Seno ke Kandang Wartawan

Catatan Rizal Effendi

DI TENGAH sorotan yang tajam terhadap Pemprov Kaltim, Wakil Gubernur Seno Aji datang ke kandang wartawan. Dia memenuhi undangan buka bersama yang dikirim Ketua Persatuan Wartawan Indonesia  (PWI) Kaltim Abdurahman Amin atau Rahman. Acaranya berlangsung di Sekretariat PWI Kaltim Jl Biola, kompleks Prevab Samarinda, Rabu (11/3/2026) sore.

Prevab atau prefabricated adalah kompleks perumahan PNS pertama yang dibangun Pemprov Kaltim di Samarinda dengan sistem rakitan. Karena komponen bangunannya dibuat lebih dulu di pabrik. Gubernur yang berjasa dalam perencanaannya adalah A Wahab Sjahranie, lalu fisiknya di era Gubernur Ery Soepardjan.

Dekat kantor PWI itu ada sekolah SD. Dulu ayah saya, Suhaimi jadi guru di sana. Makanya juga dapat rumah di kompleks Prefab, di belakang sekolah, tak jauh dari sekretariat PWI. Dulu saya sering ke PWI. Dan saya pernah jadi pengurus PWI dan Ketua Seksi Wartawan Olahraga (SIWO).

Dari Balikpapan saya datang sendirian untuk hadir. Soalnya di-WA sahabat saya, wartawan senior Syafruddin Pernyata. “Kalau ikam datang, aku datang juga,” katanya setengah mengancam.

Syafruddin adalah wartawan paling lengkap karier dan nasibnya. Dia punya profesi macam-macam. Mulai dari wartawan lalu menjadi dosen FKIP Unmul. Di era Gubernur Suwarna, dia ditarik menjadi Kepala Humas Pemprov Kaltim. Terus berkembang. Jadi Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Perpustakaan dan Kepala Dinas Pariwisata.

Karena pengalaman di pariwisata, ketika pensiun dia membangun Taman Wisata Salma Shofa, yang terletak di Desa Mugirejo, Sungai Pinang. Juga Langit Timur di Seberang Tenggarong. Dan sukses. Ketika anaknya menikah, saya diundang ke sana. Berkat kiprahnya di industri pariwisata, dia menerima penghargaan sebagai Tokoh Pariwisata dari Pemprov Kaltim pada peringatan HUT ke-67 Kaltim Tahun 2024.

Dia juga penulis andal. Banyak buku-buku cerita karya dia yang diterbitkan. Dia juga jago menulis cerpen. Mulai kisah percintaan sampai yang berbau mistis. Ada novelnya beraroma budaya Banjar. Judulnya: Nanang Tangguh & Galuh Intan. Sebagai orang Banjar saya sangat apresiatif.

Syafruddin dianugerahi penghargaan sastra dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Penghargaan itu diberikan atas dedikasinya sebagai sastrawan yang telah berkiprah selama 40 tahun.

Usia Syafruddin sekarang 67 tahun. Dia lahir di daerah Loa Tebu, Tenggarong. Yang menarik, tanggal kelahirannya hanya beda satu hari dengan saya. Kalau saya 27 Agustus 1958, sedang dia tanggal 28 Agustus 1958. Makanya “kelakuannya” hampir sama, meski dia sering menuduh saya “curang” kalau bermain kartu atau catur.

Di kantor PWI saya juga bertemu dengan beberapa wartawan senior lainnya. Ada Eddy Alioeddin yang dulu wartawan Mingguan Meranti. Dia juga jago tenis dan sering juara dalam Pekan Olahraga Wartawan. Usianya sudah di atas kepala tujuh.

Selain itu hadir Syafril Teha Noer. Wartawan dan seniman. Dia teman dekat seniman Yogya, Untung Basuki dan Butet Kartaredjasa. Rasanya Syafril adalah Ketua Umum Dewan Kesenian Daerah (DKD) Kaltim. Juga ada wartawan dan seniman, Hamdani. Datang juga dua mantan Ketua PWI yaitu Maturidi dan Endro Effendi.

ASET PEMPROV KALTIM

Ketika datang ke sekretariat PWI, Wagub Seno Aji disambut jajaran pengurus PWI. Selain Rahman, juga sekretaris PWI Achmad Shahab, bendahara Heldiyanur serta Ketua Dewan Kehormatan Intoniswan, yang juga Pimred Niaga.Asia. Dari jajaran Pemprov ada Kadis Kominfo Muhammad Faisal.

Yang menarik, Seno datang bersama Ketua DPC Gerindra Kukar, Alif Turiadi. Seno yang juga Ketua DPD Gerindra Kaltim, partainya Presiden Prabowo, sempat mengeluarkan pernyataan tentang target partainya. “Tahun 2029 kita harus bisa memenangkan perjuangan Partai Gerindra. Kita harus menang di 10 kabupaten/kota se Kaltim,” katanya menjawab pertanyaan wartawan usai berbuka puasa.

Saya hormat kepada Wagub Seno Aji. Dia cukup akrab bergaul dengan para wartawan. Padahal Pemprov Kaltim tengah disorot habis-habisan oleh berbagai media dan wartawan gara-gara pembelian mobil dinas gubernur yang mahal dan mewah senilai Rp8,5 miliar.

