Direktur Operasi Pembangkit Gas PLN Indonesia Power Tinjau Kesiapan Siaga Kelistrikan Ramadhan dan Idul Fitri di UBP Mahakam

SAMARINDA – Sebagaiupaya memastikan keandalan pasokan listrik sekaligus memperkuat kepedulian sosial di bulan suci Ramadhan, PLN Indonesia Power melalui UBP Mahakam menggelar Inspeksi Siaga Kelistrikan dan Safari Ramadhan 1447 H. Kegiatan ini menegaskan kesiapan operasional pembangkit dalam menjaga keandalan listrik selama Ramadhan dan Idul Fitri 2026, sekaligus dirangkaikan dengan santunan kepada anak yatim dan dhuafa serta buka puasa bersama.

Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Operasi Pembangkit Gas PLN Indonesia Power Purnomo, Vice President PGR II I Dewa Made, Manager UBP Mahakam Firman Ramdan, jajaran manajemen PLN Group Samarinda, PIKK PLN Indonesia Power, perwakilan Rumah Zakat, serta seluruh pegawai dan tenaga alih daya.

Rangkaian acara diawali dengan Safari Ramadhan yang disertai Inspeksi Siaga Kelistrikan melalui rapat koordinasi untuk memastikan kesiapan peralatan utama, sistem pendukung, serta aspek keselamatan kerja. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh sebagai langkah mitigasi risiko guna menjaga sistem kelistrikan tetap stabil, aman, dan andal pada periode dengan kebutuhan listrik yang meningkat.

Manager UBP Mahakam, Firman Ramdan, menegaskan seluruh tim telah bersiaga penuh menghadapi momentum Ramadhan dan Idul Fitri. “Kami memastikan seluruh lini operasional dalam kondisi prima guna menjaga keandalan pasokan listrik, sekaligus memperluas manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Direktur Operasi Pembangkit Gas PLN Indonesia Power, Purnomo, menyampaikan bahwa Ramadhan menjadi momentum untuk menghadirkan energi yang tidak hanya andal tetapi juga membawa kepedulian sosial. Ia juga menekankan pentingnya budaya kerja berstandar tinggi dengan mendorong pencapaian zero defect, zero accident, dan zero tolerance for error dalam setiap proses kerja.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan santunan kepada anak yatim dan dhuafa bekerja sama dengan Rumah Zakat dan LAZ Annur di Aula PLN UBP Mahakam, diikuti tausiyah, doa, serta buka puasa bersama. Momentum ini mempertegas komitmen PLN Indonesia Power untuk terus menghadirkan energi yang andal, berkelanjutan, sekaligus memberi manfaat nyata bagi masyarakat. (*)

Yth. Bambang Widjojanto

Catatan Rizal Effendi

SAYA apresiasi atas keberanian Gubernur Kaltim Haji Rudy Mas’ud (HARUM) memasukkan nama Bambang Widjojanto (BW) menjadi salah seorang penasihat Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kalimantan Timur. Dan  saya juga menaruh hormat atas kesediaan BW mau masuk dalam tim tersebut.

Kita semua tahu Mas Bambang atau BW adalah salah seorang penggiat antikorupsi di Tanah Air. Dia pernah memimpin Yayasan LBH, pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) serta pernah menjadi Wakil Ketua KPK.

Dengan masuknya BW ke TAGUPP, menunjukkan iktikad yang kuat dari Gubernur HARUM agar pemerintahannya berjalan lurus tanpa ada kasak-kusuk dengan berbagai hal yang berbau KKN. Tentu BW juga berharap agar nasihatnya di TAGUPP bisa membuat pemerintahan Rudy Mas’ud-Seno Aji lebih bersih. Kalau perlu menjadi role model untuk provinsi lain.

Saya belum tahu apakah Mas Bambang sudah memberi nasihat kepada Gubernur berkaitan dengan pengadaan mobil dinas Rp8,5 miliar yang sempat dicemooh orang di seluruh Tanah Air. Apakah mekanisme pembatalan dan pengembaliannya sudah benar? Atau tetap ada unsur korupsinya? Soalnya Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia (ARUKKI) sudah melaporkan hal ini ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim dan KPK.

Terlepas soal itu, saya juga berharap BW mencermati dengan baik soal pembentukan TAGUPP, supaya tidak berbuntut persoalan di kemudian hari. Tentu kita semua tidak mau integritas BW tercoreng gara-gara berada di dalam tubuh TAGUPP.

