Area Parkir GOR Segiri Kewalahan

SAMARINDA — Persoalan lahan parkir kembali menjadi catatan pada hari pertama pelaksanaan Wisata Belanja Ramadan di kawasan parkir GOR Segiri, Kamis (19/2/2026). Antusiasme ribuan warga yang memadati lokasi sejak awal Ramadan belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan area parkir yang memadai.

Kepadatan kendaraan terlihat di sejumlah titik sekitar kawasan, bahkan hingga ke luar area utama. Beberapa pengunjung mengaku kesulitan menemukan tempat parkir resmi dan harus memarkir kendaraan di luar lokasi yang telah disediakan.

Erna, warga Sambutan yang baru pertama kali datang, mengaku sempat kebingungan mencari parkir. Ia bahkan didatangi juru parkir tidak resmi saat hendak masuk ke area putaran depan.

“Saya langsung disambut tukang parkir di depan putaran. Karena enggak enakan, akhirnya parkir di situ. Mobil diminta Rp10 ribu,” ujarnya.

Ia berharap ke depan pengelolaan parkir bisa lebih tertata dan tidak lagi memberi ruang bagi praktik parkir liar. “Kalau bisa lebih diarahkan ke tempat yang jelas dan nyaman,” tambahnya.

Keluhan serupa datang dari Siti, pengunjung asal MT. Haryono yang kebingungan untuk mencari tempat parkir.

“Tadi saya bingung mau parkir dimana karena penuh, jadi terpaksa parkir di luar, di mintai 5 ribu untuk motor,” katanya.

Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda, Muslimin, mengakui keterbatasan parkir masih menjadi pekerjaan rumah dalam penyelenggaraan agenda tahunan ini.

Menurutnya, jumlah pengunjung pada hari pertama diperkirakan mencapai 3.000 hingga 5.000 orang, sementara kapasitas parkir yang tersedia hanya mampu menampung sekitar 2.000 kendaraan.

“Memang parkir ini masih menjadi kelemahan kami. Ditambah lagi masih ada proyek revitalisasi di sekitar GOR yang belum selesai,” jelasnya saat ditemui di lokasi.

Kondisi tersebut membuat sebagian pengunjung memilih memarkir kendaraan di luar kawasan utama. Pemerintah, kata Muslimin, akan segera melakukan penertiban dan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) agar pengelolaan parkir lebih tertib pada hari-hari berikutnya.

“Semua sudah kita koordinasikan. Tinggal masing-masing OPD menjalankan perannya,” ujarnya.

Ia memastikan evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh sebagai bahan perbaikan pada penyelenggaraan tahun mendatang. Pihaknya juga mendorong UPTD terkait untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. (intan)

Lapak Pedagang Padati Wisata Belanja Ramadan di Halaman GOR Segiri

SAMARINDA – Aktivitas ekonomi masyarakat selama bulan suci kembali menggeliat melalui gelaran Wisata Belanja Ramadan 2026 yang dipusatkan di halaman parkir GOR Segiri. Kegiatan yang diinisiasi Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Samarinda itu menghadirkan 150 lapak pedagang dan berlangsung hingga 14 Maret 2026.

Kepala Disporapar Samarinda, Muslimin, mengatakan antusiasme masyarakat terlihat sejak hari pertama pelaksanaan. Menurutnya, event tahunan tersebut bukan sekadar lokasi berburu takjil, melainkan juga wadah strategis bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memperluas promosi.

“Seperti tahun-tahun sebelumnya, kami kembali menggelar Wisata Belanja Ramadan. Antusias masyarakat cukup tinggi untuk datang dan berbelanja,” ujarnya saat ditemui di lokasi, Kamis (19/2/2026).

Ratusan pelaku usaha menawarkan beragam produk, mulai dari kue basah, kue kering, aneka makanan siap saji, hingga aksesoris. Ragam pilihan tersebut membuat kawasan GOR Segiri menjelma menjadi pusat pergerakan ekonomi musiman yang padat namun tetap tertata.

Muslimin menjelaskan, dalam empat tahun terakhir pihaknya berupaya melakukan pembenahan konsep dan tata ruang. Jika sebelumnya lapak hanya berupa tenda sederhana, kini penataan dibuat lebih rapi dengan sentuhan dekorasi kain dan pengaturan jarak yang lebih terstruktur guna meningkatkan kenyamanan.

“Kami ingin suasananya berubah, lebih tertata dan nyaman. Bukan hanya pengunjung yang merasa betah, pedagang pun bisa berjualan dengan lebih baik,” katanya.

