Musprov Gabsi Kaltim Pilih Agus Suwandi sebagai Ketua periode 2023 -2027

SAMARINDA – Musyawarah Provinsi (Musprov)  Gabsi Kaltim yang digelar di Hotel Diamond Jalan Lambung Mangkurat Samarinda menghasilkan ketua Baru. Agus Suwandi terpilih secara aklamasi sebagai ketua Ketua Pengurus Provinsi Cabang Olahraga Gabungan Bridge Seluruh Indonesia (GABSI) Kaltim periode 2023 – 2027, berdasarkan musyawarah mufakat jajaran pengurus GABSI Kabupaten/Kota Se- Kaltim, Sabtu (19/08/2023).

Dibuka Ketua Umum Koni Kaltim Rusdiansyah Aras didampingi Akhmad Albert Sekretaris Umum Koni Kaltim, Musprov berlangsung lancar.

Rusdiansyah Aras berharap melalui Musprov Gabsi Kaltim tahun 2023 ini, Gabsi Kaltim semakin baik dan meningkat prestasinya, mengingat Cabor Bridge melalui tim putri telah dipastikan lolos Prapon dan akan tampil di PON Sumut-Aceh.

“Semoga atlit tim putri Bridge Kaltim bisa tampil maksimal, dan meraih medali di PON Sumut-Aceh mendatang,” sebut Rusdi.

Usai terpilih, Agus Suwandi menyampaikan aktifitas dirinya di bidang olahraga di Kaltim sudah banyak dilakukan. Pria kelahiran Kota Samarinda 57 tahun lalu ini, pernah memimpin cabang olahraga Basket (Perbasi Kaltim) selama 2 periode dan cabang olahraga Golf (PGI Kaltim) juga 2 periode.

“Pengalaman saya mengelola organisasi khususnya di olahraga, akan saya kolaborasikan dengan rekan-rekan pengurus Gabsi Kaltim, demi kemajuan olahraga bridge di Kaltim,” ujar Agus yang juga anggota DPRD Kaltim ini.

Dikatakan, hal yang pertama akan dilakukannya adalah penguatan organisasi Gabsi Kaltim. Termasuk dalam penyusunan kepengurusan, Ia menargetkan dalam 1-2 hari kedepan susunan kepengurusan selesai, dan segera diajukan ke KONI Kaltim dan Gabsi Pusat untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Gabsi Kaltim.

Selanjutnya, melanjutkan program yang telah dilakukan kepengurusan sebelumnya dibawah kepemimpinan M. Yamin, yakni program pembinaan untuk atlet putri Bridge Kaltim yang telah lolos seleksi di Pra PON Palembang untuk persiapan PON di Sumut-Aceh 2024.

Terkait, kekurang mampuan kualitas atlet dan pelatih, hal ini menurutnya disebabkan karena kurangnya standarisasi sistem bermain bridge, maka ia pun memprogramkan menggelar pelatihan atlet, pelatih dan wasit/juri bersertifikasi, sehingga semua pemain memiliki sistem bermain yang standard dalam bermain bridge.

“Pelatihan bersertifikasi untuk atlet, pelatih dan wasit/juri menjadi program prioritas kepengurusan Gabsi 2023-2027, sehingga semua permainan bridge bisa bermain dengan sistem yang standard Gabsi,” ungkapnya.

Ia pun berpesan kepada pengurus dan atlet bridge kembali bersatu, bergandengan tangan, lupakan sudah permasalahan di masa lalu, “mari kita menatap kedepan, semoga Gabsi Kaltim semakin lebih baik,” harapnya. (mail)

Kejati Kaltim Gelar Upacara Peringatan HUT RI Ke-78

SAMARINDA – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menggelar Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke 78 Tahun 2023 dengan tema “Terus Melaju untuk Indonesia Maju” di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Kamis (17/8/2023).

Upacara dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Hari Setiyono, SH.MH selaku Inspektur Upacara dan diikuti oleh para Asisten, para Koordinator, Kabag TU dan seluruh pegawai Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.

