Dishub Razia Truk Over Kapasitas

TANJUNG REDEB – Sarana infrastruktur jalan dan jembatan kerap rusak akibat dilintasi kendaraan yang melebihi kapasitas kemampuan jalan. Atas dasar itu pula, Dinas Perhubungan (Dishub) Berau bekerja sama Satuan Lantas Polres Berau dan Polisi Militer Berau, menggelar operasi atau razia di muara Jembatan Sambaliung, (25/11/2020). Dengan kegiatan tersebut, kendaraan atau truk yang kedapatan melebihi kapasitas angkutan, langsung dirazia.

Kepala Dinas Perhubungan Berau Abdurrahman, melalui Kepala Seksi Angkutan Darat Said Idrus, mengatakan, dalam razia tersebut pihaknya belum memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku, karena sarana dan prasarana belum siap, salah satunya adalah jembatan timbang.

“Tapi Insya Allah tahun depan akan dilakukan pembebasan lahan untuk pembangunan jembatan timbang, yang sudah direncanakan dibangun di daerah Labanan,” ungkapnya

Pelanggaran didominasi angkutan barang. Dalam aturan yang berlaku, angkutan barang diwajibkan menggunakan pelat nomor berwarna kuning, dan harus menggunakan penutup bak.

“Yang secara kasat mata dilihat melanggar langsung diberhentikan untuk dilakukan pembinaan. Razia ini akan dilakukan secara berkelanjutan, disesuaikan dengan kondisi dana yang tersedia,” jelasnya.

Dalam waktu dekat penertiban akan kembali dilakukan melibatkan tim dari Dishub Berau, beserta pihak terkait lainnya. Terkait pelanggaran lain yang dilakukan sejumlah pengemudi truk, diakuinya banyak truk dari luar Berau beroperasi namun tidak melapor ke Dishub.

“Ini merugikan Pemerintah Daerah. Karena kontribusi truk dari luar yang beroperasi di Berau seharusnya dapat menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD),” terangnya.

Ia berharap pemilik kendaraan turut berpartisipasi dalam hal menaati peraturan yang berlaku, semua kendaraan umum harus menggunakan pelat kuning. (vb1)

Jelang Popda, Fasilitas Olahraga Ditingkatkan

TANJUNG REDEB – Sejumlah venue saat ini sedang dilakukan renovasi. Di antaranya lapangan voli out door dengan anggaran sekitar Rp 200 juta. Belum lagi lintasan atletik di Lapangan Batiwakkal senilai Rp 100 juta, lapangan tenis Rp 150 juta dan lapangan basket dengan nilai Rp 200 juta.

Penjelasan itu disampaikan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Dispora Berau, Hasmawi. Menurutnya, renovasi tersebut guna persiapan Berau menghadapi event Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) 2021.

“Pengerjaannya sudah dimulai sejak 12 November lalu, ditarget selesai akhir tahun ini. Jadi dari nilai anggaran yang direalisasikan, itu bukan hanya fisik tetapi juga sudah termasuk pajak, pengawasannya hingga perencanaan,” ujarnya (24/11/2020).

Sejumlah pengadaan penunjang cabor juga turut dilakukan. Seperti alat latihan hingga peralatan pertandingan. Seperti pengadaan speed boat untuk cabor ski air, pengadaan alat cabor karate, serta alat latihan gulat.

“Masing-masing pengadaan itu nilai anggarannya Rp 200 juta. Melalui APBD-P 2020, mulai untuk renovasi juga untuk pengadaan alat tanding sekaligus latihan cabor-cabor yang dipertandingan di Popda mendatang,” jelasnya.

Berdasarkan hasil kesepakatan, Pelaksanaan Popda akan dihelat Juli 2021. Namun untuk jumlah cabor yang akan dipertandingkan, perlu pembahasan lanjutan. Untuk sementara Dispora memastikan ada 17 cabor dipertandingkan di Popda 2021. (vb1)

Aparat Dalkarhutla Dilatih Gunakan GPS

TANJUNG REDEB – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau serius dalam melakukan antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mendukung upaya tersebut adalah memberikan pelatihan bagi aparatur pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Dalkarhutla) dalam penggunaan aplikasi pemetaan alias Global Positioning System (GPS), Kamis (26/11/2020).

Kepala BPBD Berau, Thamrin menyampaikan, kegiatan ini untuk memberikan pemahaman kepada apparat Dalkarhutla dalam mengoperasikan GPS yang dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Diharapkan petugas mengetahui kondisi pada saat terjadinya kebakaran hutan dan lahan. “Penggunaan GPS ini untuk mengetahui titik api atau hotspot. Setelah diketahui koordinatnya, kemudian dilakukan pemetaan serta langkah pemadaman,” katanya.

Thamrin mengatakan, Berau sangat berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Hal ini berdasarkan kajian risiko bencana yang telah dilakukan BNPB beberapa waktu lalu. Sehingga BPBD mempersiapkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM) yang selalu siaga.

Dikatakan, kebakaran hutan dan lahan 2020 ini menurun signifikan dibandingkan 2019 lalu.

“Kita juga sudah bersiap dengan mendirikan posko karhutla di 11 kecamatan yang masing-masing dijaga 3 petugas,” ujarnya.

