Grand Design Pendidikan Jurnalisme PWI Sepakati Kick Off SJI 2024 di Riau

JAKARTA – Rapat gabungan Bidang dan Komisi Pendidikan PWI serta Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI), Senin siang (30 Oktober 2023) telah menyepakati garis besar Rencana Induk (grand design) program Pendidikan Jurnalisme PWI 2023–2028. “Bobot keseluruhan pendidikannya 60 % praktik dan 40 % teori. Kurikulumnya tetap merujuk kurikulum model UNESCO tahun 2007, tapi disesuaikan dengan perkembangan jurnalisme kekinian,” kata Marah Sakti Siregar, ketua Komisi Pendidikan PWI Pusat, seusai rapat yang dilaksanakan di kantor PWI Pusat di Jakarta.

Ia menjelaskan, unsur tambahan yang ditekankan dalam kurikulum baru pendidikan jurnalisme PWI itu nanti adalah praktik jurnalisme multitasking, penguatan nilai integritas, independensi, daya kritis (critical thinking) dan wawasan kebangsaan.

Rapat gabungan Bidang Pendidikan dan Komisi Pendidikan PWI Pusat yang dilakukan secara hibrid itu, dibuka Wasekjen Raja Parlindungan Pane mewakili Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun.

Dalam acara itu yang hadir secara zoom meeting  antara lain,  ketua Bidang Pendidikan M. Nasir, ketua Bidang Organisasi Zulmansyah Sekedang, direktur UKW PWI Firdaus Komar, para anggota Komisi Pendidikan: Priyambodo RH, yang juga Sekretaris Yayasan SJI,  Eka Putra Nazir, Anas Syahirul Alim, Rizal Rudi Surya, sekretaris Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) Iman Handiman, Direktur Anugerah Adinegoro Dr.Artini, Anggota Dewan Pakar Jimmy S Harianto dan anggota Komisi Pendidikan dan Pelatihan Dahlan Abubakar.

Sedangkan yang hadir langsung dalam rapat tersebut adalah Direktur Eksekutif SJI Ahmed Kurnia Soeriawidjaja, Zarman syah, Rita Sri Hastuti, Uyun Achadiat, Novrizon Burman, dan Tagor Siagian.

Rincian detil kurikulum pendidikan jurnalisme dan mata ajarnya akan dirumuskan Tim Eksekutif  dan para pengajar SJI.

Rapat juga memutuskan tiga program utama untuk menopang peningkatan kualitas kewartawanan anggota PWI. Yakni mengaktifkan pelatihan jurnalisme ke pelbagai provinsi melalui Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) dan Safari Jurnalistik dengan melibatkan kepengurusan PWI Provinsi.

Selain itu, Bidang Pendidikan PWI juga akan menggelar pelbagai Diklat Jurnalistik PWI di seluruh kabupaten dan kota. “Agar bisa bottom up, pelatihan jurnalistik seperti apa yang pas dan cocok, kami segera akan mengadakan pertemuan dengan semua wakil ketua bidang Pendidikan PWI di seluruh Indonesia,” ujar M. Nasir, ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat.

Rapat gabungan Pendidikan PWI juga menyepakati disiapkannya PWI Institute yang akan melengkapi dan menguatkan jaringan dan aktifitas pendidikan PWI lintas organisasi. Melalui pelbagai kegiatan kajian, riset dan penelitian dan pemberian anugerah kepada individu dan organisasi di dalam dan di luar negeri yang peduli dengan peningkatan profesionalisme pers Indonesia.

Kick off SJI di Riau

“Dengan sudah ditetapkannya grand design Pendidikan Jurnalisme  PWI ini, kita semakin opitimistik profesionalitas pers terutama di lingkup PWI akan dapat terwujud. Untuk itu diperlukan kerja sama yang baik di kalangan pengurus PWI tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota, ” tambah M Nasir.

