Capaian Kinerja Kejaksaan Tinggi Kaltim Tahun 2023 (bagian 1)

SAMARINDA – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menggelar Konferensi Pers dengan tema Retrospeksi Akhir Tahun 2023 di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim Jalan Bung Tomo Samarinda Seberang, Selasa (2/1/2024).

Kepala Kejati Kaltim Hari Setiyono didampingi Wakil Kepala Kejati Kaltim Roch Adi Wibowo dan para asisten serta koordinator Kejati Kaltim mengungkapkan berbagai capaian kinerja kejaksaaan Tinggi Kaltim selama tahun 2023. Bahkan disebutkan, beberapa bidang telah berhasil melampaui target capaian kinerja seperti pada bidang Pembinaan yang berhasil melampaui target realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“PNBP per 31 Desember 2023 Wilayah Kalimantan Timur dengan target Rp5.960.311.660,- dan realisasi Rp21.671.859.536,-  atau meningkat sebesar 363 persen. Sedangkan Wilayah Kalimantan Utara dengan target Rp1.147.985.500,- dengan realisasi Rp6.201.639.418,-  dengan persentase sebesar 540,22 persen,” ungkap Hari.

Sementara itu di bidang Intelijen di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kaltim sepanjang tahun 2023 kegiatan LID/ PAM/ GAL digelar sebanyak 99 kegiatan, Pakem 22 kegiatan, Penerangan Hukum 53 kegiatan, Jaksa Masuk Sekolah 94 kegiatan, Jaksa Menyapa 71 kegiatan.

Pengawasan peredaran impor barang cetakan telah dilaksanakan 3 kegiatan, telah dilaksanakan Pengamanan Pembangunan Strategis sebanyak 11 (sebelas) kegiatan,

Bersama Tim Tabur Kejaksaan Agung, Kejati Kaltim telah melakukan penangkapan terhadap DPO sebanyak 6 (enam) orang, termasuk dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 telah dibentuk 14 Posko Pemilu.

Kemudian di bidang Tindak Pidana Umum (Tipidum), Kejati Kaltim sepanjang tahun 2023 telah melakukan penanganan perkara pada Kejaksaan se wilayah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur hingga per 1 Desember Tahun 2023 telah menerbitkan SPDP sebanyak 6.179 Perkara, tahap I sebanyak 5.813 Perkara, tahap II sebanyak 5.622 Perkara dan mengeksekusi sebanyak 4.783 Perkara.

Kejaksaan Tinggi Kaltim setelah mendapat persetujuan Jampidum Kejagung RI telah melakukan penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice (PERJA No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif) sebanyak 76 perkara.

“Termasuk Pembentukan Rumah RJ sebanyak 13 rumah di Kabupaten/ Kota dan Pembentukan rumah rehabilitasi 1 rumah di Kab. PPU,” ujar Kajati Kaltim. (hel/bersambung)

 

 

PT Pelindo (Persero): Harapkan Wartawan Kompeten Makin Profesional dan Berakhlak

MANADO – Perwakilan dari BUMN, PT Pelindo (Persero) Regional 4 Manado mengharapkan agar wartawan yang telah kompeten dapat meningkatkan profesional dan berakhlak dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Hal itu disampaikan oleh Junior Manager Keuangan, SDM dan Umum PT Pelindo (Persero) Regional 4, Manado, Ronald Surono, pada saat menyampaikan sambutan penutupan  Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PWI dan Kementerian BUMN yang digelar di Manado, Sulawesi Utara (Sulut), Jumat  (29/12/2023).

PT Pelindo (Persero) bersama PT Pos Indonesia (Persero) adalah dua perusahaan milik negara yang memberikan support UKW PWI-BUMN di Manado.

Ronald menyambut baik dan merasa senang dapat berperan dalam acara UKW PWI di Sulawesi Utara ini, yang berlangsung di Ballroom Luwansa Hotel dan Convention Center, Manado, Sulut. Ronald berharap sesuai dengan Tema kegiatan UKW “Menciptakan wartawan profesional dan berakhlak” dapat tercapai.

