Pembalap Asal Berau Kalimantan Timur Juara Race di Australia

Yamaha Racing Indonesia kembali menuai hasil gemilang dari pembinaan pembalap muda melalui prestasi yang ditorehkan oleh Sabian Fathul Ilmi. Rider berusia 13 tahun itu menjuarai race seri 2 Yamaha R3 BLU CRU Asia-Pacific Championship yang digelar di The Bend Motorsport Park, Australia, 1-3 Mei 2026. Sabian Fathul Ilmi telah menunjukkan kemampuannya memenangkan persaingan di level Asia Pasifik dalam penampilan full musim di tahun ini.

Di tahun 2025 dia sempat ambil bagian sebagai wild card rider mengikuti seri 6 di Buriram Thailand dengan hasil finish ke-4 race 1 dan ke-6 race 2. Kembali ke ajang yang sama, rangkaian race weekend putaran 2 Yamaha R3 BLU CRU Asia-Pacific Championship 2026 dijalani Sabian Fathul Ilmi dengan progress positif. Dua kali free practice Jumat yang dilakoninya menempatkannya di urutan 8 lalu meningkat ke posisi 4. Hal ini pun berpengaruh pada penampilannya di sesi kualifikasi yang menghasilkan starting grid 2.

Puncaknya, rider asal Berau Kalimantan Timur itu naik podium pertama race 1 yang berlangsung Sabtu. Dia mengungguli pembalap-pembalap lainnya yang berasal dari berbagai negara seperti Australia, China, Vietnam, Thailand, Filipina, Malaysia, Selandia Baru. Setelah mendapatkan poin sempurna pada race 1, Sabian Fathul Ilmi menyelesaikan race 2 yang juga berlangsung dalam 9 lap dengan finish ke-6.

”Senang sekali bisa juara race 1 seri 2 ini. Rasanya beda menang pertama kali di Yamaha R3 BLU CRU Asia-Pacific Championship. Saya jadi lebih percaya diri menjalani musim ini dan berharap mengulang lagi kemenangan seperti di seri 2. Pencapaian ini sangat berarti untuk langkah saya selanjutnya di kejuaraan ini,” ungkap Sabian Fathul Ilmi.

Sebelumnya dia tidak dapat mengikuti seri 1 yang dihelat di Sydney Motorsport Park Australia 27-28 Maret 2026 karena terganjal visa. Hambatan itu ditebusnya dengan prestasi kemenangan race round 2, sekaligus menunjukkan skill mumpuni di level Asia Pasifik. Berkat penampilan gemilangnya dia berhasil menempati posisi 6 klasemen sementara mengantongi 35 poin.

”Kemajuan berharga diperlihatkan Sabian Fathul Ilmi karena mampu langsung memenangi race dalam penampilan debut full musim di Yamaha R3 BLU CRU Asia-Pacific Championship. Result ini sangat membantu mendapatkan peringkat 6 di klasemen setelah absen pada seri pertama. Kami harapkan dia tetap mempertahankan performa impresif pada 4 seri berikutnya termasuk di Mandalika nanti,” tutur Wahyu Rusmayadi, Manager Motorsport PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

IPA Gunung Lipan Kuras Bak Sedimentasi

SAMARINDA – Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Kencana Samarinda terus komitmen berupaya menjaga kualitas air yang didistribusikan kepada pelanggan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengurasan bak sedimentasi dan penenang di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Gunung Lipan  yang dijadwalkan Kamis, 7 Mei 2026.

Humas & Kesekretariatan Perumdam Tirta Kencana Samarinda Taufik menyampaikan agenda ini rutin dilakukan. Pekerjaan pengurasan ini dengan estimasi 1 x 10 jam. Selama pekerjaan berlangsung berimbas pada gangguan produksi dan layanan aliran distribusi karena selama perbaikan berlangsung aliran distribusi terganggu terutama pada wilayah tinggi dan perbukitan karena menggunakan tenaga genset.

Wilayah terdampak dari  jalur IPA Gunung Lipan  aliran terganggu wilayah Jalan Cipto Mangunkusumo, Jalan Bung Tomo, Jalan AM Rifaddin, Jalan Tani Aman, Jalan Slamet Riyadi, sebagian Palaran, Jalan Harun Nafsi, Jalan Pelita dan sekitarnya serta Jalan Barito dan sekitarnya.

Untuk info dan pelaporan bisa hubungi contact center kami hotline 0541-2088100 atau Chat WA  0811553536.  .

