Pendidikan Bukan Sekadar Gratis, Legislator Desak Reformasi Data dan Akses di Kutai Timur

SAMARINDA – Ketidak akuratan data pendidikan di daerah dinilai menjadi faktor utama lambannya penanganan anak tidak sekolah di Kalimantan Timur. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menyoroti perlunya pembenahan sistem informasi pendidikan di daerah, menyusul tingginya angka anak tidak sekolah di Kutai Timur berdasarkan data nasional.

Berdasarkan laporan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan per 10 Maret 2025, hampir 10 ribu anak di Kutai Timur tercatat belum pernah mengenyam pendidikan formal. Jumlah tersebut menjadikan Kutai Timur sebagai wilayah dengan tingkat anak tidak sekolah tertinggi di provinsi ini, meski dikenal sebagai daerah kaya sumber daya alam.

Menurutnya, tingginya angka tersebut bukan hanya soal fasilitas pendidikan yang belum merata, melainkan juga lemahnya validasi data di tingkat daerah.

“Masalah pendidikan tidak bisa diatasi dengan pendekatan seragam. Daerah perlu memiliki data real-time yang bisa menjadi landasan kebijakan yang tepat sasaran. Jika pemerintah hanya bergantung pada data nasional tanpa pembanding lokal, maka kebijakan pun akan bias,” ujarnya, Jumat (25/7/2025).

Ia menekankan, kebijakan yang tidak berbasis kondisi lapangan hanya akan menjadi solusi semu. Ia mendorong Pemerintah Kabupaten Kutai Timur membangun sistem informasi pendidikan mandiri yang mampu memetakan jumlah siswa aktif, penyebab putus sekolah, dan hambatan akses pendidikan secara lebih presisi.

Dirinya juga menyoroti kemungkinan masuknya warga non-KTP Kutai Timur ke dalam basis data pusat serta banyaknya anak usia sekolah yang telah bekerja.

“Tanpa penelitian lapangan, kita tidak tahu apakah persoalannya karena ketiadaan sekolah, jarak tempuh yang ekstrem, atau alasan ekonomi keluarga. Semua ini harus dibedah agar solusi yang ditawarkan tepat,” tegasnya.

Ia menyatakan, pendekatan pendidikan gratis selama ini sering kali tidak menyentuh akar persoalan, karena masih banyak keluarga di kawasan 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang kesulitan secara geografis dan sosial.

“Gratis itu bukan hanya soal uang sekolah, tapi bagaimana anak-anak bisa sampai ke sekolah tanpa harus berjalan berkilo-kilometer atau mengeluarkan ongkos yang mahal. Di situlah peran nyata pemerintah diuji,” tambahnya.

Ia pun mendorong agar desain pendidikan di daerah disesuaikan dengan konteks lokal. Ia menilai pendidikan yang relevan dengan potensi wilayah akan meningkatkan partisipasi sekaligus memberikan keterampilan yang bisa langsung diterapkan.

Tantangan pendidikan di Kutai Timur bukan sekadar soal angka anak yang tidak sekolah, melainkan soal bagaimana sistem pendidikan bisa dibangun lebih adil, adaptif, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. (yud/adv/dprd)

---