Ketua PWI Sulut, Drs Voucke Lantoan, menjelaskan, jumlah peserta UKW PWI-BUMN di Manado adalah wartawan yang bekerja tersebar dari 15 Kota Kabupaten di Provinsi Sulut.Menurut Voucke, jumlah wartawan anggota PWI di Sulut lebih kurang 800 wartawan yang secara keseluruhan membutuhkan UKW untuk memastikan bahwa wartawan telah kompeten.

Menurut Voucke, wartawan yang mengikuti UKW PWI-Kementerian BUMN di Manado dari media berbagai platform terutama dari media online atau siber dan media cetak. Dari segenap pengurus  saja, apresiasi yang luar biasa khususnya ke PT Pelindo (Persero) dan PT Pos Indonesia (Persero) yang secara khusus membantu penuh suksesnya UKW ini.

Voucke menyampaikan terima kasih kepada PWI Pusat yang telah menyelenggarakan kick-off UKW PWI-Kementerian BUMN di PWI Sulawesi Utara ini. “Luar biasa PWI Pusat dalam waktu yang tidak lama, menepati janji menggelar UKW gratis bagi anggota PWI di seluruh Indonesia,” ujar Voucke.

Direktur Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (LUKW) PWI Pusat, Dr Firdaus Komar MSi, menyampaikan, UKW di PWI Provinsi Sulut, salah satu target penyelenggaraan UKW PWI- Kementerian BUMN yang akan digelar di seluruh provinsi se-Indonesia, termasuk PWI daerah khusus Surakarta.

Firdaus menjelaskan, LUKW PWI Pusat menugaskan sebanyak enam penguji yang dilibatkan sebagai assesor dalam pelaksanaan UKW PWI Kementerian BUMN di Manado, selain dirinya sendiri sebagai penguji asesor, juga ada Dr Eko Pamuji M.IKom , Firdaus Baderi, Suherlan, Merson Simbolon, dan Wiwid Marhaendra Wijaya.

Hasil pelaksanaan UKW -BUMN di Manado, disampaikan oleh Eko Pamuji, MIKom. Jumlah peserta 36 orang, 1 orang tidak hadir, 30 orang dinyatakan kompeten dan 5 orang dinyatakan belum kompeten. (Firko)

Kompetisi Jurnalistik UKW PWI-BUMN Sediakan Total Hadiah Rp50 Juta

JAKARTA – Peserta Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dengan Kementerian Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) berkesempatan mengikuti lomba kompetisi jurnalistik dengan memperebutkan total hadiah Rp50 juta.

Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun didampingi Sekjen PWI Pusat Sayid Iskandarsyah, Jumat (29/12),  menjelaskan, kompetisi jurnalistik khusus bagi peserta yang mengikuti UKW PWI-BUMN yang kick-off-nya, pada Kamis-Jumat (28-29/12), serentak di tiga daerah sekaligus, yaitu di Manado, PWI Sulawesi Utara (Sulut), di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan di Banda Aceh, PWI Provinsi Aceh dan dilanjutkan ke seluruh PWI se-Indonesia termasuk satu daerah khusus PWI Surakarta. Menurut Hendry, secara teknis berkaitan dengan pelaksanaan UKW ini menjadi kewenangan dari Direktorat UKW PWI Pusat dan dari PWI Pusat telah memberitahukan kepada seluruh Ketua PWI Provinsi.

Secara teknis mengenai kompetisi jurnalistik bagi peserta UKW PWI-BUMN ini, ujar Direktur LUKW PWI Pusat, Firdaus Komar, wajib memenuhi kriteria sebagai berikut, tema tulisan lomba ‘peran BUMN terhadap kemajuan pers melalui UKW’. Karya jurnalistik yang diikutkan dalam lomba berupa feature dengan minimal 1.500 karakter. Selanjutnya karya yang dilombakan dikirimkan ke link yang telah disediakan oleh admin PWI Pusat dengan waktu maksimal tiga hari setelah pelaksanaan UKW yang digelar di masing-masing daerah.

Mengenai tema yang ditentukan, variabel  pertama terkait peran BUMN saat ini. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran yang penting dalam membangun dan mengembangkan perekonomian Indonesia. Sebagai bagian integral dari sektor publik, BUMN memiliki tanggung jawab besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menyediakan layanan publik yang vital. Badan usaha adalah mitra pemerintah dalam meningkatkan perekonomian nasional. Misalnya dalam peningkatan ekspor. Selain itu, fungsi badan usaha adalah sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam pemerataan pendapatan masyarakat.