Pembentukan TAGUPP sendiri masih pro kontra di masyarakat. Ada yang mendukung, ada juga yang menolak. Kehadiran TAGUPP juga tidak membuat nyaman para pejabat dan OPD. Karena terkadang intervensinya terlalu jauh. Kata orang: “Suka Menggurui.”

Tapi ada juga yang berpandangan TAGUPP sangat membantu gubernur. Banyak hal yang tidak terlihat dari staf di dalam bisa muncul atau menjadi langkah terobosan gubernur berkat masukan dari para ahli yang diangkatnya. Jadi jangan apriori juga dengan kehadiran TAGUPP.

TAGUPP Kaltim dibentuk Gubernur HARUM berdasarkan SK Gubernur Nomor: 100.3.3.1/K.9/2026 tanggal 19 Februari 2026. Namun keputusan ini berlaku surut sejak 2 Januari 2026. Tim yang diketuai Dr Ir H Irianto Lambrie, mantan Gubernur Kaltara ini berkekuatan 47 orang termasuk 4 tenaga pendukung. Di wakil ketua ada Hijrah Mas’ud, adik kandung gubernur.

Berkaitan dengan pembiayaan terutama honorium, dalam SK tersebut disebutkan bahwa TAGUPP berada di bawah koordinasi  Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim.

Dari informasi yang beredar disebutkan bahwa total anggaran TAGUPP dalam APBD Kaltim 2026 sebesar Rp10,78 miliar terdiri honor atau uang kehormatan Rp8,3 miliar dan perjalanan dinas  Rp2,4 miliar. Para anggota TAGUPP menerima honor antara  20 sampai 45 juta rupiah per bulan.

YANG PERLU DIPERJELAS

Ada beberapa hal yang masih perlu diperjelas dan dicermati dengan kehadiran TAGUPP Kaltim. Struktur TAGUPP terdiri Pelindung, Dewan Penasihat, Ketua dan dua Wakil Ketua serta 4 bidang yaitu Bidang Sumber Daya Manusia & Kesejahteraan Rakyat, Bidang Perekonomian, Infra Struktur & Lingkungan, Bidang Optimalisasi  Pendapatan & Keuangan Daerah serta Bidang Informasi & Komunikasi Publik.

Pertama:  Apakah pembentukan TAGUPP punya landasan hukum yang kuat? Tahun lalu Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Prof Zudan Arif Fakhrullah mengeluarkan larangan kepada semua kepala daerah mengangkat tenaga honor, staf khusus dan  tenaga ahli.

“Yang melanggar akan dikenai sanksi berat dari pemerintah pusat,” tandasnya.

Seorang pejabat Kemendagri menyatakan, pengangkatan staf khusus atau tenaga ahli tak ada dasar hukumnya.

“Sangat mungkin jadi temuan BPK dan pengembalian honor jika menggunakan APBD,” jelasnya.

Wamen Bima Arya mengatakan, kepala daerah dimungkinkan membentuk atau membayar tim ahli untuk melaksanakan ouput suatu kegiatan  dengan mekanisme  pengadaan barang/jasa selaku tenaga ahli dengan besaran sesuai dengan keahlian yang dituangkan dalam kontrak mengacu pada Perpres Standar Harga Satuan (SHS).

Kedua: Saya sependapat dengan pandangan pengamat kebijakan publik Unmul, Saipul Bahtiar yang mengatakan TAGUPP lebih cocok diberi nama Tim Sukses atau Tim Penasihat saja, karena tidak mencerminkan esensi sebuah tim ahli sesungguhnya. Seharusnya Tim Ahli itu benar-benar diisi oleh orang-orang yang ahli di bidangnya masing-masing dengan keahlian yang terukur. Apakah itu terlihat jelas di tubuh TAGUPP, kita “TST,” tahu sama tahu.

