DPRD Kaltim Sebut Pendidikan Berkualitas Harus Menjangkau Kelompok Rentan dan Terpinggirkan

SAMARINDA — Di tengah geliat pembangunan pendidikan di Kalimantan Timur, Anggota DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, mengingatkan agar kebijakan yang dibuat tidak melupakan kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, masyarakat adat, anak-anak terlantar, dan warga di daerah terisolasi.

Fuad menegaskan, kehadiran negara pada sektor pendidikan semestinya dirasakan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang selama ini masih terpinggirkan dari akses layanan dasar.

“Pendidikan yang layak tidak hanya diukur dari jumlah sekolah atau tingkat partisipasi. Yang terpenting adalah sejauh mana akses itu terbuka bagi kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan,” ujarnya, Kamis (7/8/25).

Menurutnya, masih banyak kelompok yang terabaikan pada sistem pendidikan saat ini. Salah satunya adalah penyandang disabilitas, yang menurutnya belum memperoleh perlakuan adil dalam kebijakan maupun penganggaran pembangunan sektor pendidikan.

“Kita tidak bisa terus memposisikan penyandang disabilitas sebagai sekadar pelengkap dalam agenda pembangunan. Harus ada komitmen nyata yang terukur,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya pendidikan yang tidak semata-mata menekankan aspek akademik, tetapi juga berfungsi membentuk karakter dan memperkuat akar budaya lokal. Ia percaya, pendidikan yang menghargai nilai-nilai kearifan lokal akan melahirkan generasi yang lebih tangguh.

“Pendidikan seharusnya melahirkan generasi yang memiliki daya saing, namun tetap berakar pada nilai-nilai budaya lokal. Warisan budaya bukan sekadar masa lalu, tapi bekal penting menghadapi masa depan,” imbuhnya.

Ia menyoroti persoalan mutu pendidikan yang belum merata. Rendahnya tingkat sertifikasi tenaga pendidik di daerah disebutnya sebagai salah satu penyebab utama kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah pusat dan pinggiran.

Dirinya juga mengingatkan pentingnya memperluas jangkauan digitalisasi pendidikan hingga ke pelosok. Menurutnya, pemanfaatan teknologi tak boleh hanya dinikmati warga perkotaan, tapi harus menyentuh masyarakat di wilayah pedalaman.

“Digitalisasi harus menjadi alat pemerataan, bukan malah memperlebar jurang ketimpangan. Masyarakat di wilayah pedalaman pun berhak menikmati kemajuan teknologi,” tandasnya.

Ia menegaskan, keberpihakan pada kelompok paling rentan adalah esensi utama dari pembangunan yang adil dan inklusif. Negara harus benar-benar hadir dalam bentuk nyata yang dapat dirasakan mereka.

“Jika negara hadir, kehadiran itu harus dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang paling rentan dan sering terabaikan,” pungkasnya. (yud/adv/dprd)

Pembangunan Pabrik Etanol Jangan Mengulangi Tanpa Perhitungkan Dampak Lingkungan

SAMARINDA — Rencana pembangunan pabrik etanol di Kalimantan Timur, yang ditargetkan mulai beroperasi antara tahun 2028 hingga 2029, kembali mengingatkan publik akan pentingnya prinsip pembangunan berkelanjutan. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menegaskan, proyek industri energi ini harus dijalankan secara hati-hati agar tidak mengulang sejarah panjang eksploitasi sumber daya alam tanpa perhitungan dampak lingkungan.

Menurutnya, investasi triliunan rupiah yang digelontorkan tidak boleh menutup mata terhadap risiko ekologis yang mengintai. Ia mengingatkan, sumber daya energi memang melimpah, tetapi penggunaannya harus mempertimbangkan keseimbangan ekosistem secara menyeluruh.

“Potensi energi kita memang melimpah, tetapi bukan berarti semua harus dieksploitasi tanpa batas. Harus ada pertimbangan matang terhadap dampak lingkungan, agar pembangunan tidak merusak masa depan,” ujarnya, Kamis (7/8/25).