Seno sendiri sehari-hari memang tampil cukup sederhana dan bersahaja. Sebelum menjadi Wagub mendampingi Gubernur Rudy Mas’ud (HARUM), dia adalah anggota DPRD Kaltim dari dapil Kutai Kartanegara.

“Terima kasih atas kesediaan Pak Wagub datang ke sekretariat PWI yang apa adanya ini. Tapi gedung PWI Kaltim adalah aset Pemprov Kaltim juga yang perlu direnovasi,” kata Rahman jujur.

Rahman menjelaskan, jumlah wartawan yang aktif di PWI mencapai 581 orang. Mereka sudah teruji melalui Uji Kompetisi Wartawan (UKW) yang diadakan PWI. Saat ini dunia wartawan dan media menghadapi hantaman dan tantangan, jelasnya. Termasuk juga pengurangan anggaran di Pemda akibat kebijakan penghematan.

Wagub Seno Aji menjanjikan akan memberikan dukungan kepada PWI baik untuk renovasi gedung PWI maupun yang berkaitan dengan kesejahteraan wartawan. “Media adalah patner strategis pemerintah dan ujung tombak dalam menyampaikan informasi mengenai kinerja pemerintah kepada masyarakat,” ucapnya.

Dia juga berharap media dapat terus menyajikan informasi yang positif dan berbasis kebenaran agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah publik.

Sebelum balik ke Balikpapan, saya singgah dulu ke Sari Madu Bakery (SMB) di Jl KH Abul Hasan. Saya diantar sahabat saya, Dr Meiliana atau Bu Mei, mantan Pj Sekdaprov Kaltim. Ternyata pemiliknya orang Banjar. Hebat. “Kita mau  buka 100 outlet lagi termasuk di Balikpapan,” kata Ima Tansil, sang manajer pemasaran. Masih muda dan cantik. Dia adik dari sang pemilik, Diah Tansil. Saya bilang salah satu lokasi menarik di Balikpapan adalah kompleks pertokoan dan perumahan Grand City.

SMB yang sudah berusia 8 tahun dikenal sebagai toko roti enak. Mau roti apa saja ada. Mulai roti sisir, roti keju, roti coklat  sampai roti abon. Ada 100 varian. Juga produk pisang goreng madu-nya yang sangat dikenal dan best seller. Dia juga jual jajanan tradisonal Banjar yang sangat laris di bulan Ramadan. Ada amparan tatak pisang, yang menjadi kesukaan saya.

Bu Mei akrab dengan keluarga SMB. Soalnya rumahnya ikut disewa. “Kita dapat diskon pembelian 30 persen,” kata Bu Mei tersenyum. Wah baru sekali ini saya beli roti ada dapat potongan harga. Terima kasih Sari Madu, memang  berkah di bulan Ramadan.(*)

“Marwahnya” Gubernur Isran

Catatan Rizal Effendi                                                       

RAMADAN berkah. Gubernur Kaltim 2018-2023 Dr Isran Noor pulang kampung. Dia banyak di Samarinda. Biasanya di Jakarta. Selain kumpul keluarga, dia juga menghadiri beberapa acara silaturahmi. Gayanya tak banyak berubah. Suka bercanda dan tetap semangat.

Yang menarik dia sampai dua kali datang ke kampus Unmul, Gunung Kelua. Minggu lalu ada undangan buka puasa dari Rektor Unmul Prof Abdunnur. Di susul kemudian undangan dengan tema yang sama digelar oleh Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Fakultas Pertanian. Kebetulan Isran masih memangku jabatan Ketua IKA Unmul dan alumnus di fakultas tersebut.

Ketika buka puasa di rumah Rektor, Isran sempat menyerahkan baju adat kebudayaan Koetai “Taqwo” kepada Abdunnur, yang juga saat ini memangku jabatan Ketua Umum Dewan Kebudayaan Nusantara Kaltim.

Yang Istimewa acara di Kampus Pertanian. Ternyata sekaligus merayakan Milad Rektor ke-59. Abdunnur lahir di Kabupaten Bulungan, 8 Maret 1967. Dia juga alumnus Fakultas Pertanian Unmul. Ahli perikanan dan kelautan yang meraih gelar doktor dari Nihon University, Jepang.

Ayahnya, KH Sabranity adalah tokoh ulama Banjar yang terkenal di Kaltim terutama Samarinda. Sempat menjadi Kepala Kantor Agama. Abdunnur terpilih sebagai rektor termuda dengan prestasi luar biasa.

Berkat kepemimpinanya, dia membawa Unmul masuk dalam jajaran 40 besar universitas terbaik di Indonesia dengan akreditasi institusi “Unggul.” Dia juga masuk dalam daftar elite “25 Tokoh Pilihan Kampus Paling Berpengaruh di Indonesia” pada tahun 2025 lalu.

Dalam acara pemotongan tumpeng, Abdunnur secara khusus menyerahkannya kepada Isran Noor. “Terima kasih atas bimbingan dan doa Abah,” katanya penuh kebahagiaan. “Selamat dan berkah,”  kata Isran Noor.

