Akhmed Reza Sampaikan Program Komisi IV

Samarinda- Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi berkunjung ke Desa Loh Sumber Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara, Senin (23/10/2023). Kunjungan tersebut dalam rangka menyerap aspirasi (reses) terhadap seratus warga yang hadir. Reses yang berlangsung di Jalan Mulyo Pranoto RT 3 tersebut diawali dengan kata sambutan dari Kepala Desa Loh Sumber Sukirno.

“Saya berterima kasih atas kehadiran Bapak Reza Fachlevi. Mudah-mudahan silaturahmi ini terus berlanjut dan bermanfaat untuk masyarakat Desa Loh Sumber,” ucap Sukirno.

Dalam kesempatan tersebut, Reza menjelaskan sejumlah tugas dan program Komisi IV bersama Pemprov Kaltim yang saat ini tengah berjalan, di antaranya dalam bidang pendidikan.

“Ada beasiswa untuk SD, SMP, SMA/SMK dan perguruan tinggi, ada beasiswa Kaltim. Harapannya tahun depan anak-anak di Loh Sumber dapat beasiswa,” ucapnya.

Selain pendidikan, Reza menyebut Komisi IV juga membidangi soal kesehatan. Termasuk ketenagakerjaan juga menjadi bidang kerja Komisi IV. Sehingga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) menjadi mitra kerja Komisi IV untuk menangani masalah tenaga kerja atau buruh.

“Jika ada masalah terkait ketenagakerjaan bisa diadukan ke Komisi IV. Dan kita akan tindaklanjuti denga Rapat Dengar Pendapat (RDP),” jelasnya.

Reza memaparkan, Komisi IV juga bermitra dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim, Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat – Pemerintah Desa (DPMPD).

Politisi Partai Gerindra tersebut juga menyebut program untuk kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, yaitu program bantuan untuk Kelompok Usaha Bersama dan Wanita Rawan Sosial dan Ekonomi (WRSE). Program-program tersebut merupakan program jangka panjang yang akan dijalankan secara berkelanjutan. Diharapkan program bantuan tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dalam sesi dialog, sejumlah warga yang hadir juga menyampaikan aspirasinya kepada Reza, terkait dengan pendidikan anak usia dini (PAUD) di Desa Loh Sumber. Warga menjelaskan ada kendala dalam menjalankan PAUD, seperti kurangnya sarana dan prasarana sekolah untuk PAUD. (Adt/adv DPRD Kaltim)

Masyarakat Diminta Cerdas Terima Informasi

SAMARINDA– Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Ya’qub meminta agar seluruh masyarakat Indonesia khusunya Kaltim agar tak mengkonsumsi berita hoaks. Apalagi pada tahun politik menuju gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang, iInformasi hoaks kerap muncul untuk memecah belah dan membuat suasana tak kondusif di tengah masyarakat.

“Masyarakat jangan sampai menelan mentah-mentah berita yang ada, apalagi terindikasi hoaks. Kalau bisa dilakukan double cek dulu, darimana sumber berita tersebut. Dan apabila tak benar jangan di share,” ucapnya, Senin (23/10/2023).

Selain itu, Rusman juga meminta agar masyarakat tak mudah terprovokasi dengan berita-berita hoaks yang muncul. Ditambah lagi di era digitalisasi ini informasi sangat cepat tersebar.

“Ditengah canggihnya teknologi sekarang pasti banyak oknum yang memanfaatkan untuk hal-hal negatif. Oleh sebab itu, saya berharap seluruh masyarakat turut menyukseskan pemilu 2024 mendatang,” jelasnya.

Terakhir, ia menyampaikan bahwa masyarakat Kaltim sudah cerdas dan tak mudah lagi terprovokasi dengan berita-berita yang ada. Dan ia berpesan kepada seluruh elemen seperti Diskominfo Kaltim, media elektronik, digital, cetak maupun online agar bersama-sama dapat memerangi hoaks.(Adt/adv DPRD Kaltim)

DPRD Kaltim Harap Pelabuhan Kenyamukan Segera Beroperasi

SAMARINDA-Anggota Komisi III DPRD Kaltim Agus Aras mengucapkan dirgahayu terhadap Kutim di hari jadi yang ke-24 pada 12 Oktober 2023 lalu. Sebagai warga dan Anggota DPRD Kaltim Dapil Kutim, dirinya memberikan apresiasi atas apa yang sudah dicapai saat ini.

