PWI Pusat Jaring Penerima Anugerah PWI 2024

JAKARTA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) saat ini sedang melakukan penjaringan nama-nama tokoh, organisasi dan kelompok masyarakat, yang selanjut akan diseleksi untuk dinobatkan sebagai penerima Anugerah PWI 2024. Nama-nama penerima Anugerah PWI 2024 tersebut akan diumumkan pada puncak peringatan Hari Pers Nasional 2024 yang akan dilaksanakan pada 9 Februari 2024 mendatang.

Ketua PWI Pusat Hendry Ch Bangun dalam siaran pers mengatakan Anugerah PWI 2024 adalah kelanjutan dari pemberian penghargaan PWI pada tahun-tahun sebelumnya yang dulunya dikenal dengan Anugerah Kebudayaan PWI. Mulai tahun 2024 pemberian penghargaan tidak hanya pada mereka yang berkontribusi besar terhadap kebudayaan Indonesia saja, melainkan diperluas ke dalam tiga bidang lainnya yakni pendidikan, lingkungan hidup dan bidang ekonomi rakyat dalam hal ini Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Penghargaan tahun 2024 kali ini diubah namanya. Jika dulu namanya “Anugerah Kebudayaan PWI” kini diganti menjadi “Anugerah PWI”. Perubahan ini karena ruang lingkup penghargaan bertambah dengan bidang lainnya,” kata Hendry Ch Bangun.

Pada tahun 2024 ini terdapat empat kategori, yakni: Penghargaan kepada Bupati dan Walikota yang peduli dengan pers dan kebudayaan, Anugerah PWI Bidang Lingkungan Hidup, Anugerah PWI Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Anugerah PWI Bidang Pendidikan.

Proses penjaringan penerima Anugerah PWI dilakukan secara terbuka melalui usulan PWI Provinsi. Para pengurus PWI di provinsi, kabupaten dan kota dapat merekomendasikan nama-nama beserta portofolio keberhasilan yang sudah dilakukan para calon penerima. Sedangkan kepada masyarakat luas dapat juga mengusulkan nama-nama yang pantas melalui PWI Provinsi setempat.

Dalam Surat Edaran PWI Pusat kepada PWI Provinsi seluruh Indonesia disampaikan agar para pengurus proaktif menjaring nama-nama yang layak di daerahnya masing-masing. Pengajuan nama hanya boleh satu nama di setiap bidangnya. Nama yang diajukan, akan dinilai oleh sebuah tim yang dibentuk panitia Anugerah PWL Paling lambat pengajuan nama-nama itu diterima panitia dan PWI Pusat 27 November 2023. Pengajuan nama calon penerima Anugerah PWI, disertakan dengan foto. biodata, prestasi. karya dan pengabdiannya.

PWI Pusat sudah membentuk Panitia Anugerah PWI 2024 yang dipimpin Dheni Kurnia bersama Benny Benke (Sekretaris) dan para anggota AR Lubis, Herry Rawas, Djunaidi Tjunti Agus, Eka Putra Nazir dan Wina (Sekretariat).

Kriteria Anugerah PWI 2024

Sementara itu Ketua Panitia Anugerah PWI 2024 H Dheni Kurnia menambahkan beberapa kriteria untuk setiap bidang penghargaan. Pertama, pada Anugerah PWI kepada Bupati Walikota Peduli Pers dan Kebudayaan. Jika sebelumnya PWI memberikan kepada 10 orang bupati dan walikota maka pada tahun 2024 diberikan hanya kepada tiga orang bupati dan walikota saja.

“Anugerah ini diberikan kepada Bupati dan Walikota di Indonesia yang peduli kepada kebudayaan nasional dan pro terhadap kemerdekaan pers yang bertujuan untuk mengakui dan mendorong tindakan dan kebijakan pemerintah daerah yang mendukung keberlanjutan budaya dan menjunjung tinggi kebebasan pers,” kata Dheni.

