ini belum sesuai target.

“Dari 508 rumah yang ditargetkan, baru 454 rumah yang dibangun, dengan 86 di antaranya telah rampung dan tersebar di berbagai kabupaten/kota,” katanya.

Langkah sinergis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat inilah yang diharapkan dapat memperkuat pondasi ekonomi baru Kaltim yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga paling rentan. (yud/adv diskominfo kaltim)

---