Jaksa Agung ST Burhanuddin Kunjungi Pembangunan IKN Nusantara

SEPAKU – Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Kalimantan Timur, menyempatkan diri untuk mengunjungi area pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pada kesempatan yang baik itu, Jaksa Agung menuliskan testimoni yang bertajuk “IKN Suatu Impian yang Menjadi Kenyataan”.

“Pembangunan Ibu Kota Negara akan menumbuhkan spirit baru untuk kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Dengan dibangunnya Ibu Kota Negara baru, tentu akan merubah mindset dan perilaku anak bangsa yang lebih visioner,” ujar Burhanuddin melalui siaran pers Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana yang diterima media ini, Kamis (12/10/2023).

Jaksa Agung berharap Ibu Kota Negara di masa mendatang akan menjadi barometer kemajuan Bangsa Indonesia melalui penggunaan sarana dan prasarana modern sebagaimana yang identik dengan negara maju.

Demi mewujudkan hal itu, Ia memerintahkan kepada jajarannya untuk membantu proses kemudahan berinvestasi di IKN, baik investasi dalam negeri maupun investasi dari luar negeri. Bila itu dilakukan, percepatan pembangunan di IKN dapat terlaksana sehingga berdampak pada akselerasi proses pemindahan Ibu Kota Negara.

Pada kesempatan yang sama, Jaksa Agung Burhanuddin bertemu langsung dengan Direktur Jenderal dan Inspektur Jenderal beserta jajaran pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI untuk menyimak paparan ringan mengenai progres perkembangan pembangunan IKN Nusantara.

Tak hanya itu, Jaksa Agung juga menyarankan kepada jajaran Kementerian PUPR agar menggandeng pihak Kejaksaan RI dalam mengawal dan melakukan pendampingan terhadap proyek strategis nasional tersebut. Dengan demikian, proyek strategis nasional dapat berjalan tepat waktu, tepat mutu dan tepat manfaat sebagaimana harapan bersama.

Selanjutnya, Jaksa Agung Burhanuddin beserta rombongan melakukan peninjauan terhadap kantor Kejaksaan dan rumah dinas bagi para pegawai di IKN. Dalam kunjungannya tersebut, Jaksa Agung didampingi oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Hari Setiyono, Kepala Biro Kepegawaian Hermon Dekristo, Asisten Umum Jaksa Agung Herry Hermanus Horo, Asisten Khusus Jaksa Agung Sri Kuncoro dan Kepala Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Martha Parulina Berliana.(*)

Ketua Umum PWI Pusat Ingatkan Komitmen Patuhi Aturan Organisasi

JAKARTA – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia ( PWI) Pusat, Hendry Ch Bangun mengingatkan seluruh  jajaran pengurus pusat dan daerah untuk berkomitmen mematuhi seluruh aturan organisasi dan peraturan perundang-undangan. Yaitu  PD PRT, Kode Etik Jurnalistik ( KEJ) dan Kode Perilaku Wartawan ( KPW). Sebab, semua pelanggaran itu akan mendapatkan sanksi sesuai aturan organisasi. Di luar  itu wartawan harus mematuhi UU Pers 40/1999, dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita.

“Kepatuhan pada semua aturan itu yang akan membuat  kita mendapat pengakuan  masyarakat sebagai  wartawan professional dan berintegritas,” tandasnya.

Pernyataan itu disampaikan Hendry dalam briefingnya kepada sekitar 80 orang jajaran pengurus baru di Kantor PWI Pusat, Lantai 4, Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Selasa  (10/10/2023) siang.  Hadir secara fisik 60 dan sekitar 20 secara online melalui aplikasi Zoom. Anggota pengurus yang hadir, tampak di antaranya wartawan senior Marah Sakti Siregar, Raja Pane, Uni Z Lubis,Ninuk Mardiana Pambudi, Ismet Rauf, Uyun Achadiat,  Mohamad Nasir,  Agus Sudibjo, Jimmy Harianto, dan secara online Petty Fatimah, dan Timbo H Siahaan.  Pertemuan lengka selanjutnya dengan Dewan Penasihat yang diketuai Ilham Bintang dan Dewan Kehormatan yang diketuai Sasongko Tedjo akan dilaksakan dalam kesempatan berikutnya.