Disampaikan Dheni beberapa kriteria yang digunakan yakni: pertama, Bupati dan Walikota yang memperlihatkan komitmen dalam memelihara, melestarikan, dan mempromosikan budaya lokal dan tradisi masyarakat di wilayah mereka.

Kedua, mendorong dan mendukung perkembangan industri kreatif dan seni budaya di daerah mereka, seperti seni rupa, musik, tari, dan kerajinan lokal. Penerima anugerah ini adalah mereka yang melibatkan masyarakat dalam upaya pengembangan seni budaya daerah dan memberikan dukungan bagi inisiatif masyarakat dalam melestarikan warisan budaya.

Ketiga, mendorong pariwisata budaya di wilayah mereka dengan cara yang berkelanjutan, sehingga budaya lokal dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Penerima anugerah ini terlihat cakap bekerja sama dengan organisasi budaya, lembaga non-pemerintah, dan sektor swasta dan kelompok masyarakat untuk mendukung kegiatan kebudayaan dan pelestarian budaya.

Keempat, mendukung kebebasan pers dan memberikan bekerja sama dengan media di wilayah mereka, serta memiliki hubungan yang baik dengan komunitas wartawan, khususnya organisasi PWI Kabupaten/Kota, dan media lokal serta terbuka terhadap dialog yang konstruktif.

Kelima, mampu menunjukkan dampak positif kebijakan dan program kebudayaan yang berdampak pada pengembangan pembangunan daerah kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Sementara  Anugerah Bidang Lingkungan Hidup Indonesia yang ditujukan individu, kelompok, organisasi, atau lembaga yang telah memberikan kontribusi luar biasa dalam bidang pelestarian lingkungan di Indonesia. Penghargaan ini mencakup berbagai aspek, seperti konservasi alam, keberlanjutan, inovasi teknologi lingkungan, pendidikan dan kesadaran lingkungan, atau upaya lain yang berdampak positif pada kelestarian lingkungan di lndonesia.

Beberapa kriteria akan digunakan yaitu pertama, memberikan kontribusi signifikan dalam melestarikan dan melindungi lingkungan alam Indonesia seperti upaya konservasi hutan, sungai, laut, atau spesies-spesies langka. Kegiatan dilaksanakan dalam kurun waktu minimal 10 tahun terakhir.

Kedua, menciptakan atau menerapkan inovasi yang berdampak positif terhadap lingkungan, seperti teknologi ramah lingkungan, strategi pengelolaan limbah yang efisien, atau praktik pertanian berkelanjutan. Penerima sudah menyusun program yang relevan dan bermanfaat secara khusus bagi lingkungan di Indonesia.

Ketiga, melaksanakan pendidikan dan kesadaran Lingkungan. Penerima sudah dikenal aktif melakukan kampanye lingkungan hidup dan terbukti telah berhasil melakukan kerjasama yang berhasil dengan pihak-pihak pemangku kepentingan di bidang lingkungan hidup untuk mencapai tujuan lingkungan yang lebih luas.

Keempat, menunjukkan komitmen jangka panjang dalam mendukung lingkungan alam, bukan hanya upaya sementara. Penerima sudah memiliki rekam jejak yang panjang dalam aktivitas lingkungannya, sekurang-kurangnya sudah aktif dalam 10 tahun terakhir.

Kelima, menunjukkan integritas, etika tinggi. dan kepemimpinan yang kuat dalam upaya-upaya lingkungan serta mampu mempengaruhi perubahan positif dalam masyarakat, bisnis, atau kebijakan publik terkait dengan lingkungan. Penerima terbukti mematuhi semua hukum dan peraturan yang berkaitan dengan lingkungan, termasuk izin dan regulasi lingkungan.

Keenam, memiliki hubungan baik dengan masyarakat pers dan mendukung kemerdekaan pers Indonesia.