Dari sisi pembiayaan, tarif sewa lapak ditetapkan sebesar Rp1.250.000 selama masa kegiatan. Ia menilai angka tersebut masih terjangkau bagi pelaku UMKM, terlebih dengan fasilitas dan keramaian yang ditawarkan. Sebagian dari hasil sewa lapak itu masuk sebagai pendapatan daerah.

Pelaksanaan kegiatan turut melibatkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan pihak ketiga. Skema kerja sama tersebut dipilih karena keterbatasan anggaran internal.

“Kami memang tidak memiliki anggaran khusus untuk event ini, sehingga pola kerja sama menjadi solusi. Yang penting kegiatan tetap berjalan dan memberi dampak ekonomi,” jelasnya.

Selain transaksi jual beli, panitia juga menyiapkan agenda pendukung seperti buka puasa bersama anak yatim, lomba pergerakan sahur, hingga fashion show muslimah. Hiburan dijadwalkan hadir setiap hari untuk menjaga daya tarik kunjungan masyarakat.

Muslimin menegaskan evaluasi akan terus dilakukan guna memperbaiki kekurangan penyelenggaraan. Ia berharap UPTD sebagai perpanjangan tangan dinas dapat terus berinovasi agar gelaran Ramadan berikutnya semakin tertata, profesional, dan memberi manfaat lebih luas bagi warga Samarinda. (intan)

PHI Penggerak Utama Subholding Upstream Raih Predikat Grand Champion di Ajang Optimus 2025

JAKARTA – PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) mengukuhkan dominasinya sebagai pemimpin efisiensi di lingkungan Pertamina Group dengan meraih penghargaan bergengsi “Best ESG Program” dalam ajang Cost Optimization 2025 Appreciation Day & Kick Off Cost Optimization 2026.

Tak tanggung-tanggung, PHI mencatatkan realisasi Program Optimasi Biaya (Optimus) sebesar USD 164 juta atau sekitar Rp2,5 triliun (asumsi kurs Rp15.500). Capaian raksasa ini berasal dari kombinasi pertumbuhan pendapatan (revenue growth), penghematan biaya (cost saving), dan penghindaran biaya (cost avoidance). Keberhasilan PHI ini sekaligus mengantarkan Subholding Upstream (SHU) meraih predikat tertinggi sebagai “Grand Champion”.

Acara yang berlangsung di Grha Pertamina pada 11 Februari 2026 tersebut dihadiri langsung oleh jajaran Komisaris Utama dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Penghargaan ini menjadi pengakuan atas kemampuan PHI dalam menjaga performa finansial di tengah tantangan pengelolaan aset migas yang telah memasuki fase matang (mature).

Direktur Utama PHI, Sunaryanto, menyatakan bahwa efisiensi bukan sekadar angka, melainkan budaya kerja. “Meskipun mayoritas aset kami berada pada tahap mature, semangat optimasi biaya harus menjadi fondasi untuk menjaga keberlanjutan produksi migas dan daya saing Perusahaan,” tegasnya.

Sinergi Borderless dan Komersialisasi Inovatif
Keberhasilan PHI juga didorong oleh strategi operasional yang cerdas melalui implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Salah satu inisiatif utamanya adalah efisiensi bahan bakar operasional di seluruh zona kerja di Kalimantan yang berhasil menekan biaya sekaligus emisi karbon.

Sinergi borderless lintas subholding menjadi faktor kunci lainnya. PHI berhasil menjalin kolaborasi strategis dengan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk untuk memanfaatkan surplus gas bumi guna optimalisasi penyaluran nasional. Langkah ini menciptakan efek domino (multiplier effect) yang positif bagi ekosistem energi Indonesia.

Dari sisi komersial, manajemen PHI membuktikan ketangkasannya dengan mengoptimalkan uncommitted cargo LNG serta LPG lifting. Pendekatan adaptif ini memastikan perusahaan tetap mampu menangkap peluang pendapatan tambahan di tengah fluktuasi pasar global.

Capaian ini selaras dengan Asta Cita Pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional. PHI berkomitmen untuk terus mendorong operasional yang unggul dan berkelanjutan demi memastikan pasokan energi yang andal bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkesinambungan.

PHI Luncurkan Kartu Sakti Stop Work Authority

Jakarta – PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI), bagian dari Subholding Upstream Pertamina Regional 3 Kalimantan, secara resmi meluncurkan Kartu Stop Work Authority (SWA) sebagai instrumen penguatan budaya keselamatan kerja di lingkungan operasi hulu migas.

Peluncuran dilakukan pada penutupan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2026 di Jakarta, 13 Februari lalu, setelah rangkaian kegiatan yang digelar serentak di seluruh wilayah operasi PHI di Kalimantan dan kantor pusat Jakarta sejak 15 Januari 2026.

