2021 Fokus Pulihkan Ekonomi

TANJUNG REDEB – Pada 2021 nanti, Pemkab Berau akan fokus pada pemulihan ekonomi, mengingat pada 2020 kondisi perekonomian di Berau sempat melemah akibat pandemi Covid19.

“Prioritas pembangunan 2021 yaitu pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan pendukung ekonomi, peningkatan dan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup, peningkatan investasi jangka panjang, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat miskin,” sebut Pjs Bupati Berau, M Ramadhan, (28/11/2020)

Dikatakan, pandemi Covid-19 pun berdampak besar pada sektor pariwisata. Pemerintah pun berupaya memulihkan sektor tersebut. Ini masuk dalam program prioritas pembangunan pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif. Serta peningkatan daya saing dan diversifikasi produk wisata.

“Sektor pariwisata menyangkut berbagai jenis usaha jasa, mulai dari hotel, kuliner, transportasi dan pengusaha kecil lainnya. Jadi dampaknya sangat terlihat. Sehingga perlu ada pemulihan pasca covid-19 ini,” katanya.

Selain itu, peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan masyarakat kampung secara lestari, juga akan dilakukan, termasuk penataan dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, penataan pelayanan kesehatan dan sosial, peningkatan penganekaragaman pangan, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

“Kemudian pengembangan kualitas dan manajemen pelayanan publik,” jelasnya.

Begitu juga penanggulangan bencana tak bisa terpisahkan dalam kesiapan pembangunan di daerah. “Karena pandemi ini berdampak pada pembangunan Kabupaten Berau, sehingga kebijakan atau prioritas harus disusun dengan baik,” katanya. (vb1)

Batik Maluang Tarik Perhatian

TANJUNG REDEB – Kampung Maluang tak mau ketinggalan memunculkan hasil kerajinan unggulan, untuk mendukung sektor pariwisata Berau. Para perempuan Kampung Maluang, sukses membuat batik khas Maluang, yang diyakini bisa menjadi produk unggulan di Berau.

“Saya bersyukur bisa berkunjung dan melihat langsung produksi batik Maluang. Ini potensi Berau yang dikembangkan,” sebut Penjabat Sementara (Pjs) Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Berau, Ratna Nugrarini Ramadhan, (28/11).

Ratna berkunjung ke Kampung Maluang Kecamatan Gunung Tabur didampingi Wakil Ketua TP PKK, Rohaini Marhansyah, melihat kegiatan pembuatan batik khas Bumi Batiwakkal tersebut.

Menurut Ratna, kegiatan usaha perempuan di daerah merupakan bagian program TP PKK melalui kelompok kerja yang ada, dengan program usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K).

PKK berupaya memberikan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat, khususnya kaum perempuan untuk terus berkarya, menciptakan usaha. “Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga usaha dapat dipasarkan dan meningkatkan pendapatan keluarga,” katanya.

Dijelaskan Ratna, batik Maluang dengan berbagai corak unik dan berciri khas Berau, memiliki daya pikat tersendiri. Sehingga bagi siapa pun yang melihat batik ini akan tertarik. Ratna sempat mempraktikkan pembuatan batik berbahan alam. Ia pun mengaku senang dan berharap batik Maluang semakin populer di masyarakat.

“Ini menjadi potensi bagi pelaku usaha daerah untuk terus kreatif menciptakan karya unik,” ucapnya. (vb1)

Disdukcapil Berau Bakal Miliki Gedung Baru

TANJUNG REDEB – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau sedang membangun gedung untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Berau di bekas kantor Kesbangpol, komplek Kantor Bupati Berau.

Gedung baru ini dibangun, karena gedung Disdukcapil Berau di Jalan Mangga 2 yang ada saat ini, sudah kurang representatif untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Pemukiman, Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi (P3BJK), DPUPR Berau, Ismiyanto mengatakan, anggaran gedung Disdukcapil ini Rp 11,1 miliar. Anggaran tersebut dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau 2020.

“Awalnya anggaran dialokasikan Rp 12 miliar. Tapi karena ada anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19, jadi anggarannya menjadi Rp 11,1 miliar,” katanya.

Pembangunan gedung Disdukcapil mulai dilaksanakan sejak awal Agustus lalu dan direncanakan selesai akhir Desember 2020. Sesuai master plan pembangunannya, gedung tersebut akan memiliki dua lantai.

Pembangunan sebenarnya terlambat, karena ada beberapa persoalan. Seperti lokasi pembangunan awalnya direncanakan di gedung Disdukcapil sekarang di Jalan Mangga II.

“Kemudian rencananya dibangun di gedung kantor Dinsos (Dinas Sosial) di Jalan Pemuda. Tapi karena ada persoalan teknis juga seperti di gedung Disdukcapil sebelumnya, makanya dipindah lagi ke gedung eks Kesbangpol,” ungkapnya.

Meski waktu terbatas, pihaknya optimistis kontraktor bisa menyesaikan tepat waktu, akhir Desember ini.

“Progres pembangunan sudah 52 persen. Pekerjaannya dilakukan sampai malam, agar bisa tepat waktu. Makanya kami optimistis bisa selesai sesuai kontrak pembangunan,” pungkasnya. (vb1)

Komitmen Dukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

TANJUNG REDEB – Dalam upaya mencapai pemenuhan tujuan Sustainable Develeopment Goals (SDGs), Pemkab Berau telah melakukan beberapa upaya, di antaranya penyusunan tim koordinasi TPB, dan penyusunan rencana aksi daerah (RAD) penyerapan TPB.