Sesangkan Anugerah PWI Bidang UMKM Indonesia yang ditujukan individu, kelompok, organisasi, atau lembaga yang telah memberikan kontribusi luar biasa dalam bidang yang mendukung usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia yang terbukti yang telah memberikan kontribusi luar biasa dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan dampak positif pada masyarakat dan ekonomi negara. Penghargaan ini bertujuan untuk menghargai dan mendorong UMKM yang telah berkinerja baik, inovatif dan berkelanjutan.

Berikut adalah beberapa kriteria yang digunakan:

Pertama, memiliki kontribusi yang signitikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui UMKM mereka dengan menciptakan atau menerapkan inovasi dalam model bisnis, produk, atau layanan yang berdampak positif pada UMKM dan masyarakat secara umum. Penerima anugerah ini memiliki produk atau layanan berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan membangun reputasi baik.

Kedua, menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam mengelola bisnis UMKM, termasuk kemampuan manajemen yang baik dalam pengorganisasian sumber daya dan tim. Penerima anugerah ini tentu saja mampu mengelola keuangan dan operasional dengan efisien, termasuk pemahaman yang baik tentang aspek ekonomi bisnis.

Ketiga, memperhatikan aspek keberlanjutan dalam operasi bisnis, mengurangi dampak lingkungan dan keterlibatan dalam praktik bisnis ramah lingkungan. Penerima anugerah ini mampu menunjukkan bahwa bisnis UMKM-nya telah berjalan secara konsisten dan berkelanjutan dalam waktu yang cukup lama.

Keempat, berkontribusi pada masyarakat setempat melalui kegiatan sosial, pemberdayaan masyarakat, atau dukungan terhadap inisiatif sosial yang positif. Penerima anugerah ini memastikan bahwa bisnis UMKM-nya memberikan manfaat kepada berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang kurang beruntung.

Kelima, memiliki hubungan baik dengan masyarakat pers yang aktif menggunakan media massa dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas. Prestasi dan penghargaan sebelumnya dalam mendukung UMKM dan bisnis kecil juga bisa menjadi kriteria yang diperhitungkan.

Penghargaan keempat yaitu Anugerah Bidang Pendidikan Indonesia yang diberikan kepada individu, kelompok masyarakat, lembaga atau organisasi yang telah memberikan kontribusi luar biasa dalam bidang pendidikan di Indonesia. Penghargaan ini bertujuan untuk menghargai upaya dan prestasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan, mendorong inovasi dalam proses pembelajaran, dan memberikan dampak positif pada siswa, lembaga pendidikan, dan masyarakat secara lebih luas.

Berikut beberapa kriteria yang digunakan dalam menjaring calon penerima anugerah ini adalah:

Pertama, memiliki kontribusi yang signifikan dalam bidang pendidikan di Indonesia, yang mencakup pengembangan program pendidikan, metode pengajaran yang efektif dan inovatif, atau upaya konkret dalam meningkatkan kualitas pendidikan di lndonesia. Hal ini terlihat dari capaian atau citra yang sangat baik yang dimiliki oleh lembaga pendidikan terkait atau prestasi yang luar biasa dari para siswanya.

Kedua, menciptakan atau menerapkan inovasi dalam pendidikan yang berdampak positif. lni bisa melibatkan penggunaan teknologi, metode pengajaran yang kreatif, atau pengembangan kurikulum yang unik. Penerima anugerah juga memperhatikan pendekatan inklusif dalam pendidikan, yaitu memastikan bahwa pendidikan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang kurang beruntung.

Ketiga, menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam mendukung atau memajukan sistem pendidikan di Indonesia. Ini dapat melibatkan pengambilan peran dalam pembuatan kebijakan pendidikan, manajemen sekolah yang baik, atau pembuatan program pendidikan yang sukses. Penerima anugerah memiliki komitmen jangka panjang dalam peningkatan mutu pendidikan.

