Lambannya Sertifikasi Aset Picu Kekhawatiran Konflik Agraria di Kaltim

SAMARINDA — Keterlambatan proses sertifikasi aset milik pemerintah daerah maupun lahan masyarakat di Kalimantan Timur menimbulkan keresahan baru di tengah upaya membangun kepastian hukum dan tata kelola agraria yang adil. DPRD Kalimantan Timur memperingatkan kondisi ini berpotensi menjadi bom waktu jika tidak segera ditangani secara serius.

Salehuddin, Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, menyoroti persoalan ini sebagai hal yang krusial karena menyangkut hak masyarakat atas tanah serta keamanan hukum atas aset pemerintah. Ia menilai, lambannya proses legalisasi aset dapat memicu konflik pertanahan dan sengketa hukum yang berkepanjangan.

“Keterlambatan sertifikasi bukan hanya memperlemah kepastian hukum atas kepemilikan aset daerah, tetapi juga membuka ruang terjadinya persoalan pertanahan yang bisa berdampak langsung terhadap hak-hak masyarakat,” ujarnya, Selasa (5/8/25).

Pernyataan ini mempertegas urgensi bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta instansi terkait agar segera mempercepat proses sertifikasi aset yang belum tersentuh administrasi hukum.

Tak hanya aset pemerintah, masyarakat pun kerap terjebak pada birokrasi berbelit ketika mengurus sertifikat tanah. Menurutnya, warga seringkali terhambat prosedur yang rumit, biaya tinggi, hingga maraknya pungutan liar.

“Pemerintah semestinya hadir secara aktif dalam memberikan pendampingan dan kemudahan layanan. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya sertifikasi lahan harus dilakukan secara masif dan konsisten,” tegasnya.

Ia menekankan, penyelesaian konflik agraria harus dijalankan dengan pendekatan kemanusiaan yang adil. Tak hanya lewat kebijakan formal, tetapi juga pendampingan hukum dan penyederhanaan prosedur administratif.

“Tidak adil apabila masyarakat dibiarkan bergumul sendiri dalam menghadapi ketidakpastian hukum atas lahan yang mereka tempati. Jika kita menginginkan pembangunan yang berkelanjutan di Kalimantan Timur, maka penyelesaian sengketa pertanahan harus menjadi agenda prioritas yang dijalankan secara serius dan bermartabat,” tutupnya.

Kondisi ini menunjukkan, tanpa intervensi konkret dari pemerintah, risiko terjadinya konflik agraria masih membayangi. DPRD Kaltim berharap semua pihak bergerak cepat sebelum keterlambatan ini menjelma menjadi persoalan hukum yang jauh lebih kompleks. (yud/adv/dprd)

DPRD Kaltim Minta Kejelasan Jadwal Pengumuman Direksi Perusda

SAMARINDA – Penundaan pengumuman hasil seleksi direksi perusahaan daerah (Perusda) Kalimantan Timur menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Kaltim. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, menanggapi dengan tegas ketidakjelasan jadwal pengumuman yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung kemarin.

Nurhadi menyatakan, mundurnya jadwal pengumuman tanpa penjelasan resmi dari pihak eksekutif menimbulkan tanda tanya besar.

“Saya kembalikan kepada teman-teman eksekutif. Tapi kalau dari kami, berharap semakin cepat semakin baik,” ujarnya, Senin (4/8/2025).

Ia menilai, penunjukan pimpinan Perusda tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Pasalnya, keberadaan pimpinan definitif sangat penting agar menciptakan rasa nyaman dan kepastian manajemen perusahaan. Ia mengingatkan, keberlangsungan dan performa Perusda turut memengaruhi ekosistem ekonomi daerah.

“Kalau pimpinan perusahaannya belum ada, bagaimana bisa mereka bekerja maksimal? Kenyamanan itu penting agar jalannya operasional perusahaan,” lanjutnya.

