Pertamina Patra Niaga Hadirkan Bengkel Khusus Kendaraan Konsumen Bermasalah BBM

SAMARINDA – PT Pertamina Patra Niaga Region Kalimantan mengambil langkah konkret dalam merespon informasi masyarakat terkait gangguan performa kendaraan di wilayah Kaltim, berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (9/4/2025), Pertamina menyatakan komitmennya untuk menyediakan bengkel pemeriksaan khusus di 10 kota/kabupaten di Kalimantan Timur.

Langkah ini merupakan bentuk kepedulian Pertamina terhadap konsumen, sekaligus upaya menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Bengkel tersebut akan difokuskan untuk memeriksa kendaraan yang mengalami masalah.

“Kami ingin memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap optimal, dan semua keluhan dapat ditindaklanjuti secara profesional. Saat ini tim kami sudah bergerak dalam proses penyediaan bengkel, terutama di Balikpapan, Samarinda, dan Bontang,” ujar Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Region Kalimantan, Edi Mangun melalui pers rilis, Selasa (15/4/2025).

Dalam pelaksanaannya, Pertamina Patra Niaga juga menegaskan, seluruh proses penyediaan bengkel dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan mengacu pada tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG).

“Penerapan prinsip GCG menjadi prioritas. Kami tidak ingin ada celah dalam proses ini, karena menyangkut integritas layanan kami kepada masyarakat,” tambahnya.

Pihaknya juga menegaskan bahwa proses penyediaan bengkel akan diselesaikan dalam waktu dekat. Informasi lebih lanjut mengenai lokasi dan mekanisme layanan bengkel ini akan segera disampaikan secara resmi kepada masyarakat.

“Dengan dibukanya bengkel-bengkel ini, diharapkan konsumen mendapatkan kejelasan dan solusi atas permasalahan kendaraan mereka. Pertamina juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pengawasan dan mutu distribusi BBM di seluruh wilayah Kalimantan,” pungkasnya. (**)

Manfaatkan Teknologi Biometrik, XL Axiata Dukung Pemutakhiran Data Pelanggan

JAKARTA – PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan baru pemerintah terkait pemanfaatan teknologi Embedded Subscriber Identity Module (eSIM) dan pemutakhiran data pelanggan melalui teknologi biometrik. Kebijakan ini ditetapkan melalui diterbitkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Teknologi eSIM dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi, serta Surat Edaran Direktur Jenderal Ekosistem Digital Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi dengan Menggunakan Data Kependudukan Biometrik.

Pengumuman kebijakan ini dilakukan dalam acara sosialisasi yang digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, yang dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Meutya Hafid, Presiden Direktur & CEO XL Axiata Rajeev Sethi, Direktur & Chief Enterprise Business & Corporate Affairs Officer XL Axiata Yessie D. Yosetya, Presiden Direktur Smartfren Merza Fachys serta jajaran direksi operator seluler lainnya, Jumat (11/4/2025).

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyampaikan, langkah ini merupakan bagian penting dalam menjawab tantangan kejahatan digital serta mencegah penyalahgunaan layanan telekomunikasi.

“Langkah ini bukan hanya soal teknis, ini soal tanggung jawab bersama untuk menjaga ruang digital Indonesia agar tetap aman dan nyaman, terutama bagi masyarakat dan anak-anak yang rentan menjadi sasaran kejahatan digital,” ujarnya.

Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Rajeev Sethi, menyatakan kesiapan perusahaan dalam mengadopsi kebijakan ini.

“Kami terus berinovasi dalam penerapan teknologi terbaru, termasuk eSIM dan registrasi berbasis biometrik, demi menghadirkan layanan yang lebih aman, efisien, dan terpercaya bagi pelanggan kami. Inovasi ini merupakan bentuk dukungan XL Axiata terhadap visi pemerintah dalam mempercepat transformasi digital nasional, sekaligus meningkatkan keamanan data pelanggan melalui teknologi biometrik terkini,” katanya.

Registrasi pelanggan menggunakan eSIM akan disertai dengan verifikasi biometrik, seperti pengenalan wajah (face recognition), yang divalidasi langsung dengan basis data Direktorat Jenderal Dukcapil. Dengan proses ini, satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) hanya dapat terhubung maksimal dengan tiga nomor telepon, sesuai kebijakan yang berlaku, sehingga meningkatkan keamanan dan transparansi dalam sistem komunikasi masa depan.

Rajeev juga menambahkan, eSIM dan biometrik adalah bagian dari peta jalan menuju layanan digital sepenuhnya.

‘Dengan infrastruktur yang kuat dan komitmen terhadap keamanan data, kami siap memimpin transformasi digital industri ini,” katanya.

 

Dengan kombinasi layanan eSIM dan teknologi biometrik, XL Axiata memberikan pengalaman pelanggan yang lebih cepat, lebih aman, dan lebih sesuai dengan kebutuhan era digital-first, sekaligus memastikan data pelanggan lebih akurat dan mutakhir. Hal ini akan secara signifikan mencegah penyalahgunaan nomor seluler untuk tindakan kriminal seperti penyebaran hoaks, penipuan (scam), tindak pidana siber (fraud), serta mendukung kebijakan real-name registration dan pengurangan data palsu atau nomor-nomor bodong.