Keempat, mampu menciptakan perubahan positif dalam masyarakat Indonesia melalui pendidikan, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat, mengurangi ketidaksetaraan dalam akses pendidikan, atau mempromosikan pendidikan berkualitas untuk semua.

Kelima, memiliki hubungan baik dengan masyarakat pers yang aktif menggunakan media massa dalam melakukan sosiaiisasi dan edukasi tentang dunia kependidikan kepada masyarakat luas. Prestasi dan penghargaan sebelumnya dalam bisa menjadi penilaian yang diperhitungkan. (*)

PWI Pusat Sampaikan Pernyataan Keprihatinan Situasi di Gaza

JAKARTA – Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Pusat menyampaikan pernyataan keprihatinan dan duka yang mendalam terkait memburuknya situasi konflik di Gaza seiring dengan bertambahnya wartawan dan staf media yang tewas.

Melalui siaran pers PWI Pusat yang diterima media ini, Sabtu 4 November 2023, Pengurus PWI Pusat menyatakan, berdasarkan laporan dari Committee to Protect Journalist hingga 3 November 2023 lalu, setidaknya sudah 36 wartawan dan pekerja media yang tewas sejak serangan Israel ke Gaza.

PWI Pusat juga menilai kematian wartawan dan pekerja media yang bertugas untuk menyampaikan laporan atas pembantaian warga sipil oleh tentara Israel merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak dapat diterima akal sehat karena bertentangan dengan prinsip dan spirit humanisme universal. Wartawan dan pekerja media sejatinya adalah salah satu entitas yang wajib dilindungi sebagai mana tercantum dalam hukum Humaniter Internasional – wartawan yang bertugas di daerah konflik bersenjata dianggap sebagai warga sipil dan harus dilindungi dari serangan militer di daerah konflik.

Persatuan Wartawan Indonesia, organisasi profesi jurnalis yang tertua dan terbesar di Indonesia, meminta para pihak yang terlibat dalam pertempuran di Gaza agar menahan diri dan harus melindungi wartawan yang meliput konflik di Gaza karena memiliki tugas mulia dalam menyampaikan kebenaran.

Persatuan Wartawan Indonesia meminta pimpinan media dan wartawan yang bertugas meliput konflik bersenjata di Gaza untuk membuat persiapan yang matang dan mempertimbangkan langkah-langkah untuk meminimalisir risiko agar tidak ada lagi korban jiwa dikalangan wartawan dan staf media yang berjatuhan.

Persatuan Wartawan Indonesia menyatakan ikut berduka yang mendalam dan berempati kepada keluarga wartawan dan staf media yang menjadi korban tragedi di Gaza. Semoga Allah SWT memberi kekuatan kepada keluarga korban dalam menghadapi cobaan ini. (*)

Disusun, Rekomendasi Biaya Pembangunan Grha Pers Pancasila di Yogyakarta

YOGYAKARTA – Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUP ESDM) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) segera menyusun rekomendasi biaya pembangunan Grha Pers Pancasila di Yogyakarta. Analisis biaya ini berdasarkan permohonan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dengan pertimbangan nilai dan fungsi gedung.

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Republik Indonesia (RI) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY menindaklanjuti rencana pembangunan Grha Pers Pancasila di Yogyakarta. Berbagai persoalan, antara lain aset tanah, analisis biaya, dan anggaran pembangunan, kini sedang dicarikan jalan keluarnya.

Pertemuan antara Deputi VII Bidang Koordinasi, Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, dan PWI, di Ruang Rapat Sekda DIY Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Jumat 3 November 2023, menghasilkan sejumlah solusi untuk memperlancar pembangunan Grha Pers Pancasila di Yogyakarta.

Hadir pada pertemuan tersebut Marsda TNI Dr Arif Mustofa MM (Deputi VII Kemenko Polhukam), Novan I. Saleh (Asisten Deputi VII Kemenko Polhukam), Drs Beny Suharsono MSi (Sekda DIY), Hari Edi Tri Wahyu Nugroho SIP MSi (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY), Wiyos Santoso SE MAcc (Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY), serta Tri Silawati dan Setiyanto (DPUP ESDM DIY).

