DPRD Kaltim Nilai Guru Ngaji Pondasi Pembangunan Berkelanjutan di Kukar

SAMARINDA — DPRD Kalimantan Timur menilai keberadaan guru ngaji memiliki peran fundamental dalam membangun karakter dan moral generasi muda. Pandangan tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, saat menanggapi program “Terima Kaseh Guru Ngaji Ku” yang digagas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Menurutnya, program yang memberikan insentif bagi guru ngaji, imam, khatib, dan marbut itu bukan hanya bentuk dukungan materiil, tetapi juga penghormatan atas jasa mereka membina kehidupan spiritual masyarakat.

“Kami sangat mengapresiasi kebijakan ini. Ini bukan semata soal insentif, melainkan pengakuan atas peran vital para tokoh agama dalam membentuk karakter masyarakat, khususnya generasi muda,” ujar Guntur, Sabtu (9/8/2025).

Ia menilai perhatian terhadap pendidik agama selama ini cenderung minim, padahal kontribusi mereka sangat besar terhadap kesuksesan peserta didik di bidang keagamaan.

“Perhatian masyarakat biasanya tertuju pada latar belakang keluarga. Jarang sekali ada yang menanyakan siapa guru ngaji yang membimbing mereka hingga mencapai prestasi tersebut,” tuturnya.

Ia menyambut baik adanya fasilitas umrah gratis bagi guru ngaji terpilih pada program tersebut, sebagai bentuk penghargaan nyata dari pemerintah daerah. Ia juga menegaskan pentingnya keberlanjutan Gerakan Etam Mengaji Al-Qur’an (GEMA) yang dinilainya efektif membudayakan tradisi belajar Al-Qur’an di tengah masyarakat.

“Keseimbangan antara pembangunan fisik dan pembinaan spiritual harus senantiasa dijaga. Pendekatan religius semacam ini justru memperkuat visi pembangunan manusia yang tidak hanya produktif dan modern, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan,” jelas politisi asal daerah pemilihan Kukar itu.

Ia berharap, dikepemimpinan Bupati Aulia Rahman Basari dan Wakil Bupati Rendi Solihin, kebijakan yang menguatkan kehidupan beragama dapat terus dikembangkan demi terciptanya masyarakat Kukar yang sejahtera lahir dan batin.

“Melalui program seperti ini, arah pembangunan di Kukar dapat benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam memperkuat nilai keimanan dan meningkatkan kesejahteraan sosial,” pungkasnya. (yud/adv/dprd)

DPRD Kaltim Tekankan Pentingnya Etika Jurnalistik di Tengah Banjir Informasi

SAMARINDA — DPRD Kalimantan Timur menegaskan pentingnya penerapan etika dan hukum pada kerja jurnalistik di tengah arus transformasi digital yang kian cepat. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, yang menilai jurnalis memegang peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi dan ruang publik yang sehat.

Menurutnya, meski jurnalis memiliki fungsi pengawasan sosial, tugas tersebut tidak boleh dijalankan sembarangan.

“Profesi jurnalis tidak hanya berkaitan dengan penyampaian berita, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dalam menjaga hak-hak individu. Informasi yang disebarluaskan harus melalui proses verifikasi dan pertimbangan etis,” ujarnya.

Ia menyoroti tren penyebaran konten di media sosial yang kerap menyentuh ranah privasi tanpa memahami batasan hukum.

“Ada anggapan keliru bahwa setiap hal yang viral otomatis layak disebut sebagai berita. Padahal, jika tidak melalui penyaringan informasi yang akurat dan bertanggung jawab, hal itu justru bisa menimbulkan dampak negatif, terutama jika menyangkut data pribadi seseorang,” jelasnya.

Ia mengingatkan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah mengatur tegas soal perlindungan data pribadi, termasuk Pasal 26 dan 27 yang menjadi rujukan penting.

“Penyebaran identitas atau informasi pribadi tanpa persetujuan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Ini harus menjadi perhatian, terutama di tengah budaya digital yang cenderung serba cepat dan tanpa filter,” tegasnya.

Ia menilai pers bukan sekadar pembawa berita, tetapi juga penjaga nilai etis komunikasi publik dan jembatan antara aspirasi rakyat dengan pembuat kebijakan.