Rapat juga memutuskan menunjuk PWI Provinsi Riau menjadi tuan rumah peluncuran kembali (kick off) SJI. “Peluncuran pertama SJI tiga belas tahun lalu di Palembang, Sumatera Selatan.  Dalam rapat tadi, kita sepakat meminta kesediaan provinsi Riau melalui Bung Zulmansyah yang juga Ketua PWI Riau, untuk menjadi tuan rumah kick off SJI di Pekanbaru, ” tambah Marah Sakti.

Terhadap keputusan rapat Bidang Pendidikan PWI Pusat tersebut, Zulmansyah Sekedang menyatakan kesiapannya untuk menyukseskan pelaksanaan perdana SJI di Pekanbaru. “PWI Riau tentu saja siap,” kata Zulmansyah dalam rapat tersebut. Dia menyatakan segera akan menyosialisasikan rencana itu kepada para pemangku kepentingan yang terkait di wilayah Riau.  “Mohon PWI Pusat juga melakukan sosialisasi yang sama, ” katanya.

Direncanakan kick off akan dilaksanakan antara 8-14 Januari 2024 mendekati pelaksanaan rangkaian kegiatan peringatan Hari Pers Nasional. Puncak HPN akan digelar di Jakarta pada tanggal 9 Februari 2024. *

Menkopolhukam Dukung Pembangunan Grha Pers Pancasila di Yogyakarta

JAKARTA  – Menkopolhukam Mahfud MD mendukung penuh rencana pembangunan Grha Pers Pancasila di Yogyakarta. Selain itu, dia juga mendorong terbentuknya Pusat Studi Pers Pancasila di Yogyakarta.

Mahfud MD menegaskan hal tersebut saat menerima Audiensi Pengurus PWI Pusat periode 2023 – 2028 yang dipimpin Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun, di ruang kerja Menkopolhukam, Jakarta, Jumat (27/10/2023).

Menkopolhukam menyambut gembira PWI menginisiasi Pembangunan Grha Pers Pancasila. Gagasan itu menegaskan, bahwa PWI tidak hanya menyiapkan anggotanya kompeten di bidang jurnalistik, tetapi juga memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Wartawan yang memiliki tanggungjawab terhadap kejayaan bangsa dan negara Indonesia.

Mahfud mengaku senang dengan gagasan  Pers Pancasila. Namun ia menyebutkan Pers Pancasila itu tidak perlu menghilangkan sifat umum, dimana Pers ini mendidik, menghibur, dan mengontrol, tetapi juga memiliki nilai nasionalisme.

“Saya setuju dengan adanya pembangunan Grha Pers Pancasila tersebut,” ujarnya. Jadi Pers Pancasila tersebut, bagaimana mencerminkan kepribadian dalam budaya, tidak suka dengan hoax, tidak membuat teror,  itulah budaya Pers Pancasila.

Pada audensi tersebut Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun selain membicarakan kepengurusan PWI, juga membahas kegiatan PWI ke depannya. Hendry berharap Menkopolhukam dapat ikut serta dalam mensosialisasikan  Pers Pancasila yang akan dilaksanakan pada pertengahan November 2023.

Ketum PWI Pusat juga menyampaikan rencana terkait masalah pendidikan PWI. Nantinya wartawan anggota PWI akan disampaikan pelatihan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai filosofinya.

Pemahaman dan pelaksanaan Pers Pancasila pernah dideklarasikan di Kraton Kilen Ngayogyakarta Hadiningrat pada Juli 2018. Saat deklarasi dihadiri Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X dan para Ketua PWI Provinsi se Indonesia.

Pada saat itu dibacakan Deklarasi Yogyakarta yang menyatakan, 1. Kami wartawan Indonesia menghargai pluralisme, toleransi, dan keberagaman dalam menghasilkan karya jurnalistik. 2.Kami wartawan Indonesia akan terus mengobarkan semangat gotong royong, solidaritas, saling berbagi, dan tolong menolong di antara elemen bangsa. 3.Kami wartawan Indonesia mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Kami wartawan Indonesia menghargai musyawarah mufakat dan tidak akan memaksakan kehendak dalam mengambil keputusan. 5. Kami wartawan Indonesia siap mencerdaskan masyarakat dengan liputan inspiratif, berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

“Kami deklarasikan ini karena nurani kami terusik oleh keadaan Pers Indonesia di mana kebebasan pers yang seharusnya untuk kepentingan rakyat justru lebih dinikmati oleh para pemilik modal dan politisi,’’ kata Sihono HT, Direktur Pers Pancasila PWI Pusat.