Selain sejumlah pimpinan kampus dan fakultas, hadir juga sejumlah tokoh di antaranya mantan Wakil Gubernur Farid Wadjdy dan mantan Pj Sekdaprov Kaltim Dr Meiliana, yang juga Wakil Ketua IKA Unmul Bidang Bisnis. “Pak Isran adalah warga kampus istimewa, selain alumnus beliau banyak memberikan perhatian waktu jadi gubernur,” kata Meiliana, yang akrab dipanggil Bu Mei.

Abdunnur mengucapkan rasa syukurnya karena peringatan hari kelahirannya dirayakan di lingkungan kampus. “Alhamdulillah hari jadi saya dirayakan bersama civitas akademika, alumni dan mitra universitas. “Semoga kita terus bersinergi untuk memajukan Unmul,” ucapnya.

Dekan Fakultas Pertanian Dr Fahrunsyah dan Ketua IKA Faperta Fahrizal mengaku bahagia bisa menggelar acara buka puasa bersama dengan Rektor dan Pak Isran serta tokoh lainnya. “Alhamdulillah kita kumpul semua, semoga semangat Ramadan menempa kita untuk terus maju,” kata mereka.

POLEMIK HELIKOPTER

Di sela-sela acara silaturahmi, sejumlah wartawan memburu Isran. Tentu saja yang ditanyakan berkaitan dengan kebijakan Gubernur Kaltim sekarang, Dr Rudy Mas’ud (HARUM) terutama soal mobil mewah dan tudingan sewa helikopter.

“Jadi gubernur itu harus bisa menjaga marwah,” katanya tersenyum tanpa menjelaskan lebih jauh. Tapi ketika menjadi gubernur, salah satu marwah yang dijaga Isran, dia melarang anak dan keluarganya cawe-cawe di Pemprov Kaltim termasuk urusan proyek. Dia juga tak mau menempati rumah dinas. Isran tetap tinggal di rumah pribadinya di Sungai Kunjang. “Kalau rumah dinas, masyarakat sulit datang karena ada penjagaan. Beda di rumah pribadi, semua bebas masuk,” katanya beralasan.

Ketika ditanya heboh soal mobil dinas gubernur yang mahal, Isran memberi pandangan. “Kalau mau mobil yang mahal, ya pakai uang pribadi, jangan pakai uang rakyat,” begitu pesannya. Dia mengaku pernah menaiki mobil seharga Rp15 miliar. “Tapi itu mobil orang,” jelasnya.

Isran juga membantah keras soal tudingan adanya penganggaran sewa helikopter di era dia. Tidak benar itu. “Gubernur memang boleh sewa helikopter tapi dalam hal darurat seperti bencana,” jelasnya.

Soal sewa helikopter ini diungkap oleh Sudarno, anggota Bidang Informasi & Komunikasi Publik Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kaltim. Dia mengatakan, kebijakan membeli mobil Rp8,5 miliar masih lebih efisien dibanding penganggaran sewa helikopter yang dilakukan pemerintah sebelumnya. Dia menyebut angkanya Rp2 miliar per bulan atau Rp24 miliar setahun.

Tim Hukum Isran-Hadi, Roy Hendrayanto mengatakan, pihaknya lagi mempelajari kemungkinan konsekuensi hukum dari tudingan Sudarno tersebut. Apakah yang dimaksud era Isran-Hadi (2018-2023) atau di masa kepemimpinan Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik.

Roy menyayangkan ucapan tersebut, yang memberi kesan pemerintahan sebelumnya lebih parah. Ia mengingatkan, kalau hal itu tidak bisa dibuktikan bisa menjadi fitnah. “Kalau itu fitnah, kami akan mengambil langkah hukum,” tandasnya.

Mengutip video Selasar.co, Sudarno mengatakan bahwa dia menyebut soal sewa helikoper itu dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Tanpa menyebut nama. Dia mengungkapkan bahwa anggaran sewa helikopter itu terlihat pada APBD 2025. Gubernur Rudy Mas’ud tidak mau, lalu dialihkan untuk program Gratispol.

Terlepas dari hal tersebut, Sudarno mengatakan dia tetap hormat kepada Isran sebagai mantan gubernur Kaltim. “Semoga beliau tetap sehat,” harapnya. “Kita tetap membutuhkan kritikan dari para senior,” ucapnya lagi.(*)

Yth. Bambang Widjojanto

Catatan Rizal Effendi

SAYA apresiasi atas keberanian Gubernur Kaltim Haji Rudy Mas’ud (HARUM) memasukkan nama Bambang Widjojanto (BW) menjadi salah seorang penasihat Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kalimantan Timur. Dan  saya juga menaruh hormat atas kesediaan BW mau masuk dalam tim tersebut.

Kita semua tahu Mas Bambang atau BW adalah salah seorang penggiat antikorupsi di Tanah Air. Dia pernah memimpin Yayasan LBH, pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) serta pernah menjadi Wakil Ketua KPK.

Dengan masuknya BW ke TAGUPP, menunjukkan iktikad yang kuat dari Gubernur HARUM agar pemerintahannya berjalan lurus tanpa ada kasak-kusuk dengan berbagai hal yang berbau KKN. Tentu BW juga berharap agar nasihatnya di TAGUPP bisa membuat pemerintahan Rudy Mas’ud-Seno Aji lebih bersih. Kalau perlu menjadi role model untuk provinsi lain.