Ia menyoroti fakta historis, Kalimantan Timur selama ini telah menjadi wilayah yang terlalu lama dieksploitasi sejak masa kolonial. Ia berharap pembangunan pabrik etanol tidak melanjutkan pola lama yang mengabaikan aspek rehabilitasi dan kelestarian lingkungan.

Dirinya menegaskan pentingnya kajian serius terhadap ketersediaan bahan baku seperti tebu, kelapa sawit, dan bahkan batubara, yang disebut-sebut akan digunakan untuk produksi etanol. Ketersediaan bahan baku tersebut, serta dampaknya terhadap lahan produktif dan sumber daya air, menurutnya harus menjadi bahan evaluasi utama.

“Jika penggunaan bahan baku justru mengancam ketahanan pangan atau merusak ekosistem, maka lebih baik pembangunan ini ditunda. Ini bukan hanya soal berdirinya pabrik, melainkan menyangkut kelangsungan hidup dalam jangka panjang,” tegasnya.

Ia juga menyoroti dimensi sosial dari proyek ini. Menurutnya, masyarakat lokal tidak boleh hanya menjadi penonton pembangunan besar di wilayah mereka. Ia mendorong adanya keterlibatan aktif pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) pada rantai nilai industri etanol yang akan dibangun.

“Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri. Transfer pengetahuan, pembukaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan warga sekitar harus menjadi prioritas,” kata politisi Partai Golkar ini.

Transparansi proses pembangunan juga menjadi sorotan. Sapto menekankan perlunya keterbukaan penyusunan dan pelaksanaan analisis dampak lingkungan (AMDAL), agar masyarakat dapat memberikan masukan dan ikut mengawasi jalannya proyek.

“Pembangunan harus menjadi solusi, bukan beban. Jangan sampai proyek yang diharapkan mendongkrak ekonomi justru meninggalkan masalah bagi generasi mendatang,” pungkasnya. (yud/adv/dprd)

Anggota DPRD Kaltim Nilai Pelayanan Publik Masih Jauh Dari Harapan

SAMARINDA — Meski era digitalisasi administrasi terus digaungkan, pelayanan publik di Kalimantan Timur dinilai masih jauh dari harapan. Hal ini disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, yang menyebut sistem birokrasi daerah belum mampu mengikuti semangat reformasi yang digaungkan pemerintah pusat.

Menurutnya, masyarakat dihadapkan pada berbagai prosedur yang justru menyulitkan mereka saat mengurus administrasi, termasuk pajak, perizinan, hingga legalitas tanah.

“Pemerintah gencar mengimbau masyarakat taat pajak, tertib perizinan, dan mematuhi aturan. Namun, sistem pelayanan yang disediakan justru masih menyulitkan. Ini sebuah kontradiksi,” ujarnya, Kamis (7/8/2205).

Ia mencontohkan sejumlah layanan yang telah diklaim digital, seperti pembayaran pajak kendaraan bermotor, ternyata masih menyimpan kerumitan. Salah satu yang disorotnya adalah kebijakan terkait balik nama kendaraan yang mensyaratkan KTP asli pemilik sebelumnya.

Ia mencontohkan masyarakat sulit memenuhi syarat tersebut jika KTP pemilik lama sudah tidak ada. Menurutnya, pemerintah seharusnya menawarkan solusi, bukan membiarkan persoalan berlarut-larut.

Ia juga menyinggung lambannya pengurusan izin usaha, terutama di sektor galian C yang menjadi kewenangan Pemprov Kaltim. Banyak pelaku usaha lokal, katanya, akhirnya terpaksa beroperasi tanpa izin karena prosedur yang terlalu rumit.

“Jika dibiarkan seperti ini, negara justru kehilangan potensi pendapatan daerah, sementara aktivitas di lapangan tetap berjalan tanpa pengawasan,” katanya.

Tak hanya itu, ia turut mengkritisi tingginya biaya pengurusan sertifikat tanah, terutama beban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dirasa tidak ramah terhadap masyarakat kecil.