Dalam amanatnya Kepala Kejaksaan Tinggi membacakan amanat dari Jaksa Agung RI Bapak ST Burhanuddin yang menyampaikan 78 tahun masa kemerdekaan yang telah kita nikmati bukanlah masa yang singkat, semua halangan dan rintangan telah berhasil kita taklukkan bersama dengan mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan.

Hal ini tentunya merupakan kristalisasi dari jiwa patriotisme para pahlawan yang telah mengorbankan harta, jiwa, dan raga demi meraih kemerdekaan.

“Untuk itu marilah kita mewarnai kemerdekaan dengan memberikan sumbangsih kepada masyarakat, bangsa, dan negara sesuai dengan amanah yang telah diberikan kepada kita semua,” ucap Hari.

Tema besar yang diusung dalam Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun 2023 ini yaitu “Terus Melaju untuk Indonesia Maju”. Tema ini mencerminkan semangat dan tekad bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan masa depan serta mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk melanjutkan pembangunan dengan semangat estafet, yaitu saling bekerja sama, berkolaborasi, dan bersinergi untuk mencapai tujuan bersama.

Di samping itu, dalam tema tersebut tersirat makna pesan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak boleh disia-siakan dan harus terus dipertahankan dengan jujur, tanggung jawab, dan cerdas, karena hakikatnya perjuangan bangsa Indonesia belum berakhir dan masih banyak tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan bersama-sama.

Sejalan dengan tema tersebut segenap jajaran dan warga Adhyaksa perlu secara konsisten meningkatkan integritas, profesionalisme dan disiplin diri disertai harapan semua komponen yang ada, yang merupakan faktor-faktor penting yang dapat mendorong institusi Kejaksaan untuk terus melaju melalui penegakan hukum yang optimal di tengah dinamika perkembangan yang semakin kompleks dan beragam, sehingga Kejaksaan dapat ikut mensukseskan pembangunan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang pada akhirnya akan mewujudkan Indonesia sebagai negara yang maju.

“Memaknai hari kemerdekaan tahun ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada kita semua agar terus dapat mempertahankan dan meningkatkan prestasi yang telah kita raih dengan susah payah, karena mempertahankan itu jauh lebih sulit dari pada sekadar meraih, karena di sana diperlukan konsistensi yang berkesinambungan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang diamanahkan kepada kita semua,” kata Kajati Kaltim.

Konsistensi secara profesional yang berintegritas lah yang telah menjadikan Kejaksaan sebagai salah satu institusi penegak hukum terdepan, terpuji, teruji dan terpercaya sebagai bentuk sumbangsih nyata dalam mengisi kemerdekaan dalam rangka mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

“Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan sebagaimana diharapkan oleh Masyarakat,” ungkap Kajati Kaltim.

Dalam perspektif yang lain, Kejaksaan juga dituntut mampu terlibat sepenuhnya dalam mendukung dan mengawal pelaksanaan pembangunan dengan cara menciptakan suasana kondusif bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, demi mencapai tujuan nasional yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

“Selaku Abdi Negara dan Abdi Masyarakat, dalam kapasitas sebagai aparat penegak hukum kita harus memahami sepenuhnya bahwa dalam setiap pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan jajaran Kejaksaan hendaknya mampu menerjemahkan beragam keinginan, ekspektasi dan tuntutan masyarakat, terutama memastikan tegaknya supremasi hukum yang menghadirkan keadilan, kebenaran, kepastian, dan kemanfaatan,” terang Kajati Kaltim.

Dikatakan, dalam waktu depakt  ajang pesta demokrasi lima tahunan yang kali pertama akan dilakukan secara serentak, mulai dari pemilihan Presiden, Legislatif, dan juga pemilihan Kepala Daerah, untuk itu Kejaksaan harus senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi netralitas dengan tidak memihak atau berafiliasi dengan partai politik maupun kepentingan politik mana pun, terlebih dalam pelaksanaan tugas pokok fungsinya, khususnya dalam penegakan hukum.

