DPRD Kaltim Ingatkan Pemprov Tahan Kebijakan Baru di Tengah Pembahasan APBD

SAMARINDA — Rapat Paripurna DPRD Kalimantan Timur yang membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 diwarnai interupsi dari Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi. Interupsi tersebut menyoroti potensi gesekan antara eksekutif dan legislatif jika koordinasi tidak dijaga dipembahasan anggaran dan kebijakan strategis daerah.

Darlis menekankan pentingnya menjaga sinergi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dan DPRD dalam menjalankan roda pemerintahan. Ia mengingatkan, harmonisasi kelembagaan merupakan amanat Undang-Undang.

“Secara bersama, kita semua memiliki tanggung jawab menjaga harmonisasi hubungan kelembagaan antara Gubernur dan DPRD, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” ujarnya dalam forum rapat, Senin (28/7/25).

Politikus dari Fraksi PAN tersebut mengingatkan agar tidak ada pihak yang mengambil langkah sepihak yang berpotensi mengganggu jalannya pembahasan kebijakan. Ia menyoroti pentingnya disiplin dalam tahapan perencanaan dan penganggaran.

“Kami mohon dengan hormat agar tidak ada kebijakan baru yang dimunculkan selama pembahasan APBD 2025, agar proses ini dapat berjalan sesuai batas waktu dan harapan masyarakat Kaltim,” tegasnya.

Ia juga meminta agar setiap informasi atau kebijakan baru yang bersifat signifikan ditunda sementara, agar mencegah konflik antar-lembaga.

“Segala sesuatu yang berpotensi merusak harmonisasi kelembagaan sebaiknya tidak diambil dalam proses pembahasan APBD 2026,” pungkasnya.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, memastikan, RPJMD akan didistribusikan ke setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai acuan kerja.

“RPJMD ke depan itu yang jelas program kita akan dan kita distribusikan ke OPD dalam bentuk kegiatan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan, RPJMD akan dirancang agar selaras dengan visi misi Gubernur, khususnya program prioritas seperti pendidikan dan kesehatan gratis.

“Kita berharap dari visi misi kita bisa tercapai dalam 5 tahun ke depan. Pendidikan gratis dan kesehatan gratis itu kita utamakan,” tutupnya. (yud/adv/dprd)

Pembangunan Sekolah di Daerah Terpencil Perlu Didukung Infrastruktur

SAMARINDA – Sorotan tajam kembali diarahkan pada pola pembangunan fasilitas pendidikan di Kalimantan Timur, terutama terkait minimnya integrasi antara gedung sekolah dan infrastruktur penunjang. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menilai masih banyak sekolah dibangun di daerah terpencil tanpa akses jalan memadai, yang justru menghambat pemerataan layanan pendidikan.

“Pembangunan sekolah tidak dapat dipisahkan dari pembangunan akses jalan dan sarana pendukung lainnya. Sekolah yang sudah berdiri megah tidak akan memberikan manfaat maksimal jika siswa kesulitan menjangkaunya karena kondisi jalan yang rusak atau bahkan belum ada,” ujarnya, Sabtu (26/7/2025).

Ia menyebut, kasus semacam ini masih sering ditemui di berbagai pelosok Kalimantan Timur, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Ia menilai, anak-anak dari desa dan kawasan terpencil masih menghadapi hambatan besar mengakses pendidikan hanya karena letak sekolah yang terlalu jauh dan sulit dijangkau.

“Hal-hal seperti ini seharusnya bisa diantisipasi sejak awal melalui perencanaan pembangunan yang terpadu dan berbasis kebutuhan riil masyarakat,” tegasnya.

Ia juga mengusulkan konsep pembangunan kawasan pendidikan terpadu, terutama daerah yang secara geografis sulit dijangkau. Menurutnya, penyediaan fasilitas asrama dan dukungan gizi bagi siswa merupakan solusi realistis yang harus diprioritaskan.

“Anak-anak di desa berhak mendapatkan layanan pendidikan yang sama baiknya dengan yang tinggal di kota. Tidak seharusnya mereka dibiarkan terpinggirkan hanya karena lokasi tempat tinggalnya,” katanya.

Agusriansyah menggaris bawahi, pembangunan pendidikan harus dirancang sebagai bagian dari sistem yang menyeluruh. Ia menekankan perlunya sinergi antar lembaga pemerintah merancang kebijakan yang tidak hanya membangun gedung, tetapi juga menjamin kelayakan akses dan fasilitas penunjang lainnya.

“Pembangunan sekolah seharusnya tidak berdiri sendiri. Harus ada sinergi antara instansi teknis, baik di provinsi maupun kabupaten, agar pembangunan ini benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di lapangan,” tuturnya.

Melalui evaluasi mendalam terhadap kebijakan pembangunan pendidikan, ia berharap arah perencanaan di masa depan lebih holistik dan sensitif terhadap kondisi sosial serta geografis daerah.

