Batu Bara Meredup, Kaltim Siapkan Warisan Ekonomi untuk Warga

SAMARINDA — Penurunan ekspor batu bara Indonesia beberapa waktu terakhir ternyata tak menyurutkan geliat produksi di Kalimantan Timur. Sebaliknya, daerah ini justru menunjukkan optimisme kuat, sekaligus menyiapkan fondasi masa depan bagi masyarakat saat industri batu bara kelak meredup.

“Provinsi ini masih menjadi primadona ekspor batu bara nasional, dengan 67 persen total produksi batu bara Indonesia berasal dari Kaltim,” kata Pengelola Izin Usaha Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, Daevrie Zulkany, di Samarinda, Selasa (15/7/2025).

Ia menyebut, kondisi produksi batu bara di Kaltim saat ini terbilang cukup dinamis. Ia menilai dampak penurunan ekspor belum terlalu signifikan dirasakan perusahaan tambang. Indikasi ini bisa dilihat dari lalu lintas kapal pengangkut batu bara yang masih padat melintasi Sungai Mahakam.

“Bahkan, jika kita mengingat kondisi di tahun 2021, ekspor batu bara jauh lebih parah dibandingkan saat ini, bahkan aktivitas di Sungai Mahakam terbilang sepi saat itu. Jadi, perusahaan-perusahaan tambang batu bara saat ini masih cukup optimistis terkait dengan ekspor batu bara mereka,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan, para pengusaha tambang di Kaltim sudah sejak lama mempersiapkan strategi menghadapi dinamika pasar global. Meski demikian, penurunan ekspor biasanya tetap membawa konsekuensi tertentu.

“Biasanya penurunan ekspor batu bara ini akan sedikit berdampak pada perusahaan tambang, seperti pengurangan jam kerja karyawan atau pengurangan aktivitas kegiatan pertambangan,” katanya.

Menyikapi potensi masa depan saat industri batu bara mulai menurun, Dinas ESDM Kaltim bersama perusahaan tambang telah menjalankan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Program ini menjadi salah satu upaya memupuk kemandirian ekonomi warga.

“Ketika nanti industri batu bara sudah tidak beroperasi lagi di Kaltim, ada yang diwariskan perusahaan tambang kepada masyarakat Kaltim, seperti aspek kemandirian ekonomi, pelatihan-pelatihan, maupun kebermanfaatan yang bisa dirasakan masyarakat di masa akan datang,” tuturnya.

Dengan optimisme industri yang tetap terjaga dan program pemberdayaan yang terus digiatkan, Kalimantan Timur berharap dapat memastikan keberlanjutan ekonomi masyarakatnya meski kelak tak lagi bergantung pada batu bara. (yud/adv diskomonfo kaltim)

EBIFF Siap Dongkrak Ekonomi Kaltim

SAMARINDA — Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga pengelola hotel di Kalimantan Timur tengah bersiap menyambut lonjakan pengunjung selama East Borneo International Folklore Festival (EBIFF) 2025. Festival budaya bertaraf internasional ini diproyeksikan memutar uang sebesar Rp12 hingga Rp15 miliar selama berlangsung pada 25–29 Juli 2025.

Angka tersebut melonjak tajam dibanding target EBIFF tahun lalu yang hanya Rp8–10 miliar. Berdasarkan catatan Dinas Pariwisata (Dispar) Kalimantan Timur, realisasi pada penyelenggaraan sebelumnya bahkan melampaui target awal.

“Melihat antusiasme peserta, jumlah pengunjung, serta semakin kuatnya sektor UMKM dan pariwisata lokal, kami optimistis tahun ini EBIFF akan mencatatkan dampak ekonomi lebih besar,” ujar Kabid Pengembangan Ekonomi Kreatif Dispar Kaltim, Awang Khalik, Jumat (11/7/2025).

Awang menjelaskan, nilai ekonomi ini dihitung dari banyak sektor pendukung, mulai dari tingkat hunian hotel, kunjungan tempat wisata, konsumsi kuliner lokal, transaksi UMKM, hingga jasa transportasi dan penyewaan perlengkapan acara.

Selama lima hari festival, tiga titik utama di Samarinda yakni Kantor Gubernur Kaltim, Halaman Parkir Gelora Kadrie Oening dan Temindung Creative Hub akan menjadi pusat keramaian. Ribuan orang diprediksi memadati area tersebut untuk menikmati pertunjukan seni dari 6 negara, 8 provinsi, dan 10 Kabupaten/Kota se-Kaltim, serta puluhan sanggar seni lokal yang tampil setiap malamnya. Selain itu, pameran produk kreatif dan bazar kuliner juga akan memanjakan pengunjung.

Menurut Awang, dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat tidak terbatas di lokasi acara saja. Perputaran uang meluas hingga ke destinasi wisata lain seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kawasan wisata di Balikpapan dan Samarinda.

“Dampaknya bukan hanya di titik acara. Hotel penuh, rumah makan ramai, penyewaan kendaraan meningkat. UMKM lokal pun merasakan langsung efeknya,” tuturnya.