Acara Senin siang dihadiri juga beberapa  Ketua Cabang PWI yang terpilih sebagai Pengurus PWI Pusat yang baru. Antaranya, Firdaus Komar ( PWI Sumsel) Zulmansyah Sakedang ( Riau), Sayid Iskandar ( DKI). Hendry tidak lupa mengingatkan semua pengurus daerah itu untuk mengundurkan diri dari posisinya di daerah.

“Peraturan Dasar PWI melarang perangkapan jabatan,” katanya tegas.

Hendry Ch Bangun 27 September lalu terpilih sebagai Ketua Umum di Kongres XXV PWI di Bandung. Wartawan senior  dari Kompas Group  itu, sebelumnya dua kali menjabat Sekjen PWI Pusat dan dua priode di Dewan Pers. Priode kedua di lembaga tertinggi dunia pers itu, Hendry menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pers.  Dalam forum yang berfungsi juga sebagai silaturahim dan perkenalan jajaran pengurus, Hendry meminta seluruh pengurus bekerja secara professional, memberikan pelayanan yang baik kepada semua anggota terutama yang berada di pelosok Tanah Air. Kawan-kawan di daerah itu perlu disupport melaksanakan tugasnya sesuai prinsip kerja jurnalistik di lapangan.

” Sejak awal saya mau mengatakan, saya hanya mau satu priode menjabat sebagai Ketua Umum. Ketaatan pada aturan itulah yang akan menjadi legacy saya mengurus PWI. Taat azas. Semua kalian, tidak ada terkecuali, berpeluang menggantikan saya pada Kongres PWI 2028 nanti,” kata  Hendry. (*)

Pemkab Kukar Gelar Pekan Inovasi

TENGGARONG – Pemerintah Kutai Kartenagra menggelar Pekan Inovasi dan Kreativitas 2023, yang dibuka oleh Bupati Kukar Edi Damansyah, di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Rabu (11/10/2023).

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kukar Maman Setyawan, dalam laporannya tema tahun ini adalah “Inovasi dan kreativitas untuk akselerasi mewujudkan Kukar IDAMAN”. Kategori peserta yakni Organisasi Perangkat Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Kecamatan, Kelurahan/Desa, Badan usaha Milik Desa (BUMDes), Puskesmas. Di sektor pendidkan ada Sekolah, Guru dan Siswa. Kemudian  Petani-nelayan, Perempuan, penyandang divabel, mahasiswa dan pemuda.

Tahapan kegiatan yakni 11-13 Oktober peserta mendaftarakan inovasinya di website inovasikukarkab.go.id, penilaian inovasi mulai 1 – 20 November, penentuan nominasi 20 November, kemudian verifikasi lapangan 20-26 November, presentasi inovasi 27 November – 8 Desember, kemudian penentuan pemenang.

Adapun Sistematika proposal inovasi yakni latar belakang permaslahan, tujuan dan manfaat inovasi, deskripsi inovasi dan potensinya, serta dampak dari hasil inovasi.

Sementara, Bupati Edi Damansyah berharap Brida Kukar bersama Tim Penilai dan Sekda harus mengonsep sistem dalam inovasi ini, yakni internal (dari lembaganya)/Perangkat Daerah dari tingkat kabupaten hingga Kelurahan didorong untuk membuat inovasi.

“Ini untuk melihat bagaimana perubahan yang terjadi hingga di tingkat kelurahan. ini untuk mendorong lembaga pemerintah berinovasi, menunjukkan peran pemerintah di masyarakat,” ujarnya.

Pemkab Kukar sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah menetapkan garis-garis besar pembangunan daerah sesuai dengan Visi “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan berbahagia”, yang kemudian diturunkan dalam lima poin Misi dalam bingkai filosofi KUKAR IDAMAN.

Secara etimologi berarti sesuatu yang diharapkan, yang didambakan, yang dicita-citakan. Sedangkan secara terminologi merupakan akronim dari Inovatif, Daya saing dan Mandiri (Idaman). Kukar Idaman adalah satu gerakan yang mengoptimalkan seluruh potensi daerah, dengan mendorong kreatifitas dan inovasi seluruh pelaku pembangunan dalam menciptakan daya saing dan kemandirian daerah yang didasari semangat kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah kabupaten, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat untuk mewujudkan Kutai Kartanegara yang lebih baik.

