Balikpapan Makin Tertata, Perlu Dijaga dan Disempurnakan, Bukan Hanya Dipuji

SAMARINDA – Penataan kawasan permukiman di Balikpapan menuai apresiasi, namun juga mendapat catatan penting dari DPRD Kalimantan Timur. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, menilai keberhasilan yang telah dicapai harus diiringi dengan komitmen menjaga dan menyempurnakan hasilnya, agar tidak hanya menjadi prestasi sementara.

“Kita bisa melihat bahwa kebersihan dan penataan lingkungan di sejumlah kawasan permukiman sudah mengalami kemajuan yang signifikan. Tinggal bagaimana kita menjaga dan menyempurnakan hasil yang sudah dicapai,” ujar Sigit, Jumat (25/7/2025).

Menurutnya, salah satu contoh penataan yang berhasil adalah kawasan Balikpapan Baru (BSB), yang kini memiliki saluran pembuangan langsung ke laut. Keberhasilan ini disebut sebagai bukti keterlibatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendukung program penanganan kawasan kumuh di Balikpapan.

“Program penataan kawasan BSB merupakan langkah nyata yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Kaltim. Kita bisa melihat hasilnya sekarang jauh lebih baik dan tertata,” katanya.

Ia menekankan, perhatian terhadap infrastruktur dasar tak boleh berhenti pada satu-dua titik keberhasilan. Ia mengingatkan pentingnya kesinambungan dukungan Pemprov terhadap Pemkot, terutama di sektor-sektor strategis seperti penanganan banjir, air bersih, dan jaringan PDAM.

“Pemprov Kaltim terus hadir, baik dalam bentuk perencanaan maupun realisasi program, mulai dari penanganan wilayah rawan banjir, pengembangan jaringan PDAM, hingga pembangunan sistem penyediaan air bersih dan instalasi pengolahannya,” jelasnya.

Dengan sebagian besar penduduk Kaltim yang tinggal di wilayah perkotaan seperti Balikpapan, ia menyebut, kolaborasi lintas pemerintahan menjadi kunci utama pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

“Pemerintah provinsi sangat memahami kebutuhan masyarakat banyak terpusat di kota-kota besar. Maka dari itu, kami di DPRD mendukung penuh upaya mereka untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah kota. Ini adalah bentuk nyata dukungan yang perlu terus dijaga,” pungkasnya.

DPRD berharap hasil yang telah terlihat di lapangan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, bukan hanya menjadi pencapaian sesaat tanpa keberlanjutan. (yud/adv/dprd)

Penunjukan Tim Ahli Gubernur Kaltim Disorot, DPRD Tegaskan Hanya Akan Awasi Kinerjanya

SAMARINDA — Penunjukan tim ahli Gubernur Kalimantan Timur menuai perhatian publik. Namun, DPRD Kaltim memilih agar tidak ikut campur diproses tersebut. Hal ini ditegaskan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V. Zahry, yang menekankan, kewenangan menunjuk tim ahli sepenuhnya merupakan hak prerogatif kepala daerah.

“Kami di DPRD tidak akan memasuki ranah yang sepenuhnya menjadi kewenangan Gubernur. Menunjuk tim ahli atau tenaga pakar adalah hak prerogatif beliau, dan itu harus kita hormati,” ujarnya, Kamis (24/7/2025).

Menurutnya, tugas DPRD baru akan berjalan setelah tim ahli yang ditunjuk mulai bekerja. DPRD akan memfokuskan perannya pada pengawasan terhadap hasil kerja tim tersebut, bukan pada proses seleksi atau latar belakang individu yang ditunjuk.

“Kami akan menilai hasilnya nanti. Apabila pelaksanaannya muncul persoalan atau pelanggaran, tentu kami akan mengambil langkah sesuai tugas dan fungsi pengawasan kami,” jelanya.

Sarkowi juga mengingatkan agar masyarakat tidak tergesa-gesa menilai negatif tim ahli yang telah ditunjuk, apalagi jika belum ada bukti hukum yang sah atas dugaan pelanggaran atau masalah lain.

