Anggota DPRD Kaltim Dukung Aksi Mahasiswa dan Soroti Tunjangan DPR RI

SAMARINDA – Tanggal 5 September 2025 menjadi momentum yang dinanti mahasiswa dan masyarakat Indonesia. Pasalnya, mereka mendesak DPR RI segera mengumumkan apakah tuntutan yang disampaikan sejak aksi 25 Agustus lalu akan disahkan atau tidak.

Di Samarinda, desakan itu mendapat perhatian dari anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti. Ia menegaskan dukungannya terhadap aspirasi mahasiswa yang sebelumnya disuarakan pada aksi 1 September.

“Pastinya saya mendukung sekali apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman aksi pada tanggal 1 September yang lalu. Karena bagaimanapun, kita sebagai perwakilan rakyat memang harus mengutamakan apa yang menjadi harapan-harapan dari masyarakat,” ujarnya, Jumat (5/9/25).

Dirinya juga menyinggung mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltim yang ditargetkan mencapai Rp21 triliun pada 2026. Menurutnya, anggaran sebesar itu harus benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.

“Kemarin kalau enggak salah dari 11 tuntutan mahasiswa memang ada beberapa poin yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi Kaltim. Harapannya APBD ini benar-benar untuk masyarakat,” katanya.

Selain itu, ia menyoroti isu nasional terkait lonjakan tunjangan DPR RI yang menuai kritik publik. Damayanti menilai hal itu perlu ditinjau ulang demi asas keadilan.

“Kalau saya secara pribadi terkait lonjakan tunjangan DPR RI memang perlu ditinjau ulang, apakah memang sesuai atau tidak. Artinya harus ada keseimbangan keadilan. Jangan sampai besar di DPR tapi kecil untuk masyarakat, itu tidak baik,” tegasnya.

Ia menambahkan, kritik mahasiswa harus dilihat sebagai bentuk kontrol sosial yang penting agar memastikan keuangan negara digunakan secara proporsional dan adil. (yud)

Legislator Kaltim Desak Gubernur Segera Respons Permintaan Audiensi Tenaga Honorer

Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Abdul Giaz, mendesak Gubernur segera merespons permintaan audiensi yang diajukan ratusan tenaga honorer dari berbagai instansi di Kaltim. Desakan itu disampaikan setelah ia bertemu dengan perwakilan honorer di Kantor Gubernur Kaltim. Senin (11/8/25).

Menurut Abdul Giaz, pertemuan tatap muka antara Gubernur dan para honorer sangat penting agar mencari solusi atas persoalan status kepegawaian, termasuk peluang pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Hari ini kita di kantor gubernur. Saya bertemu teman-teman honorer yang ingin mediasi ke Gubernur. Harapannya semoga cepat ketemu,” jelasnya.

Para honorer ini berasal dari Dinas Pendidikan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora), hingga Dinas Kehutanan, dengan masa pengabdian mulai dari tujuh tahun hingga lebih dari 20 tahun. Sebagian besar belum masuk database penerimaan PPPK dan masih berstatus tenaga kontrak.

Ketua Non Database R4 Kaltim dari Dispora, Muhammad Rizky Pratama, mengatakan, permohonan audiensi mengacu pada janji Gubernur saat sidak bersama DPRD beberapa waktu lalu. Saat itu, Gubernur berkomitmen memperjuangkan tenaga honorer di Kaltim.

“Untuk isi surat, kami mengacu pada pernyataan Gubernur akan memperjuangkan honorer di Kaltim. PNS dari 14.000 akan berkurang jadi 7.000 di tahun 2026,” tuturnya.

Abdul Giaz menilai, peluang pengangkatan honorer terbuka lebar, apalagi tahun depan sekitar seribu pegawai akan pensiun. Formasi kosong itu, menurutnya, bisa diisi honorer yang sudah lama mengabdi tanpa harus merekrut dari luar.

“Jumlah mereka sekitar 300-an. Ini bisa langsung diangkat jadi P3K. Semoga Gubernur cepat merespons surat kedua ini,” ujarnya.

Selain masalah status kepegawaian, para honorer juga mengeluhkan keterlambatan pembayaran gaji. Fajar Indrayani, guru di SKOI Kaltim Palaran, mengaku belum menerima gaji hampir dua bulan karena kontrak belum diperpanjang.