“Ke depan, kita ingin model pembangunan sekolah dilengkapi dengan akses jalan, asrama, bahkan program dukungan gizi yang memadai. Dengan begitu, tidak ada lagi anak-anak desa yang tertinggal hanya karena kendala jarak dan fasilitas,” pungkasnya. (yud)

Pemerintah Diingatkan Risiko Ketergantungan Pada Sektor Tambang

SAMARINDA– Melihat angka pengangguran, legislator DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mengingatkan, capaian tersebut belum sepenuhnya menjawab tantangan mendasar dalam sektor ketenagakerjaan. Ia menilai, dominasi sektor tambang dalam menyerap tenaga kerja justru memperlihatkan lemahnya diversifikasi ekonomi di daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Februari 2025 menurun menjadi 5,33 persen dari 6,81 persen pada Februari 2021. Rentang waktu yang sama, jumlah pengangguran berkurang dari 128.460 menjadi 113.170 orang, meski angkatan kerja meningkat menjadi lebih dari 2,1 juta jiwa. Sektor pertambangan menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja, yakni sebanyak 46.002 orang.

Ia menekankan, penurunan TPT tidak boleh dimaknai sebagai keberhasilan mutlak jika belum dibarengi dengan transformasi struktur ekonomi.

“Penurunan angka pengangguran memang patut diapresiasi, tetapi kita harus lebih jeli melihat strukturnya. Ketika dominasi lapangan kerja masih berada di sektor tambang, maka tantangan diversifikasi ekonomi belum terjawab,” kata Agusriansyah, Sabtu (26/7/2025).

Ia mengingatkan pentingnya arah baru pembangunan ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Menurutnya, sektor berbasis teknologi dan kreativitas seperti ekonomi digital, agritech, industri kreatif, serta wirausaha lokal harus mulai mendapat prioritas melalui kebijakan vokasi yang progresif.

“Sudah saatnya kita membangun strategi ketenagakerjaan berbasis tren dan potensi lokal. Misalnya, dengan mengembangkan pelatihan untuk konten kreator, dukungan pada ekspor produk desa, hingga sertifikasi di bidang teknologi informasi,” jelasnya.

Agusriansyah juga mendorong pemerintah daerah agar melakukan pemetaan potensi generasi muda secara menyeluruh. Data tersebut, menurutnya, dapat dijadikan pijakan agar menyusun program pelatihan yang relevan dan berdampak nyata.

“Kalau arah minat pemuda sudah terpetakan dengan baik, maka intervensi pemerintah akan lebih tepat sasaran. Kita bisa menyusun program pelatihan bukan hanya karena tren, tapi berdasarkan kebutuhan riil lapangan kerja,” tambahnya.

Ia turut menyoroti perlunya sinergi antara lembaga pendidikan tinggi dan pemerintah daerah,  menyelaraskan kurikulum vokasi dengan kebutuhan industri lokal. Ketidak sesuaian antara dunia pendidikan dan dunia kerja disebutnya sebagai salah satu penyebab tingginya pengangguran.

“Program vokasi di perguruan tinggi dan lembaga pelatihan harus selaras dengan kebutuhan industri lokal. Jangan sampai lulusan hanya menambah statistik pengangguran karena tidak sesuai kebutuhan pasar,” ujarnya.

Sebagai solusi jangka panjang, ia mendorong seluruh pemangku kepentingan seperti pemerintah, DPRD, akademisi, hingga dunia usaha untuk bersama-sama menyusun peta jalan ketenagakerjaan berbasis riset sosial dan analisis ekonomi yang akurat.

“Kita tidak boleh pasif hanya menunggu lapangan kerja datang. Justru kita harus merancang dan menciptakan ekosistem kerja yang sesuai dengan potensi dan arah generasi muda di daerah,” tutupnya. (yud)

Program Sekolah Rakyat Dinilai Belum Sentuh Masyarakat Tertinggal

SAMARINDA – Pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di Kalimantan Timur kembali mendapat sorotan tajam, kali ini dari Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu. Ia mempertanyakan arah pembangunan program yang dinilai belum menyentuh inti permasalahan, yakni membuka akses pendidikan bagi masyarakat yang benar-benar tertinggal.

Menurutnya, penempatan Sekolah Rakyat yang saat ini banyak berdiri di kawasan perkotaan seperti Samarinda, Tenggarong, Penajam, dan Tanjung Redeb justru bertolak belakang dengan semangat awal program tersebut.

“Semangat dari program ini adalah membuka ruang belajar bagi masyarakat yang sulit menjangkau pendidikan. Jika pembangunan sekolah hanya terkonsentrasi di kota, maka tujuan itu tidak akan tercapai,” ujarnya, Sabtu (26/7/25).

Sebagai anggota Komisi I DPRD Kaltim, ia menegaskan, program ini membutuhkan landasan teknis yang jelas dan terukur. Ia menilai, tanpa kriteria yang tepat mengenai lokasi dan sasaran, Sekolah Rakyat bisa berubah menjadi proyek administratif belaka yang tidak menjawab ketimpangan pendidikan di daerah.