Pelatihan GPS itu diikuti 30 aparat Dalkarhutla dari 11 kecamatan. Pelatihan dua hari itu diselenggarakan di Hotel Derawan Indah, dibuka Asisten I Setkab Berau, Datu Kesuma. (vb1)

PKK Kaltim, Luncurkan Aplikasi PKK Online Labanan Makmur

LABANAN – Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kaltim meluncurkan aplikasi PKK Online Kampung Labanan Makmur.

Ketua PKK Kaltim Norbaiti Isran Noor bersama Wakil Ketua PKK Kaltim Erni Makmur Hadi Mulyadi secara khusus ke Kampung Labanan melakukan peluncuran aplikasi sekaligus melakukan uji petik atas keberhasilan program PKK di berau.

Kepala Kampung Labanan Makmur Mupit Datusahlan mengatakan, kehadiran istri orang nomor satu dan wakilnya ke kampung yang dipimpinnya itu, merupakan kebanggaan tersendiri.

“Kunjungan itu sebagai uji petik penilaian panji panji keberhasilan bidang pembangunan di PKK Labanan makmur,” katanya (24/11/2020).

Dalam kesempatan itulah, aplikasi PKK Labanan Makmur diluncurkan untuk mempermudah pelaksanaan program PKK di kampung ini.

“Aplikasi ini memuat tentang PKK kampung, dari mulai Pokja 1 sampai 4, Dasawisma, posyandu dan kelompok wanita tani,” sebut Mupit.

Harapannya, aplikasi ini juga mendorong terciptanya bidang data yang akuntabel dan memudahkan untuk menelusuri permasalahan yg ada di setiap kelompok keluarga.

“Aplikasi ini juga memudahkan kader dalam pendataan di kelompok dasawisma serta data posyandu secara sistematis dan terintegrasi,” sebutnya.

Sebelumnya dikabarkan, PKK Berau harus bersaing dengan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara yang lolos seleksi dalam penilaian panji keberhasilan pembangunan bidang PKK.

Ketua TP PKK Kaltim, Norbaiti Isran Noor menyampaikan, penilaian ingin mengetahui langsung mengenai hubungan antara TP PKK kabupaten dengan TP PKK kecamatan dan kampung.

“Dari penyampaian yang telah saya dengar tadi, terjalin hubungan harmonis dan saling mendukung antara TP PKK Kampung dengan pemerintah kampung. Dengan melengkapi berbagai fasilitas yang ada mulai dari sosial hingga kesehatan,” katanya.

Sementara Pjs Ketua TP PKK Berau, Ratna Nugrarini Ramadhan menyampaikan apresiasi atas segala masukan yang diberikan PKK Kaltim. Penilaian ini menjadi ajang berbenah

“Hasil penilaian akan digunakan sebagai bahan evaluasi. Yang perlu dibenahi adalah manajemen administrasi kegiatan. Jadi setiap kegiatan harus lengkap administrasinya. Mulai dari kabupaten hingga kampung. Sehingga ada kesamaan data di lapangan,” pungkasnya. (vb1)

Empat Sekolah Usul Tatap Muka

TANJUNG REDEB – Meski Menteri Pendidikan sudah memberikan lampu hijau kepada pemerintah daerah untuk menggelar sekolah tatap muka, namun Dinas Pendidikan Berau belum berencana membuka sekolah tatap muka.

Sekretaris Dinas Pendidikan Berau, Suprapto menerangkan, pihaknya berupaya menekan penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah. Sehingga proses belajar mengajar sampai saat ini masih dilakukan jarak jauh atau secara daring (dalam jaringan).

Akan tetap saat ini sudah ada empat sekolah mengajukan proses pembelajaran tatap muka. Di antaranya SD di Kampung Payung-Payung, Kecamatan Maratua; SMP di kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan; dan dua SMP di Kecamatan Kelay.

Ada beberapa alasan pihak sekolah mengajukan pembelajaran tatap muka. Seperti sulitnya mengakses jaringan internet di wilayah tersebut. Selain itu banyaknya keluhan masyarakat atau orang tua juga menjadi penyebab diajukannya proses pembelajaran tatap muka.

“Zona hijau di beberapa kampung juga menjadi alasan sekolah mengajukan proses pembelajaran tatap muka,” jelas Suprapto. “Namun untuk saat ini baru SMP di Kasai yang telah melakukan proses pembelajaran tatap muka,” imbuhnya.

Beberapa pertimbangan sehingga SMP di Kampung Kasai diperbolehkan melakukan sekolah tatap muka. Seperti persoalan jaringan dan status kampung yang berada di zona hijau.

“Komite sekolah juga telah melakukan rapat dengan pihak sekolah. Hal tersebut juga dapat dijadikan acuan,” ungkapnya.

Sementara untuk beberapa sekolah yang telah mengajukan pembelajaran tatap muka, masih dievaluasi. Pihaknya akan mengizinkan dengan beberapa prosedur yang harus dilengkapi. Seperti dokumen rapat komite dengan sekolah dan pemenuhan protokol kesehatan Covid-19.

“Kalau kepala sekolah merasa kampung zona hijau, dan merasa mampu melengkapi prosedur Covid-19, silakan ajukan. Akan kami evaluasi. Apakah protokol kesehatan sudah diterapkan,” katanya. (hms99/vb1)

« Previous Page — Next Page »