Ketiga: Tubuh TAGUPP memang terlalu gemuk dan juga tidak proporsional. Jumlah 43 orang tidak sedikit. Banyak yang mempertanyakan efektivitasnya. Lalu kata Ketua Tim Irianto Lambrie, tim mendapat tugas khusus untuk mencari berbagai solusi dengan menurunnya APBD Kaltim gara-gara pemangkasan dana transfer dari pusat. Tapi anehnya Bidang Ekonomi dan Bidang Optimalisasi Pendapatan dan Keuangan Daerah masing-masing hanya berkekuatan 5 orang, sementara hampir separuh atau 20 orang dari anggota Tim berada di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (BIKP).   Dilihat dari komposisi ini, tak salah kalau ada yang beranggapan Tim ini sebenarnya dijadikan alat untuk menangkis kritikan berbagai sorotan sekaligus ikut mempromosikan program gubernur. Itu terlihat dari cuap-cuap Sudarno, salah satu anggota BIKP, yang langsung ikut menjelaskan mobil dinas mahal yang dibeli gubernur. Padahal tim bukan corong gubernur, tapi berfungsi sebagai “think tank.”

Keempat, dengan kekuatan personil yang gemuk itu, kebijakan pembentukan TAGUPP terkesan pemborosan dan tidak mencerminkan penghematan atau efisiensi. Bayangkan Mas Bambang, Anda dalam bulan ini bakal terima rapel honor 2 bulan (Januari dan Februari) yaitu Rp90 juta. Honor anggota tim penasihat Rp45 juta sebulan atau Rp1,5 juta per hari. Jadi cukup ongkang-ongkang kaki di Jakarta sudah terima puluhan juta. Sekali lagi perlu dibaca apakah honor ini “halal” atau tidak sah. Jangan sampai di kemudian hari  ada rekomendasi BPK untuk dikembalikan.

Kelima, SK Pembentukan TAGUPP yang berlaku surut juga bisa jadi masalah. Praktisi hukum Samarinda, Sindoro, SH, MH berpendapat SK Gubernur tentang TAGUPP yang berlaku surut jelas sekali melanggar dan tidak berasaskan prinsif  pemerintahan yang baik.

“Berpotensi melanggar hukum,” kata Sindoro di @lambe.kaltim.

Pendapat yang sama juga ditegaskan Dr Jaidun, SH, MH. “Itu melanggar hukum. Jika honor ahli dibayar sebelum ada SK Gubernur bakal bermasalah,” tandasnya.

Saya tidak tahu apakah pembayaran honor yang besar untuk anggota TAGUPP ini bagian dari apa yang disebut Gubernur untuk menjaga “marwahnya” Kaltim. Tapi saya lihat di WA Group, ada pendukung gubernur berkomentar begini: “Harga dan besaran upah setara dengan kualitas. Yang berkualitas akan menghasilkan kuantitas.”

Itu saja informasi yang saya ingin sampaikan kepada Mas Bambang Widjojanto. Pasti Anda sudah tahu tentang Kaltim dan sudah tahu dengan Gubernur HARUM. Soalnya Mas Bambang sudah sempat dilibatkan  dalam seleksi penjaringan calon pimpinan BUMD. “Saya punya pengalaman membantu gubernur DKI dengan tim serupa,” kata BW ketika diwawancarai kaltimkece.id.(*)

Yamaha Members Ride Connection, Wujud Apresiasi Yamaha Terhadap Para Pelanggan Setianya

JAKARTA – Upaya Yamaha untuk terus mengapresiasi dan dekat dengan para pelanggan setianya kerap dilakukan melalui terobosan inovasi berbasis digital. Melalui aplikasi My Yamaha Motor yang diluncurkan sejak tahun 2022 silam, Yamaha telah membidani lahirnya sebuah “loyalty program” bernama My Yamaha Motor Members yang bertujuan tidak hanya untuk memudahkan konsumen dalam mendapatkan informasi dan layanan terbaik dari Yamaha, tetapi juga memberikan pengalaman unik dengan berbagai kegiatan yang lekat akan gaya hidup.

Aktivitas Eksklusif untuk Members Yamaha
Seperti halnya pada akhir pekan ke-3 bulan Ramadhan tahun ini (7/3), Yamaha menggelar event eksklusif bertajuk Yamaha Members Ride Connection yang mengumpulkan para konsumen (Members) terpilih untuk mengikuti kegiatan City Ride dan berbuka pusa bersama di Resto Aroem, Jakarta Pusat.