“Kontrak kami belum diperpanjang. Dari bulan 7 sampai sekarang belum gajian,” ungkapnya.

Ia menegaskan, jika tak ada tindak lanjut dari Gubernur, ia akan membawa persoalan ini ke Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD dan pihak terkait. Ia mengingatkan, ketidak jelasan status honorer berpotensi memicu aksi yang dapat mengganggu ketertiban umum.

“Semoga Gubernur merespons dan secepatnya bertemu agar ada solusi terbaik untuk kesejahteraan mereka. Optimis, insya Allah,” tutupnya. (yud)

Tanpa SDM Siap, Dapur Gizi MBG Hanya Jadi Aset Menganggur

SAMARINDA — Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto dinilai berpotensi terhambat di Kalimantan Timur jika tidak diiringi dengan percepatan penempatan tenaga Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi, menegaskan, keberadaan SDM yang mumpuni menjadi faktor penentu keberhasilan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Keberlangsungan dapur gizi sangat bergantung pada kesiapan SDM, khususnya tenaga SPPI. Mereka bukan hanya operator, tetapi juga bertanggung jawab atas pengawasan mutu gizi serta pencatatan administratif. Tanpa kehadiran mereka, pelayanan tidak akan berjalan,” ujarnya, Sabtu (9/8/2025).

Meski menyambut baik langkah Badan Gizi Nasional (BGN) merekrut ribuan sarjana agar dilatih di Universitas Pertahanan, Darlis menekankan pentingnya prioritas distribusi tenaga ke wilayah luar Jawa. Menurutnya, pembangunan infrastruktur dapur gizi yang gencar dilakukan akan sia-sia jika tidak diiringi penempatan personel.

“Investasi untuk membangun satu dapur gizi tidaklah kecil. Informasi yang saya peroleh menyebutkan bahwa biaya pengadaan peralatan saja bisa mencapai Rp800 juta, belum termasuk pembangunan fisik. Namun tanpa tenaga pengelola yang memadai, semua itu hanya akan menjadi aset yang tidak dimanfaatkan,” jelas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Ia memaparkan, idealnya setiap SPPG dilengkapi tiga personel SPPI: kepala satuan, ahli gizi, dan akuntan. Ketiganya dibutuhkan agar dapur dapat beroperasi sesuai standar pelayanan.

“Saat ini ada beberapa dapur yang secara infrastruktur sudah siap, namun belum bisa beroperasi karena personel SPPI belum ditempatkan. Ini menjadi catatan serius yang harus segera ditindaklanjuti,” katanya.

Ia mendorong BGN agar merancang strategi percepatan penyebaran tenaga SPPI dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik daerah dan tantangan geografis.

“Keberhasilan program MBG tidak semata diukur dari berapa banyak dapur yang dibangun, melainkan sejauh mana fasilitas tersebut dapat berfungsi dan memberi dampak nyata kepada masyarakat. Intinya, kualitas pelaksanaannya sangat bergantung pada kesiapan SDM,” tutupnya. (yud/adv/dprd)

DPRD Kaltim Nilai Guru Ngaji Pondasi Pembangunan Berkelanjutan di Kukar

SAMARINDA — DPRD Kalimantan Timur menilai keberadaan guru ngaji memiliki peran fundamental dalam membangun karakter dan moral generasi muda. Pandangan tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, saat menanggapi program “Terima Kaseh Guru Ngaji Ku” yang digagas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Menurutnya, program yang memberikan insentif bagi guru ngaji, imam, khatib, dan marbut itu bukan hanya bentuk dukungan materiil, tetapi juga penghormatan atas jasa mereka membina kehidupan spiritual masyarakat.

“Kami sangat mengapresiasi kebijakan ini. Ini bukan semata soal insentif, melainkan pengakuan atas peran vital para tokoh agama dalam membentuk karakter masyarakat, khususnya generasi muda,” ujar Guntur, Sabtu (9/8/2025).

Ia menilai perhatian terhadap pendidik agama selama ini cenderung minim, padahal kontribusi mereka sangat besar terhadap kesuksesan peserta didik di bidang keagamaan.