Dispar Kaltim menegaskan, EBIFF kini telah menjadi salah satu event unggulan daerah. Lebih dari sekadar suguhan seni, festival ini dinilai mampu menggerakkan ekonomi kreatif secara berkelanjutan. Pemerintah daerah pun berharap dalam jangka panjang, EBIFF dapat memperkuat citra Kalimantan Timur sebagai pusat budaya sekaligus destinasi kreatif bertaraf internasional. (yud/adv diskominfo kaltim)

Kaltim Siap Bangun SPPG untuk Dukung Program MBG

SAMARINDA – Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menerima kunjungan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (8/7/2025). Rudy menegaskan dukungan rencana BGN membangun  Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh kabupaten dan kota di Kaltim.

“Kami siap mengawal BGN agar SPPG bisa berjalan dengan baik di Kaltim.” kata Rudy Mas’ud.

Ia menjelaskan, Kaltim dengan luas  127 ribu km2 dan penduduk 4,1 juta jiwa memiliki letak geografi yang cukup sulit. Beberapa wilayah masih terhalang akses infrastruktur sehingga tidak mudah dijangkau.

Penempatan SPPG di daerah-daerah pedalaman dan terpencil pasti akan menghadapi tantangan yang lumayan rumit. Selain soal jarak dan infrastruktur yang kurang memadai, jumlah penduduk dan jumlah sekolah pun belum banyak. Baik untuk sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), apalagi sekolah menengah atas (SMA).  Hal ini juga terjadi di kawasan pesisir seperti Sepatin, Tani Baru, Muara Pantuan di Kutai Kartanegara.

Rudy Mas’ud juga menanyakan tentang jangka waktu dan evaluasi kerja. Hal ini bisa jadi akan menjadi pertanyaan para mitra SPPG. Gubernur mengakui untuk daerah kota seperti Balikpapan, SPPG akan berjalan baik. Seperti yang baru saja diresmikan Polda Kaltim, belum lama ini.  Ia berharap standarisasi SPPG untuk daerah pedalaman dan terpencil agar bisa disesuaikan.

Rudy Mas’ud juga akan mengundang para bupati  dan wali kota untuk membahas kesiapan daerah, terutama untuk pemilihan lokasi SPPG dan homebase mereka di daerah-daerah.

Rudy juga berharap program ini akan membantu menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Kaltim yang masih tinggi. Apalagi aktivitas SPPG nantinya juga akan bersinggungan dengan petani dan peternak, nelayan serta pedagang untuk mengisi kebutuhan beras, sayur mayur, telur, ayam, ikan dan kebutuhan memasak lainnya. Triliunan rupiah akan mengalir ke Kaltim dari aktivitas SPPG ini.

Sementara Dadan Hindayana menjelaskan di Kaltim setidaknya akan dibangun tiga SPPG di setiap kabupaten dan kota. Secara keseluruhan, BGN akan membangun 350 SPPG. Setiap SPPG akan mendapat alokasi Rp10 miliar per tahun.

SPPG akan menjadi elemen penting pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). SPPG nantinya akan bertugas memasak dan menyediakan menu makan bergizi  sesuai standar gizi nasional. Selain itu, SPPG juga harus memastikan makanan bergizi terdistribusi dengan baik kepada masyarakat penerima manfaat.

“Setiap SPPG akan diisi tiga personel. Kepala satuan, ahli gizi dan akuntan. Sedangkan untuk relawan kita siapkan sekitar 50 orang,” jelas Dadan.

Kepala SPPG adalah pegawai pusat, sedangkan akuntan dan ahli gizi adalah sumber daya manusia local yang diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Tenaga kerja yang terserap di seluruh Indonesia sekitar 30 ribu orang.

Hadir dalam pertemuan itu, Sekda Sri Wahyuni, Asisten Administrasi Pembangunan Ujang Rachmat dan sejumlah kepala OPD Pemprov Kaltim. (sam/adv diskominfo kaltim)

Rakernas X PKK 2025 Tetapkan Arah Baru Gerakan Keluarga Indonesia

SAMARINDA – Kota Samarinda, Kalimantan Timur, menjadi pusat perhatian nasional setelah sukses menjadi tuan rumah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X PKK Tahun 2025. Sekitar 2.500 peserta dari berbagai penjuru tanah air memadati Plenary Hall Convention Center Sempaja. Selasa (8/7/2025).

Agenda penting yang akan menentukan masa depan gerakan pemberdayaan keluarga di Indonesia.

Mengangkat tema “Bergerak Bersama PKK Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas”, Rakernas kali ini menjadi tonggak sejarah. Ketua Umum TP PKK Pusat, Tri Tito Karnavian, menegaskan, forum ini akan melahirkan tiga dokumen strategis nasional, yakni Rencana Induk Gerakan PKK 2025-2029, Strategi Gerakan PKK, serta Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan PKK.

“Rakernas ini menjadi arah baru untuk program-program PKK ke depan agar lebih sistematis, terukur, dan memberikan dampak nyata di masyarakat,” tegas Tri Tito Karnavian saat pembukaan Rakernas X PKK di Plenary Hall Sempaja.