Kegiatan yang memperkuat koneksi antara sesama pengguna Yamaha ini bukan kali pertama dilakukan. Karena di tahun 2025, Yamaha juga pernah membuat kegiatan serupa dengan beragam tema. Seperti bermain Padel dengan para selebritis, nonton MotoGP di Sirkuit Mandalika, Lombok, hingga menyaksikan secara langsung peluncuran Monster Energy Yamaha MotoGP Team untuk musim balap 2026 di Jakarta.
Dengan banyaknya keuntuangan dan pengalaman unik yang ditawarkan, maka tidak heran jika sejak diluncurkan, Aplikasi My Yamaha Motor telah sukses di download oleh lebih dari 3 juta orang dengan jumlah Members mencapai hingga 2,8 juta akun.

“Melalui loyalty program My Yamaha Motor Members, kami ingin menghadirkan lebih dari sekadar layanan digital bagi konsumen. Kami ingin menciptakan sebuah ekosistem yang mampu mempererat koneksi antara Yamaha dengan para pelanggan setianya melalui berbagai pengalaman yang relevan dengan gaya hidup mereka. Event Yamaha Members Ride Connection ini menjadi salah satu wujud nyata apresiasi kami kepada para members yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan Yamaha di Indonesia,” ungkap Adita, Manager Digital Customer Experience, PT Yamaha Indonesia Motor Mfg.

Rangkaian Kegiatan Yamaha Members Ride Connection
Kegiatan Yamaha Members Ride Connection sendiri dimulai dengan edukasi safety riding yang dilakukan di Yamaha Flagship Shop Cempaka Putih, Jakarta untuk para peserta yang terdiri dari konsumen, media, blogger dan juga vlogger pengguna motor Yamaha. Setelah itu dilanjut aktivitas City Ride menjelajah berbagai sudut-sudut estetik Ibu Kota Jakarta yang instagramable untuk diunggah pada laman media sosial. Titik finish dari kegiatan berkendara ini sendiri berada di Resto Aroem yang juga menjadi lokasi berbuka puasa bersama.

Pasca berbuka puasa, kegiatan dilanjut dengan pemarapan materi terkait aplikasi My Yamaha Motor yang mengupas tutas informasi seputar keunggulan dan keuntungan aplikasi tersebut dalam mendukung aktivitas berkendara. Terakhir games berhadiah menutup momen kebersamaan para pelanggan setia Yamaha di event Yamaha Members Ride Connection di bulan Suci Ramadhan tahun ini.
Noe, salah seorang Members pengguna motor R15 yang ikut meramaikan jalannya acara mengaku sangat senang mengikuti kegiatan ini.

Pasalya, selain mendapatkan teman-teman baru, event ini juga menjadi bukti bahwa brand Yamaha sangat mengapresiasi dan tidak memberi jarak kepada para pelanggan setianya. “Acara hari ini seru banget buat aku pribadi, karena selain bisa kumpul bareng dengan sesama pengguna motor Yamaha kita juga dapet edukasi secara lebih detail terkait aplikasi My Yamaha Motor Members. Karena jujur aku adalah pengguna My Yamaha Motor Members aktif, sering pakai aplikasi ini untuk liat bengkel terdekat ketika diluar kota, sama berburu diskon servis dan sparepart,” ungkapnya.

Fitur Unggulan Aplikasi My Yamaha Motor
Sebagai aplikasi yang dirancang untuk memudahkan konsumen dalam mendapatkan pelayanan purna jual, My Yamaha Motor memiliki segudang fitur fungsional sebagai berikut:

1. Pengingat Otomatis (Push Notification)
Mengirimkan notifikasi pengingat untuk jadwal servis rutin dan informasi penting lainnya.

2. Informasi Servis & Garansi
Akses digital ke informasi Kartu Servis Gratis (KSG), Kartu Servis Berkala (KSB), dan masa berlaku garansi.

3. Pencarian Dealer
Pencarian Dealer dan Bengkel: Mencari lokasi dealer dan bengkel resmi Yamaha terdekat dengan penunjuk arah dan informasi fasilitas dealer, termasuk informasi dealer yang memiliki layanan Service Kunjung Yamaha (SKY).

4. Pemesanan Servis (Booking Service)
Memudahkan pengguna melakukan booking servis ke bengkel resmi terdekat tanpa antri.

5. Riwayat Servis Digital
Mencatat riwayat perawatan kendaraan secara lengkap, yang membantu menjaga harga jual kembali motor.

6. My Yamaha Motor Members
Program loyalitas yang memberikan banyak benefit sesuai dengan level yang ditentukan dengan mengumpulkan poin yang didapatkan dari pembelian motor, servis dan atau pembelian spare part di dealer resmi Yamaha.