“Atas nama manajemen kami memohon maaf atas terganggunya aliran distribusi di beberapa wilayah yang di jalur tersebut. Semoga pengurasan  berjalan lancar sehingga produksi  dan aliran distribusi dari IPA Lipan bisa lancar kembali,” tutur Taufik . (*/adv)

Awas, Hak Angket Masuk Angin

Catatan Rizal Effendi

BANYAK yang mengira DPRD Kaltim sudah  resmi menggulirkan Hak Angket kepada Gubernur Rudy Mas’ud. Padahal belum. Sebab, masih ada satu dua tahapan yang masih dilalui.

Rapat yang berlangsung seru Senin (4/5) malam bukan rapat paripurna. Itu baru Rapat Konsultasi Pimpinan seperti surat undangan yang beredar. Memang topiknya membahas tuntutan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Kaltim.

Penjelasan dari anggota Dewan Baharuddin Demmu, Sekretaris Fraksi PAN-NASDEM  bisa jadi pegangan.  Dia bilang, Ketua Dewan sudah menerima usulan lebih dari 10 anggota terdiri lintas fraksi. Itu sudah memenuhi syarat. “Tinggal dijadwalkan oleh Badan Musyawarah (Bamus) untuk menentukan jadwal rapat paripurna. Kita tunggu Ketua,” jelasnya.

Sebelumnya Nurhadi Saputra, anggota Dewan dari Fraksi PPP yang menjadi juru bicara menjelaskan bahwa usulan Hak Angket sudah memenuhi syarat minimal sesuai tata tertib. “Enam fraksi setuju kecuali Golkar. Usulan itu sudah ditandatangani 22 anggota Dewan dan diterima pimpinan, tinggal dibawa ke Bamus untuk dijdawalkan di rapat paripurna,” jelasnya.

Rapat paripurna yang dimaksud Baharuddin dan Nurhadi adalah rapat paripurna yang akan menetapkan digulirkannya secara resmi Hak Angket. Sesuai UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka rapat paripurna itu dihadiri paling sedikit ¾ dari jumlah anggota Dewan. Sedang keputusannya disetujui paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

Jadi karena anggota DPRD Kaltim jumlahnya sekarang ini 55 orang, maka ¾ dari 55 adalah 41 atau 42 orang. Sedang keputusannya jika yang hadir 42 orang, maka 2/3 dari jumlah itu adalah 28 orang.

Nah masyarakat dan mahasiswa masih harus terus mengawal. Sebab, bisa saja terjadi perubahan angin yang membuat rapat paripurna jadi kandas alias masuk angin. Ini saja belum apa-apa sudah terdengar Fraksi PAN menunda pelaksanaan Hak Angket. “Kita tidak mau gegabah,” kata Ketua DPD PAN Erwin Izharuddin seperti diberitakan nomorsatuKaltim.

Karena itu Bamus dan pimpinan dewan harus didorong secepatnya menggelar rapat paripurna tersebut. Selain itu harus dijaga agar rapat paripurna benar-benar mencapai quorum. Bisa saja dengan berbagai alasan anggota yang hadir tidak mencapai 42 orang, maka dapat dipastikan rapat paripurna gagal dan harus ditunda.

Harus diwaspadai juga sikap Fraksi Golkar. Mereka berusaha agar yang dilaksanakan cukup hak bertanya atau Hak Interpelasi. Mereka juga terkesan mencoba “menakuti” anggota Fraksi Gerindra bahwa yang terkena Hak Angket bukan gubernur saja, tetapi juga wakil gubernur. Kita tahu Wagub Kaltim adalah Seno Aji, yang juga Ketua DPD Gerindra Kaltim. “Saya ingatkan Angket ini tujuan dan sasarannya bukan gubernur saja. Karena gubernur dan wakil gubernur satu pasangan,” kata Sarkowi V Zahry dari Fraksi Golkar.

DIBANTAH REZA FACHLEVI

Ketua Dewan Hasanuddin Mas’ud (HAMAS) yang juga kakak kandung Rudy Mas’ud mencoba mengulur-ngulur. Dia bilang jangan tergesa-gesa. Harus dibahas dulu substantifnya. Bahkan diperlukan legal standing dari Kejaksaan. Apalagi Hak Angket itu belum pernah dijalankan oleh DPRD di Indonesia. “Bahkan sekelas Pati pun belum, jadi kita harus hati-hati,” katanya.

