Salehuddin Sosialisasikan Perda Ketahanan Keluarga

TENGGARONG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur Salehuddin Sosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kaltim No.2 Tahun 2022, Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, di Aula Terbuka Desa Sumber Sari, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sabtu, (09/03/2024)

Salehuddin menyampaikan Perda ini menjadi pedoman dalam upaya mengoptimalkan peran keluarga. Keluarga sejatinya memiliki legalitas negara, dibuktikan dengan surat menyurat dan baik buku nikah, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk dengan kejelasan status.

Dikatakan, banyak keluarga yang masih belum tertib administrasi, sehingga saat ada bantuan seringkali terlewat karena kurangnya kelengkapan surat menyurat. Dicontohkan, ada keluarga yang sakit dan perlu mendapat layanan kesehatan tetapi belum memiliki jaminan kesehatan.

“Jika tidak memiliki setidaknya Kartu Kerluarga untuk melakukan pendaftaran administrasi maka keluarga yang harusnya mendapat pelayanan kesehatan yang layak menjadi tertunda” ucapnya.

Salehuddin juga menambahkan, Perda juga menjadi dasar evaluasi penetapan sasaran penyelenggaraan dalam pengambilan kebijakan dan pengembangan ketahanan keluarga seperti ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologi dan sosial budaya.

“Dengan penyiapan sasaran secara berkelanjutan dan pengendalian dampak terhadap penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga,” ujarnya.

Salehuddin menyebut, Perda Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga Kaltim bertujuan dalan perencanaan jangka panjang dan menengah. Diharapkan, penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga yang meliputi  pengevaluasian, penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, penyiapan sasaran keluarga secara berkelanjutan, dan penetapan sasaran dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.(Rita)

Salehuddin: Pelihara Semangat Persatuan Melalui Wawasan Kebangsaan

TENGGARONG – Anggota komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin melaksanakan kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan, berdasarkan Permendagri Nomor 71 Tahun 2012, Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Kegiatan ini dimaksudkan memelihara semangat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia digelar  di Jalan Pateh Kota, Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, Sabtu, (24/02/2024)

Salehuddin menyampaikan, pemahaman tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia harus selalu dipelihara dan diharapkan peserta sosialisasi dapat menggunakan kesempatan ini sebagai tempat untuk menimba ilmu khususnya dalam rangka memelihara keutuhan NKRI. Dia menambahkan, kegiatan sosialisasi ini juga dapat dipergunakan sebagai sarana untuk bersilahturahmi.

“Pemahaman tentang wawasan kebangsaan itu sendiri dapat kita sebarluaskan kepada masyarakat. Dan diharapkan, dari apa yang disampaikan hari ini kepada para peserta yang hadir dapat menularkan pengetahuannya terkait wawasan kebangsaan kepada yang lainnya,” ucapnya.

Salehuddin menambahkan, Kaltim merupakan miniatur Indinesia, dengan keberagaman budaya yang dimiliki, serta potensi alam yang melimpah membuat Kaltim menjadi daerah yang semakin dikenal. Terlebih dengan ditunjuknya Kaltim sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Kaltim sering disebut sebagai miniatur Indonesia dan menjadi sorotan berkat kekayaan budaya dan sumber daya alamnya yang luar biasa,” ucapnya.

Salehuddin menambahkan, dengan alasan tersebut masyarakat Kaltim diharapkan dapat terus memahami arti dan makna dari wawasan kebangsaan itu sendiri. Sehingga hal tersebut akan membantu generasi muda mengetahui tentang sejarah dan budaya negara mereka, menghargai perbedaan, serta mengembangkan sikap nasionalisme.

“Wawasan kebangsaan akan membantu generasi muda mengetahui detail tentang sejarah dan budaya bangsa mereka, sehingga kesadaran untuk bersatu akan memunculkan gagasan, sikap, dan tekad yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa yang diwujudkan menjadi wawasan kebangsaan,” pungkasnya. (rhiea)

Wawasan Kebangsaan Menjadi Konsep Kesatuan Bangsa

Kutai Kartanegara– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur Salehuddin dari Fraksi Golkar menggelar kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan bersama masyarakat Desa Senoni, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kamis, (09/11/2023)

Dalam kesempatan tersebut, Salehuddin menjelaskan pentingnya pemahaman terkait konsep masyarakat memandang arti sebuah kesatuan bangsa secara menyeluruh yang mencakup berbagai bidang, baik yang berkaitan dengan ekonomi, politik, sosial budaya dan lain sebagainya.