Saya belum tahu apakah Mas Bambang sudah memberi nasihat kepada Gubernur berkaitan dengan pengadaan mobil dinas Rp8,5 miliar yang sempat dicemooh orang di seluruh Tanah Air. Apakah mekanisme pembatalan dan pengembaliannya sudah benar? Atau tetap ada unsur korupsinya? Soalnya Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia (ARUKKI) sudah melaporkan hal ini ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim dan KPK.

Terlepas soal itu, saya juga berharap BW mencermati dengan baik soal pembentukan TAGUPP, supaya tidak berbuntut persoalan di kemudian hari. Tentu kita semua tidak mau integritas BW tercoreng gara-gara berada di dalam tubuh TAGUPP.

Pembentukan TAGUPP sendiri masih pro kontra di masyarakat. Ada yang mendukung, ada juga yang menolak. Kehadiran TAGUPP juga tidak membuat nyaman para pejabat dan OPD. Karena terkadang intervensinya terlalu jauh. Kata orang: “Suka Menggurui.”

Tapi ada juga yang berpandangan TAGUPP sangat membantu gubernur. Banyak hal yang tidak terlihat dari staf di dalam bisa muncul atau menjadi langkah terobosan gubernur berkat masukan dari para ahli yang diangkatnya. Jadi jangan apriori juga dengan kehadiran TAGUPP.

TAGUPP Kaltim dibentuk Gubernur HARUM berdasarkan SK Gubernur Nomor: 100.3.3.1/K.9/2026 tanggal 19 Februari 2026. Namun keputusan ini berlaku surut sejak 2 Januari 2026. Tim yang diketuai Dr Ir H Irianto Lambrie, mantan Gubernur Kaltara ini berkekuatan 47 orang termasuk 4 tenaga pendukung. Di wakil ketua ada Hijrah Mas’ud, adik kandung gubernur.

Berkaitan dengan pembiayaan terutama honorium, dalam SK tersebut disebutkan bahwa TAGUPP berada di bawah koordinasi  Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim.

Dari informasi yang beredar disebutkan bahwa total anggaran TAGUPP dalam APBD Kaltim 2026 sebesar Rp10,78 miliar terdiri honor atau uang kehormatan Rp8,3 miliar dan perjalanan dinas  Rp2,4 miliar. Para anggota TAGUPP menerima honor antara  20 sampai 45 juta rupiah per bulan.

YANG PERLU DIPERJELAS

Ada beberapa hal yang masih perlu diperjelas dan dicermati dengan kehadiran TAGUPP Kaltim. Struktur TAGUPP terdiri Pelindung, Dewan Penasihat, Ketua dan dua Wakil Ketua serta 4 bidang yaitu Bidang Sumber Daya Manusia & Kesejahteraan Rakyat, Bidang Perekonomian, Infra Struktur & Lingkungan, Bidang Optimalisasi  Pendapatan & Keuangan Daerah serta Bidang Informasi & Komunikasi Publik.

Pertama:  Apakah pembentukan TAGUPP punya landasan hukum yang kuat? Tahun lalu Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Prof Zudan Arif Fakhrullah mengeluarkan larangan kepada semua kepala daerah mengangkat tenaga honor, staf khusus dan  tenaga ahli.

“Yang melanggar akan dikenai sanksi berat dari pemerintah pusat,” tandasnya.

Seorang pejabat Kemendagri menyatakan, pengangkatan staf khusus atau tenaga ahli tak ada dasar hukumnya.

“Sangat mungkin jadi temuan BPK dan pengembalian honor jika menggunakan APBD,” jelasnya.

Wamen Bima Arya mengatakan, kepala daerah dimungkinkan membentuk atau membayar tim ahli untuk melaksanakan ouput suatu kegiatan  dengan mekanisme  pengadaan barang/jasa selaku tenaga ahli dengan besaran sesuai dengan keahlian yang dituangkan dalam kontrak mengacu pada Perpres Standar Harga Satuan (SHS).

Kedua: Saya sependapat dengan pandangan pengamat kebijakan publik Unmul, Saipul Bahtiar yang mengatakan TAGUPP lebih cocok diberi nama Tim Sukses atau Tim Penasihat saja, karena tidak mencerminkan esensi sebuah tim ahli sesungguhnya. Seharusnya Tim Ahli itu benar-benar diisi oleh orang-orang yang ahli di bidangnya masing-masing dengan keahlian yang terukur. Apakah itu terlihat jelas di tubuh TAGUPP, kita “TST,” tahu sama tahu.

Ketiga: Tubuh TAGUPP memang terlalu gemuk dan juga tidak proporsional. Jumlah 43 orang tidak sedikit. Banyak yang mempertanyakan efektivitasnya. Lalu kata Ketua Tim Irianto Lambrie, tim mendapat tugas khusus untuk mencari berbagai solusi dengan menurunnya APBD Kaltim gara-gara pemangkasan dana transfer dari pusat. Tapi anehnya Bidang Ekonomi dan Bidang Optimalisasi Pendapatan dan Keuangan Daerah masing-masing hanya berkekuatan 5 orang, sementara hampir separuh atau 20 orang dari anggota Tim berada di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (BIKP).   Dilihat dari komposisi ini, tak salah kalau ada yang beranggapan Tim ini sebenarnya dijadikan alat untuk menangkis kritikan berbagai sorotan sekaligus ikut mempromosikan program gubernur. Itu terlihat dari cuap-cuap Sudarno, salah satu anggota BIKP, yang langsung ikut menjelaskan mobil dinas mahal yang dibeli gubernur. Padahal tim bukan corong gubernur, tapi berfungsi sebagai “think tank.”