Akhmad Reza Fachlevi dari Fraksi Gerindra membantah pernyataan HAMAS. Menurutnya Hak Angket, sudah pernah dijalankan di beberapa DPRD di Indonesia. Dia menunjuk Kabupaten Ende dan Kabupaten Jepara di tahun 2024, juga di Kabupaten Jember di tahun 2019 dan Kabupaten Maluku Tengah serta DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2025.

Dalam Rapat Konsultasi Pimpinan, Reza juga terlibat polemik yang keras dengan Hj Syuraidah Mas’ud dari Fraksi Golkar. Reza tak terima dengan pernyataan Syuraidah di WA Group DPRD yang menyebut Reza sebagai mulut besar yang bersembunyi di balik demo. “Saya tidak terima, itu tidak sopan, ini marwah dari keluarga saya dan melanggar UU ITE,” katanya sambil melakukan aksi Walk Out (WO).

Syuraidah mengatakan, dia berkomentar seperti itu karena sebelumnya dalam rapat Bamus, Reza yang paling keras mengajukan Hak Angket. Tapi ketika menghadapi massa aksi 214, tak ada anggota lain yang hadir kecuali dari Golkar. “Itu sebabnya saya bersuara seperti itu,” tandasnya.

Yang menarik, Rapat Konsultasi Pimpinan kemarin bisa disaksikan oleh massa 214 Jilid 2 yang menunggu di halaman gedung Dewan melalui layar lebar. Mereka bersorak riuh setelah 6 fraksi menyatakan menyetujui digulirkannya Hak Angket kepada Gubernur Rudy Mas’ud.

Aksi demo di Karang Paci juga bersamaan dengan aksi demo yang berlangsung di gedung DPRD Balikpapan dan DPRD Kutai Kartanegara (Kukar). Isu yang dibawa memang berbeda. Tapi ini boleh dibilang peristiwa pertama amat bersejarah di Kaltim.

Aksi unjuk rasa di Balikpapan dilakukan para sopir truk dan mahasiswa terutama dari PMII. Mereka kesal meski di kota ini ada kilang minyak terbesar milik Pertamina yang baru saja diresmikan Presiden Prabowo, tapi antre minyak terutama solar tak pernah berakhir.

Sementara di Tenggarong, aksi massa dilakukan oleh ormas Remaong Kutai Berjaya (RKB), Remaong Kutai Menamang (RKM) dan Bubuhan Banjar Bakayuh Baimbai. Mereka menyampaikan 9 tuntutan, di antarnya mendesak Ketua DPRD, Ahmad Yani mundur, soal keresahan warga akibat adanya penertiban Kawasan Bukit Soeharto, penyalahgunaan anggaran APBD serta dugaan penyalahgunaan fasilitas Pemerintah.

Di tengah riuhnya usul Hak Angket untuk Gubernur Rudy Mas’ud, Ketua Dewan Hasanuddin Mas’ud juga harus waspada. Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur (APMKT) sudah mengirim surat ke DPP Golkar meminta agar HAMAS dicopot.

HAMAS menjadi Ketua DPRD Kaltim sudah dua kali. Dalam periode pertama dia “mengkudeta” Makmur HAP, rekan satu fraksi. Sedang yang kedua dia berseteru dengan Abdulloh, mantan Ketua DPRD Balikpapan yang juga Sekretaris DPC Golkar Balikpapan.  Hasil perolehan suara dalam Pileg 2024, Abdulloh lebih besar dari HAMAS. Seharusnya Abdulloh yang jadi ketua, tapi DPP tetap memilih dari anggota Bani Mas’ud. Apakah posisi HAMAS tetap kuat? Kita lihat saja nasibnya ke depan.(*)

Pemprov Kaltim Luruskan Polemik Kursi Pijat

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai menggeser perhatian dari polemik pengadaan kursi pijat ke upaya pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah. Klarifikasi resmi disampaikan guna meredam kesimpangsiuran informasi yang sempat berkembang di ruang publik. Selasa (5/5/26).

Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Pemprov menegaskan, informasi mengenai nilai pengadaan yang beredar luas tidak sepenuhnya tepat. Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menyebut angka Rp125 juta yang ramai diperbincangkan merupakan bagian dari perencanaan awal dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), bukan nilai pembelian riil.

Ia menjelaskan, angka dalam sistem tersebut bersifat indikatif dan bisa berubah dalam proses pengadaan, bahkan tidak menutup kemungkinan tidak direalisasikan. Karena itu, menurutnya, publik perlu memahami perbedaan antara rencana anggaran dan realisasi belanja.