Dalam proses registrasi kartu dengan teknologi biometrik ini, pelanggan akan diminta untuk memindai wajah mereka melalui perangkat khusus di Gerai XL. Sistem secara otomatis akan memvalidasi data biometrik terhadap identitas resmi di database kependudukan nasional.

Pada acara sosialisasi ini juga dilakukan uji coba langsung registrasi kartu menggunakan teknologi biometrik oleh pelanggan. Uji coba ini membuktikan bahwa sistem mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi pengguna di lapangan, sekaligus menunjukkan ketahanan dan akurasi tinggi dari teknologi yang diusung XL Axiata. Untuk diketahui XL Axiata merupakan operator pertama yang sudah mulai melakukan ujicoba dan memanfaatkan registrasi kartu prabayar menggunakan teknologi Biometrik sejak bulan September 2024, dan memiliki fleksibilitas bisa diakses dari semua devices dimanapun dan kapanpun.

Selain XL Axiata, operator lain juga turut hadir dalam acara ini, menandai sinergi industri dalam membangun ekosistem digital nasional yang aman dan terpercaya.

Peluncuran ini semakin menegaskan posisi XL Axiata sebagai pelopor dalam digitalisasi layanan telekomunikasi di Indonesia, serta komitmennya untuk terus berinovasi dan menjaga keamanan data pelanggan. (**)

Ketua Komisi X DPR RI Apresiasi Beasiswa Seluruh Perguruan Tinggi di Kaltim

JAKARTA –  Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengapresiasi langkah strategis Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud yang menggulirkan program beasiswa pendidikan tinggi gratis di seluruh perguruan tinggi di wilayah Kaltim, termasuk pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan pemberian seragam lengkap bagi siswa baru.

“Ini merupakan lompatan besar bagi masa depan generasi Kaltim. Saya bangga dan mengapresiasi komitmen Pak Gubernur yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan,” ujar Hetifah dalam keterangannya di Jakarta. Kamis (10/4/2025)

Sebagai legislator asal dapil Kalimantan Timur dan Ketua Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, Hetifah menyatakan siap melengkapi program tersebut dengan dukungan bagi anak-anak Kaltim yang akan melanjutkan pendidikan tinggi di luar wilayah provinsi Kaltim.

“Bagi yang ingin kuliah di luar Kaltim, kami akan fasilitasi melalui program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) Aspirasi. Ini bentuk kehadiran negara dan sinergi pusat-daerah untuk menjamin bahwa tidak ada anak Kaltim yang tertinggal dalam mengakses pendidikan tinggi,” tegas Hetifah.

Menurutnya, program KIP Kuliah yang dikelola pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, memberikan bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu namun memiliki potensi akademik dan keinginan besar untuk mengenyam pendidikan tinggi dimanapun di Indonesia.

“Kalau Pemprov menjamin UKT di dalam Kaltim, kami akan kawal supaya KIP Kuliah bisa menjangkau mereka yang kuliah di luar Kaltim. Sinergi ini penting agar semua anak Kaltim punya kesempatan yang adil untuk meraih cita-cita,” tambah politisi Partai Golkar ini.

Dalam pertemuan antara Gubernur Kaltim dan Wali Kota Bontang pada Rabu (9/4), terungkap, Pemprov Kaltim telah menghitung kebutuhan anggaran untuk menanggung penuh UKT mahasiswa semester awal, serta pengadaan seragam siswa baru dari jenjang SD hingga SMP. Adapun SMA/SMK menjadi tanggung jawab provinsi, dan telah dijanjikan akan mendapat fasilitas seragam lengkap hingga sepatu.

“Langkah-langkah ini selaras dengan semangat kami di Komisi X DPR RI dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas SDM. Saya juga mengajak seluruh kepala daerah di Kaltim untuk terus berinovasi dalam sektor pendidikan dan memanfaatkan program-program nasional yang tersedia,” tutup Hetifah. (*)

Ketua Umum PWI Pusat Apresiasi Program Rumah Subsidi Untuk Wartawan

JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman  Maruarar Sirait mengalokasikan 1.000 rumah subsidi untuk wartawan.  Langkah ini mendapat apresiasi langsung dari Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun yang menilai program tersebut sangat dibutuhkan para wartawan yang belum memiliki rumah.

Menurut Hendry, dari sekitar 100 ribu wartawan di Indonesia, lebih dari separuh belum memiliki rumah.

“Saya kira, lebih dari 50 persen wartawan belum punya rumah sendiri,” ujar Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun dalam pertemuan dengan Menteri Maruarar Sirait, Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafidz, Kepala BPS Amalia A. Widyasanti, pimpinan Tapera, dan Direktur BTN, di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Pada kesempatan itu, ditandatangani nota kesepahaman antara Kementerian PKP, Komdigi, dan BPS tentang program ini.