Keempat, dengan kekuatan personil yang gemuk itu, kebijakan pembentukan TAGUPP terkesan pemborosan dan tidak mencerminkan penghematan atau efisiensi. Bayangkan Mas Bambang, Anda dalam bulan ini bakal terima rapel honor 2 bulan (Januari dan Februari) yaitu Rp90 juta. Honor anggota tim penasihat Rp45 juta sebulan atau Rp1,5 juta per hari. Jadi cukup ongkang-ongkang kaki di Jakarta sudah terima puluhan juta. Sekali lagi perlu dibaca apakah honor ini “halal” atau tidak sah. Jangan sampai di kemudian hari  ada rekomendasi BPK untuk dikembalikan.

Kelima, SK Pembentukan TAGUPP yang berlaku surut juga bisa jadi masalah. Praktisi hukum Samarinda, Sindoro, SH, MH berpendapat SK Gubernur tentang TAGUPP yang berlaku surut jelas sekali melanggar dan tidak berasaskan prinsif  pemerintahan yang baik.

“Berpotensi melanggar hukum,” kata Sindoro di @lambe.kaltim.

Pendapat yang sama juga ditegaskan Dr Jaidun, SH, MH. “Itu melanggar hukum. Jika honor ahli dibayar sebelum ada SK Gubernur bakal bermasalah,” tandasnya.

Saya tidak tahu apakah pembayaran honor yang besar untuk anggota TAGUPP ini bagian dari apa yang disebut Gubernur untuk menjaga “marwahnya” Kaltim. Tapi saya lihat di WA Group, ada pendukung gubernur berkomentar begini: “Harga dan besaran upah setara dengan kualitas. Yang berkualitas akan menghasilkan kuantitas.”

Itu saja informasi yang saya ingin sampaikan kepada Mas Bambang Widjojanto. Pasti Anda sudah tahu tentang Kaltim dan sudah tahu dengan Gubernur HARUM. Soalnya Mas Bambang sudah sempat dilibatkan  dalam seleksi penjaringan calon pimpinan BUMD. “Saya punya pengalaman membantu gubernur DKI dengan tim serupa,” kata BW ketika diwawancarai kaltimkece.id.(*)

Demi Gubernur, Baiknya Mundur

Catatan Rizal Effendi

GARA-GARA heboh mobil dinas Rp8,5 miliar, istri Gubernur Kaltim Haji Rudy Mas’ud (HARUM), Hj Syarifah Suraidah ikut jadi sorotan publik. Dia diplototi orang karena gaya berpakaiannya terbilang unik dan cenderung tidak matching  dengan situasi dan lingkungan.

Tapi dia cuek saja. Performa outfit-nya mewah dan beraroma Eropa. Juga  dengan warna mencolok. Tas dan perhiasan yang dikenakan bernilai ratusan juta rupiah dari berbagai merk terkenal. Itu sebabnya dia disebut netizen bak “Noni Belanda.” Outfit itu adalah pakaian dan aksesoris (baju, celana, tas dan sepatu) yang dikenakan seseorang.

Penampilan Hj Syarifah Suraidah yang akrab dipanggil Bunda HARUM itu selalu menarik perhatian. Beberapa hari lalu dia viral ketika mengenakan gaun putih bermotif bunga dengan topi lebar coklat muda atau fedorah di kepala.

Dengan penampilan seperti itu dia menemui seorang perempuan baya pedagang sayur. Pemandangannya jadi kontras. Mereka yang nyinyir menilai Bunda Harum gagal kostum. Juga memperlebar jarak dengan rakyat jelata. Seharusnya sebagai istri pejabat, dia bisa tampil bersahaja. Tidak hedon.

Fashion stylist sekaligus konten kreator Andre Panaga mengolok-ngolok dan mengkritisi penampilan Bunda Harum.  “Semoga yang dipikirin si Bunda bukan cuma ‘besok pakai warna apa ya?’ tapi mikiran juga ‘besok wargaku makan apa ya?’ gitu,” ucapnya di Facebook.

Komika asal Pinrang, Musdalifah Basri membuat konten parodi. Lewat unggah di akun Instagram-nya, Senin (2/3). Dia tampil berbusana menirukan gaya Bunda HARUM. Mulai bajunya, topinya sampai tas dan perhiasan. Tidak lupa tahi lalatnya yang mirip pedangdut legend, Elvy Sukaesih.

Lalu dengan dikawal dua pria berotot dan membawa payung, finalis Stand Up Comedy Academy ini mendatangi penjual takjil. Warga yang sedang  antrean diminta menyingkir. Dengan bicaranya yang dibuat-buat dia berlagak seperti mendengarkan keluh kesah penjual takzil. “Ini Bunda HARUM KW2,” kata seorang warga tersenyum.