Menjelang Pemilu 2024, banyak pihak merasa resah atas polarisasi yang semakin tajam di masyarakat. Hoax dan fitnah terus disebarkan untuk menciptakan kebencian dan ketakutan. Hal-hal seperti ini kerap kali terjadi dalam negara demokrasi, namun jika terus dibiarkan dan tidak dilakukan mitigasi maka hal ini akan membesar menjadi konflik horizontal yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Ia pun meminta kepada seluruh jajaran Insan Adhyaksa di seluruh penjuru tanah air untuk segera:

1. Melaksanakan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) dalam proses pemilihan umum sebagai bentuk deteksi dan pencegahan dini.
2. Melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka menciptakan pelaksanaan pemilihan umum yang sesuai dengan prinsip serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan koordinasi dengan para stakeholders yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum.
3. Melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap segala bentuk potensi tindak pidana pemilihan umum baik yang terjadi sebelum, saat pelaksanaan, maupun pasca diselenggarakannya pemilihan umum.

Kejaksaan sebagai salah satu sub sistem dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), harus aktif, kolaboratif, dan koordinatif dalam setiap penanganan laporan pengaduan tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus yang melibatkan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon anggota Legislatif, serta calon kepala daerah.

“Perlu penanganan secara khusus dengan tetap mengedepankan kecermatan dan kehati-hatian guna mengantisipasi adanya indikasi terselubung yang bersifat “black campaign” yang dapat menghalangi suksesnya pemilu serta untuk menghindari proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan dipergunakan sebagai alat politik praktis oleh pihak-pihak tertentu” tutup Kajati Kaltim.(*)

 

Pemerintah Proyeksikan Pendapatan Negara 2023 Sebesar Rp2.781,3 Triliun

JAKARTA – Pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp2.781,3 triliun dalam postur Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2024.  Penerimaan tersebut ditargetkan berasal dari pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penerimaan lainnya.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023-2024 yang digelar di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (16/08/2023).

”Pendapatan negara direncanakan sebesar Rp2.781,3 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.307,9 triliun dan PNBP sebesar Rp473,0 triliun, serta hibah sebesar Rp0,4 triliun,” ujar Presiden.

Untuk belanja negara, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3.304,1 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.446,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp857,6 triliun.

“Keseimbangan primer negatif Rp25,5 triliun didorong bergerak menuju positif. Defisit anggaran sebesar 2,29 persen PDB [Produk Domestik Bruto] atau sebesar Rp522,8 triliun,” ujar Presiden.

Tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 diharapkan dapat ditekan dalam kisaran 5,0 persen hingga 5,7 persen dan angka kemiskinan berada dalam rentang 6,5 persen hingga 7,5 persen, rasio gini dalam kisaran 0,374 hingga 0,377, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam rentang 73,99 hingga 74,02.

“Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 105 sampai dengan 108 dan 107 sampai dengan 110,” ujarnya.

Dalam optimalisasi pendapatan negara, Presiden Jokowi menekankan pentingnya untuk menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan kelestarian lingkungan.

Optimalisasi penerimaan perpajakan ditempuh dengan sejumlah cara, yaitu menjaga efektivitas reformasi perpajakan untuk perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan dan penggalian potensi; implementasi sistem inti perpajakan, serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan;  implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan; dan pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur diharapkan mampu mendorong percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing investasi nasional, serta memacu transformasi ekonomi.

”Untuk upaya peningkatan PNBP terus dilakukan melalui perbaikan proses perencanaan [dan] pelaporan dengan menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi, penguatan tata kelola dan pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset dan sumber daya alam, serta mendorong inovasi layanan dengan tetap menjaga kualitas dan keterjangkauan layanan,” ujar Presiden.

Selain itu, dengan kebijakan fiskal yang ekspansif, pemerintah juga terus berupaya menjaga pembiayaan agar tetap prudent, hati-hati, inovatif, dan berkelanjutan melalui lima hal.

