Kaltara Diyakini Terbentuk 2010

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, H.M. Arsyad Thalib tetap menginginkan agar Provinsi Kalimatan Utara (Kaltara) secepatnya terbentuk. Pasalnya persoalan percepatan pembangunan bagi masyarakat utara merupakan kebutuhan mendesak. Jika tidak juga dimekarkan, maka percepatan pembangunan di perbatasan sulit tercapai.
Hal itu dikatakan Arsyad beberapa saat usai ia dilantik menjadi anggota dewan menggantikan Imam Handoko asal Partai Golkar Senin (02/02). Diakuinya, sebagai anggota dewan yang baru saja menjabat, ia merasa harus banyak belajar dari anggota dewan lainnya. Ia juga bertekad akan melanjutkan berbagai tugas yang belum sempat terselesaikan oleh anggota yang digantikannya.
“Dari dulu Pemprov dan DPRD Kaltim sudah menyetujui pemekeran wilayah di Utara ini, karena itu kita harus terus menindak lanjuti aspirasi dari masyarakat utara tersebut,” ujarnya.
Diakuinya, tahun 2009 ini merupakan masa sulit tentang adanya agenda pembentukan Kaltara, meski sudah sering diperjuangkan. Karena tahun 2009 bertepatan dengan dua agenda besar dan bersifat nasional, yakni Pemilu legeslatif dan Pemilihan calon presiden dan wakil presiden yang kemungkinan terjadi dua putaran.
“Namun demikian, kita harus tetap optimis dan terus berjuang demi terwujudnya Kaltara. Kalau memang tidak bisa tahun ini, maka tahun 2010 nanti Provinsi Kaltara harus sudah resmi terbentuk. Kita harus terus bersama-sama memperjuangkannya,” pungkasnya. (vb-01h/dprd/02)

Kaltim Layak Selenggarakan Event Olahraga Internasional

vivaborneo-Ketua Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) Pusat, Rita Subowo mengatakan saatnya Kaltim menyelenggarakan event-event olahraga internasional. Hal ini menyusul kesuksesan Kaltim dalam menggelar PON XVII tahun 2008 lalu. Beberapa venues yang telah dibangun, menurutnya telah bertaraf internasional. Rita Subowo menyampaikan hai ini saat memberikan sambutan pada Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI Kaltim di Ballroom Hotel Mesra International, Sabtu (31/01). Read more

Populasi Ikan Duyung Diperkirakan hanya Tersissa 10-15 Ekor

BALIKPAPAN, vivaborneo – Keberadaan Ikan Duyung atau Dugong di Teluk Balikpapan duyung diperkirakan hanya sekitar 10 hingga 15 ekor saja. Populasi ini tentu akan semakin lenyap bila habitatnya rusak atau terusik oleh perburuan manusia.
“Bagi nelayan yang menemukan mamalia ini, baik itu sengaja maupun tidak atau terjerat di jaringnya kami minta dilepaskan. Karena selain hampir punah, binatang ini memiliki reporduksi yang lambat,” kata peneliti lumba-lumba di Perairan Kaltim, Daniella Kreb, Senin (26/1).
Read more

Gerhana Matahari Cincin Lewati Sebagian Wilayah Kaltim

Fenomena alam menarik akan kembali terjadi hari ini (Senin/26/01) di Indonesia. Sebagian wilayah di Nusantara akan terkena Gerhana Matahari Cincin (GMC)
Jalur lintasan Gerhana Matahari Cincin dimulai dari Samudera Hindia sekitar selatan perairan benua Afrika pada pukul 06.06 GMT (13.06 WIB) kemudian menelusuri Samudera Hindia. Daratan Sumatera bagian Selatan, Jawa paling barat, Kalimantan Barat, Tengah hingga Timur, juga akan terlewati.

Read more

KPK Umumkan 52 Kota Berintegritas Rendah.

Vivaborneo.com –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan 15 kabupaten kota se-Indonesia yang memiliki integritas rendah. Peringkat integritas kabupaten dan kota ini diperoleh dari hasil survei yang dilakukan KPK terhadap 52 kabupaten dan kota. Di Kaltim ada tiga daerah yang menjadi sample yaitu Kutai Kartanegara, Balikpapan, dan  Kabupaten Paser.

“Balikpapan peringkatnya cukup baik karena berada di peringkat ketiga. Sedangkan Kabupetan Paser lumayan karena berada di peringkat keempat belas. Kukar integritasnya paling rendah dan berada di peringkat 44,” kata M Jasin, Wakil Ketua KPK di hadapan seluruh kepala daerah se-Kaltim di Lamin Etam Samarinda, saat menyaksikan penandatangan pakta integritas oleh kepala daerah se-Kaltim dan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak. Kamis (22/01)

Menurut Yasin, ada beberapa indikator dalam survei integritas sektor publik yang dilakukan KPK terhadap kabupaten dan kota, di antaranya melihat pengguna jasa, yakni tambahan biaya ketika akan mengurus sesuatu di salah satu instansi. Kemudian kondisi lingkungan instansi terkait antrean prosedur yang panjang dalam layanan. Dinilai juga upaya yang dilakukan petugas untuk melakukan pencegahan tindak korupsi, misalnya dengan membuka layanan publik, contoh kotak saran dan lainnya.(vb/01)

« Previous Page — Next Page »