“Pers memiliki posisi strategis mendorong keterbukaan informasi. Namun pada praktiknya, penyampaian informasi juga harus tetap memperhatikan norma dan tidak mencederai martabat pribadi seseorang,” imbuhnya.

Di tengah banjir informasi, Salehuddin mendorong peningkatan literasi digital agar masyarakat mampu memilah informasi yang benar.

“Kita memang tidak bisa sepenuhnya membendung arus informasi digital. Tapi kita bisa memperkuat kesadaran masyarakat lebih kritis dan selektif. Mulailah dengan memilih media resmi yang dikelola oleh jurnalis profesional dan berkompeten,” ucapnya.

Ia pun berharap jurnalis, khususnya generasi muda di Kaltim, terus meningkatkan profesionalisme dan menjadikan etika sebagai landasan utama.

“Jurnalis merupakan mitra strategis pembangunan. Mereka adalah penghubung antara masyarakat dan negara. Namun di sisi lain, mereka juga memiliki tanggung jawab besar menjaga integritas dan menjunjung tinggi etika menyampaikan informasi kepada publik,” pungkasnya. (yud/adv/dprd)

DPRD Kaltim Minta BGN Tawarkan Insentif agar Swasta Mau Terlibat Bangun SPPG

SAMARINDA — Program pembangunan 350 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalimantan Timur oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dipandang penting agar meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Namun, DPRD Kaltim mengingatkan adanya potensi hambatan serius jika sektor swasta tidak diberi insentif yang memadai agar ikut serta.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi, menilai partisipasi swasta pada program ini sangat bergantung pada daya tarik investasi.

“Secara konsep, rencana ini tentu sangat positif. Namun, jika tidak ada daya tarik investasi yang memadai, khususnya dari sisi insentif, tentu sulit bagi pelaku usaha agar turut ambil bagian. Perhitungan ekonomi mereka sangat detail, dan dana yang dianggarkan saat ini belum mencukupi agar membangun dapur penyedia layanan gizi gratis dengan standar yang dibutuhkan,” jelasnya, Sabtu (9/8/25).

Ia menilai tantangan akan semakin besar jika pembangunan diarahkan ke daerah terpencil. Menurutnya, biaya logistik dan keterbatasan infrastruktur harus diperhitungkan sejak tahap perencanaan.

“Kawasan perkotaan, kemungkinan masih bisa berjalan. Namun, jika dibangun di daerah terpencil, dibutuhkan tambahan fasilitas pendukung dan biaya distribusi yang besar. Anggaran yang tersedia saat ini jelas belum mencakup kebutuhan tersebut,” katanya.

Meski sebagian pelaku usaha menyambut baik inisiatif SPPG, persyaratan teknis yang terlalu ketat dan pembiayaan minim membuat keterlibatan mereka belum maksimal.

“Dengan pembiayaan per porsi yang hanya Rp15 ribu di mana Rp10 ribu dialokasikan pada bahan pangan dan Rp5 ribu biaya operasional akan sangat sulit jika desain teknisnya tetap kaku. Kondisi ini membuat sektor swasta enggan terlibat karena margin keuntungannya sangat tipis,” jelasnya.

Ia mendorong BGN untuk merevisi aspek pembiayaan dan model pembangunan. Ia mengusulkan standar yang lebih fleksibel, berbeda antara wilayah urban dan rural, serta desain modular yang disesuaikan dengan kondisi setempat.

“Standar pembangunan seharusnya dibuat modular dan disesuaikan dengan konteks wilayah masing-masing. Dengan regulasi yang lebih fleksibel dan skema pendanaan yang disesuaikan, saya optimistis akan lebih banyak pihak swasta yang bersedia turut berpartisipasi,” pungkasnya. (yud/adv/dprd)

Desentralisasi Kebijakan Pupuk demi Kemandirian Pangan Kaltim

SAMARINDA – Sistem distribusi pupuk bersubsidi yang masih terpusat di pemerintah pusat dinilai menjadi hambatan besar bagi pengembangan sektor pertanian di Kalimantan Timur. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, menilai pendekatan sentralistik tersebut mengabaikan perbedaan karakteristik tanah dan kebutuhan spesifik di setiap daerah.