Penyelenggaraan Pekan Inovasi dan Kreativitas 2023 dengan tema “Inovasi dan Kreativitas Untuk Akselerasi Wujudkan KUKAR IDAMAN”, sebagai salah satu upaya Pemkab Kukar dalam percepatan pencapaian target pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) salah satunya melalui penguatan pembangunan daerah berbasis riset dan inovasi.

“Hal ini sekaligus sebagai upaya dalam menjaring ide inovasi dan kreativitas dari berbagai pihak, menumbuh kembangkan dan memperkuat pembangunan daerah berbasis riset dan inovasi demi mewujudkan Kutai Kartanegara yang Inovatif, Berdaya Saing dan Mandiri,” ujar Edi.

Selain itu, Pekan Inovasi dan Kreativitas juga bertujuan agar tercipta perubahan-perubahan menuju tradisi, pola, dan cara baru melalui gerakan Satu Instansi Satu Inovasi (One Agency One Innovation), yang mewajibkan 1 (satu) Perangkat Daerah atau Unit Kerja untuk menghasilkan paling sedikit 1 (satu) inovasi pelayanan publik setiap tahunnya sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Hadir pada acara itu dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Rektor Universitas Kutai Kartanegara, Kepala Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong, Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Kukar, Para Camat se- Kukar, Kepala Desa dan Lurah se- Kukar, Pimpinan Puskesmas, Kepala Sekolah SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK di wilayah Kukar.  Juga dihadiri jajaran KTNA dan KOPAJA (Komunitas Para Janda) Kukar, serta Tim Penilai Independen (TPI) Pekan Inovasi dan Kreativitas. (kk04/adv diskominfo kukar)

Jaksa Agung ST Burhanuddin Sampaikan Arahan Terkait Publikasi Kinerja dan Persiapan Pemilu 2024

SAMARINDA – Hari kedua kunjungan kerja Jaksa Agung ST Burhanuddin di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Jaksa Agung memberikan arahan kepada seluruh jajaran di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur mengenai capaian kinerja, publikasi kinerja dan persiapan menyambut Pemilihan Umum 2024.

ST Burhanuddin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap Insan Adhyaksa termasuk di lingkungan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, atas kerja kerasnya yang tidak kenal lelah dalam mempertahankan kepercayaan publik terhadap Kejaksaan.

“Semakin tinggi pohon menjulang, semakin kencang angin menerpa. Peribahasa ini saya rasa cocok dengan keadaan sekarang. Semakin tinggi prestasi yang berhasil dicapai oleh Kejaksaan, maka semakin banyak cobaan, halangan, dan rintangan yang akan menghadang. Hal ini terbukti dari viralnya pemberitaan negatif di berbagai platform media yang mencoreng marwah Kejaksaan,” ujar Jaksa Agung di kantor Kejaksaan Tinggi Kaltim Jalan Bung Tomo Samarinda, Rabu (11/10/2023).

Terkait pemberitaan negatif tersebut, Ia meminta agar dilakukan mitigasi terhadap potensi-potensi munculnya pemberitaan negatif. Seluruh satuan kerja juga diminta agar mengoptimalkan publikasi terhadap kinerjanya sesuai Instruksi Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Publikasi Kinerja baik melalui Media Massa maupun Media Online.

“Tingkatkan terus jiwa korsa, rapatkan barisan, dan tetap fokus menyelesaikan semua tugas dan kewajiban dengan penuh dedikasi dan integritas. Buktikan dengan kinerja yang baik dan biarkan masyarakat yang menilai,” ujar ST Burhanuddin.

Dijelaskan, kapasitas Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum yang hendaknya mampu menerjemahkan beragam keinginan, ekspektasi dan tuntutan masyarakat. Kejaksaan harus mampu memastikan tegaknya supremasi hukum yang menghadirkan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum yang berkemanfaatan.

Selain itu, dalam rangka menyambut Pemilu Serentak Tahun 2024, Jaksa Agung meminta Korps Adhyaksa untuk senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi netralitas dengan tidak memihak atau berafiliasi dengan partai politik ataupun kepentingan politik mana pun, terlebih dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

“Kejaksaan sebagai sub sistem dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), memiliki posisi yang strategis sehingga kita dituntut untuk aktif, kolaboratif, dan koordinatif dalam setiap penanganan laporan pengaduan tindak pidana pemilu,” kata Jaksa Agung.