“Perhatian masyarakat biasanya tertuju pada latar belakang keluarga. Jarang sekali ada yang menanyakan siapa guru ngaji yang membimbing mereka hingga mencapai prestasi tersebut,” tuturnya.

Ia menyambut baik adanya fasilitas umrah gratis bagi guru ngaji terpilih pada program tersebut, sebagai bentuk penghargaan nyata dari pemerintah daerah. Ia juga menegaskan pentingnya keberlanjutan Gerakan Etam Mengaji Al-Qur’an (GEMA) yang dinilainya efektif membudayakan tradisi belajar Al-Qur’an di tengah masyarakat.

“Keseimbangan antara pembangunan fisik dan pembinaan spiritual harus senantiasa dijaga. Pendekatan religius semacam ini justru memperkuat visi pembangunan manusia yang tidak hanya produktif dan modern, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan,” jelas politisi asal daerah pemilihan Kukar itu.

Ia berharap, dikepemimpinan Bupati Aulia Rahman Basari dan Wakil Bupati Rendi Solihin, kebijakan yang menguatkan kehidupan beragama dapat terus dikembangkan demi terciptanya masyarakat Kukar yang sejahtera lahir dan batin.

“Melalui program seperti ini, arah pembangunan di Kukar dapat benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam memperkuat nilai keimanan dan meningkatkan kesejahteraan sosial,” pungkasnya. (yud/adv/dprd)

DPRD Kaltim Tekankan Pentingnya Etika Jurnalistik di Tengah Banjir Informasi

SAMARINDA — DPRD Kalimantan Timur menegaskan pentingnya penerapan etika dan hukum pada kerja jurnalistik di tengah arus transformasi digital yang kian cepat. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, yang menilai jurnalis memegang peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi dan ruang publik yang sehat.

Menurutnya, meski jurnalis memiliki fungsi pengawasan sosial, tugas tersebut tidak boleh dijalankan sembarangan.

“Profesi jurnalis tidak hanya berkaitan dengan penyampaian berita, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dalam menjaga hak-hak individu. Informasi yang disebarluaskan harus melalui proses verifikasi dan pertimbangan etis,” ujarnya.

Ia menyoroti tren penyebaran konten di media sosial yang kerap menyentuh ranah privasi tanpa memahami batasan hukum.

“Ada anggapan keliru bahwa setiap hal yang viral otomatis layak disebut sebagai berita. Padahal, jika tidak melalui penyaringan informasi yang akurat dan bertanggung jawab, hal itu justru bisa menimbulkan dampak negatif, terutama jika menyangkut data pribadi seseorang,” jelasnya.

Ia mengingatkan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah mengatur tegas soal perlindungan data pribadi, termasuk Pasal 26 dan 27 yang menjadi rujukan penting.

“Penyebaran identitas atau informasi pribadi tanpa persetujuan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Ini harus menjadi perhatian, terutama di tengah budaya digital yang cenderung serba cepat dan tanpa filter,” tegasnya.

Ia menilai pers bukan sekadar pembawa berita, tetapi juga penjaga nilai etis komunikasi publik dan jembatan antara aspirasi rakyat dengan pembuat kebijakan.

“Pers memiliki posisi strategis mendorong keterbukaan informasi. Namun pada praktiknya, penyampaian informasi juga harus tetap memperhatikan norma dan tidak mencederai martabat pribadi seseorang,” imbuhnya.

Di tengah banjir informasi, Salehuddin mendorong peningkatan literasi digital agar masyarakat mampu memilah informasi yang benar.

“Kita memang tidak bisa sepenuhnya membendung arus informasi digital. Tapi kita bisa memperkuat kesadaran masyarakat lebih kritis dan selektif. Mulailah dengan memilih media resmi yang dikelola oleh jurnalis profesional dan berkompeten,” ucapnya.

Ia pun berharap jurnalis, khususnya generasi muda di Kaltim, terus meningkatkan profesionalisme dan menjadikan etika sebagai landasan utama.

“Jurnalis merupakan mitra strategis pembangunan. Mereka adalah penghubung antara masyarakat dan negara. Namun di sisi lain, mereka juga memiliki tanggung jawab besar menjaga integritas dan menjunjung tinggi etika menyampaikan informasi kepada publik,” pungkasnya. (yud/adv/dprd)

« Previous Page — Next Page »