Berkaitan dengan peran BUMN terhadap kemajuan pers, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempercayai bahwa wartawan  adalah bagian utama industri pers yang akan bekerja secara profesional. Atas profesionalitasnya itu maka pemerintah dan industri lain, termasuk BUMN, sangat memperhatikan industri pers.

Salah satu bentuk perhatian itu antara lain diberikan oleh Kementerian BUMN dan jajaran BUMN dalam bentuk dukungan penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

Dukungan tersebut juga diberikan dengan harapan industri pers tetap mampu bersinergi berkontribusi untuk kemajuan BUMN.

Selanjutnya, ujar Firko, panggilan akrabnya, pengumuman pemenang yang terdiri dari 10 orang pemenang dan 15 orang juara harapan, diperkirakan pada Juli 2024. “Mudah-mudahan berdasarkan estimasi waktu yang akan tersedia terkait dengan program UKW-BUMN ini, sekitar Juli 2024 akan rampung,” jelas Firko.

Sementara itu, tiga daerah yang telah menggelar UKW PWI – BUMN, PWI Provinsi Sulut, PWI Provinsi NTT dan PWI Provinsi Aceh menyampaikan penghargaan yang luar biasa ke PWI Pusat dan sejumlah BUMN yang telah berpartispasi dengan penuh tanggung jawab menggelar UKW PWI.

 

Dari Manado, Sulut dilaporkan, Ketua PWI Sulut, Voucke Lontaan, menjelaskan jumlah peserta UKW PWI-BUMN di Manado adalah wartawan yang bekerja tersebar dari 15 Kota Kabupaten di Provinsi Sulut baik klasifikasi  wartawan muda, madya dan utama.

Menurut Voucke, jumlah wartawan anggota PWI di Sulut lebih kurang 800 wartawan yang secara keseluruhan membutuhkan UKW untuk memastikan bahwa wartawan telah kompeten.

Dari segenap pengurus PWI Provinsi Sulut, menyampaikan penghargaan atas terselenggaranya UKW PWI-BUMN di Manado. Tentu saja, apresiasi yang luar biasa khususnya ke PT Pelindo  (Persero) dan PT Pos Indonesia (Persero) yang secara khusus membantu penuh suksesnya UKW ini. Secara umum Voucke menyampaikan terima kasih kepada PWI Pusat yang telah menyelenggarakan kick-off UKW PWI-Kementerian BUMN di PWI Sulawesi Utara ini.

Pada bagian lain laporan dari PWI Aceh, melalui Ketua PWI Aceh Nasir Nurdin, menjelaskan dari 467 anggota PWI Aceh, yang belum kompeten Sekitar  124 orang. Nasir juga mengapresiasi program PWI Pusat yang didukung oleh BUMN ini, khususnya UKW PWI di Aceh didukung dari BUMN Bank Syariah Indonesia (BSI) dan PTPN III.

Sementara UKW PWI Pusat-BUMN di Kupang, NTT sepenuhnya didukung oleh Bank BTN dan Pertamina. Ketua PWI NTT Fery Jahang, menyampaikan, apresiasi dan terima kasih kepada PWI Pusat da BUMN yang telah berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas wartawan melalui UKW.

Menanggapi gelaran UKW yang dilaksanakan se- Indonesia ini dengan dibantu BUMN. Tentu hal ini berkaitan dengan hubungan kausalitas dampak antara dua sisi kepentingan. Kepentingan untuk meningkatkan kualitas pers dan pada akhirnya akan melahirkan produk pers berkualitas. Produk pers yang berkualitas ini akan memberikan dampak kepada kepentingan BUMN yang berkelanjutan, sehingga keberadaan BUMN butuh mitra yaitu pers itu sendiri.

Menurut Firko, pada diri wartawan profesional, telah terdapat kemampuan mencari, memperoleh, memiliki, mengolah serta membuat, dan menyiarkan berita.Kompetensi wartawan juga berkaitan dengan kemampuan etika dan hukum pers.

