Antar Berkas Pendaftaran Bacaleg, PKB Optimis Raih 8 Kursi DPRD

SAMARINDA – Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Provinsi Kalimantan Timur optimis meraih 8 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim pada pemilu tahun 2024 mendatang.

Ketua DWP PKB Kaltim, Syafruddin mengatakan target juga diberikan untuk seluruh kabupaten kota menjadi pimpinan DPRD dan khusus Kabupaten Bontang dan Kabupaten Paser untuk tetap menjadi ketua DPRD.

“Untuk daerah pemilihan Kabupaten Panajam, Kabupaten PPU, Kutai Timur, Samarinda masing -masing 2 kursi sebab kami selalu optimis secara realistis, terukur dan sesuai kemampuan,” katanya saat mengantarkan berkas pendaftaran Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim, Sabtu (13/5/23).

Saat mengantarkan berkas rombongan DPW PKB Dan DPD Gerindra hadir bersamaan sesuai koordinasi secara serentak dilakukan se-Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memperkuat dukungan pada pilihan jagoan partai yang sama yaitu Prabowo Subianto untuk maju pada Pemilihan Presiden 2024 .

Syafruddin menilai hal ini menjadikan PKB dan Gerindara solid, mesra dan siap mengawal pesta demokrasi bersama masyarakat.

“Kami siap mengawal Pemilu yang bersih dan terbuka untuk melahirkan pemimpin yang punya Visi  dan Misi memperjuangkan aspirasi rakyat,”pungkasnya.

Syafruddin juga menambahkan bahwa PKBmengarahkan kadernya untuk mewujudkan politik kehadiran, politik keteladanan dan politik kepeloporan sehingga bisa melahirkan kecintaan masyarakat pada PKB.

Kemampuan kader dilihat dari berbagai aspek dan dipertimbangkan berdasarkan popularitas, tingkat kaderisasi, kemampuan intelektual serta kemampuan menangkap aspirasi masyarakat, sehingga PKB  di Kabupaten Kota akan membuat kejutan pada Pemilu 2024 yang akan datang. (ajeng/adv)

DPRD Kaltim Bakal Gelar BK Awards

SAMARINDA – Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim berencana menggelar BK Award perdana di Kaltim. Diskusi dan pemantapan terkait mekanisme dan tahapan-tahapan BK Awards 2023 telah dilakukan sehingga hasilnya objektif.

“Kita mau awal pelaksanaan kegiatan ini kemudian menjadi acuan dan dasar BK Awards selanjutnya. Karena, jika ini bagus maka kedepannya akan baik,” kata Ketua Badan Kehormatan Sutomo Jabir, Minggu (16/4/2023).

Dikatakan, untuk menentukan ini bagus atau tidak, kredibilitasnya harus teruji. Untuk kredibiltas yang teruji maka penilaiaannya harus objektif. Karenanya perlu melibatkan orang-orang yang tidak punya kepentingan lain selain menilai kinerja tersebut.

“Maka perlu penilaian internal juga eksternal yang kita libatkan untuk menilai 55 Anggota DPRD Kaltim ini seperti apa penilaiaannya,” sebutnya.

Output dari BK Awards sendiri, diharapkan Sutomo Jabir, akan menjadi bahan evaluasi bagi dewan ber DPRD dari tahun ke tahun seperti apa kinerjanya dan produktifitas DPRD bisa ditingkatkan.

“Yang kita nilai permasa sidang, karena dimulai pada pertengahan tahun 2023 maka bisa kita nilai 3 masa siding terakhir. Yakni Masa Sidang III Tahun 2022, Masa I Tahun 2023, Masa Sidang II Tahun 2022. Ini yang akan kita rekap, sehingga sekitar bulan September atau Oktober 2023 ini pelaksanaan BK Awards-nya,” tutupnya. (adv)

Komisi IV DPRD Samarinda Minta Pemkot Sosialisasikan Penanganan Virus Rabies

SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti meminta Pemerintah Kota Samarinda melakukan sosialisasi penagangan virus rabies serta memperhatikan pentingnya distribusi vaksin rabies secara merata ke seluruh puskesmas yang ada di Samarinda.

Politikus Demokrat itu, mendorong pemerintah untuk lebih fokus mendata masyarakat yang memiliki anjing peliharaan melalui RT di daerah masing-masing, nantinya dari data tersebut dapat dilihat dari daerah mana saja yang banyak tersebar virus rabies lalu fokus untuk penanganannya.

“Harus dilakukan sosialiasi dan pengolahan data per RT, sehingga kita tau dari daerah mana virus rabies tersebar,” tambahnya.

Menurutnya, penyebaran rabies tidak hanya terjadi dari anjing liar saja, tetapi bisa jadi telah menjangkit anjing peliharaan di rumah, sebab itu untuk mengatisipasi dan melindungi warga dan hewan peliharaan di rumah, terutama anjing yang akan terjangkit pada hewan peliharaan.