Rekomendasi dan target arahan RAD telah mengintegrasikan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, terutama pada pengentasan dan kesenjangan kemiskinan, masalah pendidikan, daerah tertinggal dan kondisi lingkungan menyesuaikan dengan kondisi daerah untuk penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJMD).

Demikian dijelaskan Asisten II Bidang Pembangunan dan Perekonomian Setkab Berau, Syamsul Abidin, mewakili Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Berau, Muhammad Ramadhan, dalam deklarasi dukungan terhadap percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB), yang digelar virtual, (25/11/2020). Turut hadir, Kepala Badan Pusat Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Berau Agus Wahyudi.

Dalam event virtual di ruang teleconference Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau itu, Pemerintah Kabupaten Berau bersama sembilan kabupaten se-Indonesia mendeklarasikan dukungan tersebut.

Program ini melibatkan 30 organisasi masyarakat sipil, 10 daerah sasaran, 30 pemerintah desa dan 90 pendamping desa selama 3 tahun sejak 2020 hingga 2023 mendatang.

Program Peduli SDGs bertujuan membangun kapasitas kolektif pemerintah daerah. Organisasi masyarakat sipil dan kelompok masyarakat (perempuan, pemuda dan penyandang sibalitas) dalam melokalkan dan melaksanakan SDGs. Ada 10 kabupaten menyatakan komitmen ini di antaranya Berau, Cilacap, Grobogan, Kuningan, Majalengka, Ciamis, Lombok Tengah, Sumbawa, Sumbawa Barat dan Bulungan.

Deklarasi dukungan TPB ini merupakan bagian dari program peningkatan kolaborasi pemerintah daerah dan masyarakat sipil untuk melokalkan dan mencapai Sustainable Develeopment Goals (peduli SDGs). Sebuah program kerjasama Bandung Trust Advisory Group (B_Trust) dan Uni Eropa dengan 10 pemerintah kabupaten di Indonesia yang tersebar di 5 provinsi.

Lebih lanjut, Syamsul Abidin mengungkapkan, SDGs adalah rencana aksi global yang telah disetujui bersama masyarakat dunia sebagai upaya untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan, yang terdiri dari 17 tujuan. Guna mencapai tujuan SDGs secara cepat dan tepat, semua pihak baik pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi serta CSO harus bekerja bersama sama tanpa terkecuali.

“Kami berkomitmen mendukung dan melaksanakan semua tujuan pembangunan berkelanjutan dalam mengentaskan kemiskinan, menghilangkan kesenjangan dan melestarikan lingkungan dengan didukung tata kelola pemerintahan dan kemitraan yang baik, serta inovasi,” ungkapnya.

Pemkab Berau berusaha mengimplementasikan semangat SDGs dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah (RKPD). Serta mengajak semua pihak yang ada di Berau bersama sama menyukseskan implementasi SDGs.

Sebelumnya, (24/11/2020) Bapelitbang Berau menggelar konsultasi publik RAD tujuan pembangunan berkelanjutan/Sustainable development goals (TPB/SDGs) Berau 2020-2024 bersama organisasi perangkat daerah (OPD) serta lembaga terkait, baik dari pilar sosial, pilar lingkungan pilar ekonomi, maupun pilar tata kelola.(vb1)

Dishub Razia Truk Over Kapasitas

TANJUNG REDEB – Sarana infrastruktur jalan dan jembatan kerap rusak akibat dilintasi kendaraan yang melebihi kapasitas kemampuan jalan. Atas dasar itu pula, Dinas Perhubungan (Dishub) Berau bekerja sama Satuan Lantas Polres Berau dan Polisi Militer Berau, menggelar operasi atau razia di muara Jembatan Sambaliung, (25/11/2020). Dengan kegiatan tersebut, kendaraan atau truk yang kedapatan melebihi kapasitas angkutan, langsung dirazia.

Kepala Dinas Perhubungan Berau Abdurrahman, melalui Kepala Seksi Angkutan Darat Said Idrus, mengatakan, dalam razia tersebut pihaknya belum memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku, karena sarana dan prasarana belum siap, salah satunya adalah jembatan timbang.

“Tapi Insya Allah tahun depan akan dilakukan pembebasan lahan untuk pembangunan jembatan timbang, yang sudah direncanakan dibangun di daerah Labanan,” ungkapnya

Pelanggaran didominasi angkutan barang. Dalam aturan yang berlaku, angkutan barang diwajibkan menggunakan pelat nomor berwarna kuning, dan harus menggunakan penutup bak.

“Yang secara kasat mata dilihat melanggar langsung diberhentikan untuk dilakukan pembinaan. Razia ini akan dilakukan secara berkelanjutan, disesuaikan dengan kondisi dana yang tersedia,” jelasnya.

Dalam waktu dekat penertiban akan kembali dilakukan melibatkan tim dari Dishub Berau, beserta pihak terkait lainnya. Terkait pelanggaran lain yang dilakukan sejumlah pengemudi truk, diakuinya banyak truk dari luar Berau beroperasi namun tidak melapor ke Dishub.

“Ini merugikan Pemerintah Daerah. Karena kontribusi truk dari luar yang beroperasi di Berau seharusnya dapat menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD),” terangnya.

Ia berharap pemilik kendaraan turut berpartisipasi dalam hal menaati peraturan yang berlaku, semua kendaraan umum harus menggunakan pelat kuning. (vb1)

« Previous Page — Next Page »