7. Informasi Produk Baru & Aktivitas
Menyediakan news latter yang memberikan update informasi terkait produk, layanan dan event terbaru dari Yamaha.

Informasi Lebih Lanjut
Untuk informasi lebih lanjut terkait aplikasi My Yamaha Motor silahkan kunjungi website Yamaha Indonesia beriku ini https://www.yamaha-motor.co.id/members/

ESDM Kaltim Bantah Tudingan Minta Dana Perusahaan Tambang untuk Takjil di Kantor Gubernur

SAMARINDA – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur membantah narasi yang beredar di media sosial terkait dugaan permintaan dana kepada perusahaan tambang pada kegiatan pembagian takjil di lingkungan Kantor Gubernur.

Penegasan itu disampaikan Kepala Dinas ESDM Kaltim, Bambang Arwanto, pada konferensi pers yang digelar di Kantor Dinas ESDM Kaltim, Jalan MT Haryono, Samarinda Ulu, Minggu (8/3/26).

Pada konferensi pers tersebut turut hadir Sekretaris Dinas ESDM Kaltim Hadi Suwito, Kepala Bidang Minerba Achmad Prannata, Kepala Subbagian Umum Harley Saragi Sidabalok, serta Ketua Forum Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Minerba Kaltim Muslimin Gunawan.

Bambang menjelaskan, kegiatan berbagi takjil yang akan dilaksanakan pada Ramadan tahun ini merupakan program tahunan yang juga dimiliki masing-masing pihak, baik Dinas ESDM maupun Forum PPM Minerba.

“Program berbagi takjil ini memang sudah ada setiap tahun. Kami memiliki program sendiri, begitu juga Forum PPM Minerba. Yang kami lakukan hanya menyinergikan waktu dan tempat pelaksanaannya agar bersama-sama berbagi kepada masyarakat,” ujar Bambang.

Ia menegaskan, pembiayaan kegiatan tersebut sepenuhnya dikelola secara terpisah dan tidak ada dana perusahaan tambang yang masuk ke kas OPD.

“Tidak benar jika disebut ada permintaan dana ke perusahaan tambang untuk membiayai kegiatan OPD. Dinas ESDM menggunakan anggaran sendiri, sedangkan Forum PPM Minerba juga mengelola kegiatannya sendiri,” tegasnya.

Menurutnya, kolaborasi tersebut dilakukan karena tingginya antusiasme masyarakat terhadap kegiatan berbagi takjil selama Ramadan.

Ketua Forum PPM Minerba Kaltim, Muslimin Gunawan, juga membenarkan bahwa perusahaan tambang memang rutin memiliki program sosial selama bulan Ramadan, seperti pembagian takjil, bantuan sembako, hingga dukungan kegiatan keagamaan di wilayah operasional perusahaan.

“Kegiatan Ramadan di perusahaan memang rutin dilakukan setiap tahun. Untuk tingkat provinsi, ini baru pertama kali melalui forum bersama. Tapi bentuk dukungan kami berupa takjil, bukan dana tunai,” jelas Muslimin.

Ia menyebutkan, Forum PPM Minerba hanya akan berpartisipasi satu hari, yakni pada 11 Maret 2026, dengan menyediakan takjil yang dibeli secara mandiri melalui vendor.

“Perusahaan tidak bisa mengeluarkan dana tanpa adanya surat permohonan atau ajakan resmi. Surat yang ada sifatnya hanya imbauan dan tidak ada unsur paksaan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Minerba ESDM Kaltim Achmad Prannata menjelaskan, keterlibatan perusahaan tambang pada kegiatan sosial keagamaan sejalan dengan ketentuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Kepmen ESDM Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.