Pertemuan yang berlangsung serius tapi santai hari Jumat itu juga dihadiri dua mantan pejabat yakni Gatot Saptadi (mantan Sekda DIY) dan Bambang Wisnu Handoyo (mantan Kepala BPKA DIY) yang 5 tahun lalu mendampingi Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X saat menerima audiensi 34 Ketua PWI Provinsi se Indonesia di Kraton Kilen, Jumat 6 Juli 2018. Malam itu, Ngarso Dalem dhawuh untuk membangunkan Grha Pers Pancasila di Yogyakarta.

Sedangkan dari PWI, hadir Sihono HT (Direktur Pers Pancasila PWI Pusat) yang 5 tahun lalu menginisiasi pertemuan antara para Ketua PWI Provinsi se Indonesia dan Sri Sultan HB X, Hudono (Ketua PWI DIY), Swasto Dayanto (Sekretaris PWI DIY), dan Eddy Purjanto (Sekretaris Pusat Studi Pers Pancasila).

Soal aset tanah atau lahan yang akan dibangun Grha Pers Pancasila sudah sejak awal direncanakan memanfaatkan tanah yang saat ini untuk kantor PWI DIY di Jalan Gambiran 45 Yogyakarta. Tanah seluas 894 m2 sudah menjadi aset Pemerintah Provinsi DIY. “Silahkan nanti BPKA memberikan bukti legalitas tanah yang menjelaskan jika tanah tersebut memang benar-benar aset milik Pemprov DIY,” ujar Beny Suharsono.

Sedangkan soal analisis biaya, Sekda DIY meminta PWI segera membuat surat ke Dinas PUP ESDM Pemprov DIY. Perihal, permohonan rekomendasi biaya pembangunan Grha Pers Pancasila. Karena hasil dari perhitungan PUP ESDM tersebut menjadi pertimbangan untuk penganggarannya.

Sihono HT mengungkapkan Dinas PUP ESDM DIY pada 26 Agustus 2019 sudah membuat analisis biaya pembangunan Grha Pers Pancasila. Besarnya biaya itu dihitung dari luas bangunan 600 m2 dan terdiri dari tiga lantai plus basement untuk tempat parkir. Waktu itu sudah keluar angka Rp 21 miliar, tetapi karena ada perubahan kebijakan, maka sekarang perlu dihitung lagi.

Soal anggaran, Sekda DIY menunggu hasil rekomendasi biaya pembangunan gedung dari Dinas PUP ESDM. Tetapi menurut Beny Suharsono, yang paling aman, Pemprov DIY menyediakan lahan, sedangkan anggaran pembangunannya dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini melalui pos anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Deputi VII Kemenko Polhukam, Aris Mustofa, akan melaporkan hasil pertemuan, termasuk model penganggarannya, kepada Menko Polhukam. Alumni AAU Yogyakarta ini menyarankan agar pembangunan Grha Pers Pancasila dirancang dengan mempertimbangkan nilai dan fungsinya. Jadi selain untuk aktivitas yang terkait dengan pers Pancasila, juga bisa dimanfaatkan untuk gedung pertemuan, penginapan, dan kegiatan lain yang bisa mendatangkan dana untuk biaya perawatan dan kesejahteraan wartawan.