Selain memiliki kemampuan dasar teknis, wartawan profesional memiliki kesadaran dan ketaatan terhadap Kode Etik Jurnalistik, hukum dan perundang-undangan, serta peraturan-peraturan di bidang pers.Untuk mencapai standar kompetensi, seorang wartawan harus mengikuti uji kompetensi wartawan yang diselenggarakan oleh  Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (LUKW) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).+++

Perkuat Sinergitas, Satgas Tambang IKN Diskusi dengan Media

SEPAKU – Satgas Tambang IKN yang dibentuk Juli lalu oleh Kepala Otorita IKN menggelar diskusi akhir tahun bersama media di Miniatur Hutan Hujan Tropis Nusantara, KIPP IKN, Kamis (28/12/2023).

Diskusi ini dibuat untuk memperkuat sinergitas antara Otorita IKN, anggota Satgas dan awak media dalam melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam menangani aktivitas ilegal pertambangan di IKN.

IKN dibangun dengan konsep selaras  alam, yang mana 75% dari total luas wilayah IKN diperuntukkan sebagai ruang hijau meliputi 65% area dilindungi yang akan didominasi hutan hujan tropis Kalimantan (perlu dilakukan reforestasi), serta 10% area untuk produksi pangan. Sedangkan 25% sisanya diperuntukkan sebagai infrastruktur bangunan.

Sebagai kota hutan berkelanjutan, IKN memiliki beberapa tantangan dalam bidang lingkungan hidup. Salah satunya ada pada kegiatan pertambangan. Di IKN terdapat tambang yg didominasi oleh batubara dengan total luasan bukaan tambang seluas 17.929,58 Ha, dan 3.794,6 Ha diantaranya teridentifikasi sebagai tambang ilegal. Tidak hanya batubara, tambang yang ditemukan lainnya meliputi pasir kuarsa, batuan bahkan galian tanah.

Dengan adanya tantangan tersebut, Otorita IKN dengan para pemangku lainnya bekerja sama membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk penanggulangan aktivitas ilegal pertambangan di IKN.

Acara yang diadakan hari ini, juga menandai langkah selanjutnya dari Satgas Tambang IKN untuk bekerja sama dengan para media, agar selalu menyuarakan aksi positif ini dalam rangka menjaga lingkungan hidup di IKN dari aktivitas ilegal.

Acara berupa Forum Diskusi dibuka dengan arahan Deputi bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Myrna Safitri. Myrna yang juga Ketua Satgas, menyampaikan terkait kegiatan pencegahan dan penanggulangan tambang ilegal yang dilakukan Otorita IKN bersama Satgas selama ini. Satgas beranggotakan unsur TNI, Polri, Kejaksaan, KLHK, Kementerian ESDM dan Dinas terkait di Provinsi Kalimantan Timur.

Kegiatan Satgas mencakup pencegahan seperti sosialisasi dan patroli serta operasi penertiban dan penanganan kasus.

“Dengan adanya semangat membangun kota hutan di IKN, menyadari bahwa keberadaan kegiatan penambangan illegal ini tidak sejalan dengan upaya untuk membangun kota hutan, karena itu maka apa yang dilakukan Satgas selama ini menjadi bukti koordinasi nyata di lapangan dalam mempertahankan upaya pembangunan kota hutan. Kita ingin IKN jadi contoh konsistensi penegakan hukum lingkungan,” tutur Deputi Myrna.

Selama tahun 2023, Satgas telah melakukan sosialisasi dan patroli. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan himbauan terhadap masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan ilegal, serta patroli yang bertujuan untuk melakukan pengamanan sumber daya alam. Pada saat patroli, juga dipasang beberapa papan yang disebar di beberapa titik rawan penambangan ilegal, seperti di Desa Sukomulyo Sepaku dan Desa Loa Duri Ilir.

Anggota Satgas telah melakukan operasi yang menjadi temuan dalam kasus penambangan ilegal. Temuan yang dimaksud meliputi alat berat (wheelloader, excavator, truk pengangkut, kapal tongkang pengangkut), tumpukan batu bara, lokasi bukaan ilegal, serta adanya pekerja tambang di lokasi.

Kasus yang diproses dalam masa penanganan saat ini sebanyak 15 kasus. Dari 15 kasus itu, terbagi dalam 2 penanganan pihak, yakni 11 kasus dalam penyidikan oleh Polisi Daerah Kalimantan Timur (1 kasus di Kutai Kartanegara, 1 kasus di Penajam Paser Utara, 9 kasus di Polda Kaltim) dan 4 kasus lainnya oleh Balai Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan (3 kasus P.21 dan 1 kasus dalam penyidikan).

