Raperda Pendidikan Diharapkan Jawab Tantangan Lokal Kaltim, PAN–NasDem Soroti Ketimpangan dan Beban Biaya

SAMARINDA — Perbedaan geografis, sosial budaya, dan ekonomi antar wilayah di Kalimantan Timur menjadi alasan kuat bagi Fraksi PAN–NasDem DPRD Kaltim agar mendukung penuh pembaruan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Raperda ini dinilai penting sebagai upaya menjawab tantangan pendidikan yang tidak seragam di seluruh penjuru daerah.

Fraksi PAN–NasDem melalui juru bicaranya, Abdul Giaz, menekankan, otonomi daerah harus dimanfaatkan secara optimal agar membentuk kebijakan pendidikan yang relevan dengan kondisi lokal.

“Peraturan daerah penyelenggaraan pendidikan sangat penting karena menjadi alat untuk menetapkan kebijakan yang sesuai dengan karakter dan tantangan lokal, termasuk pendidikan berbasis kearifan lokal dan wilayah tertinggal,” ujarnya pada Rapat Paripurna ke-25 DPRD Kaltim yang digelar Senin (21/7/2025).

Fraksi PAN–NasDem memandang permasalahan pendidikan di Kaltim tidak bisa disederhanakan. Akses yang belum merata, kualitas pembelajaran yang timpang, keterbatasan fasilitas di daerah 3T, dan beban biaya yang masih tinggi bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan kenyataan yang harus dijawab secara konkret.

Karena itu, mereka mendorong agar pembahasan Raperda dilakukan secara komprehensif dan inklusif. Giaz menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, sektor swasta, hingga tokoh lokal dan masyarakat.

“Kami percaya Raperda ini akan membawa perubahan nyata. Generasi Kaltim butuh pendidikan yang adil, berkualitas, dan menanggapi kebutuhan nyata mereka,” tambahnya.

Giaz juga menyoroti pentingnya peran Panitia Khusus (Pansus) yang akan bertugas membahas Raperda tersebut. Menurutnya, kerja Pansus harus cermat dan aspiratif, memastikan regulasi yang lahir benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Ia juga menyebutkan beberapa poin strategis yang termuat dalam draf Raperda, seperti penguatan pendidikan berbasis teknologi, penetapan alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBD, serta pengaturan layanan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus dan daerah terpencil.

“Semoga lahirnya pembaruan Perda ini menjadi langkah menuju sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia,” tutup Abdul Giaz.

Dukungan Fraksi PAN–NasDem terhadap Raperda ini menjadi sinyal penting pembangunan pendidikan di Kaltim tidak bisa lagi bersifat seragam. Raperda diharapkan menjadi fondasi kebijakan yang adaptif terhadap keunikan lokal dan tantangan global yang terus berkembang. (yud/adv/dprd)

---