Gatot Saptadi (mantan Sekda DIY) dan Bambang Wisnu Handoyo (mantan Kepala BPKA DIY) menegaskan jika mereka dan juga Rony Primanto Hari (mantan Kepala Diskominfo DIY) yang diperintahkan Ngarso Dalem untuk membangunkan Grha Pers Pancasila di Yogyakarta. “Jika pembangunan Grha Pers Pancasila tidak terealisasi, maka saya yang terus terbebani dengan perintah Ngarso Dalem,” ujar Bambang Wisnu. (*)

Jokowi Hadiri Perayaan Dahau Kubar , Ribuan Warga Kubar Padati Alun – Alun Itho

SENDAWAR – Presiden Joko Widodo  melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kutai Barat, sekaligus menghadiri festival Dangai dan Ehau atau yang sering di sebut Festival Dahau tahun 2023 di Kabupaten Kutai Barat, Jumat (03/11/2023)

Kedatangan Presiden Republik Indonesia ini disambut  antuias dan meriah. Puluhan ribu masyarakat memadati sepanjang jalur jalan yang dilaluinya hingga ditempat pusat acara penyambutan Alun – alun Itho kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Kehadiran Presiden Jokowi menorehkan sejarah tersendiri . Sejak Presiden Pertama Republik Indonesia hingga Presiden yang Ketujuh ini kali pertama Presiden Republik Indonesia hadir di Kabupaten Kutai Barat

Presiden Joko Widodo mengaku betul sangat senang dan gembira bisa hadir di Bumi Tana Purai Ngeriman dan Festival Dahau yang merupakan festival selalu dinanti – nantikan masyarakat di Kabupaten Kutai Barat yang dilaksanakan sekaligus untuk memperingati hari ulang tahun Kabupaten Kutai Barat yang ke 24.

”Selamat Ulang Tahun yang ke 24,” ucap Jokowi kepada bupati dan masyarakat Kutai Barat.

Presiden menambahkan, negara Indonesia merupakan negara besar dengan keberagaman dan kemajemukan yang luar biasa dengan memiliki 714 suku yang berbeda – beda. Oleh sebab itu menjadi kewajiban untuk melestarikan dan memajukan kebudayaan daerah mengalakkan industri kreatif di daerah dan melalui festival – festival budaya seperti ini

“Kita bisa saling belajar tentang kekayaan tradisi dan nilai – nilai budaya , toleransi, kerukunan keharmonisan yang sudah diwariskan oleh leluhur kita terdahulu.Dan saya melihat semangat Bhinekka Tunggal Ika bisa di wujudkan secara nyata,” kata Jokowi.

Pada kunjungan kerja Presiden di Kubar, Presiden didampingi sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju diantaranya Menteri BUMN Erick Tohir, Menteri Sekretaris Negara Pratikno,serta Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prasetyo, Pj Gubernur Kalimantan Timur.

Presiden RI, Joko Widodo juga diberikan gelar kehormatan oleh masyarakat adat Dayak  Kabupaten Kutai Barat dengan gelar AJIQ TATAU NARAKNG BULAU, PENIMAKNG SOOKNG MANTIIQ PENERAJUQ BAWE AYAAKNG yang berarti Bangsawan yang berhak dan berwenang membentuk dan menetapkan putra putri terbaik bangsa untuk melaksanakan tugas yang bertujuan perdamaian dan kesejahteraan. Gelar Adat Dayak Tunjung Benuaq ini diberikan Kepala Adat Besar Kabupaten Kutai Barat, Manar Dimansyah.

Dalam penyambutan Presiden Joko Widodo juga ditampilkan tarian Beliatn Sentiuw dari Sub Etnis Dayak Benuaq.

Pada kesempatan yang sama Bupati Kutai Barat, FX Yapan menyampaikan laporan singkat kepada Presiden Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengucapan  Ikrar mendukung  pembangunan Ibukota Negara Nusantara yang dipimpin langsung Bupati Kubar. (arf)

 

 

 

Buku “Kearifan dan Pengetahuan Lokal pada Sistem Perladangan Multi-Etnis” Menjawab Stigma Negatif

SAMARINDA – Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman menggelar kegiatan Bedah Buku “Kearifan dan Pengetahuan Lokal (Indigenous Knowledge) pada Sistem Perladangan Multi-Etnis” karya Dr. Ir. Ndan Imang, MP, yang juga staf pengajar Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman di Gedung Prof. Rachmad Hernadi (Gedung Bundar) Lantai 2, Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, Gunung Kelua, Samarinda, Rabu (1/11/2023).