“Jika biaya pengurusan terlalu tinggi, warga pasti akan kesulitan mengakses hak mereka. Pemerintah seharusnya hadir memberikan solusi, bukan hanya menagih kewajiban,” ujarnya.

Dirinya menilai terjadi kesenjangan tajam antara semangat reformasi yang dibangun di pusat dan realita yang terjadi di daerah. Menurutnya, berbagai program bagus seperti sertifikasi tanah gratis dan OSS (Online Single Submission) justru terhambat birokrasi yang lemah dan praktik tidak sehat.

“Seringkali, program yang sudah bagus di pusat terhambat di daerah karena ada praktik-praktik yang tidak sehat atau karena sistem birokrasi yang lamban,” ungkapnya.

Agar menghindari praktik percaloan dan pungli, ia mendorong masyarakat mengurus administrasi secara mandiri. Di sisi lain, ia meminta instansi teknis di daerah mempercepat pembenahan layanan lebih terbuka dan efisien.

“Jika bisa dipermudah melalui layanan daring, lakukanlah. Jangan lagi bersembunyi di balik alasan klasik. Sudah saatnya pelayanan publik dijalankan dengan cepat, terbuka, dan profesional,” tutupnya. (yud/adv/dprd)

Anggota DPRD Kaltim Soroti Ketimpangan Layanan BPJS Kesehatan

SAMARINDA — Gencarnya promosi program layanan kesehatan gratis seperti GratisPol dan JosPol di Kalimantan Timur, suara kritis datang dari Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo. Ia menyoroti ketimpangan layanan yang masih dialami pasien peserta BPJS Kesehatan, yang dinilainya belum mendapatkan perlakuan setara dengan pasien umum.

Sigit menyampaikan, keberadaan program gratis tidak serta merta menjamin tercapainya keadilan layanan kesehatan.

“Jangan buru-buru berbangga karena BPJS digratiskan. Kalau pelayanannya masih dibedakan dengan pasien umum, berarti prinsip keadilan belum benar-benar ditegakkan,” ujarnya, Kamis (7/8/2025).

Kritik tersebut didasarkannya pada sejumlah keluhan masyarakat yang ia temui saat reses, salah satunya soal perlakuan berbeda yang dirasakan pasien BPJS di berbagai fasilitas layanan kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta.

“Di Balikpapan, ada keluarga pasien BPJS yang merasa lebih dihargai saat berobat di rumah sakit swasta. Karena itu, mereka memilih pindah ke Rumah Sakit Pertamina. Ini menjadi catatan penting yang harus segera dievaluasi,” ungkapnya.

Meski pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar pada sektor kesehatan hingga Rp4,7 triliun dan menambah tenaga medis melalui skema PPPK, Sigit menilai kualitas layanan belum menunjukkan perubahan signifikan. Ia mengingatkan, pelayanan sejatinya diukur dari kepuasan masyarakat, bukan dari angka anggaran.

“Tambahan tenaga kesehatan dan program yang digulirkan tentu penting. Namun, jika pasien masih merasa mendapatkan perlakuan seperti warga kelas dua, maka itu patut dikritisi. Yang terpenting bukan besaran anggaran, tetapi kualitas layanan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya membangun kemitraan yang sehat antara pemerintah dan rumah sakit swasta. Menurutnya, keterlibatan sektor swasta bukan ancaman, melainkan peluang memperluas jangkauan layanan kesehatan.

“Biarkan rumah sakit swasta berkembang, itu justru meringankan beban pemerintah. Tetapi, yang terpenting adalah memastikan di mana pun masyarakat berobat, mereka mendapat pelayanan yang layak. Ini bukan soal persaingan, melainkan soal tanggung jawab pelayanan publik,” imbuhnya.

Ia mengingatkan agar visi dan misi pemerintah daerah tidak berhenti sebagai slogan belaka. Ia meminta ukuran keberhasilan program kesehatan lebih difokuskan pada dampak riil bagi masyarakat.