“Kami di DPRD tentu mendukung gagasan yang telah diarahkan pemerintah pusat, namun implementasinya di daerah harus benar-benar memperhatikan kebutuhan lapangan. Sekolah seperti ini seharusnya hadir di pelosok desa, bukan di pusat pemerintahan yang sudah dipenuhi fasilitas pendidikan,” lanjutnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan legislatif agar merumuskan kebijakan. Ia mendorong agar Kementerian Dalam Negeri memberikan petunjuk teknis resmi, lengkap dengan indikator lokasi dan kriteria masyarakat sasaran.

“Program ini harus dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat yang kesulitan mengakses pendidikan, bukan sekadar mengganti nama sekolah lalu membangunnya di tempat yang sudah padat fasilitas,” tegasnya.

Bapemperda, menurutnya, siap mendukung penuh program Sekolah Rakyat asalkan dilaksanakan dengan pendekatan yang tepat. Ia bahkan menyatakan kesiapan pihaknya agar merumuskan payung hukum, baik berupa Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Gubernur (Pergub), agar pelaksanaan program bisa lebih terarah dan berdampak.

“Jika pemerintah memerlukan dukungan regulasi, kami terbuka menyusun perangkat hukumnya. Tapi substansinya harus jelas terlebih dahulu, supaya tidak menyimpang dari tujuannya,” tambahnya.

Ia pun mengingatkan, istilah Sekolah Rakyat seharusnya bukan sekadar simbolis, melainkan mewakili kehadiran negara di tengah masyarakat yang terpinggirkan dari sistem pendidikan formal.

“Kalau disebut Sekolah Rakyat, maka sudah sepatutnya hadir di tengah-tengah rakyat yang benar-benar membutuhkan. Jangan hanya berganti nama tapi substansinya tetap sama, tidak menjawab permasalahan yang ada,” tutupnya. (yud)

Penanganan Sampah Jadi Sorotan Anggota DPRD Kaltim

SAMARINDA – Polemik pengelolaan sampah kembali mencuat di Samarinda setelah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merilis data yang menempatkan ibu kota Kalimantan Timur itu daftar kota yang masih menerapkan praktik open dumping. Sistem pembuangan sampah terbuka tersebut dianggap usang dan berisiko tinggi terhadap lingkungan dan kesehatan publik.

Samarinda bukan satu-satunya daerah yang mendapat sorotan. Empat kabupaten lain di Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, dan Berau juga masih bergelut dengan pola penanganan limbah serupa. Namun, posisi Samarinda sebagai pusat pemerintahan provinsi menempatkannya di bawah sorotan yang lebih tajam.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, menyuarakan keprihatinannya terhadap stagnasi penanganan persoalan ini. Ia menilai seharusnya Samarinda menjadi pelopor sistem pengelolaan sampah yang modern dan ramah lingkungan, bukan justru tertinggal.

“Ini bukan hanya soal teknis, tapi mencerminkan sejauh mana komitmen kita terhadap keberlanjutan lingkungan. Samarinda tidak bisa lagi menggunakan pendekatan tambal sulam,” tegas Fuad, Sabtu (26/7/2025).

Menurutnya, masalah pengelolaan sampah di Samarinda bukan sekadar persoalan infrastruktur, melainkan juga kegagalan membentuk budaya bersih di tengah masyarakat. Ia mengkritik lemahnya penegakan aturan terhadap pelanggaran pembuangan sampah yang sembarangan.

“Ketegasan adalah kunci. Kalau tidak ada sanksi nyata terhadap pelanggaran, maka kebiasaan buruk akan terus berlangsung, dan sistem secanggih apa pun akan percuma,” ujarnya.

Ia juga menyoroti rentetan insiden kebakaran yang terjadi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) seperti di Kelurahan Air Putih dan Bukit Pinang. Menurutnya, kejadian tersebut menjadi alarm keras atas lemahnya sistem pengawasan dan mitigasi risiko lingkungan di Kota Samarinda.

Terkait wacana relokasi TPA yang tengah digodok Pemerintah Kota, Fuad memberikan dukungan bersyarat. Ia menegaskan, pemindahan lokasi hanya akan efektif bila diikuti dengan reformasi tata kelola dan edukasi publik yang menyeluruh.

“Relokasi hanya solusi sementara kalau tidak dibarengi dengan pengendalian di hulu. Yang kita butuhkan adalah transformasi budaya bersih dan sistem pengelolaan yang terintegrasi,” katanya.

Dirinya mengingatkan para pejabat agar tidak mengedepankan narasi saling menyudutkan antar wilayah. Ia menginginkan pendekatan kolaboratif dalam menyelesaikan isu lingkungan secara menyeluruh dan berkeadilan.

“Kita tidak butuh sindiran antar wilayah. Yang dibutuhkan sekarang adalah komitmen kolektif untuk memperbaiki sistem secara adil dan berkelanjutan,” ujarnya.

Pengelolaan sampah bukan sekadar urusan Dinas Kebersihan, tetapi tanggung jawab ekologis bersama. Ia menyerukan keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat, untuk membangun kesadaran kolektif.

“Persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara parsial. Diperlukan sinergi antarinstansi, perubahan perilaku masyarakat, dan tata kelola yang berbasis data serta kepemimpinan yang visioner. Kalau tidak, kita hanya akan terus berputar dalam krisis yang sama,” pungkasnya. (yud)

« Previous Page — Next Page »