Dirinya mengungkapkan, DPRD Kaltim akan memanggil seluruh perwakilan Perusda. Agenda pemanggilan tersebut dimaksudkan agar membahas rencana anggaran tahun depan, sebelum memasuki tahapan pembicaraan anggaran resmi.

“Apalagi itu mitra kami. Kita akan membicarakan soal anggaran tahun depan. Maka harus jelas siapa yang bertanggung jawab agar pembahasan bisa berjalan efektif,” tegasnya.

Ia berharap Pemprov Kaltim segera memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait jadwal pengumuman direksi Perusda. Ia menekankan pentingnya transparansi disetiap tahapan pengisian jabatan publik, terlebih sektor yang menyangkut kepentingan ekonomi daerah. (yud/adv dprd kaltim)

Anggota DPRD Kaltim Soroti Ketidakjelasan Teknis Program GratisPol

SAMARINDA – Program pendidikan tinggi gratis atau yang dikenal dengan istilah GratisPol 10 kembali menjadi sorotan, kali ini dari Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Nurhadi Saputra. Ia menyatakan, belum adanya kejelasan teknis mengenai program tersebut menimbulkan kebingungan, baik bagi mahasiswa maupun orang tua.

Nurhadi mengungkapkan, hingga saat ini, belum ada penjelasan yang utuh dan rinci mengenai implementasi program GratisPol 10. Banyak pihak masih menyamakan program ini dengan skema beasiswa yang sudah berjalan sebelumnya. Padahal, menurutnya, konsep dan teknis pelaksanaannya berbeda dan memerlukan sosialisasi yang lebih masif.

“Kita banyak menerima pertanyaan dari masyarakat. Apa bedanya dengan beasiswa Kaltim Tuntas? Bagaimana teknis pelaksanaannya? Apakah mahasiswa aktif juga mendapat manfaat, atau hanya mahasiswa baru?” ujar Nurhadi, Senin (4/8/2025).

Ia menilai, tanpa penjelasan menyeluruh, program yang seharusnya menjadi solusi pemerataan akses pendidikan justru bisa menimbulkan kecurigaan dan ketidak percayaan publik. Terlebih, belum ada kejelasan pula mengenai keberlanjutan bantuan pendidikan bagi siswa sekolah yang semestinya masuk dalam skema yang sama.

Ia mendorong Pemprov Kaltim melalui Dinas Pendidikan dan instansi terkait agar segera melakukan sosialisasi dan menyusun pedoman teknis pelaksanaan program.

“Jika tidak segera dijelaskan, maka tujuan program ini bisa gagal sasaran,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan, mahasiswa aktif yang telah berjuang di tengah keterbatasan tidak boleh dikesampingkan kebijakan ini.

Dengan anggaran besar yang dialokasikan disektor pendidikan, Nurhadi berharap transparansi dan akuntabilitas program GratisPol menjadi prioritas utama Pemprov Kaltim. (yud/adv dprd kaltim)

Krisis SMA-SMK di Balikpapan, Anggota DPRD Kaltim Minta Gubernur Prioritaskan Penambahan Sekolah

SAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Nurhadi Saputra, menyoroti serius minimnya jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kota Balikpapan. Menurutnya, ketimpangan jumlah antara lulusan SMP dan daya tampung SMA/SMK negeri menyebabkan banyak siswa tidak tertampung di sekolah negeri setiap tahun ajaran baru.

“Balikpapan ini memang sangat kritis. Tahun ini banyak sekali siswa yang setelah lulus dari SMP negeri tidak tertampung di SMA atau SMK negeri,” ungkap Nurhadi, Senin (4/8/25).

Ia menjelaskan, saat ini terdapat 28 SMP negeri di Balikpapan, namun hanya ada 9 SMA negeri dan 6 SMK negeri yang tersedia. Ketidak seimbangan ini disebutnya sebagai masalah yang harus segera dijawab Pemerintah Provinsi Kaltim, mengingat pendidikan tingkat menengah menjadi kewenangan provinsi.