“Selama belum ada keputusan hukum yang bersifat tetap dan sah, kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa seseorang bermasalah. Mari kita kedepankan asas praduga tak bersalah,” tegasnya.

Ia mengajak semua pihak agar bersikap objektif dan proporsional, menilai langkah gubernur menunjuk tim ahli. Menurutnya, pengawasan kolektif dari masyarakat dan lembaga-lembaga pengawas adalah cara terbaik memastikan tim tersebut bekerja sesuai dengan aturan dan harapan publik.

“Saya kira yang paling bijak adalah memberikan kesempatan terlebih dahulu. Setelah itu, mari kita awasi secara bersama,” pungkas Sarkowi. (yud/adv/dprd)

Putusan MK Pisahkan Pilpres dan Pileg 2029 Bukan Soal Untung-Rugi

SAMARINDA — Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif akan dilaksanakan secara terpisah mulai 2029 memicu berbagai spekulasi politik. Namun, di tengah wacana pro dan kontra yang berkembang, DPRD Kalimantan Timur menegaskan tetap fokus pada kerja nyata bagi masyarakat.

Wakil Ketua II DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menanggapi putusan itu dengan sikap tenang dan menekankan, pelaksanaan keputusan MK harus melalui proses hukum lanjutan. Ia menilai, perubahan fundamental seperti ini harus diikuti regulasi turunan yang jelas sebelum dapat diterapkan.

“Kita perlu bersabar menunggu tindak lanjut dari putusan MK ini. Akan ada revisi undang-undang dan penyusunan petunjuk pelaksanaan. Sambil menunggu itu, kami tetap memprioritaskan kerja nyata untuk masyarakat Kalimantan Timur,” ujar Ananda, Kamis (24/7/2025).

Politisi PDI Perjuangan itu juga menolak terjebak pada narasi pemisahan jadwal pemilu akan menguntungkan anggota legislatif. Menurutnya, isu ini tidak seharusnya dilihat dari sudut untung-rugi, melainkan dari sudut tanggung jawab sebagai wakil rakyat.

“Ini bukan soal keuntungan. Menjalankan amanah dari masyarakat itu tanggung jawab yang besar. Jika tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, justru bisa menjadi beban moral dan politik. Jadi, saya tidak melihatnya dari sisi untung atau rugi,” tegasnya.

Ia menambahkan, terlepas dari dinamika yang terjadi di tingkat nasional, tugas utama DPRD Kaltim adalah menjaga kepercayaan masyarakat dan menyelesaikan program-program pembangunan daerah secara konsisten.

“Bagi kami yang saat ini sedang mengemban tugas, yang utama adalah menjalankan kepercayaan rakyat dengan sebaik mungkin. Saya pribadi akan terus berusaha memberikan yang terbaik selama masa jabatan,” katanya.

Ananda pun mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan agar tidak larut dalam spekulasi, dan tetap mendukung stabilitas pemerintahan serta agenda pelayanan publik.

Di tengah perubahan arah politik nasional, DPRD Kaltim memilih menjaga fokus pada prioritas daerah sambil menunggu kepastian regulasi pelaksanaan pemilu hasil putusan MK tersebut. (yud/adv/dprd)

Bukan Sekadar Buang Sampah, Perlu Peran Warga Sukseskan PLTSA Samarinda

SAMARINDA— Di balik rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) di Kota Samarinda, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Subandi, mengingatkan, partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan program ini. Menurutnya, sebesar apa pun teknologi dan investasi yang digelontorkan, tanpa kesadaran kolektif warga, upaya mengatasi krisis sampah akan sia-sia.

Pembangunan PLTSA yang akan berlokasi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sambutan merupakan salah satu langkah terobosan Pemerintah Kota Samarinda menghadapi permasalahan sampah yang terus memburuk. Subandi menyatakan dukungannya terhadap proyek tersebut karena dinilai selaras dengan konsep pembangunan berkelanjutan.

“Pemanfaatan teknologi pengolahan sampah menjadi energi adalah terobosan penting. Selama ini kita hanya memindahkan sampah dari satu tempat ke tempat lain tanpa benar-benar menyelesaikan masalah dasarnya,” ujar Subandi, Kamis (24/7/2025).