Menghadirkan pembahas Dr. Thomas Hutauruk, S.P., M.Si – Ketua Ika Agribisnis Faperta Unmul, Doni Darmasetiadi, S.I.P., M.Sc. (dosen FPIK Unmul), Moderator  Prof. Dr.Ir. H.M.Aswin, M.M (dosen Faperta Unmul) dan dihadiri ratusan akademisi, mahasiswa, alumni Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman baik secara luring maupun during fasilitas zoom meeting.

Ndan Imang mengatakan buku ini mencoba menggali dan mengkompilasi Kearifan Lokal (Local Wisdoms) dan Pengetahuan Lokal (Local Knowledge/aboriginal knowledge) dalam sistem perladangan dari berbagai etnis di Indonesia bahkan juga dari Negara lain berkaitan dengan sistem perladangan.

“Beberapa topik yang coba disajikan dalam buku ini adalah Pengetahuan dan Kearifan lokal dalam sistem perladangan, mulai dari Tahap mencari lahan, menebas, menebang, membakar, menugal, pemeliharaan tanaman, panen dan cara-cara petani meningkatkan kesuburan lahan secara tradisional,” paparnya.

Selain itu, juga ditampilkan berbagai kepercayaan atau religi dalam berladang yang diyakini kebenarannya oleh petani, namun juga menjadi pertanyaan jika dilihat dari sudut pandang science sehingga perlu sikap bijaksana menghadapi perbedaan.

“Melalui buku ini saya berharap dapat memberikan jawaban atas beberapa stigma negatif terhadap sistem perladangan,” harap alumni Faperta Unmul ini.

Dijelaskan, sistem pertanian dengan menebas, menebang, membakar adalah kegiatan khas dalam sistem perladangan karena tahapan-tahapan tersebut tidak dilakukan pada sistem pertanian lainnya.

Pada setiap tahapan tersebut, peladang berbagai etnis berbeda memiliki berbagai jenis pengetahuan, kepercayaan, atau kearifan lokal dalam pelaksanaannya. Tahapan “membakar” sendiri menjadi sorotan, karena justru pada tahap ini paling krusial yang memberi stigma negatif pada sistem perladangan dari masyarakat khususnya  pemerhati lingkungan, conservationist, dan juga masyarakat yang belum memahami sebenarnya bagaimana proses pembakaran ladang yang aman.

“Proses kegiatan membakar ladang itu cepat sekali, memakan waktu paling lama sekitar dua jam. Apabila tepat dimulai pukul 12 tengah hari, maka sekitar pukul 14.00 atau pukul dua petang, usailah tugas api menghanguskan dedaunan, ranting-ranting dan pohon (karena sudah kering) lingkup ladang-ladang, tanpa ada kebakaran menjalar ke kawasan di luar ladang yang dibakar tersebut (Bahasa Dayak Ngaju, api yang melalar membakar hutan itu dinamakan seha),” ujar Ndang Imang yang juga beretnis Dayak ini.

Selain itu, di Kalimantan salah satu kearifann lokal yang dimiliki yakni menugal. Nugal/ menugal ini merupakan tradisi menanam padi, yang masih terus dilakukan sampai sekarang. Nugal sendiri dilakukan secara gorong royong oleh masyarakat desa atau keluarga dekat. Masyarakat berkumpul untuk membersihkan lahan dengan menebas dan juga membakar lahan yang akan di tanami padi nantinya, abu dari hasil pembakaran lahan itu biasanya akan digunakan sebagai pupuk alami.

Nugal sendiri biasanya dilakukan beberapa hari. Sebelum nugal masyarakat akan berdoa kepada leluhur- leluhur agar proses penanaman padi dapat berjalan dengan baik dan juga padi yang ditanami mendapatkan hasil yang baik dan tidak terserang hama.