”Wawasan kebangsaan ini menjadi sangat penting. Mengingat kondisi kita saat ini memasuki tahun politik,sehingga masyarakat tidak mudah untuk dipecah belah hanya untuk kepentingan tertentu,” ucapnya

Salehuddin menegaskan, perbedaan sudut pandang maupun pilihan politik setiap orang menjadi hak masing-masing yang tidak dapat diintervensi baik itu untuk kepentingan pribadi dalam mencapai sebuah tujuan yang berdampak pada masyarakat.

”Perbadaan pandangan wajar terjadi, dan hal tersebut menjadi hak masing-masing orang yang sudah tertuang dalam aturan negara. Dan Masyarakat tidak boleh terhasut isu-isu politik, karena pasca pemilihan justru yang ikut berkompetisi bisa saling berjabat tangan membangun daerah,” sambungnya.

Dalam kesempatan tersebut juga hadir dua orang narasumber dibidang akademisi Suroto, S.Sos., M.Si dan Masrani, S.HI di Kabupaten Kutai Kartanegara. Yang menyampaikan, pemahaman wawasan kebangsaan sangat penting diaplikasikan dimasyarakat sebagai wujud identitas bangsa sebagai penguat kesatuan dan persatuan bangsa yang dapat memunculkan rasa nasionalisme dikalangan Masyarakat khususnya Kalimantan Timur. (rad)

Propemperda 2023 Capai 88 Persen

SAMARINDA – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltim Rusman Ya’qub menyampaikan program pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tahun 2023 saat ini mencapai 88 persen.

Rusman menyebut ada dua buah Ranperda yang telah disepakati harus diluncurkan pada tahun 2024 mendatang. Yakni, Ranperda tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ranperda inisiatif DPRD tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal.

“Kalau mengenai ini (Dua Ranperda), kita memiliki keterbatasan waktu untuk dibahas,” ucapnya.

Rusman pun meminta penjelasan secara detail terkait perpanjangan waktu terhadap Pansus Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah.

“Saya intrupsi saja, meminta penjelasan detail apa yang mendasari mereka  perpanjang waktu lagi. Ini sudah tambahan kedua yang kami berikan,” ucap Rusman menjelaskan.

Diakui Rusman, dirinya memahami terkait perpanjangan waktu dari Ranperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Ternyata pembahasan tersebut sangat teknikal sehingga tidak bisa dipaksakan.

“Kalaupun dipaksakan dikhawatirkan akan bermasalah,” sambugnnya.

Menurutnya, penambahan waktu yang dilakukan karena Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan belum sinkron terkait hal teknis dan segi pemungutan pajaknya, serta dikhawatirkan berdampak krusial terhadap kepentingan daerah sendiri. (Adt/adv DPRD Kaltim)

Pj Gubernur Kaltim Diharap Mampu Tekan Angka Kemiskinan

SAMARINDA-DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang saat ini dipimpin Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik dapat mengatasi masalah kemiskinan di Kaltim.

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyampaikan perihal aspirasi masyarakat Kaltim kepada Akmal Malik. Dengan masa jabatan yang akan berlangsung setahun dan terbilang aingkat, dirinya dapat memberikan perubahan signifikan.

Salah satu tantangan terbesar ykni menekan angka kemiskinan di Kaltim. Dengan masih adanya sebagian besar masyarakat Kaltim yang hidup dalam kemiskinan, program seperti Rumah Layak Huni (RLH) telah diinisiasi di periode kepemimpinan sebelumnya sebagai salah satu upaya penanggulangan.

“Terobosannya yang kami harapkan, supaya angka kemiskinan di Kaltim bisa terus turun,” ucap Hamas -sapaan akrabnya-

Dirinya menyebut, memang tak mudah untuk mengatasi kemiskinan di Kaltim. Meski begitu, dia tetap mengapresiasi apapun yang akan dilakukan Akmal Malik.  Berdasarkan informasi yang dia terima, Akmal yang juga Dirjen Otda Kemendagri disebut siap untuk melanjutkan program yang sudah ada di kepemimpinan sebelumnya.

“Walau masih belum tahu pasti, ke depan akan ada kebijakan apa yang akan dilaksanakan pemerintah di bawah kepemimpinan beliau,” lanjutnya.

Terakhir, Hamas memaparkan, pihaknya akan mengupayakan pertemuan rutin dengan Akmal Malik yang  bisa terlaksana selama satu bulan sekali. DPRD Kaltim juga akan mengundang Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimpda) Kaltim untuk pertemuan tersebut.

“Kami yakin pertemuan itu nanti akan mempererat hubungan dan komunikasi untuk membahas kegiatan-kegiatan dan program yang sudah disusun dari semua pihak,” tandasnya .(Adt/adv DPRD Kaltim)

« Previous Page — Next Page »