Tak Musdalifah saja yang membuat cosplay lucu itu, saya lihat di Instagram dan TikTok, banyak netizen lain juga melakukan hal yang sama. Malah ada juga netizen pria berkumis juga membuat dirinya tampil seperti Bunda Harum. “Jalan-jalan ke bazar PKK Kaltim. Dia yang bayar satu juta,” katanya menggoda.

Ada juga yang membandingkan Bunda Harum dengan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda. Sherly yang cantik dan kaya mampu menahan diri. Tahu kondisi warganya. Tentu beda banget dengan istri Gubernur Kaltim yang wah. “Jangan sirik ya, karena outfit-nya sudah keren, jadi perlu mobilnya yang Rp8,5 miliar,“ sindir @aulia_angelina.

Sudarno, anggota  Bidang Komunikasi Politik dan Komunikasi Publik Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) mencoba melakukan pembelaan. Dia bilang, urusan outfit Ibu Sarifah biasa saja. “Mulai dari dulu begitu dan suaminya punya kemampuan menjadikan begitu. Dikasih perhiasan, dikasi perhiasan terbaik. Harusnya pasangan lain juga begitu,” katanya.

Mantan juru bicara Tim Kampanye Rudy Mas’ud-Seno Aji ini memuji Bunda HARUM yang bisa tampil luar biasa. Bak seorang ratu. Padahal dia ibu dari 13 anak. “Coba bayangin itu, umur 43 tahun dia punya 13 anak. Seharusnya 17, karena 4 meninggal,” jelasnya.

Syarifah sempat menggugah pernyataannya di Instagram. Kesannya menjawab sorotan para netizen. “Hidup cuma sekali, jadilah diri sendiri,” katanya berprinsif.

TIDAK EFEKTIF

Sebagai istri gubernur, Bunda HARUM punya beberapa jabatan. Di antaranya Ketua PKK dan Ketua Dekranasda. Kalau Tim Penggerak (TP) PKK fokusnya pada kesejahteraan keluarga, maka Dekranasda diarahkan untuk memajukan dan mengembangkan produk kerajinan serta UMKM yang dimiliki masyarakat.

Belum lama ini dia juga didaulat menjadi Ketua Umum Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kaltim. Misi KORMI adalah menjadikan olahraga sebagai gaya hidup sehat dan menggerakan komunitas. Di antara cabang olahraga di bawah KORMI adalah senam, dansa, binaraga serta beberapa cabang olahraga tradisional.

Yang menarik dari 75 anggota pengurus, Bunda HARUM memasukkan sejumlah nama selebgram lokal. Katanya untuk memperkuat komunikasi digital dan ekonomi kreatif olahraga. Ada juga yang bilang sebagian adalah tim suksesnya.

Kehadiran influencer atau selebgran itu, ada juga yang mengaitkan dengan anggaran di Dinas Pariwisata Kaltim yang besarnya Rp1,7 miliar. Tapi influencer lokal sempat disorot karena dianggap tidak berani bersuara berkaitan heboh mobil dinas gubernur.

Bunda HARUM juga mendirikan HARUM Center Foundation yang fokus pada kegiatan sosial, edukasi dan pengembangan potensi masyarakat. Dia juga punya Bestie Syarifah Suraidah (BSS), yang diarahkan untuk mendukung kegiatan sosial dan politiknya.

Syarifah Suraidah sempat tinggal di Penajam, Kabupaten Paser Utara (PPU). Tapi dia lahir di Balikpapan persis 1 Januari 1981. Jadi usianya sudah 45 tahun bukan 43. SD sampai SMP dia masih bersekolah di PPU. Baru kemudian lanjut menjadi siswi  SMK Sekolah Perawat Kesehatan Depkes di Balikpapan.

Melengkapi usaha suaminya di bisnis perminyakan dan industri penunjang,  Bunda HARUM juga menjadi Direktur PT Barokah Agro Perkasa. Laporan LHKPN-nya pada Maret 2025, menyebutkan total kekayaannya Rp166,5 miliar, termasuk aset bisnis kelapa sawit serta utang sebesar Rp112 miliar.

Karena Rudy Mas’ud dipercaya sebagai Ketua DPD Golkar Kaltim, maka Bunda HARUM didaulat menjadi Ketua  Ikatan Istri Partai Golkar (IIPG) Kaltim.

Posisi Bunda HARUM yang strategis adalah dia juga anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, yang duduk di Komisi VI. Komisi ini sangat strategis, karena membidangi sektor perdagangan, pengawasan persaingan usaha hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Bunda Harum jadi anggota Dewan menggantikan suaminya yang mencalonkan diri pada Pilgub 2024. Dia yang berada di urutan kedua dengan suara 71.496, otomatis berhak meraih kursi mahal tersebut.

Menurut saya, sebaiknya Bunda HARUM mundur dari Senayan. Jauh lebih kuat “marwahnya” jika dia full  mendampingi suaminya di Kaltim terutama dalam kedudukannya sebagai Ketua TP PKK dan Dekranasda.

