DPRD Minta Pemprov Kaltim Manfaatkan Aset Untuk Gali PAD

SAMARINDA– DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov)  memanfaatkan aset berupa lahan untuk menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono menyebut, aset lahan milik pemprov sangat banyak walaupun ia tidak mengetahui pasti berapa jumlah besarannya.  Dari banyaknya jumlah aset yang ada, pihaknya sangat mendukung agar pemerintah dapat memanfaatkan aset lahan untuk mendatangkan penghasilan bagi daerah.

“Misalnya saja Pemprov Kaltim punya lahan di pinggir Sungai Mahakam, kan itu bisa dikerjasamakan Perusda (Perusahaan Daerah) dengan pihak swasta terkait, yang seperti ini bisa jadi pendapatan,” ucapnya saat dikonfirmasi, Sabtu (21/10/2023).

Hal seperti itu juga dapat dikatakan memanfaatkan pendapatan dari aset berjalan, yang mana aset berupa lahan tidak dibiarkan begitu saja. Pemanfaatan aset ini juga sebut Nidya merupakan arahan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Kalau aset kita ingin mendatangkan profit harus dilakukan kerja sama,” lanjutnya.

Disamping itu ia juga mengapresiasi langkah Pemprov Kaltim yang telah memberikan perhatian pada aset-aset lainnya, seperti kawasan Stadion Palaran yang mulai diperbaiki dari aset jalan dan lainnya.

“Artinya ada perhatian terhadap aset ini juga yang penting, dan menurut saya masih banyak lagi yang perlu diperhatikan,” tandasnya.(Adt/adv DPRD Kaltim)

Komisi IV DPRD Kaltim Dorong Peningkatan Literatur

SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi mendorong peningkatan literasi di provinsi Kaltim demi kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) menyambut kehadiran IKN Nusantara. Dorinya menilai minat baca generasi muda belum maksimal, dalam hal ini masih sangat kurang dan masih memerlukan dukungan dari stakeholder terkait serta masyarakat.

Dirinya berharap Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPK) Kaltim serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdibud) Kaltim mampu memberikan ruang kepada generasi muda tersebut.

“Seperti mengusulkan program pojok baca di tempat umum ataupun fasilitas umum lainnya,” ungkapnya, Minggu (3/9/2023).

Reza sapaan akrabnya melanjutkan, di era digitalisasi saat ini sudah sangat mudah dalam menambah literasi generasi muda. Sebab membaca buku bisa menggunakan smartphone yang saat ini sudah canggih.

“Membaca sekarang bukan hanya pake buku, bisa juga melalui digital atau aplikasi, dan saya harap, generasi muda dapat memanfaatkan semua fasilitas yang telah diberikan pemerintah khususnya dalam hal peningkatan literasi,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala DPK Kaltim M Syafranuddin menyebut, pihaknya terus berupaya guna meningkatkan literasi generasi muda. Salah satunya dengan menambah tenaga pustakawan dan wacana memindahkan DPK ke eks Hotel Atlet agar banyak diminati.

“Oleh sebab itu saya mengajak seluruh stakeholder untuk bersinergi agar mencapai hal tersebut, dan wacana memindahkan DPK ke eks hotel Atlet saya harap tepat. Karena banyak hal baru yang bisa di eksplore disana agar menarik perhatian masyarakat,” tutupnya.(adv dpk kaltim)

Komisi II DPRD Kaltim Minta Perusda Kelistrikan Diaudit

SAMARINDA – Komisi II DPRD Kaltim kembali memanggil Perusahaan Daerah (Perusda) PT Ketenagalistrikan Kalimantan Timur dan PT Cahaya Fajar Kaltim (CFK) terkait tindaklanjut pembahasan kinerja perusda dan perkembangan pembagian deviden, Selasa (8/8/2023).

Rapat dengar pendapat (RDP) tersebut juga menghadirkan Aisten II Ichwansyah dan Biro Ekonomi Setdaprov Kaltim. Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono didampingi Setyo Setyo Pramono dan Ambulansi Komarioah.

Tio, sapaan akrab Ketua Komisi II menyampaikan, Perusda Kelistrikan Kaltim saat ini posisinya tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya.

“Perusda ini sekarang Freeze, wait and see. Sekarang buat apa ada kerjasama kalau kemudian tidak menguntungkan,” kata dia.

Sementara  persoalan yang dihadapi Perusda Kelistrikan dan kerjasamanya dengan perusahaan lain, diduga Komisi II ada penyimpangan terkait kewenangan maupun tata kelola keuangan. Pengelolaan yang keliru dalam proses profesionalisme tata kelola perusahaan  akan berpengaruh pada perkembangan suatu perusahaan.

Menindaklanjuti dugaan tersbut, Tio mendorong Pemprov Kaltim melalui Asisten II dan Biro Ekonomi melakukan audit investigasi secara menyeluruh. Termasuk setiap kerja sama kepada pihak ketiga atau pihak terkait lainnya tanpa terkecuali.