Sihono berharap Menkopolhukam dapat mendukung terealisasinya pembangunan Grha Pers Pancasila dan terbentuknya Pusat Studi Pers Pancasila di Yogyakarta.

Rencananya penguatan Pers Kebangsaan dan Pembangunan Grha Pers Pancasila akan diluncurkan di Yogyakarta, pada bulan November 2023. Selanjutnya akan dilakukan sosialisasi Pers Pancasila di 38 Provinsi dan di Surakarta, tempat lahirnya PWI.

Dalam audensi tersebut juga hadir Sekjen PWI Pusat Sayid Iskandarsyah, Wakil Sekjen Raja Pane, Direktur Pers Pancasila Sihono HT, Humas PWI Pusat Riza Awaluddin dan dari jajaran Kemenkopolhukam hadir Deputi Bidang Kordinasi, Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam Republik Indonesia, Marsda TNI, Dr. Arif Mustofa, M.M. , Staf Khusus Menko Polhukam Bidang Komunikasi, Rizal Mustary, Erwin Moeslimin Singajuru staf khusus Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Keamanan, Erwin Moeslimin Singajuru  . [Humas PWI Pusat]

PWI Kembali Gencarkan Pelatihan Jurnalistik

JAKARTA – Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun menyatakan PWI segera menggencarkan lagi pelatihan jurnalistik untuk wartawan ke pelbagai daerah.

” Tantangan yang dihadapi wartawan dan jurnalisme saat ini makin berat. Makanya semua personalia yang terkait dengan kegiatan pendidikan di PWI harus bahu membahu menggerakkan pelbagai pelatihan jurnalistik untuk wartawan,” katanya saat membuka Rapat Gabungan Bidang dan Komisi Pendidikan PWI di kantor PWI Pusat di Jakarta, Senin siang (23/10/2023),

Hadir dalam rapat perdana yang dilakukan secara hibrid itu Ketua Bidang Pendidikan M. Nasir, bersama Wakil Ketua Bidang Pendidikan GMB Dwikora Putra, Ketua Komisi Pendidikan Marah Sakti Siregar, dan para anggota Komisi Pendidikan.  Di antaranya, Priyambodo RH, Anas shahirul, M. Dahkan Abubakar,  Eka Nazir Putera dan Rizal R.Surya.

Dalam struktur baru kepengurusan PWI, Bidang Pendidikan PWI akan menjadi eksekutif semua program pendidikan dan Komisi Pendidikan menjadi tim pemikir  (think thank) yang merumuskan, menyusun, memonitor dan mengawasi program pendidikan. Sedangkan pelaksana program adalah tim SJI (Sekolah Jurnalisme Indonesia) yang dipimpin direktur eksekutif Ahmed Kurnia Soeriawidjaja.

Hendry menambahkan selain menggiatkan beberapa program pelatihan jurnalistik seperti SJI dan Safari Jurnalistik, PWI juga akan melanjutkan rencana untuk mendirikan perguruan tinggi jurnalistik berkolaborasi dengan  perguruan tinggi atau sekolah jurnalisme di luar Indonesia.

Sekedar informasi, pada bulan Mei 2014, Pengelola SJI-PWI pernah diundang Fritz Cropp, Associate Dean Missouri School of Journalism (MSOJ), Columbia, usai dia bertamu ke kantor PWI Pusat. Dalam lawatan ke kampus MSOJ, kedua pihak kemudian menanda tangani MoU kerjasama dalam bidang pendidikan jurnalisme.

Ihwal menghidupkan lagi rencana mendirikan perguruan tinggi jurnalistik itu sempat mengemuka dalam rapat gabungan bidang Pendidikan  dan Komisi Pendidikan PWI.