Direktur Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Otorita IKN, Onesimus Patiung menjelaskan, rencana yang akan dilakukan pada tahun 2024.

Pertama, Restrukturasi organisasi Satgas Pencegahan dan Penanggulangan Kegiatan Ilegal Bidang Pertambangan. Misalnya dengan menambah Kelompok Kerja (Pokja) sesuai dengan rencana kerja satgas yaitu Pokja Pencegahan, Pokja Deteksi/Intel, Pokja Penindakan, Pokja Penegakan Hukum/ Yustisi, Pokja Pelaporan, serta Pokja Publikasi.

Kedua, menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan patroli dan operasi. Ketiga, mempersiapkan ketersediaan anggaran untuk operasionalisasi tahun 2024. Keempat, memperkuat koordinasi antar stakeholder. Kelima, mempersiapkan SOP operasional pelaksanaan lapangan. Dan keenam, menentukan target pencapaian zero illegal mining sebagai kontribusi di IKN.

Dirreskrimsus Polda Kaltim, Kombes Juda Nusa Putra menjelaskan bahwa kegiatan penambangan di KIKN sudah hampir mencapai nol.

“Kami sudah berusaha mencegah dan menindak tambang-tambang illegal yang ada di IKN, misalkan adanya jetty-jetty yang sudah ditangani. Itu adalah salah satu langkah untuk memutus mata rantai kegiatan tambang illegal di IKN” tambah Juda.

Asintel Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Aji Kalbu Pribadi menjelaskan bahwa kedudukan media, pemerhati lingkungan dan pihak lainnya yang berhubungan dengan bidang lingkungan juga memiliki peran yang cukup penting.

Staf Khusus Kepala Otorita IKN bidang Keselamatan Publik, Irjen Pol Edgar Diponegoro menjelaskan, bahwa perlunya adanya perubahan pola pikir yang sebelumnya memanfaatkan hutan sebagai kayu, menjadi melestarikan hutan untuk kehidupan yang lebih baik. Dengan adanya ide brilian dari Presiden Joko Widodo, untuk menjadikan IKN sebagai role model bagi wilayah lain di Indonesia, maka Otorita IKN sangat konsen untuk mengembalikan paru-paru dunia di IKN.

“Tidak hanya kepada Indonesia, tapi kepada seluruh dunia. Pada tahun 2024, kita bersama-sama untuk melepas atribut masing-masing, dan lebih mengedepankan alasan-alasan yang sifatnya global,” pesan Edgar.

Hadir juga dalam diskusi ini, Perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim, Pangkalan TNI AL Balikpapan, Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan KLHK, Kepala Polres Penajam Paser Utara dan perwakilan sejumlah media. (ni/tk-oikn)

Ketua PWI Pusat Penuhi Janji UKW Gratis

JAKARTA – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Hendry Ch Bangun (HCB) tidak perlu berlama-lama menunaikan janji saat kongres PWI di Bandung.

Tiga bulan pasca terpilih dan menerima amanah sebagai Ketua Umum PWI Pusat 2023-2028, HCB bertekad salah satu programnya adalah mengoalkan Uji Kompetensi Wartawan  (UKW) gratis bagi seluruh PWI Provinsi di Indonesia.

Program UKW PWI Pusat atas dukungan penuh Kementerian BUMN ini akan dimulai pada 28 Desember 2023 . Tahap awal akan dimulai di tiga PWI Provinsi yaitu Aceh, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Utara (Sulut),” kata Hendry, Sabttu (23/12/2023).

Targetnya seluruh 38 PWI Provinsi ditambah satu daerah khusus yaitu PWI Solo akan dilaksanakan UKW gratis melalui PWI Pusat. Dalam menjalankan program UKW PWI kerja sama dengan Kementerian BUMN ini, jelas HCB, dari Direktorat UKW PWI juga telah menyiapkan infrastruktur tata kelola pengujian yang seiring dengan telah dikeluarkannya peraturan Dewan Pers nomor 03/2023 tentang Standar Kompetensi Wartawan (SKW).