“Aturan itu memuat delapan pilar PPM, salah satunya pilar sosial budaya yang mencakup kegiatan keagamaan, bantuan sosial kemasyarakatan, hingga penanganan kebutuhan sosial masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, program ini dilakukan perusahaan tambang pada momentum Ramadan masih berada dalam koridor pelaksanaan kewajiban sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar wilayah tambang. (yud)

TPID dan TP2DD Kaltim Gelar High Level Meeting Jaga Stabilitas Harga

SAMARINDA – Menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1447 H, penguatan koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga mendorong ekonomi di Kalimantan Timur. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melaksanakan High Level Meeting (HLM) dengan tema “Sinergi Menjaga Stabilitas Harga dan Mengakselarasi Digitalisasi Keuangan Daerah untuk Mewujudkan Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas” di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (6/3/2026).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kaltim Jajang Hermawan memaparkan beberapa strategi penguatan TPID dan TP2DD. Penguatan TPID difokuskan pada komoditas yang secara historis menjadi penyumbang inflasi, khususnya pada momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Upaya pengendalian inflasi terus diperkuat melalui implementasi strategi 4K, yaitu menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Dalam mendukung penguatan kebijakan berbasis data, pemanfaatan aplikasi Mandau (Mekanisme Pengendalian Komoditas Utama) – Kaltim juga dioptimalkan sebagai instrumen pemantauan dan perumusan kebijakan pengendalian inflasi yang berbasis kecerdasan buatan (AI) secara lebih responsif dan terintegrasi lintas instansi.

Sementara itu, strategi penguatan TP2DD diarahkan untuk mempercepat transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini antara lain dilakukan melalui perluasan ekosistem pembayaran digital seperti QRIS dan Kartu Kredit Indonesia (KKI), penguatan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, serta peningkatan kualitas digitalisasi layanan pemerintah daerah. Perkembangan digitalisasi di Kalimantan Timur menunjukkan tren yang sangat positif, tercermin dari peningkatan signifikan transaksi non-tunai, serta semakin luasnya implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong transparansi, efisiensi, serta peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

“Kami meyakini, melalui sinergi yang kuat antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan, berbagai tantangan yang kita hadapi ke depan dapat kita kelola dengan baik, sekaligus membuka peluang untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah,” kata Jajang.

Sejalan dengan hal tersebut, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menekankan pentingnya memperkuat sinergi dan koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas inflasi daerah sekaligus mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Dalam menghadapi momentum Ramadan dan Idulfitri, pengendalian inflasi perlu dilakukan secara komprehensif melalui strategi 4K. Pemerintah daerah juga didorong untuk mengoptimalkan pemanfaatan sistem Mandau Kaltim sebagai instrumen pemantauan harga dan pengambilan kebijakan berbasis data, memperkuat peran BUMD dalam pengelolaan stok komoditas pangan strategis, serta memastikan setiap langkah kebijakan berpedoman pada Roadmap TPID 2025–2027 agar lebih terarah, terintegrasi, dan mampu menjawab tantangan struktural daerah.

”Melalui forum diskusi ini, saya harap seluruh pemerintah daerah dapat berkoordinasi dan memastikan ketersediaan pasokan pangan dan bahan pokok. Termasuk stabilitas harga dapat terjaga dengan baik dan bisa diterima masyarakat,” kata Rudy.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji juga menegaskan pentingnya intensifikasi koordinasi antar perangkat daerah dalam memastikan ketersediaan stok komoditas pangan utama, meningkatkan pemantauan terhadap potensi gangguan distribusi maupun kenaikan harga yang tidak wajar, serta memperkuat intervensi pasar melalui berbagai program stabilisasi harga.

“Menjelang Ramadan dan Idulfitri, kita perlu memperkuat koordinasi lintas daerah untuk memastikan ketersediaan pasokan, menjaga kelancaran distribusi, dan menahan gejolak harga agar tetap terkendali,” ujar Seno.

Selain itu, percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah melalui optimalisasi kanal pembayaran digital, pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI), serta peningkatan capaian indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) juga menjadi fokus penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan publik di Kalimantan Timur.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan HLM ini, seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Timur berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi melalui implementasi strategi 4K serta optimalisasi berbagai program stabilisasi harga utamanya menjelang HBKN Idulfitri 1447 H. Di sisi lain, percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah juga akan terus didorong melalui penguatan implementasi ETPD, pemanfaatan kanal pembayaran digital, serta peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah.

Kegiatan ini turut dihadiri Forkopimda Kalimantan Timur (Danrem 091/ASN, Danlanud Dhomber, Danlanal Balikpapan, Polda Kaltim), Sekretaris Daerah Prov. Kaltim, Kepala BPS Kaltim, Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Prov. Kaltim, Kepala Daerah Kab/Kota, Kepala OPD dan instansi vertikal terkait. (*)

« Previous Page — Next Page »