Alat yang digunakan dalam proses nugal ini terbilang sederhana yakni untuk melubangi tanah yang nantinya akan diisi oleh bibit padi digunakan batang kayu yang tidak telalu besar yang nantinya akan ditancapkan ke tanah dan kemudian diisi dengan bibit.

Sementara itu, Prof. Aswin saat sesi tanya jawab, membahas pembukaan lahan dengan cara pembakaran dan sistem ladang berpindah ini akankah sustainable atau sesuai dengan pertanian berkelanjutan.

Sedangkan Thomas Hutauruk menyampaikan masyarakat lokal tidak akan merusak lahan, tetapi orang luar sebagai pendatang yang merusak lahan karena tidak memahami kearifan lokal setempat.

Selain itu, menurutnya dengan sistem perladangan kearifan lokal ini akan membawa manfaat dari sisi ekonomi, dengan membuat pariwisata dari kearifan lokal yang ada.

Sementara itu, Doni Darmasetiadi menyampaikan tidak banyak buku yang membahas tentang perladangan multi-etnis, tetapi lebih banyak buku yang membahas tentang upacara pembukaan lahannya tetapi masih dibahas hanya per etnis saja.

Perubahan mindset masyarakat dari sistem berkearifan lokal menjadi modern, buku ini sangat baik apalagi jika dibaca oleh pemerintah dan publik untuk kembali kepada kearifan lokal yang justru menyelamatkan hutan Kalimantan.

“Kearifan lokal ladang berpindah itu merupakan identitas bagi masyarakat adat lokal Kalimantan, jangan sampai tergerus oleh urbanisasi, khususnya nanti jika IKN dikembangkan,” ucap Doni.

Kearifan lokal ladang berpindah ini merupakan warisan budaya yang tetap harus dipertahankan, harus dikelola dengan baik dan benar akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

Sarwono – Pengurus Ika Faperta Unmul mengatakan keberadaan Ibukota Negara Nusantara (IKN) tidak akan menjadi ancaman bagi kearifan lokal, karena luasnya juga tidak terlalu besar.

“Beberapa hutan memang diberikan untuk pertanian dan peternakan yang legal secara hukum, jadi tidak perlu dikhawatirkan pada pengembangan IKN,” ungkapnya.

Ia jelaskan sistem perladangan berpindah ini jika diterapkan untuk menjaga ketahanan pangan tidak mungkin dilakukan, tetapi untuk mempertahan kearifan lokal sangat baik.

Di Akhir sesi, Ndan Imang pun menjawab pertanyaan peserta bedah buku, dengan menjelaskan adanya nilai ekonominya dari kearifan lokal, secara khusus banyak wisatawan asing yang tertarik mempelajari kearifan lokal, sehingga dapat menjadi manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

Terkait ada undang-undang yang mengatur mengenai pembakaran hutan, Ndan Imang mengatakan bunyi pasalnya adalah membakar lahan dan hutan, tetapi tidak disebutkan kecuali untuk ladang, “hal ini terjadi karena hukum atau undang-undang ini produk Jakarta, tidak paham dengan konteks masyarakat adat di Kalimantan,” katanya.

Ia pun berharap tulisan dan penelitian ini bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk mempertimbangkan lagi sistem padi ladang ini bisa dijual di pasar lokal, daripada mendatangkan dari luar daerah, karena kemungkinan rusaknya besar kalau padi didatangkan dari luar daerah.

Buku setebal 77 halaman ini, ia didedikasikan kepada semua petani ladang, dan merupakan bentuk rasa kepedulian terhadap pertanian ladang sebagai bagian sangat erat dengan budaya dan cara hidup (way of life) dari etnis yang tetap mencintai sistem perladangan. (hel)

 

« Previous Page — Next Page »