DPRD Kaltim Akan Perjuangkan Penyetaraan Tunjangan Penghasilan Pegawai ASN dan Non ASN

SAMARINDA –  Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati mengatakan Komisi IV DPRD Kalimantan Timur akan memperjuangkan penyetaraan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparat Negeri Sipil (ASN) dan Non ASN sesuai regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dan Kemampuan Keuangan Daerah.

“Ada protes terkait TPP yang berawal dari pernyataan Gubernur Kaltim Isran Noor yang akan memberikan Surat Keputusan (SK) bagi semua guru PPPK yang sampai saat ini masih belum terlaksana,” kata Puji saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) reguler pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (29/05/2023).

Dikatan Puji, hal ini juga berkaitan dengan pemberian SK melakui pendaftaran dan tes yang dilakukan guru swasta ataupun negeri. Namun masalahnya tidak semua guru  negeri atau swasta terdaftar, padahal mereka ada yang sudah mengajar lebih dari 10 tahun.

Dirinya juga menambahkan guru PPPK   dibayar dari keuangan daerah yang sampai saat ini masih terkendala yang akan di bahas lebih lanjut pada rapat khusus 5 Mei mendatang untuk menyuguhkan data sebenarnya.

Puji berharap akan ada mediasi dari BKD dan Dinas Pendidikan termasuk dari PGRI untuk membuat regulasi yang dimana regulasi itu antara pemerintah dan forum.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Yekti Utami mengatakan terdapat seribu lebih guru yang akan di berikan TPP. Non ASN dikatakan menginginkan adanya penambahan setara dengan yang PNS. Kewenangan ini diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.

“Untuk guru jumlahnya 1.192 orang di tambah 755 orang yang sesuai untuk diberikan TPP,” ucap Utami.

Dikatakan, TPP yang akan dibayarkan  bersumber dari  Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang besarannya sesuai anggaran di Provinsi Kaltim. (ajeng)

Rencana Perpindahan DPK Kaltim Dapat Dukungan Anggota DPRD Kaltim

SAMARINDA – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kaltim Agus Aras mendukung perpindahan kantor DPK dan Perpustakaan Daerah yang saat ini sudah tidak strategis dan sering kebanjiran

“Kami sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur tentu mendukung jika keinginan untuk dipindah ke tempat yang lebih baik, yang terpenting harus dibuat kajiannya dan kelayakannya segala macam sehingga nanti ketika terjadi pemindahan tentu kami berharap semakin lebih baik dari sisi pelayannya terhadap masyarakat terkait perpustakaan itu,” ucap Agus Aras, Rabu (24/5/2023).

Menurutnya mereka sebagai anggota DPRD provinsi Kalimantan Timur sangat mendukung jika ada upaya tersebut tetapi dibuat kajian-kajian secara menyeluruh.

“Mengenai anggaran sendiri provinsi Kalimantan Timur mempunyai anggaran yang cukup tinggi dibandingkan daerah lainnya. Saya pikir kalau dari sisi anggaran sepanjang itu kajiannya sudah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ada, saya pikir tidak ada masalah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala DPK Kaltim M Syafranuddin sudah mengajukan permintaan kepada Pemerintah Provinsi Kaltim agar dilakukan pemindahan gedung DPK Kaltim di Jalan Juanda, Samarinda. Permintaan pemindahan gedung ini, karena dinilai sudah tidak layak lagi, karena gedung sering tergenang banjir saat hujan deras turun.

Syafranuddin pun sudah meminta gedung untuk dipindah sebanyak dua kali, namun belum disetujui karena beberapa kendala dari Pemerintah Provinsi Kaltim.

“Kita sudah usulkan untuk memanfaatkan gedung hotel atlet di GOR Sempaja, yang kedua mengusulkan untuk menggunakan Bandara eks Temindung dengan konsepnya nanti, gedung dilengkapi polder air dibawahnya, atapnya terbuka memanfaat panel tenaga surya, ada juga gedung praktek perpustakaan, dan lainya,” ucap Stafranuddin. (adv-dpk kaltim)

Pansus LKPJ Soroti Pertumbuhan Ekonomi

SAMARINDA – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Sutomo Jabir menyampaikan beberapa catatan rekomendasi dari pihaknya perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.

Penyampaian laporan akhir pansus LKPJ itu, disampaikan pihaknya dihadapan para Anggota DPRD Kaltim beserta Pemprov Kaltim yang dihadiri Wagub Hadi Mulyadi pada saat Rapat Paripurna ke-16 di Gedung B DPRD Kaltim.

Jabir menegaskan pihaknya setelah pembentukan pansus telah diberikan waktu selama 30 hari untuk mengevaluasi LKPJ Gubernur Kaltim dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim 2022, telah pihaknya tuntaskan dengan berbagai upaya seperti melakukan uji publik hingga mengundang para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna mengukur kinerja.

“Menurut aturan kita diberikan waktu 30 hari udah kita selesaikan karena sudah selesai masa kerjanya sehingga laporan dan rekomendasinya sudah kami bacakan,” ucap Jabir, Senin (22/5/2023).