Mending kursi DPR RI itu diserahkan kepada caleg Golkar yang lain. Biar lebih efektif lagi wakil rakyat Kaltim yang duduk di sana. Jumlah anggota DPR Dapil Kaltim cuma 8 orang. Sedikit sekali, sehingga perlu orang yang fokus duduk di sana. Dari 8 orang itu, ada beberapa nama tak pernah terdengar menyuarakan kepentingan Kaltim.

Selain Bunda HARUM, nama wakil Kaltim lainnya di DPR RI adalah  Safaruddin (PDIP), Hetifah Sjaifudian (Golkar), Budisatrio Djiwandono (Gerindra), Syafruddin (PKB), Nabil Husein (NasDem), Aus Hidayat Nur (PKS) dan Edi Oloan Pasaribu (PAN).

Meski tampilnya wah, Bunda HARUM dikenal sebagai orang yang ramah dan dermawan. Suka bagi-bagi angpao atau THR. Apalagi pada setiap lebaran. Tinggal antre di rumahnya di Pendingin, Pulau Atas atau di Lamin Etam. Sayang saya di Balikpapan. He.(*)

Tim Ahli Gubernur Kaltim

Catatan Rizal Effendi

SAYA  hormat dan salut atas kesediaan Gubernur Haji Rudy Mas’ud (HARUM) meminta maaf atas kehebohan kasus pengadaan mobil dinasnya. Selain itu dia juga ikhlas mengembalikan atau membatalkan pembelian mobil mahal bernilai Rp8,5 miliar itu kepada penyedianya.

Penyedianya adalah CV Afisera Samarinda. “Itu mobil termahal yang pernah kami jual,” kata Subhan, sang direktur. Dia mengaku perusahaannya dipercaya ATMP Indomobil untuk memasarkan jenis mobil tersebut.

Subhan tak keberatan mobil yang sudah dibayar lunas Pemprov Kaltim itu dikembalikan. “Dana pembelian mobil itu harus dikembalikan  ke kas daerah dalam waktu 14 hari,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Muhammad Faisal dalam jumpa pers di Kantor Gubernur, Senin (2/3).

Subhan terkesan  tidak menuntut ganti rugi. Menurut Faisal, mobilnya berada  di Kantor Perwakilan Kaltim di Jakarta. Belum pernah dipakai dan masih ada bungkus plastiknya. Tapi ada awak media yang menelusuri ke sana tidak menemukan mobil mahal tersebut.

Sejumlah wartawan sempat bingung, ketika Gubernur HARUM menghadiri pelantikan Putri Amanda Nurramadhani (23) jadi Ketua KADIN Kaltim di IKN mengendarai Range Rover putih KT 1. Wartawan sempat bertanya. “Oh bukan,  itu punya Pak Gub pribadi tapi beda jenis,” kata Faisal.

Pelantikan Putri oleh Ketua KADIN Pusat  Anindya Novyan Bakrie berlangsung ketat. Ada sejumlah keamanan bertugas. Acara pelantikan yang tadinya direncanakan di Samarinda mendadak dipindahkan ke IKN. Aneh juga.

Putri memang disorot. Baru berusia 23 tahun dan belum memenuhi syarat tapi tetap dipilih jadi ketua. Soalnya dia adalah keponakan gubernur. Putri kabarnya adalah putrinya Hj Syahariah Mas’ud, anggota DPRD Kaltim yang juga saudara kandung gubernur. Syahariah sendiri disebut-sebut calon kuat Ketua KONI Kaltim.

Di luar soal masalah mobil dan KADIN, kita juga perlu mencermati  pembentukan Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kaltim yang diketuai mantan Gubernur Kaltara Dr Ir H Irianto Lambrie, MM. Irianto pada Pilkada sebelumnya adalah Ketua Tim Pemenangan Rudy Mas’ud-Seno Aji.

TAGUPP berkekuatan 47 orang. Ada nama besar seperti Bambang  Widjojanto dan Irfan Wahid di sana. Bambang Widjojanto sekarang berstatus sebagai pengacara. Dia dikenal sebagai aktivis anti korupsi dan pernah menjadi anggota KPK. Sedang Irfan Wahid yang akrab disapa Gus Ipang Wahid dikenal sebagai praktisi komunikasi politik yang ikut mensukseskan kemenangan Rudy Mas’ud-Seno Aji. Mereka duduk sebagai Dewan Penasehat bersama 6 nama lainnya.

Juga ada nama Hijrah Mas’ud, adik kandung gubernur sebagai Wakil Ketua I, yang selalu jadi omongan. Juga ada dosen Unhas, Dr Syahrir A Pasinringi, MS (Prof Cali), yang beberapa waktu lalu diangkat sebagai Ketua Dewas RSUD A Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda. Dalam struktur TAGUPP, Prof Cali dipercaya sebagai Ketua Bidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat.

Hijrah dan Prof Cali sempat disorot Sudarno, mantan juru bicara Tim Kemenangan Rudy Mas’ud-Seno Aji. Sudarno sendiri ternyata juga masuk dalam TAGUPP. Namanya tercantum sebagai anggota Bidang Komunikasi Politik dan Komunikasi Publik. Makanya langsung ikut cuap-cuap soal urusan mobil dinas gubernur. Yang agak menarik Sudarno juga ikut meluruskan masalah penampilan istri gub. Padahal dia sendiri yang menyebut itu masalah pribadi.