Direktur LUKW PWI Firdaus Komar menambahkan, berkaitan dengan infrastruktur sosial tata kelola pengujian di dalamnya, sejalan dengan hasil asessmen psikotes menjadi pedoman dalam penetapan SK  para penguji. Selanjutnya para penguji wajib untuk mengisi dan menandatangani pakta integritas penguji, penandatanganan kode etik penguji dan kode perilaku penguji.

Selain itu, untuk meningkatkan tata kelola pengujian di LUKW PWI, saat ini telah selesai disusun draft buku pedoman pengelolaan LUKW PWI. “Masih menunggu finalisasi terkait dengan  modul-modul mata uji yang saat ini Dir UKW sharing dengan komisi kompetensi PWI,” jelas Firko.

Berkaitan dengan LUKW PWI dukungan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini, Ketua PWI Pusat, HCB telah menandatangani kerja sama dengan Kementerian BUMN.

HCB mengaku bahwa dari Kementerian BUMN mempercayai bahwa wartawan adalah bagian utama industri pers yang akan bekerja secara profesional. Atas profesionalitasnya itu maka pemerintah dan industri lain, termasuk BUMN, sangat memperhatikan industri pers.

Salah satu bentuk perhatian itu antara lain diberikan oleh Kementerian BUMN dan jajaran BUMN dalam bentuk dukungan penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

Dukungan tersebut juga diberikan dengan harapan industri pers tetap mampu membaca dengan tajam setiap fakta di lapangan, tanpa menyakiti atau melukai.

Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir saat menyampaikan persetujuan dukungan program UKW, mengatakan, bahwa saat ini merupakan era keterbukaan  informasi dimana setiap informasi tersedia secara terbuka.

Sebagai pilar keempat demokrasi, pers berperan penting sebagai mitra pemerintah dan industri lain dalam mengabarkan atau melakukan koreksi yang membangun.

“Posisi media menjadi penting sebagai mitra pemerintah dalam memberikan edukasi dan membuat khalayak menjadi semakin terliterasi dengan baik,” ujar Erick.

Beberapa waktu lalu, bentuk dukungan Menteri BUMN telah  diserahkan langsung oleh Erick Thohir kepada Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun yang didampingi Sekjen PWI Pusat Sayid Iskandarsyah, Direktur UMKM PWI Pusat Syarif Hidayatullah, juga Ketua Umum Forum Humas BUMN Agustya Hendy Bernadi, di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta.

Ketua Umum PWI Pusat berharap, dukungan ini akan terus berlangsung disamping itu pula  secara teknis akan dibicarakan tata cara pelaksanaannya UKW yang akan berlangsung di 38 provinsi ditambah satu daerah khusus .

Ia juga menyebutkan, pelaksanaan UKW ini , setelah di Aceh, NTT, Sulut pada 28- 29 Desember 2023. Kemudian minggu berikutnya akan dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat,  Lampung, Papua Barat Daya, Papua Selatan,  Kalimantan Barat, Kalimantan Utara serta beberapa PWI provinsi yang dalam proses pendataan peserta.

“Diharapkan pelaksanaan UKW ini dapat dimanfaatkan oleh BUMN untuk lebih memahami dunia wartawan, ketika mereka hadir saat hadir di UKW  untuk bersilaturahmi baik yang di pusat maupun perwakilannya di daerah,” ujarnya.

Ia menyebutkan seluruh BUMN yang memberikan support bisa bertemu dengan para peserta UKW, bisa ngobrol memanfaatkan kegiatan tersebut, bahkan masing-masing bisa saling memberikan masukan.

Sebagai tradisi tahunan, PWI akan menggelar Hari Pers Nasional (HPN) pada 9 Februari 2024. Sebelum acara puncak, pada tanggal 7 Februari 2024 akan digelar beberapa seminar dan konvensi, juga dilaksanakan konferensi kerja nasional PWI.

Ada ribuan wartawan yang datang dari seluruh provinsi Indonesia pada HPN tersebut, Menteri BUMN juga diundang untuk tampil menjadi salah satu pembicara terkait dengan bagaimana pengembangan BUMN, menatap masa depan, yang juga nanti pasti ada kaitannya dengan kemajuan teknologi informasi yang selama ini berkaitan dengan media massa. (*)

« Previous Page — Next Page »