“Program boleh bagus di atas kertas. Tapi keberhasilan harus diukur dari kepuasan warga, bukan dari seberapa besar anggaran yang dikeluarkan. Jangan sampai semuanya hanya menjadi slogan kosong,” tegasnya.

Pernyataan ini menjadi refleksi atas kondisi faktual pelayanan kesehatan di daerah, yang menurutnya masih menyisakan ketidakadilan pada praktiknya. Ia menegaskan, masyarakat tidak menuntut perlakuan istimewa hanya perlakuan yang manusiawi.

“Masyarakat tidak meminta diperlakukan istimewa. Mereka hanya berharap dihargai sebagai sesama manusia. Itu saja,” tutupnya. (yud/adv/dprd)

DPRD Dorong FJKT Jadi Agenda Resmi, Pemerintah Harus Hadir Dukung Budaya Lokal

SAMARINDA — Seruan agar penguatan peran pemerintah dalam pelestarian budaya lokal kembali mengemuka, kali ini datang dari Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Guntur. Ia menyoroti pentingnya dukungan kelembagaan terhadap pelaksanaan Festival Jembayan Kampung Tuha (FJKT) yang digelar rutin di Desa Jembayan, Kutai Kartanegara.

Guntur menegaskan, festival yang telah berlangsung selama enam tahun berturut-turut itu tak layak hanya bergantung pada inisiatif masyarakat. Ia mendesak agar FJKT segera diakui sebagai agenda budaya resmi tingkat provinsi.

“Kegiatan semacam ini tak bisa selamanya hanya mengandalkan inisiatif warga. Pemerintah harus hadir. Jika memang ada keseriusan mengembangkan pariwisata berbasis tradisi lokal, FJKT layak dijadikan contoh nyata bagaimana sebuah kegiatan tumbuh dari masyarakat,” ujarnya, Kamis (7/8/2025).

Ia menilai, keberadaan FJKT bukan sekadar hiburan rakyat, melainkan sarat nilai sejarah, spiritual, dan sosial yang menjadi identitas budaya masyarakat Jembayan.

“Festival ini bukan sekadar hiburan rakyat. Di dalamnya terkandung nilai sejarah, tradisi ziarah leluhur, serta semangat gotong royong masyarakat Jembayan yang masih terpelihara. Ini bagian dari identitas budaya yang patut dijaga dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah,” tegas legislator dari Dapil Kukar tersebut.

Pada pandangannya, FJKT juga menjadi sarana edukasi kultural yang relevan bagi generasi muda. Prosesi ziarah makam leluhur, yang menjadi bagian dari peringatan hari jadi desa, disebut Guntur sebagai ruang refleksi atas warisan nilai yang perlu terus ditanamkan.

“Kita butuh lebih banyak ruang seperti ini, tempat di mana anak-anak muda bisa mengenali asal-usulnya, memahami nilai yang diwariskan leluhurnya. Ini bukan sekadar acara budaya, tapi investasi sosial yang jauh lebih berharga,” tuturnya.

Ia juga menggaris bawahi peran FJKT membangkitkan semangat gotong royong yang mulai memudar di tengah masyarakat modern.

“Gotong royong merupakan jiwa masyarakat desa. FJKT bisa menjadi momentum agar menumbuhkan kembali nilai tersebut. Namun, tanpa dukungan kebijakan dan perhatian serius dari pemerintah, semangat ini akan sulit bertahan,” tambahnya.

Tahun ini, FJKT kembali diramaikan dengan berbagai kegiatan mulai dari upacara adat, pertunjukan seni, kegiatan sosial, hingga napak tilas sejarah desa. Ia menilai rangkaian acara tersebut merupakan cara masyarakat menegaskan jati diri budaya mereka.

Ia berharap pemerintah provinsi tak lagi memandang FJKT sebagai perhelatan lokal biasa.

“Kalau serius ingin mengembangkan pariwisata yang berakar kuat, mulailah dari budaya lokal. Festival seperti ini punya potensi besar menjadi ikon budaya Kalimantan Timur, asal dikelola dengan sungguh-sungguh,” pungkasnya. (yud/adv/dprd)

« Previous Page — Next Page »