Senada, Anggota Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono menegaskan, evaluasi perkembangan bisnis Perusda Kelistrikan perlu melibatkan tim audit independent seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau BPK.

“Maksudnya adalah untuk mengaudit seluruhnya, dari proses awal sampai akhir. Permasalahan-permasalahan ini akan timbul sejalan dengan hasil audit nantinya. Baik masalah keuangannya, penyertaan modalnya, sampai pada kondisi dimana pemprov yang tadinya sebagai pemegang saham mayoritas sekarang menjadi minoritas,” jelas Sapto.

Menurut dia, kondisi ini akan terlihat jelas ketika hasil audit sudah keluar. Termasuk yang terlibat hingga pada kondisi perusda bermasalah seperti saat ini. “Biarkanlan tim audit independent untuk menerjemahkan dan memberikan kesimpulan langkah pemprov ke depannya.

“Apakah mau dilanjut atau dibenahi, atau kah saham ini dijual, biar tidak berlarut-larut,” tegas Politisi Golkar ini.

Sapto berharap pemerintah daerah sebagai pemilik saham dalam perusda jangan hanya mengurusi piutang yang tidak selesai, deviden tidak terbayar serta persoalan lainnya.

“Perlu diingat, keberadaan perusda ini adalah untuk mengatasi listrik di Kaltim. Jika sisi bisnis ditumpangi hal-hal yang lain, itu yang menjadikan perusda tidak bisa berkembang,” tegas Sapto. (*)

Infrastruktur Jalan di Kaltim Masih Memprihatinkan

SAMARINDA– Saat ini, kondisi pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Kaltim masih memprihatinkan dan banyak yang rusak. Padahal, daerah ini menjadi penghasil devisa nomor dua di Indonesia.

Keadaan ini membuat anggota Komisi III DPRD Kaltim Mimi Meriami BR Pane prihatin.  Dirinya meminta Pemerintah Pusat untuk memaksimalkan pembangunan infrastruktur jalan di Kaltim

Dikatakan, jika untuk membangun Provinsi Kaltim secara keseluruhan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim yang ada skerang, tentu tidak cukup.

“APBD provinsi Kaltim tidak cukup untuk membangun Kaltim secara keseluruhan, tetapi tentunya setiap masalah pasti ada solusinya,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltim Sri Wahyuni mengungkapkan hal ini sudah menjadi perhatian Pemprov terlebih permasalahan ini wewenangnya ada di Pemerintah Pusat.

“Pemprov bersama DPRD Kaltim akan menyampaikan ke Pemerintah Pusat agar ada solusinya,” tutupnya. (adv)

Komisi IV DPRD Kaltim Siap Terima Aduan Dosen Non PNS ke Pemerintah Pusat

SAMARINDA– Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi menyampaikan, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim menerima aduan dari para tenaga pendidik non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengajar di perguruan tinggi negeri.

“Karena ini kan kewenangannya pemerintah pusat, jadi kami akan menyampaikan ini kepada DPR RI, kebetulan kami juga sudah menjalin komunikasi,” ucapnya usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di gedung E DPRD Kaltim, Rabu (31/5/2023).

Pihaknya menyebut, akan mengantarkan keluhan tersebut dan siap menjadi jembatan kepada Pemerintah Pusat melalui DPR RI. Reza menjelaskan para dosen tetap non ASN yang berasal dari perguruan tinggi negeri di Samarinda ini miminta kepada pihaknya agar para dosen-dosen tetap berstatus honorer dapat diangkat menjadi ASN.

Dirinya menambahkan, bukan berarti pihaknya tidak memiliki upaya, hanya saja keterbatasan kewenangan membuat pihaknya hanya mampu mengantarkan keluhan tersebut kepada lembaga legislatif tingkat pusat.

Permintaan pengangkatan dari honorer menjadi ASN ini bukan tanpa sebab, namun wacana penghapusan tenaga honorer menjadi kekhawatiran mereka tidak lagi dapat mengajar. Ditambah dengan hadirnya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan berpotensi menambahnya jumlah perguruan tinggi di Kaltim, sehingga ia mengharapkan untuk memenuhi hal itu dapat memanfaatkan tenaga pendidik lokal.

“Jangan sampai setelah nanti semakin banyak perguruan tinggi, kemudian untuk tenaga pendidiknya diambil dari luar,” jelasnya.

Sementara itu Ketua Forum Dosen Tetap Non ASN Komisariat Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda Sabran menngungkapkan, saat ini sebanyak 50 orang dosen yang mengharapkan pengangkatan itu.

“Apalagi wacana itu akan terjadi pada november ini penghapusan itu dilakukan,” ungkapnya

Menurutnya, dengan adanya penghapusan itu dan dengan tidak melakukan pengangkatan terhadap tenaga pendidik yang ada, maka akan berdampak buruk bagi keberlangsungan mutu pendidikan. Salah satunya, seperti kekurangan tenaga pendidik, menurunnya akreditasi belum lagi mahasiswa juga akan turut dipengaruhi.(al/adv)

« Previous Page — Next Page »