Pertama, pengembangan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), termasuk penguatan peran badan usaha milik negara (BUMN), badan layanan umum (BLU), Lembaga Pengelola Investasi (LPI), dan badan penugasan khusus.

Kedua, peningkatan efektivitas pembiayaan investasi, khususnya kepada BUMN dan BLU yang diarahkan untuk penyelesaian infrastruktur strategis pusat dan daerah, serta sinergi pembiayaan dan belanja.

Ketiga, pembiayaan investasi untuk peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan ultra mikro.

Keempat, pemanfaatan saldo anggaran lebih untuk menjaga stabilitas ekonomi dan antisipasi ketidakpastian; serta

Kelima, meningkatkan pengelolaan manajemen kas yang integratif untuk menjaga bantalan fiskal yang andal dan efisien.

Lebih lanjut, Presiden menekankan pentingnya postur APBN 2024 yang sehat untuk mendukung transformasi ekonomi, agenda pembangunan, serta melindungi masyarakat dari goncangan.

“Reformasi fiskal harus terus dilakukan secara komprehensif, baik optimalisasi pendapatan dan melanjutkan penguatan belanja berkualitas, serta pembiayaan inovatif dan dikelola secara hati-hati,” tandasnya. (setkab)

 

Berbaju Adat Tanimbar Maluku, Presiden Sampaikan Pidato Kenegaraan

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/08/2023) pagi.

Presiden Jokowi bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo tiba sekitar pukul 08.30 WIB. Kepala Negara tampak mengenakan pakaian adat Tanimbar Maluku dan Ibu Negara mengenakan kebaya berwarna kuning.

Di Gedung Nusantara, Presiden Jokowi menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2023 dan Pidato Kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Kemerdekaan RI pada Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023. Pada siang harinya, Presiden akan menyampaikan pidato dalam rangka penyampaian keterangan pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi acap mengenakan pakaian adat dari berbagai suku di tanah air dalam acara kenegaraan. Dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2017, Presiden mengenakan pakaian adat Bugis berupa songkok Bugis berwarna emas dan sarung songket bernuansa oranye dan merah marun. Kemudian, dalam upacara Kemerdekaan RI ke-73 di Istana Negara tahun 2018, Kepala Negara mengenakan pakaian adat Aceh.

Pakaian adat berikutnya yang digunakan ialah adat Sasak, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang digunakan saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Bersama DPR-DPD pada Agustus 2019. Presiden mengenakan pakaian adat Sasak berwarna cokelat dengan bawahan kombinasi hitam, emas, dan oranye, dilengkapi keris yang tampak terpasang di bagian depan pakaian.

Di tahun pada tahun 2020, Kepala Negara tampak mengenakan pakaian adat Suku Sabu, Nusa Tenggara Timur (NTT) saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI. Sedangkan di tahun 2021 Kepala Negara mengenakan pakaian adat Suku Baduy yang berasal dari Banten dan di tahun 2022 mengenakan baju adat Paksian dari Bangka Belitung.

Saat memimpin upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 2021, Presiden tampak mengenakan pakaian adat Pepadun dari Lampung. Sedangkan di tahun 2022, Kepala Negara dan Ibu Iriana Joko Widodo memilih baju adat asal Buton, Sulawesi Tenggara. (un/setkab)

Bazar, Cerdas Cermat hingga Jalan Santai, Meriahkan HUT Koperasi Ke 76 di Samarinda

SAMARINDA – Peringatan Hari Koperasi ke 76 di Kota Samarinda dilaksanakan Pemkot Samarinda melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (KUKMP) Samarinda dengan menggelar berbagai kegiatan seperti pameran bazar UMKM, Cerdas Cermat Mahasiswa, Pasar Sembako Murah, Cuci Emas Gratis, Jalan Sehat.