Direktur Utama PHI, Sunaryanto, menegaskan bahwa implementasi SWA merupakan bentuk komitmen manajemen dalam menempatkan keselamatan jiwa sebagai prioritas tertinggi dalam setiap aktivitas operasi migas yang berisiko tinggi.

“Kartu SWA memberikan kewenangan kepada setiap pekerja untuk menghentikan pekerjaan apabila ditemukan perilaku atau kondisi tidak aman, tanpa ada konsekuensi terhadap penilaian kinerja. Tidak ada yang lebih berharga dibandingkan keselamatan jiwa manusia,” ujarnya.
Intervensi Nyata di Area Operasi Berisiko Tinggi

Dalam konteks industri hulu migas, yang sarat risiko seperti pekerjaan pengeboran, lifting, konstruksi fasilitas produksi, hingga aktivitas perawatan sumur, kewenangan menghentikan pekerjaan menjadi langkah preventif krusial.

SWA diposisikan sebagai intervensi nyata untuk memastikan setiap individu, tanpa memandang jabatan, memiliki otoritas moral dan operasional untuk mencegah potensi insiden. Kebijakan ini sekaligus memperkuat implementasi Pertamina Corporate Life Saving Rules (CLSR) dan HSSE Golden Rules di lapangan.

Sunaryanto juga mendorong seluruh pekerja mengimplementasikan lima langkah praktis dalam kartu SWA, serta menginternalisasi semangat “Saling Peduli, Berani STOP Demi Selamat” dan budaya TEMAN KARIB (Tegur jika Saya Tidak Aman, Kajian Risiko Pribadi) sebagai identitas kerja kolektif.
Ekosistem K3 yang Profesional dan Kolaboratif

Mengusung tema nasional “Membangun Ekosistem Pengelolaan K3 Nasional yang Profesional, Andal, dan Kolaboratif” selaras arahan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, PHI menggelar berbagai kegiatan lintas fungsi selama Bulan K3.
Beberapa di antaranya meliputi Forum HSSE Mitra Kerja, webinar risiko iklim dan bencana hidrometeorologi, pelatihan Basic Life Support, Hazard Hunt, APAR Challenge, hingga kompetisi internal berbasis HSSE. (*)

Data Akurat Kunci Utama Wujudkan Kukar Lumbung Pangan Kaltim

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri menekankan kepada Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) agar bekerja berbasis data dan kondisi riil di lapangan. Hal tersebut disampaikannya saat rapat koordinasi bersama Plt Kepala Distanak Kukar Moh Rifani beserta jajaran pejabat struktural, Kamis (19/2/2026).

Menurut Aulia, keakuratan data menjadi kunci utama dalam menyusun program dan kebijakan sektor pertanian dan peternakan agar tepat sasaran serta berdampak langsung bagi masyarakat.

“Sebagai Distanak harus sering ke lapangan melihat langsung kondisi pertanian dan peternakan. Agar data tersebut benar-benar sesuai fakta dan program yang dijalankan tepat sasaran,” tegasnya.

Ia menambahkan, Distanak memiliki peran strategis dalam mendukung visi misi pembangunan daerah melalui program Kukar Idaman Terbaik, khususnya dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah. Kukar sebagai daerah dengan potensi lahan pertanian dan peternakan yang luas dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi lumbung pangan di Kalimantan Timur.

Bupati juga meminta jajaran Distanak untuk memperkuat sinergi dengan para penyuluh pertanian, kelompok tani, peternak, serta pemerintah desa dan kecamatan. Pendataan yang akurat, mulai dari luas tanam, produksi, populasi ternak, hingga kebutuhan sarana dan prasarana, harus diperbarui secara berkala melalui sistem digital yang terintegrasi.

Selain itu, ia mendorong optimalisasi program peningkatan produksi padi, hortikultura, serta pengembangan komoditas unggulan seperti sapi dan ayam petelur. Memberikan bantuan kepada peternak ayam petelur juga memberikan pelatihan.

“Ketahanan pangan bukan hanya soal produksi, tetapi juga distribusi dan stabilitas harga. Karena itu perencanaan harus matang dan berbasis data yang valid,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut juga dibahas langkah strategis menghadapi tantangan perubahan iklim, alih fungsi lahan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian dan peternakan. Bupati berharap Distanak mampu menjadi leading sector dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak di Kukar.

Dengan kerja terukur, terarah, dan berbasis data, Pemkab Kukar optimistis sektor pertanian dan peternakan akan semakin maju dan mampu menopang pembangunan daerah secara berkelanjutan.(kk06)

« Previous Page — Next Page »