Ia menambahkan, teknologi PLTSA bukan hanya mampu mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik ramah lingkungan, yang tentu saja memberi nilai tambah secara ekonomi dan ekologis.

“Dengan pengolahan modern seperti ini, sampah dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku energi. Ini tidak hanya mengurangi pencemaran lingkungan, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi,” jelasnya.

Proyek PLTSA Samarinda direncanakan mulai beroperasi pada akhir 2025, dan menjadi bagian dari target Pemkot untuk menjadikan Samarinda sebagai salah satu dari sepuluh kota terbaik dalam pengelolaan sampah secara nasional pada 2026. Agar mempercepat realisasi proyek, pemerintah menggandeng investor luar negeri dari Malaysia dan Korea Selatan. Subandi menyambut baik kerja sama ini sebagai solusi efisien tanpa membebani APBD.

“Kehadiran investor asing justru bisa mempercepat pembangunan infrastruktur ini. Dengan begitu, anggaran daerah dapat dialokasikan untuk sektor lain yang tidak kalah penting,” tambahnya.

Ia mengingatkan, keberhasilan PLTSA sangat bergantung pada perubahan perilaku masyarakat. Kesadaran dalam memilah sampah sejak dari rumah tangga menjadi hal yang tak bisa ditawar.

“Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif. Mulai dari memilah sampah rumah tangga hingga membuangnya pada waktu dan tempat yang telah ditentukan pemerintah. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama,” tutup Subandi. (yud/adv/dprd)

Warga Samarinda Keluhkan Banjir Saat Reses Anggota DPRD Kaltim

SAMARINDA — Rangkaian kegiatan reses Anggota DPRD Kalimantan Timur tak hanya menjadi ajang serap aspirasi, tetapi juga momentum warga menyuarakan kekecewaan atas lambannya penanganan persoalan lingkungan. Hal itu terlihat saat kunjungan Subandi, legislator dari Dapil I Samarinda, ke Gang Senyiur Etam, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kamis (24/7/2025).

Dialog terbuka yang berlangsung hangat, warga menyampaikan keresahan utama mereka: banjir yang terus berulang meski hujan tak terlalu deras. Sistem drainase yang dinilai tak memadai disebut sebagai biang keladi genangan yang kerap muncul di beberapa RT.

“Masalah yang paling mendesak menurut warga adalah persoalan banjir. Intensitas hujan yang tidak terlalu tinggi saja sudah dapat menyebabkan genangan, bahkan banjir di sejumlah RT di kawasan ini,” kata Subandi.

Keluhan warga tak berhenti di situ. Jalan lingkungan yang rusak dan minimnya penerangan jalan di malam hari juga menjadi topik yang dominan. Mereka berharap pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

“Permasalahan ini menggambarkan betapa pentingnya infrastruktur dasar yang layak bagi masyarakat. Pemerintah perlu memprioritaskan penanganan banjir secara menyeluruh dan terencana,” tegas Subandi.

Ia menilai, meskipun beberapa program penanganan banjir seperti pembangunan polder, normalisasi sungai, dan pengerukan drainase telah dijalankan, hasilnya belum maksimal. Menurutnya, persoalan banjir tidak cukup hanya ditangani secara fisik, tetapi juga membutuhkan perencanaan teknis yang cermat dan berkelanjutan.

“Langkah-langkah yang telah ada memang sudah berjalan, tetapi harus ditopang dengan perencanaan teknis yang matang, khususnya dalam mengatur sistem aliran air,” imbuhnya.

Sebagai langkah strategis jangka panjang, Subandi turut mendorong percepatan pengerukan sedimen di Sungai Mahakam. Ia menilai upaya tersebut berpotensi signifikan mengurangi dampak banjir di kawasan padat penduduk.

“Kami berharap percepatan pengerukan sungai dapat segera terealisasi, sehingga beban banjir yang selama ini dialami masyarakat bisa dikurangi secara signifikan,” tutupnya. (yud/adv/dprd)

« Previous Page — Next Page »