Rumah subsidi tersebut ditujukan bagi wartawan yang belum memiliki rumah pribadi dan berpenghasilan di bawah Rp8 juta, atau Rp13 juta bagi yang sudah menikah di wilayah Jabodetabek.

Keunggulan program ini antara lain bebas PPN, BPTB, dan PGB. Uang muka hanya 1 persen, dengan harga maksimal Rp185 juta untuk wilayah Jabodetabek dan Rp165 juta di luar wilayah itu. Skema cicilan hingga 20 tahun, dengan bunga tetap 5 persen dan angsuran antara Rp950 ribu hingga Rp1,2 juta per bulan.

Sebelumnya, program rumah subsidi telah diberikan kepada tenaga kesehatan, nelayan, dan guru. Minggu depan, program serupa akan menyasar tenaga kerja migran.

Menteri Maruarar Sirait mengingatkan agar wartawan tetap menjaga integritas dan profesionalisme. “Program ini bukan untuk membungkam kritik. Wartawan tetap harus memberitakan kebenaran dan menjalankan fungsi kontrol sosial,” tegasnya.

Menteri Komdigi Meutya Hafidz juga menyambut baik program ini. Ia berharap kuotanya bisa ditambah. “Kebutuhan rumah untuk wartawan jelas lebih dari 1.000 unit,” ujarnya.

Dalam diskusi yang digelar sebelum penandatanganan MoU, Maruarar memberi target agar 100 rumah pertama bisa diserahkan pada 6 Mei mendatang. “Pesan Presiden Prabowo jelas: kerja cepat. Jadi BTN, Tapera, Komdigi, dan BPS harus gerak cepat,” katanya.

BPS akan memastikan penerima rumah subsidi ini terdata jelas secara by name dan by address. Adapun untuk wartawan, penerima bantuan harus memiliki sertifikat kompetensi.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Fifi Alyeda Yahya, menyatakan akan bekerja sama dengan konstituen Dewan Pers untuk menyiapkan data wartawan yang berhak menerima rumah subsidi. (**)

Gubernur Kaltim Sidak SPBU

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan respons cepat terhadap keluhan masyarakat. Gubernur Kaltim, H. Rudy Mas’ud, melakukan inspeksi mendadak (sidak) atau pengecekkan ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Samarinda, Sabtu (5/4/2025) pagi.

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut laporan warga baru-baru ini di sejumlah daerah di Kaltim, yang menduga adanya penurunan kualitas hingga dugaan adanya kontaminasi campuran pada bahan bakar minyak (BBM) di beberapa SPBU.

Beberapa hari terakhir, masyarakat menyuarakan keluhan mengenai performa kendaraan mereka yang menurun secara signifikan usai mengisi BBM, bahkan ada yang mengalami mogok, tak lama usai pengisian.

Keluhan tersebut menyebar di berbagai kanal informasi, mulai dari media sosial hingga layanan pengaduan resmi pemerintah daerah.

Rudi Mas’ud dengan responsif mengecek langsung ke beberapa titik SPBU dan meninjau langsung bahan bakar yang tersedia, melakukan pengecekkan kandungan dan kualitas bahan bakar, proses pengisian, hingga berdialog dengan pengelola SPBU, serta menyerap aspirasi masyarakat yang sedang mengisi bahan bakar.

“Kami segera merespon begitu menerima aduan dan keluhan masyarakat. Mayoritas keluhan yaitu jenis BBM Pertamax dan Pertalite. Dari pengecekkan kami Alhamdulillah C&C alias Clean and Clear. Tidak ditemukan campuran lain, dan sampel yang kami uji langsung pun sesuai dengan standarisasi” ungkap Rudy di sela-sela sidaknya.

Ia menegaskan pemerintah tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas bila ditemukan praktik curang, kelalaian, atau manipulasi dalam penyaluran maupun kualitas BBM.

Pengecekkan ini pun menjadi bukti nyata pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang cepat, tanggap, dan terbuka terhadap kritik. Melalui pendekatan yang humanis, Rudy Mas’ud ingin memastikan pelayanan publik di Kaltim bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga keadilan, kualitas, dan integritas.

“Sebab, BBM ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, dan kita harus pastikan kualitasnya sesuai standar, sesuai SOP” imbuh pria kelahiran Kota Minyak Balikpapan tersebut.

Dirinya turut mengajak seluruh masyarakat untuk bersama menjaga kualitas layanan publik. Bila ada keluhan atau temuan, jangan ragu untuk melapor melalui kanal resmi pemerintah.

“Sebentar lagi aplikasi SAKTI yang akan menjadi satu akses bagi warga Kaltim akan kita launching. Di tengah proses yang kami upayakan ini, warga juga bisa memanfaatkan akses lewat website, SP4N Lapor! maupun saluran resmi lain seperti media sosial milik pemprov kaltim untuk menyalurkan aspirasinya” pungkasnya. (**)

« Previous Page — Next Page »