Pemprov Kaltim Dorong Perhutanan Sosial Jadi Motor Ekonomi Rakyat dan Lingkungan

July 13, 2025 by  
Filed under Kalimantan Timur

Share this news

SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menaruh perhatian besar terhadap program perhutanan sosial sebagai langkah nyata menyeimbangkan antara pelestarian lingkungan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Sedikitnya 330 ribu hektare lahan perhutanan sosial akan menjadi fokus penguatan pada tahun 2025 mendatang.

Kepala Dinas Kehutanan Kaltim, Joko Istanto, mengatakan, target tersebut sejalan dengan upaya rehabilitasi lahan kritis serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang selama ini menjadi tantangan utama di daerah.

“Ini bukan hanya soal kelola hutan, tapi tentang bagaimana masyarakat bisa mendapatkan manfaat nyata tanpa merusak alam,” jelas Joko, Selasa (8/7/2025).

Kepala Dinas Kehutanan Kaltim, Joko Istanto

Lahan-lahan yang akan menjadi sasaran penguatan adalah area yang sudah memiliki legalitas pengelolaan lewat 179 Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan. Pemerintah provinsi akan mengarahkan dukungan dan pendampingan kepada kelompok-kelompok masyarakat pemegang SK tersebut.

“Legalitas sudah diberikan, sekarang tinggal bagaimana kelompok-kelompok ini benar-benar didampingi agar produktif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Pengelolaan perhutanan sosial di Kaltim akan dikembangkan melalui berbagai pendekatan berbasis potensi lokal. Salah satunya adalah sistem agroforestri yang menggabungkan tanaman kehutanan dengan pertanian, serta pengelolaan berbasis peternakan dan perikanan di kawasan pesisir seperti Delta Mahakam.

Menurut Joko, keberhasilan program ini tidak hanya akan berdampak pada pendapatan masyarakat, tetapi juga menjadi solusi konkret menjaga keseimbangan ekologi.

“Kita ingin masyarakat sejahtera tanpa harus mengorbankan hutan. Lewat model ini, mereka tetap bisa bertani, beternak, bahkan menangkap ikan, tapi dengan tetap menjaga fungsi hutan,” jelasnya.

Ia menegaskan, program ini bukan sekadar proyek, melainkan bagian dari upaya membangun tata kelola hutan yang inklusif. Pemerintah ingin memastikan bahwa masyarakat berada di garda depan dalam menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak.

“Kami percaya, kalau masyarakat dilibatkan dan diberdayakan, kelestarian hutan akan terjaga dengan sendirinya,” pungkasnya. (lia/adv diskominfo kaltim)


Share this news

Respon Pembaca

Silahkan tulis komentar anda...





Redaksi menerima komentar terkait artikel diatas. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak tidak menampilkan komentar jika mengandung perkataan kasar, menyinggung, mengandung fitnah, tidak etis, atau berbau SARA.

  • vb

  • Pengunjung

    900634
    Users Today : 3334
    Users Yesterday : 2949
    This Year : 749010
    Total Users : 900634
    Total views : 9568277
    Who's Online : 30
    Your IP Address : 216.73.216.55
    Server Time : 2025-12-05