“Selama masa reses, keluhan dari petani terkait pupuk selalu menjadi isu utama. Sayangnya, kami di daerah tidak memiliki kewenangan agar mengusulkan jenis pupuk yang lebih sesuai dengan kondisi lokal. Semua masih ditentukan secara terpusat,” ujarnya, Sabtu (9/8/25).

Ia menjelaskan, struktur tanah di Kaltim cenderung masam dan memiliki kadar besi tinggi, sehingga efektivitas pupuk seperti urea dan TSP yang umum didistribusikan secara nasional menjadi kurang optimal.

“Jika pupuk yang datang tidak sesuai kebutuhan tanah, itu hanya akan membuang anggaran. Petani kami lebih membutuhkan kapur pertanian atau pupuk yang dapat menetralkan keasaman tanah. Ini menyangkut efisiensi dan hasil produksi,” tegasnya.

Politikus asal Kutai Kartanegara tersebut menilai kebijakan top-down pemerintah pusat justru menghambat upaya daerah mencapai kemandirian pangan. Ia mengusulkan adanya desentralisasi keputusan, sehingga pemerintah daerah dapat menentukan jenis pupuk yang tepat sesuai kondisi lapangan.

“Pemerintah daerah diminta mengawasi distribusi, tetapi tidak diberikan kewenangan agar menentukan apa yang didistribusikan. Jika ingin membangun kedaulatan pangan, suara petani dari tingkat akar rumput harus menjadi pertimbangan dalam kebijakan nasional,” lanjutnya.

Ia mendorong pembagian peran yang lebih jelas antar level pemerintahan. Ia mengusulkan agar pemerintah kabupaten fokus pada penyediaan bibit, provinsi bertanggung jawab pada pupuk, dan pemerintah pusat mendukung melalui penyediaan alat dan mesin pertanian.

“Tanpa pembagian peran yang seimbang dan koordinasi yang baik, sulit membayangkan pembangunan pertanian yang benar-benar berdaulat. Kebijakan yang sepenuhnya sentralistik justru menahan potensi besar daerah,” pungkasnya. (yud/adv/dprd)

Perlu Solidaritas Antardaerah Atasi Krisis Air Balikpapan dan Bontang

SAMARINDA – Krisis air bersih yang melanda Balikpapan dan Bontang menjadi sorotan serius di tingkat provinsi. Minimnya sumber air baku di dua wilayah pesisir tersebut dinilai memerlukan langkah strategis dan kolaboratif agar persoalan tidak terus berlarut.

Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi, menilai pipanisasi dari Sungai Mahakam sebagai solusi jangka panjang yang layak diprioritaskan. Ia menegaskan, penanganan krisis air tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kerja sama lintas daerah.

“Kekurangan air baku di Balikpapan dan Bontang bukan hanya persoalan lokal, melainkan permasalahan bersama yang memerlukan solidaritas regional. Pipanisasi dari Mahakam merupakan pendekatan logis dan dapat diandalkan,” ujar Subandi, Sabtu (9/8/25).

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, kapasitas Sungai Mahakam masih cukup memadai menyuplai kebutuhan air baku antar kota tanpa mengganggu pasokan Samarinda.

“Pasokan air baku bagi Samarinda kondisi aman, apalagi dengan adanya peningkatan kapasitas intake di beberapa titik. Tantangan utama di Samarinda justru lebih pada aspek distribusi sekunder yang belum merata, bukan pada pasokan utamanya,” jelasnya.

Ia juga membandingkan pipanisasi dengan opsi teknologi desalinasi. Menurutnya, meski pembangunan jaringan pipa memerlukan investasi awal yang besar, biaya jangka panjangnya tetap lebih rendah dibandingkan penyulingan air laut yang membutuhkan biaya operasional tinggi.

“Walaupun investasi awal untuk pembangunan jaringan pipa tergolong besar, biaya jangka panjangnya tetap lebih rendah dibandingkan proses penyulingan air laut, yang memerlukan dana operasional jauh lebih tinggi,” paparnya.

Ia mengajak masyarakat, khususnya di Samarinda dan daerah lain di Kalimantan Timur, agar mendukung program ini sebagai wujud kepedulian bersama.

“Pemenuhan akses air bersih adalah hak setiap warga. Dengan bersatu dan saling menopang, kita bisa menghadirkan Kalimantan Timur yang lebih adil dan merata dalam layanan publik dasar,” tutupnya. (yud/adv/dprd)

« Previous Page — Next Page »