Selain itu, dalam rapat dibahas juga beberapa hal strategis yang berkaitan dengan  peningkatan pendidikan jurnalisme PWI.  Misalnya, menyiapkan grand design program pendidikan PWI 2023-2028. Lalu, membahas program turunan dan tambahannya.

Di antaranya, pendirian dan pengembangan Sekolah Jurnalisme Indonesia ke pelbagai provinsi, intensifikasi workshop atau diklat jurnalistik,  dan pendirian PWI Institute.

Terkait, SJI, program pelatihan ini diharapkann bisa dimulai tahun ini juga atau kegiatan pembuka atau “kick off”-nya dilaksanakan paling lambat Januari 2024.

Program workshop atau diklat jurnalistik, juga akan merupakan program unggulan PWI dengan melibatkan seluruh jaringan PWI di daerah. Nantinya, akan disiapkan linkage antara Bidang Pendidikan PWI Pusat dengan Wakil-wakil Ketua Bidang Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Model ini yang dapat disebutkan sebagai bottom up, dimana PWI di daerah memberikan masukan bagaimana sebaiknya workshop jurnalistik diadakan yang disesuaikan dengan “kearifan lokal” setiap daerah.

Namun demkian, PWI Pusat tetap yang membuat konsep diklat. PWI daerah yang melaksanakannya sesuai kondisi dan kemampuan masing-masing. PWI Pusat menyiapkan konsep, materi, sertifikat dan narasumber utama sekaligus melakukan pendataan dan pemetaan kualitas wartawan di setiap daerah.

Kegiatan akan dilaksanakan secara berkala. Provinsi atau daerah yang berminat dapat menyesuaikan jadwal yang sudah dihimpun oleh PWI Pusat.  (*)

Hadi Tjahjanto Dukung Percepatan Sertifikasi Aset PWI di Daerah

JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mendorong aset tanah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di seluruh Indonesia diperkuat dengan keabsahan kepemilikan guna melindungi hak-hak organisasi.

Hadi mengatakan, Kementerian ATR/BPN siap membantu PWI dalam sertifikasi aset, terlebih PWI merupakan organisasi profesi wartawan tertua di Indonesia yang berperan penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

“Kementerian ATR/BPN siap membantu untuk memastikan aset tanah PWI  memiliki keabsahan kepemilikan. Segera sampaikan dan ajukan, kita buka komunikasi untuk mempercepat keabsahannya,” papar Hadi Tjahjanto dalam audiensi Ketua PWI Pusat Hendry Ch. Bangun, Sekretaris Jenderal Sayid Iskandarsyah, dan Sekretaris Bidang Aset Syaiful Amri, Senin 23 Oktober 2023.

Menurut Hadi, penting untuk memastikan bahwa aset tanah PWI memiliki keabsahan kepemilikan, ini untuk mendukung PWI dalam menjalankan organisasi di pusat dan daerah.

“Dalam prosesnya kami akan memberikan bantuan kepada PWI dalam proses penguatan keabsahan kepemilikan aset tanah. Koordinasikan langsung dengan Kanwil dan Kantor Pertanahan agar sertifikasi aset PWI dapat ditindaklanjuti dengan cepat sesuai dengan aturan,” jelas Hadi didampingi Sekjen Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana dan Staf Ahli Menteri ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati.

Hadi pun menyarankan kepada PWI, untuk melakukan pencatatan tanah di Kantor Pertanahan di masing-masing daerah. Termasuk memperbarui sertifikat tanah jika sudah kedaluwarsa.

“Ketika syarat lengkap, fisik dikuasai, segera daftarkan aset tanah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan secara mandiri oleh PWI. Posisi Kementerian ATR/BPN akan mendukung sepenuhnya,” terang Hadi.

Mendengar langsung penjelasan yang disampaikan Hadi Tjahjanto, Hendry Ch Bangun menyambut baik dukungan yang diberikan kepada PWI Pusat.

“Terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Kementerian ATR/BPN. Dengan demikian kami (PWI Pusat, red) akan segera berkoordinasi dengan PWI Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti hal-hal yang telah disampaikan Pak Menteri,” jelas Hendry Ch Bangun.

PWI berharap langkah kerja sama ini dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kesepakatan tertulis atau Memorandum of Understanding (MoU) yang diharapkan dapat memuluskan program sertifikasi aset PWI di daerah agar tidak menimbulkan friksi apalagi sengketa di kemudian hari.

“Ke depan, melalui MoU antara PWI dan Kementerian ATR/BPN, menjadi jembatan untuk menguatkan koordinasi dan membantu pemerintah dalam menyampaikan informasi seputar program prioritas yang tengah dijalankan,” pungkas Hendry Ch Bangun.  (*)

Wakil SMA 3 Tenggarong Juara Duta Pelajar Sadar Hukum

BALIKPAPAN – Grand Final Duta Pelajar Sadar Hukum tingkat provinsi Kaltim tahun 2023, yang diselenggarakan Disdikbud bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Kaltim di Hotel Novotel Balikpapan, Kamis (19/10/2023) akhirnya mengantarkan pasangan SMAN 3 Unggulan Tenggarong atas nama Rafi Pramana Putra  dan Meylisa Hadi Yanti sebagai Duta Pelajar Sadar Hukum Kaltim  tahun 2023.

Di puncak pemilihan itu, SMAN 3 Unggulan Tenggarong menyingkirkan Wakil SMAN 1 Long Ikis Kabupaten Paser yaitu Amin Fatku Rohman dan Innaysila Trimaulidina yang merebut juara kedua, serta pasangan SMAN 1 Rantau Pulung Kutai Timur atas nama Huakbar Priyanti Putra dan Atikah Rahma Dita sebagai juara ketiga.

Sebagai the best speaker DPSH tahun 2023  dimenangkan Rafi Pramana Putra dari SMAN 3 Unggulan Tenggarong Kukar.

Juara Lomba Duta Pelajar Sadar Hukum tingkat Provinsi ini mendapat kesempatan beasiswa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

Pemilihan duta pelajar sadar hukum tahun 2022 ini merupakan tahun keempat yang bertujuan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang sadar hukum sehingga dapat menjadi agen perubahan di tengah masyarakat khususnya di lingkungan sekolah masing.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Hari Setiyono saat menyampaikan sambutan pada malam puncak pemilihan duta pelajar sadar hukum 2023 berharap kegiatan yang telah berjalan selama empat tahun ini bisa terus berlanjut.

“Kehadiran duta pelajar diharapkan menularkan hal-hal positif dan bermanfaat bagi masyarakat, sehingga ketertiban dan ketentraman umum dapat terpelihara di tengah kehidupan masyarakat,” ujar Hari Setiyono yang juga menjadi juri pemilihan duta pelajar sadar hukum ini.

Menurutnya, kemampuan peserta melebihi ekspektasi juri. Peserta cepat menyerap pengetahuan terkait hukum.

Dijelaskan, komitmen kejaksaan dalam memberikan kesadaran hukum ditengah masyarakat melalui berbagai program seperti Jaksa Masuk Sekolah (JMS), Jaksa Masuk Desa dan Jaksa menyapa. Dia pun berterimkasih kepada Pemprov Kaltim melalui Disdikbud Kaltim yang telah melaksanakan kegiatan ini.

“Ini adalah awal setelah menjadi duta sadar hukum. Bukan soal menang atau kalah tapi bagaimana bisa medukasi dan menjadi pengherak membentuk Masyarakat yang sadar hukum,” katanya

Hal senada disampaikan staf ahli pj. Gubernur Kaltim Diddy Rusdiansyah mengatakan mengapresiasi kehadiran Kajati Kaltim Hari Setiyono yang langsung memimpin penjurian DPSH. Pemprov Kaltim sangat berterimakasih atas dilaksanakan DPSH sehingga pelajar bisa sadar hukum. (hel)

« Previous Page — Next Page »