Ia meminta agar penanganan perkara-perkara tersebut ditindaklanjuti dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian guna mengantisipasi adanya indikasi terselubung yang bersifat “Black Campaign”. Jaksa Agung juga meminta agar seluruh jajaran senantiasa mendukung suksesnya Pemilu dengan mengantisipasi proses penegakan hukum yang mempergunakan Kejaksaan sebagai alat politik praktis oleh pihak-pihak tertentu.

Oleh karena itu, ia meminta agar Instruksi Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Mendukung dan Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2023 dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan baik.

Menindaklanjuti Instruksi Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2023 tersebut, Jaksa Agung memerintahkan seluruh jajaran agar segera:

1. Melaksanakan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) dalam proses pemilihan umum sebagai bentuk deteksi dan pencegahan dini.
2. Melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka menciptakan pelaksanaan Pemilu yang sesuai dengan prinsip serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan koordinasi dengan para stakeholders yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu.
3. Melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap segala bentuk potensi tindak pidana pemilihan umum baik yang terjadi sebelum, saat pelaksanaan, maupun pasca diselenggarakannya Pemilu.

Mengakhiri pengarahannya, ST Burhanuddin meminta para jajaran untuk mengembangkan integritas dan menghindari pola-pola penanganan perkara yang bersifat transaksional, praktik penegakan hukum yang tidak terpuji, dan menghentikan budaya mafia peradilan.

“Laksanakan penegakan hukum integral yang dapat memberikan kepastian dan kemanfaatan hukum melalui peradilan yang jujur, bertanggungjawab, etis, dan efisien dengan mengedepankan hati nurani,” tegasnya.

Kunjungan kerja Jaksa Agung di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Hari Setiyono, Kepala Biro Kepegawaian Hermon Dekristo, Asisten Umum Jaksa Agung Herry Hermanus Horo, Asisten Khusus Jaksa Agung Sri Kuncoro, Kepala Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Martha Parulina Berliana, Para Asisten pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Para Kepala Kejaksaan Negeri beserta jajaran pada wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.(*)

Kunjungan Kerja di Kaltim, Jaksa Agung Bangun Karakter Anti Korupsi Internal Kejaksaan

SAMARINDA – Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan Kunjungan Kerja di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Dalam kunjungannya pada hari pertama, Jaksa Agung berkesempatan memberikan arahan tentang membangun karakter anti korupsi dari Internal agar Kejaksaan dapat terus dipercaya dan diapresiasi oleh masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Jaksa Agung juga mendorong agar penanganan perkara tindak pidana korupsi di daerah dilaksanakan secara profesional, transparan, dan dapat memberikan kepastian hukum.

“Jangan berlama-lama dalam menggantungkan perkara, hal itu dapat berdampak pada citra buruk institusi dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku dan bagi masyarakat. Kita harus cepat dan tepat dalam mengambil keputusan terhadap suatu perkara,” ujar Jaksa Agung,

Selain itu, di tengah pelaksanaan tahun politik ini, Jaksa Agung berharap agar para Insan Adhyaksa tidak terlibat dalam ranah politik. “Kejaksaan harus berperan untuk menciptakan suasana damai dan tentram sehingga proses demokratisasi dapat berjalan dengan baik,” ujar Jaksa Agung, Selasa (10/10/2023).

Mengakhiri pengarahannya, Jaksa Agung berpesan agar Insan Adhyaksa terus menjaga soliditas dan kekeluargaannya. Kemudian, Jaksa Agung menekankan agar proses penegakan hukum harus dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Kunjungan kerja Jaksa Agung di wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur diawali dengan kunjungan ke Kejaksaan Negeri Balikpapan, lalu dilanjutkan ke Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan terakhir dengan mengunjungi Kejaksaan Negeri Samarinda.

Dalam kunjungannya tersebut, Jaksa Agung didampingi oleh Kepala Biro Kepegawaian Hermon Dekristo, Asisten Umum Jaksa Agung Herry Hermanus Horo, Asisten Khusus Jaksa Agung Sri Kuncoro dan Kepala Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Martha Parulina Berliana. Turut hadir dan menyambut Jaksa Agung yakni Kepala Kejaksaan Negeri Balikpapan Slamet Riyanto, Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara Tommy Kristianto dan Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda Firmansyah Subhan.(*)

« Previous Page — Next Page »