Berdasarkan SK Gubernur Kaltim No 100.3.3.1/K.9/2026, TAGUPP berada di bawah koordinasi Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim sebagai penyedia honorarium bulanan bagi para anggota TAGUPP.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Mulawarman, Saipul Bachtiar mengusulkan tim tersebut sebaiknya diberi nama Tim Sukses atau Tim Penasihat Gubernur. Ia menilai tim yang ada tidak mencerminkan esensi sebuah tim ahli, karena anggotanya didominasi tim sukses.

Dia juga menyorot masuknya sejumlah nama dari luar karena dianggap kurang memahami akar rumput permasalahan Kaltim. “Jangan sampai mereka mereka justru yang ingin mengatur Kaltim,” kata Saipul.

Dia juga mengkritisi beban finansial yang muncul akibat besarnya jumlah anggota tim. “Kalau uang pribadi gubernur ngga masalah, tapi ini kan uang rakyat, uang dari pajak. Jadi jangan sampai terbuang percuma,” katanya seperti diberitakan PROKAL.co.

Kemarin, Selasar.co merilis daftar honorium TAGUPP. Untuk jabatan ketua Rp40 juta per bulan. Wakil ketua Rp35 juta per bulan, koordinator bidang/divisi Rp30 juta per bulan, anggota bidang/divisi Rp20 juta per bulan  serta dewan penasihat Rp45 juta per bulan. Apakah angkanya memang sebesar  seperti itu? Saya belum membaca ada penjelasan resmi.

APA BOLEH DIBENTUK?

Menjelang pelantikan serentak 505 kepala daerah se Indonesia, 20 Februari 2025, saya sempat menulis tentang masalah pengangkatan staf khusus (Stafsus) dan tenaga ahli kepala daerah.

Saya mengutip ucapan Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN), yang saat itu dijabat Prof Zudan Arif Fakhrullah. Dia menegaskan, semua kepala daerah yang baru dilantik dilarang mengangkat tenaga honorer baru, staf khusus dan tenaga ahli.

“Anggaran yang ada kita fokuskan untuk pengangkatan P3K, jadi jangan ada pengangkatan tenaga honor baru termasuk staf khusus  dan tenaga ahli baik yang nempel di kepala daerah maupun yang ditempelkan di OPD-OPD,” tegas Zudan kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Berdasarkan pengalaman, pos staf khusus dan tenaga ahli itu diada-adakan oleh kepala daerah untuk mengakomodasi sejumlah anggota tim sukses Pilkada, yang dianggap berjasa memenangkan sang kepala daerah.

Menurut Prof Zudan, jika ada kepala daerah yang tetap melanggar aturan yang telah disampaikan, maka akan dikenakan sanksi berat oleh pemerintah pusat. “Banyak yang bilang anggaran daerah terbatas, tapi kok masih angkat staf khusus dan tenaga ahli. Ini kan jelas-jelas tidak masuk akal,” tandasnya.

Saya tidak tahu persis apakah ada aturan baru sehingga Gubernur HARUM bisa membentuk TAGUPP. Tapi seorang pejabat Kemendagri yang saya hubungi tetap menyatakan bahwa pengangkatan staf khusus atau tenaga ahli tidak dibenarkan.

“Tidak ada dasar hukumnya. Bukankah di struktur pemerintahan sudah ada staf ahli. Jadi pengangkatan tim ahli berisiko jadi temuan BPK. Tidak tertutup kemungkinan kelak kalau mereka terima honor dari APBD akan diminta untuk dikembalikan,” ujarnya.

Menurut pejabat Kemendagri itu, kepala daerah boleh saja merekrut tim ahli sebanyak mungkin. Tapi harus di luar struktur pemerintahan daerah. “Dan yang terpenting semua pembiayaan termasuk honornya ditanggung secara pribadi oleh kepala daerah,” jelasnya.

Ketua TAGUPP Kaltim Irianto Lambrie menyatakan, tim mereka akan bekerja melalui kolaborasi intensif dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), DPRD  serta pemerintah kabupaten/kota.

“Tugas kami adalah memberikan masukan secara objektif, ilmiah dan profesional demi kepentingan daerah dan masyarakat Kalimantan Timur,” jelasnya.

Menurut Irianto, pembentukan tim ahli bukanlah hal baru. Saat dia memimpin Kaltara, dia juga membentuk tim serupa meski dengan jumlah terbatas, hanya 11 orang dari kalangan akademisi, praktisi hukum dan tokoh daerah.

Irianto juga mengatakan, mereka mendapat mandat khusus dari gubernur untuk mencari strategi agar Kaltim tidak bergantung pada pusat. Pihaknya memastikan Provinsi Kaltim mampu memaksimalkan potensi PAD untuk menggerakkan pembangunan di daerah.

Saya tidak bermaksud menggunjing eksistensi  TAGUPP Kaltim. Apalagi sebagian saya juga kenal dan tahu kapasitas mereka. Cukup mumpuni. Tapi menurut saya, Gubernur HARUM harus memastikan pembentukan TAGUPP itu tidak menabrak aturan kalau biayanya mengambil dari kantong APBD. Jangan sampai ada lagi kebijakan yang merusak “marwah” gubernur. Kan repot kalau minta maaf lagi.(*)

« Previous Page — Next Page »