Faisal juga menyoroti aspek administratif pengadaan. Berdasarkan penelusuran, anggaran yang tercantum berada di bawah kewenangan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), bukan Biro Umum Sekretariat Daerah yang biasanya menangani kebutuhan kepala daerah. Perbedaan ini dinilai penting untuk menghindari salah tafsir terkait peruntukan anggaran.

Sementara itu, terkait unit kursi pijat yang telah digunakan, Pemprov mengakui adanya pembelian dengan nilai yang jauh lebih rendah dari isu yang berkembang. Dari dokumen transaksi resmi, harga kursi tersebut berada di kisaran Rp47 juta dan telah mencakup pajak.

“Nilai pembelian sebenarnya berada di angka puluhan juta, bukan ratusan juta seperti yang beredar. Itu bisa dibuktikan dari kuitansi resmi,” ujar Faisal.

Ia memastikan proses pengadaan telah dilakukan sesuai prosedur dan tidak melanggar ketentuan. Dengan statusnya sebagai aset negara, kursi pijat tersebut tidak dapat dikembalikan atau dibatalkan pembeliannya.

Sebagai langkah lanjutan, Pemprov Kaltim kini melakukan pendataan ulang terhadap aset serupa dengan melibatkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Upaya ini disebut sebagai bagian dari instruksi gubernur untuk memperkuat transparansi pengelolaan aset.

Hingga saat ini, tercatat dua unit kursi pijat telah teridentifikasi, masing-masing berada di Rumah Jabatan Gubernur dan di salah satu biro.

Tak hanya berhenti pada pendataan, pemerintah daerah juga mulai mengkaji opsi pemanfaatan yang lebih luas. Salah satu rencana yang muncul adalah menempatkan kursi pijat tersebut di fasilitas publik seperti Bandara APT Pranoto atau sarana olahraga agar dapat diakses masyarakat.

Selain itu, skema pemanfaatan berbayar turut dipertimbangkan sebagai potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan pendekatan tersebut, aset yang sempat menjadi polemik diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi daerah.

“Sedang kami dalami kemungkinan pengelolaan secara komersial terbatas agar bisa menambah pemasukan daerah,” kata Faisal.

Langkah ini upaya Pemprov Kaltim agar tidak hanya meredam polemik, tetapi juga memastikan setiap aset daerah dikelola secara transparan dan produktif. (yud)

Perkuat Sinergi Keselamatan Jalan, Jasa Raharja Hadiri Rapat Forum Komunikasi Lalu Lintas di Kukar

TENGGARONG – PT Jasa Raharja Kalimantan Timur melalui petugas Jasa Raharja, Elly Noor Alfiansyah, menghadiri kegiatan Forum Komunikasi Lalu Lintas (FKLL) Kabupaten Kutai Kartanegara, Senin (4/5/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinergi antar stakeholder dalam meningkatkan keselamatan berlalu lintas serta menekan angka kecelakaan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Rapat FKLL tersebut dihadiri berbagai instansi terkait yang memiliki peran dalam penyelenggaraan transportasi dan keselamatan jalan. Dalam forum ini, para peserta membahas berbagai isu strategis terkait kondisi lalu lintas, upaya pencegahan kecelakaan, serta langkah-langkah kolaboratif untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan di wilayah Kutai Kartanegara.

Elly Noor Alfiansyah menyampaikan, koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem transportasi yang aman dan berkeselamatan. Melalui forum ini, Jasa Raharja turut mendukung berbagai program pencegahan kecelakaan melalui edukasi keselamatan berlalu lintas, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penguatan sinergi antarinstansi terkait.

“Forum Komunikasi Lalu Lintas ini menjadi wadah penting untuk memperkuat koordinasi antar stakeholder dalam merumuskan langkah-langkah strategis guna meningkatkan keselamatan berlalu lintas dan menekan angka kecelakaan di wilayah Kutai Kartanegara,” ujarnya

Selain sebagai sarana koordinasi, rapat FKLL juga menjadi momentum untuk bertukar informasi terkait permasalahan lalu lintas di lapangan dan evaluasi terhadap berbagai program keselamatan yang telah dilaksanakan. Dengan adanya sinergi yang baik antarinstansi, diharapkan dapat tercipta lingkungan lalu lintas yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Jasa Raharja Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif bersama seluruh stakeholder dalam mendukung peningkatan keselamatan transportasi dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. (*)

« Previous Page — Next Page »