Menurutnya selama masa kerja pansus telah ditemukan beberapa aspek penilaian yang perlu sekiranya dibenahi oleh Pemprov Kaltim dalam penggunaan APBD 2023 saat ini, salah satunya yang paling mencolok mengenai pertumbuhan ekonomi daerah yang angka indikatornya masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional.

“Pertumbuhan ekonomi misalnya di tahun 22 meskipun naik masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, kita masih diangka 4, sedangkan nasional  di angka 5,” jelasnya.

Berkaitan dengan temuan itu beserta aspek temuan lainnya ia mengungkapkan telah memberikan rekomendasi kepada Pemprov Kaltim sebagai bahan evaluasi yang perlu diperhatikan oleh lembaga eksekutif. (adv/Adit)

Golkar Daftarkan 37 Persen Keterwakilan Perempuan Bacaleg Kaltim

SAMARINDA – Diiringi arak-arakan Reog Ponorogo Partai Golongan Karya (Golkar) Kaltim  melakukan penyerahan berkas 55 Bakal Calon legislatif (Bacaleg) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim, Minggu (14/5/2023).

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kaltim optimistis menguasai kembali kursi parlemen dan menempati posisi sebagai Ketua DPRD Kaltim.

Ketua DPD Partai Golkar Kaltim, Rudy Mas’ud menyatakan parpolnya telah mendaftarkan 55 kader terbaik dengan target 17 kursi parlemen tingkat provinsi .

Rudy Mas’ud yang menjabat sebgaai Ketua DPD Golkar Kaltim sekaligus anggota DPR RI Komisi II menerangkan proses panjang bacaleg dengan mempertimbangkan kualitas dan kapasitas kader. Sebanyak 55 bacaleg Kaltim adalah para kader terbaik yang bisa memberikan jawaban kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur untuk masa kini dan masa yang akan datang.

Dikatakan, keterwakilan perempuan dari Partai Golkar dalam bacaleg ini lebih dari 30 persen yaitu menempati 35-37 persen. Salah satunya istri dari Ketua DPD Golkar Kaltim Rudy Mas’ud, Syarifah Suraidah Abidin yang dipastikan akan maju sebagai bacaleg di DPR RI memiliki semangat untuk memenuhi keterwakilan perempuan dari Partai Golkar.

“Saya rasa perlu diperhatikan kembali untuk perempuan di Kaltim agar dapat berani dan lebih maju lagi dibidang politik”

Dirinya juga mengatakan semangatnya dalam mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI di Senayan yaitu untuk membawa perubahan besar bagi para perempuan di Kaltim. (ajeng/adv)

Gerinda Targetkan Ketua DPRD Kaltim

SAMARINDA –  Partai gerakan Indonesia Raya (Gerindra) optimitis memenangkan kursi ketua DPRD Kaltim saat mengantarkan  berkas 55 Bakal calon legislatif (Bacaleg) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim, Sabtu (13/5/2023).

Ketua DPD Partai Gerindra Kaltim, Andi Harun menyatakan memasang target tinggi di pemilu 2024 dan optimis parpolnya dapat merebut kursi ketua DPRD Kaltim di Pemilu Legislatif (Pileg) yang akan di gelar tahun depan.

Namun Andi Harun tidak membeberkan jumlah target pasti untuk  kursi di DPRD Kaltim. Meski begitu, dirinya memastikan akan memaksimalkan pergerakan partainya sehingga para bacaleg perolehan kursi di DPRD Kaltim bisa dimaksimalkan serta keterwakilan perempuan dalam partisipasi politik lebih dari 30 persen terpenuhi.

“Kami optimis menang dengan perolehan kursi dan suara maksimal karena hasil evaluasi hasil kerja kader-kader partai dan anggota legislatif selama ini yang paling penting,” ujarnya.

Menurutnya, jika pemilu lalu masing-masing parpol hanya menggunakan strategi direct call dan door to door, sekarang strategi tersebut kurang menarik lantaran masyarakat sudah semakin cerdas dan melek politik.

“Saya bersyukur anggota DPRD dari Gerindra bisa lebih maksimal memberikan bukti nyata pada masyarakat. Mereka menyerap aspirasi masyarakat untuk kemudian disalurkan dan diperjuangkan. Jadi, Gerindra tidak lagi mengandalkan alat peraga, seperti baliho dan stiker,” pungkasnya.

Andi Harun mengingatkan bahwa kampanye yang dilakukan dari partainya selalu memberikan edukasi politik  yang jujur adil dan bertanggung jawab melalui bacaleg yang telah terselektif berdasarkan  kualitas, integritas dan kapasitasnya.

“Kampanye di sosial media tidak hanya sekedar pencitraan, harusnya mencerdaskan dan menunjukan kualitas  bacaleg yang memiliki komitmen,” tutupnya. (ajeng/adv)

« Previous Page — Next Page »