“Harapan saya, diusia sekarang selain adanya jalan penghubung yang mempermudah akses masyarakat. Pelabuhan juga segera difungsikan, agar mempermudah arus barang keluar maupun masuk ke Kutim dari luar pulau Kalimantan agar harga barang lebih murah dijangkau masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, dirinya berharap agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim lebih memprioritaskan fasilitas infrastruktur jalan-jalan penghubung antar wilayah. Salah satunya penyelesaian pelabuhan kenyamukan yang berada di Sangatta.

“Mudah-mudah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim terus menjalankan progres proyek-proyek pembangunan agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan harapan masyarakat Kutim,” lanjutnya.

Agus Aras melanjutkan, apalagi saat ini Pemkab Kutim melalui Disperindag sudah bisa menerbitkan Surat Keterangan Asal (SKA), misalnya mau ekspor ke luar daerah. Kutim sudah bisa menerbitkan itu.

“Kutim sudah bisa menerbitkan SKA tersebur, yang sebelumnya belum pernah terjadi. Saya pikir ini suatu kemajuan sehingga lebih mudah terdeteksi barang-barang yang keluar dari Kutim. Oleh sebab itu, Pelabuhan harus segera beroperasi,” tandasnya.(Adt/adv DPRD Kaltim)

 

DPRD Kaltim Soroti Penyerapan APBD Rendah

SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Muhammad Samsun menyoroti 23 Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dengan penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang rendah.

Samsun menyebut, hal tersembut berdampak pada penundaan hak warga.

“Anggaran yang tidak terserap, berarti belanja daerah tidak beredar optimal di masyarakat,” ucapnya, Minggu (22/10/2023).

Samsun melanjutkan, pihaknya bersama Pemprov Kaltim sudah menyepakati terkait pelayanan dalam bentuk pembangunan baik berupa proyek dan kegiatan lain kepada masyarakat.

Dijelaskan Samsun, ada PD yang memiliki serapan anggaran rendah, yakni Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, padahal dua bidang tersebut berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

“Hanya saja, kami mesti evaluasi apa sebabnya. Barangkali ada hal-hal lain karena suatu alasan, bisa jadi karena regulasi,” jelasnya.

Menurut politis PDIP tersebut, harus segera dibuatkan solusi agar tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat apabila memang regulasinya tidak memungkinkan. Dirinya menyebut, faktor lain penyebab penyerapan anggaran yang rendah yaitu perencanaan kegiatan yang belum matang.

Perangkat-perangkat daerah juga diminta memperhatikan aspek teknis dalam pelaksanaan pembangunan. Misalnya, barang atau jasa yang dalam pengadaan harus sesuai spesifikasi yang ditetapkan.

“Untuk PD yang memiliki serapan anggaran rendah, diharapkan segera memperbaiki kinerja demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya.(Adt/adv DPRD Kaltim)

DPRD Minta Pemprov Kaltim Manfaatkan Aset Untuk Gali PAD

SAMARINDA– DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov)  memanfaatkan aset berupa lahan untuk menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono menyebut, aset lahan milik pemprov sangat banyak walaupun ia tidak mengetahui pasti berapa jumlah besarannya.  Dari banyaknya jumlah aset yang ada, pihaknya sangat mendukung agar pemerintah dapat memanfaatkan aset lahan untuk mendatangkan penghasilan bagi daerah.

“Misalnya saja Pemprov Kaltim punya lahan di pinggir Sungai Mahakam, kan itu bisa dikerjasamakan Perusda (Perusahaan Daerah) dengan pihak swasta terkait, yang seperti ini bisa jadi pendapatan,” ucapnya saat dikonfirmasi, Sabtu (21/10/2023).

Hal seperti itu juga dapat dikatakan memanfaatkan pendapatan dari aset berjalan, yang mana aset berupa lahan tidak dibiarkan begitu saja. Pemanfaatan aset ini juga sebut Nidya merupakan arahan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Kalau aset kita ingin mendatangkan profit harus dilakukan kerja sama,” lanjutnya.

Disamping itu ia juga mengapresiasi langkah Pemprov Kaltim yang telah memberikan perhatian pada aset-aset lainnya, seperti kawasan Stadion Palaran yang mulai diperbaiki dari aset jalan dan lainnya.

“Artinya ada perhatian terhadap aset ini juga yang penting, dan menurut saya masih banyak lagi yang perlu diperhatikan,” tandasnya.(Adt/adv DPRD Kaltim)

« Previous Page — Next Page »