Tidak hanya soal konsolidasi internal, Rakernas X PKK ini juga menjadi ajang penting menyelaraskan gerakan PKK dengan visi-misi Presiden serta RPJMN 2025-2029. Tujuannya, memperkuat keluarga sebagai basis utama pembangunan nasional.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, yang membuka acara mewakili Mendagri Tito Karnavian, menggaris bawahi peran strategis PKK sebagai mitra pemerintah.

“Gerakan PKK tumbuh dari bawah dan berorientasi pada pemberdayaan keluarga. PKK berkontribusi besar pada sektor pendidikan dan kesehatan bahkan sekitar 60 persen kontribusi pembangunan bangsa berasal dari 10 program pokok PKK,” ujarnya.

Suasana Rakernas juga semarak dengan kehadiran 1.884 peserta resmi yang datang dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota.

“Di atas kertas tercatat 1.884, tapi di luar itu mungkin yang hadir mencapai 2.500 orang di sini,” tambah Tri Tito Karnavian.

Sebagai tuan rumah, Kalimantan Timur melalui Gubernur Rudy Mas’ud bersama Ketua TP PKK Kaltim, Sarifah Suraidah turut mendampingi prosesi pembukaan yang ditandai dengan unlock moment simbolis. Rakernas juga menghadirkan diskusi panel bersama Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Kepala Badan Gizi Nasional Dadang Hindayana, dipandu Direktur Fasilitasi LKAD PKK dan Posyandu Kemendagri, Nitta Rosalin.

Di tengah semangat yang mengalir deras dari Samarinda, PKK menegaskan komitmennya agar terus bergerak bersama, membangun keluarga yang berdaya, mandiri, dan sejahtera — sekaligus menegaskan posisi Samarinda sebagai panggung penting dalam perjalanan besar menuju Indonesia Emas 2045. (yud/adv/diskominfo)

Perguruan Tinggi Swasta Jadi Garda Depan Gratispol di Kaltim

SAMARINDA – Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Kalimantan Timur kini memegang peran penting agar memperluas akses pendidikan tinggi bagi generasi muda. Melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, PTS resmi menjadi mitra pelaksana Program Gratispol Pendidikan yang dicanangkan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud. Penandatanganan PKS ini berlangsung di Lamin Etam. Senin (7/7/2025).

Rudy Mas’ud menegaskan Program Gratispol merupakan langkah strategis agar seluruh anak-anak Kaltim, tanpa terkecuali, bisa menempuh pendidikan tinggi tanpa terbebani biaya.

“Saya minta agar program Gratispol ini disampaikan kepada seluruh intelektual muda, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Sosialisasi ini penting agar program berjalan lancar dan tepat sasaran,” ujar Gubernur Rudy.

Tahap awal program ini difokuskan pada mahasiswa baru Tahun Ajaran 2025/2026. Seluruh proses pendaftaran hingga pembayaran akan sepenuhnya ditanggung Pemprov. Sementara bantuan UKT mahasiswa aktif semester dua hingga delapan dijadwalkan mulai terealisasi lewat APBD Murni 2026.

Dirinya menyebut kerja sama dengan PTS sebagai wujud nyata membangun generasi emas Kaltim. Gratispol, katanya, didesain inklusif tanpa memandang suku, agama, atau ras.

“PKS ini bukan sekadar simbolis. Ini adalah bukti komitmen nyata Pemprov Kaltim untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya. Program ini adalah investasi jangka panjang dalam membentuk SDM unggul yang mampu bersaing di level regional, nasional, dan bahkan internasional,” tegasnya.

Ia juga optimistis dalam 5–10 tahun mendatang kualitas SDM Kaltim bisa mengejar provinsi maju, bahkan menjadi pionir pengembangan SDM di Indonesia. Hal ini diperkuat dukungan PTS yang telah mengantongi data mahasiswa baru, dengan acuan data tahun sebelumnya ditambah kuota 10 persen guna pemerataan dan menghindari penumpukan di jurusan tertentu.

Jurusan kedokteran, Pemprov menetapkan batas maksimum UKT Rp15 juta dan minimum Rp5 juta. Kebijakan ini diharapkan tetap membuka peluang kuliah kedokteran bagi putra-putri daerah.

Pemprov Kaltim tengah merancang skema mendatangkan pengajar dari kampus-kampus nasional maupun internasional langsung ke Bumi Etam.

“Kita ingin membawa sistem pendidikan berkualitas ke Kaltim. Kita akan memenuhi standarisasi dan mendatangkan dosen dari universitas terkemuka. Ini bagian dari transformasi besar kita,” kata Rudy.

Ia kembali menekankan pentingnya investasi di bidang pendidikan.

“Kami percaya generasi muda Kaltim tidak boleh tertinggal. Program ini adalah bentuk investasi jangka panjang. Jika ingin bertahan 100 hingga 1.000 tahun ke depan, maka pendidikanlah yang harus kita prioritaskan,” tutupnya.

Ia juga mengapresiasi kesediaan PTS maupun PTN menjadi mitra Gratispol, sekaligus mengajak semua pihak mengawal implementasinya agar benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kaltim. (yud/adv diskominfo kaltim)

« Previous Page — Next Page »