Bahkan, rencana pembangunan SMK Negeri 7 yang sudah diwacanakan sejak era Gubernur sebelumnya hingga kini tak kunjung terealisasi.

“SMK 7 itu sudah lima tahun digadang-gadang, tapi sampai masa jabatan Pak Gubernur kemarin habis, tak juga terealisasi,” ujarnya.

Nurhadi berharap di masa pemerintahan Gubernur Kaltim yang baru, Rudi Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, penambahan SMA dan SMK negeri di Balikpapan bisa menjadi prioritas. Ia menyebut hal ini sebagai misi kolektif anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) Balikpapan.

Ia juga menyoroti pentingnya pembangunan rumah sakit baru di Balikpapan. Meskipun pembangunan rumah sakit merupakan kewenangan pemerintah kota, ia mendorong agar Pemkot tak ragu berkomunikasi dan bersinergi dengan Pemprov Kaltim.

“Kalau memang ada peluang, tak ada salahnya anggaran provinsi diarahkan ke pembangunan rumah sakit. Ini demi kepentingan masyarakat Balikpapan dan Kaltim secara umum,” katanya.

Ia berharap agar Pemprov Kaltim dapat mengalirkan lebih banyak bantuan keuangan provinsi ke Balikpapan.

“Selama ini dana Bansos ke Balikpapan sangat minim. Mudah-mudahan sekarang bisa lebih deras dan kencang,” tegasnya. (yud/adv dprd kaltim)

Rute Baru Garuda Buka Akses Pemerataan Pembangunan di Kaltim

SAMARINDA – Maskapai nasional Garuda Indonesia kembali mengudara di Samarinda dengan membuka rute penerbangan dari Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto (APT Pranoto) menuju Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Langkah ini dinilai sebagai momentum strategis yang membawa harapan besar bagi pemerataan pembangunan, kemajuan ekonomi, dan penguatan konektivitas Kalimantan Timur. Jumat (1/8/2025).

Kehadiran Garuda Indonesia tak hanya memperluas aksesibilitas udara, tetapi juga menjawab kebutuhan konektivitas yang selama ini menjadi tantangan utama bagi pelaku bisnis, perjalanan dinas, hingga sektor pariwisata.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi, menyambut positif pengoperasian rute ini. Ia menilai masuknya kembali maskapai ini di Samarinda menjadi simbol penting pembangunan infrastruktur transportasi di Kaltim kian merata.

“Kami sangat mendukung konektivitas ini karena akan mendorong sinergi antara sektor transportasi dan pariwisata. Layanan ini diharapkan meningkatkan pelayanan publik dan memperluas aksesibilitas udara. Kami pun berharap jadwal penerbangan dapat ditambah, dan harga tiket tetap efisien untuk masyarakat,” ujarnya.

Penerbangan perdana Garuda Indonesia dengan nomor GA‑581 lepas landas dari Samarinda pukul 12.05 WITA dan mendarat di Jakarta pukul 13.15 WIB. Rute ini dilayani setiap hari dengan armada Boeing 737‑800 NG berkapasitas 162 kursi, terdiri atas 12 kursi kelas bisnis dan 150 kursi kelas ekonomi.

Maskapai juga meluncurkan layanan skema corporate account bagi instansi pemerintah maupun pelaku usaha daerah dengan sistem hard block maupun soft block. Skema ini diyakini akan mendukung mobilitas dinamis dari sektor publik maupun swasta.

Kembalinya Garuda Indonesia ke Samarinda membuka babak baru sistem transportasi udara Kaltim. Tak sekadar soal penerbangan, kehadirannya menjadi indikator, wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara ini terus bergerak menuju konektivitas yang lebih maju dan merata. (yud/adv/dprd)

« Previous Page — Next Page »