Kaltim Genjot Sekolah Rakyat untuk Siswa Kurang Mampu

SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus bergerak memutus mata rantai kesenjangan pendidikan melalui pendirian Sekolah Rakyat bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Melalui Dinas Sosial, langkah ini diwujudkan dengan mengoptimalkan peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mempercepat proses perekrutan peserta didik di tiga lokasi rintisan.

Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, mengungkapkan tiga titik pelaksanaan Sekolah Rakyat itu berada di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda, serta SMA Negeri 16 Samarinda. Dari ketiganya, lokasi di BPMP menunjukkan progres paling signifikan.

“Sekolah Rakyat di BPMP menargetkan 50 siswa jenjang SMP dan 50 siswa jenjang SMA, yang masing-masing akan membentuk dua rombongan belajar. Proses pembelajaran direncanakan dimulai 14 Juli 2025,” jelasnya, Jumat (11/7/2025).

Dua titik lain masih berada dalam tahap percepatan rekrutmen. Khusus di SMAN 16, Pemprov Kaltim sudah menggandeng Kementerian PUPR untuk mempersiapkan sarana pendukung.

“Kami berharap paling lambat pada Jumat (11 Juli), Kementerian PUPR sudah mulai melakukan persiapan ruang kelas dan fasilitas lainnya di SMAN 16 Samarinda,” ujar Andi.

Pendamping PKH dilibatkan langsung agar melakukan identifikasi di lapangan, memverifikasi data, memvalidasi informasi, hingga memastikan kesiapan orang tua agar mendukung sistem pendidikan berasrama. Namun, menariknya, ia menyebut tantangan muncul pada jenjang sekolah dasar yang minim peminat.

“Situasi ini tidak hanya terjadi di Kaltim, melainkan juga menjadi perhatian nasional. Dalam pertemuan koordinasi di Jakarta, kami mendapati bahwa hanya tiga dari 100 lokasi yang mengusulkan jenjang SD pada tahap awal,” ungkapnya.

Sebagai langkah alternatif, Dinas Sosial akan menggandeng sejumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan panti asuhan agar menemukan anak-anak putus sekolah yang dapat direkrut sebagai siswa Sekolah Rakyat.

Demi menjaga kualitas pendidikan, seluruh tenaga pengajar dan kepala sekolah dipastikan akan disiapkan pemerintah pusat melalui skema rekrutmen nasional, sedangkan penempatannya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat.

“Rekrutmen guru sudah dimulai secara nasional. Nantinya, penempatan guru akan dikoordinasikan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan daerah,” tutup Andi.

Ia menambahkan, seluruh calon siswa yang diterima wajib terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai upaya sinkronisasi dengan basis data perlindungan sosial, sehingga program ini betul-betul menyasar keluarga yang membutuhkan. (yud/adv diskominfo kaltim)

---