Selain juga dilaksanakan Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, Gebyar pendaftaran NPWP dan NIB, Launching Waserda, Penyerahan Sertifikat Halal, Penyerahan Kredit Bertuah, Penyerahan Penilaian Kesehatan Koperasi dan banyak lagi kegiatan lainnya pada tanggal 10 hingga 12 Agustus di Kantor Dinas KUKMP Jalan Juanda Samarinda.

Walikota Andi Harun mengapresiasi Dinas KUKMP Samarinda yang menggelar HUT Koperasi dengan kegiatan Bazar UMKM dan cerdas cermat perkopersian. Menurutnya kegiatan ini sebagai upaya Pemkot terus mendukung pengembangan UMKM di kota peradaban.

“Tumbuh pesatnya UKMKM dan ditopang koperasi yang sehat menunjukkan semakin majunya sebuah kota sperti Samarinda,” ujar Andi Harun usai jalan santai Hari Koperasi, Minggu (12/8/2023).

Iapun berharap dengan Bazar ini akan semakin bergairah pelaku UMKM dalam membangun bisnis, mengingat tantangan UMKM dan Koperasi terkait inovasi teknologi, literasi digital, legalitas, branding dab sumber daya manusia yang berstandarisasi dan sertifikasi.

Sementara itu, Nazarudin ketua Dekopin Samarinda menjelaskan Hari Koperasi adalah diperingati sebagai upaya memperkokoh koperasi yang mandiri, berkeadilan dan berkelanjutan.

“Semangat kegotongroyongan dan kestiakawanan dalam koperasi adalah kunci kesuksesan bisnis koperasi,” sebutnya.

Nazarudin berharap melalui Hari Koperasi ke 76 dan Hari UMKM ke 8 tahun 2023 ini, koperasi semakin Berjaya dan berkelanjutan di kota peradaban ini.

Pameran bazar berlangsung meriah, sejumlah tenan memeriahkan agenda bazar tersebut. Tercatat ada 28 tenant dan retail ada 5 unit yang ikut hadir meramaikan Bazar UMKM ini.

“Di HUT Koperasi, kami mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa koperasi itu bukan hal negatif, justeru koperasi bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Ketua Panitia yang juga Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi dan Pengawasan Encek Izhar.

Dijelaskan, koperasi yang sesungguhnya banyak bekerja sama dengan perbankan. Dimana hal ini bisa ikut dimanfaatkan oleh UMKM.

“Jadi pelaku usaha mikro-makro ini bisa mendapatkan pinjaman yang rendah, jangan sampai yang abal-abal koperasinya,” ucapnya.

Selain bazar, kegiatan yang cukup meriah adalah Cerdas Cermat Perkoperasian Tingkat Perguruan Tinggi se Samarinda, yang digelar Kamis (10/8/2023).

Encek Izhar menjelaskan tujuan digelarnya Cerdas Cermat Perkoperasian agar mahasiswa bisa melek akan koperasi sekaligus lebih memahami makna koperasi sebenarnya.

“Mahasiswa sebagai penerus generasi bangsa harus mengetahui bahwa koperasi adalah soko guru pendiri perekonomian bangsa di Indonesia, yang bisa mewujudkan kesejahteraan bersama,” ungkapnya.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (KUKMP) Samarinda berharap dengan adanya cerdas cermat ini muncul gairah mahasiswa untuk membentuk koperasi, bahkan bisa menggeliatkan koperasi di Samarinda.

Menghadirkan Dewan Juri dari praktisi perkoperasian di Samarinda seperti Jumri, Syarifah Elphy, dan Surya.  Adapun pemenang lomba cerdas cermat adalah: juara Pertama Poltekes Samarinda, Juara Kedua UMKT Samarinda dan Juara Ketiga UINSI Samarinda.

Adapun puncak acara Hari Koperasi diisi dengan kegiatan jalan santai dengan hadiah doorprize yang menarik, yang diikuti Walikota Samarinda Andi Harun beserta jajaran pejabat Pemkot Samarinda, pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (KUKMP) Samarinda, pelaku koperasi serta diikuti masyarakat. (hel)

« Previous Page — Next Page »