Dia menjelaskan, saat ini harus dilakukannya sosialiasi yang lebih intens terhadap masyarakat yang memiliki anjing-anjing peliharaan yang ada dirumah, karena kebanyakan dari masyarakat mengira bahwa penyebaran virus rabies ini hanya datang dari anjing liar saja.

“Sebenarnya rabies itu sudah ada masuk ke Samarinda, tapi untuk ketersediaan vaksin belum menyebar ke seluruh puskesmas yang tersedia,” katannya. Rabu (12/04/2023).

Saat ini, kata Puji, memang pemerintah sudah mempersiapkan tenaga medis yang memadai bahkan mempersiapkan anggaran untuk kebutuhan vaksinasi rabies di Samarinda.

“Hanya saja memang kita belum terfokus untuk penyebaran vaksinasi secara merata di Samarinda,” tukasnya.

“Tentunya, permasalahan kita hanya ada di penyebaran vaksin saja, untuk hal yang lain seperti anggaran dan tenaga medis kita sudah memadai,” ujarnya.

Dirinya menghimbau agar seluruh masyarakat tetap waspada terhadap anjing peliharaan yang ada di rumah, secara rutin memperhatikan ciri-ciri penyakit yang ada hingga memperhatikan sumber makanan berasal.(Adv)

KPID Kaltim dan Pansus  Bahas Ranperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

SAMARINDA – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim bersama Panitia Khusus (Pansus) Pendididkan dan Pancasila melakukan rapat membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)  terkait pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan yang akan di implementasikan ke semua stakeholder, di Ruang Rapat Gedung E, DPRD provinsi Kaltim, Senin (10/4/23).

Pembahasan Ranperda ini mendapatkan saran dari KPID Kaltim terkait pasal 14 yang ditambahkan, adanya Ayat 4 yang berbunyi “penyelenggara pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan melalui media penyiaran wajib untuk menayangkan atau membuat konten iklan layanan masyarakat tentang pendidikan dan wawasan kebangsaan”

Hal ini dinilai karena minimnya iklan layanan masyarakat di lembaga penyiaran yang menayangkan konten terkait pentingnya pendididkan Pancasila dan wawasan kebangsaan sebagai mana tercantum pada UU No. 32 Pasal 46 tahun 2002, P3 Pasal 43 & 44, SPS pasal 58.

Ketua KPID Kaltim Irwansyah menyampaikan Ranperda ini masih perlu banyak dibedah dengan akademisi dan praktisi yang lainya sehingga pasal-pasal yang akan disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dapat menjaga nilai pendidkan Pancasila dan wawasan kebangsaan

“Beberapa poin yang kita usulkan terkait lembaga penyiaran dapat ikut serta, berperan aktif dan secara masif menyiarkan muatan budaya lokal yang konten lokalnya memuat nilai Pancasila,” ucapnya.

Irwansyah berharap Ranperda ini dapat secepatnya disahkan oleh DPR dan Gubernur agar secepatnya dilaksanakan dan diimplementasikan ke semua stakeholder

“Selanjutnya dari raperda ini akan ada agenda -agenda terkait pendidikan kebangsaan di program KPID Kaltim yang sekiranya diagendakan setelah lebaran,”bebernya.

Sejalan dengan yang disampaikan, Ramdhoni selaku Ketua Pansus dari fraksi PDIP mengungkapkan Ranperda ini menyesuaiakna dengan kearifan lokal yang ada di Kaltim dan sedang disosialisasikan di lingkungan OPD Kaltim. (aj)

Komisi I DPRD Kaltim Prihatin Penurunan Indeks Demokrasi di Kalimantan Timur

SAMARINDA – Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Jahidin yang menyampaikan keprihatinannya terhadap tanggapan indeks demokrasi di Kaltim tahun ini semakin menurun berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) saat rapat paripurna ke-12 DPRD Kaltim akan berakhir,di Gedung B DPRD Kaltim, Senin (10/4/23).

Jahidin berpendapat, merosotnya indeks demokrasi daerah Katim dipengaruhi rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif.

Menurutnya pada tahun 2023 terdapat beberapa Raperda inisiatif yang sedang dibahas DPRD Kaltim, sehingga, agar penilaian selanjutnya dapat ditambahkan  beberapa data untuk meningkatkan indeks demokrasi di Kaltim.

“Pada 2023 penilaian terbaru meningkat menjadi peringkat tiga, apalagi kalau ditambah dengan beberapa data lainnya, bisa jadi peringkat dua bahkan satu,” ungkapnya.

Anggota fraksi PKB tersebut mengakui, salah satu faktor pemicunya adalah padatnya kegiatan DPRD Kaltim, sehingga perlunya kerjasama untuk  meningkatkan Indeks Demokrasi Kaltim.

“Biasanya pembentukan Perda dibahas pansus, namun kan ada kewajiban lain juga, jadi kita berharap seluruh stakeholder bekerja sama untuk mendongkrak peringkat tersebut,” pungkasnya. (aj)

« Previous Page — Next Page »