DPRD Kaltim Siap Turun ke Lapangan, Respons Keluhan Gubernur Soal Tambang Ilegal

SAMARINDA — Keluhan Gubernur Kalimantan Timur terhadap maraknya aktivitas pertambangan ilegal di wilayahnya menjadi titik awal penguatan pengawasan legislatif terhadap sektor ekstraktif. Anggota DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud, menegaskan, praktik tambang tanpa izin resmi telah merugikan daerah, khususnya dalam hal hilangnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Dalam pertemuan kami dengan Gubernur, beliau sangat menyoroti maraknya tambang-tambang ilegal di Kaltim, khususnya batu bara. Ini menjadi perhatian utama karena kegiatan tambang ilegal ini tidak memberikan kontribusi apa pun terhadap PAD,” ujar Syahariah, Rabu (30/7/2025).

Persoalan ini menurutnya bukan hanya pelanggaran hukum semata, melainkan bentuk perampasan manfaat dari sumber daya alam milik publik. Perusahaan-perusahaan tambang ilegal dinilai mengambil keuntungan besar tanpa menyumbangkan hasilnya bagi pembangunan daerah.

“Mereka hanya menikmati hasil tambang, tapi sama sekali tidak menyumbang ke daerah. Ini jelas merugikan,” tegasnya.

Sebagai respons terhadap situasi ini, DPRD Kaltim disebut telah menerima mandat agar menelusuri dan mengevaluasi keberadaan seluruh aktivitas pertambangan di wilayah Kaltim. Ia menyatakan, pihaknya akan turun ke lokasi-lokasi tambang agar memastikan legalitas kegiatan yang berlangsung.

“Ini menjadi tugas kami ke depan. Kami akan turun ke lapangan, mendatangi seluruh lokasi pertambangan. Jika ditemukan tambang-tambang yang legal dan terdaftar, tentu kita apresiasi. Tapi yang ilegal, akan kami tindak,” katanya.

Langkah konkret pun sedang disiapkan. Salah satunya adalah pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD guna memperkuat investigasi terhadap tambang ilegal. Namun, ia menegaskan, proses pembentukan Pansus akan dilakukan secara hati-hati dan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Soal Pansus, kami akan diskusikan lebih lanjut dengan rekan-rekan di DPRD. Prosesnya tidak bisa sembarangan, harus mengikuti aturan. Tapi pada prinsipnya, ini sudah menjadi perhatian dan ada arahan langsung dari Gubernur,” pungkasnya. (yud/adv/drpd)

Gedung Sekolah Megah Tanpa Akses, Anggota DPRD Kaltim Desak Pembangunan Pendidikan yang Terintegrasi di Pedalaman Kaltim

SAMARINDA – Ketimpangan pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan tajam. Bukan soal kurangnya gedung sekolah, melainkan ketiadaan akses jalan dan fasilitas penunjang yang membuat bangunan-bangunan megah itu seolah tak berguna. Sorotan ini datang dari Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menyoroti fakta, pembangunan pendidikan masih kerap berjalan sendiri-sendiri, tidak bersamaan dengan pembangunan infrastruktur dasar lainnya seperti akses jalan, transportasi, dan layanan dasar bagi siswa.

“Pembangunan sekolah tidak seharusnya hanya mengedepankan sisi fisik semata. Apa artinya gedung megah, jika akses jalannya rusak atau bahkan tidak tersedia sama sekali? Ini menunjukkan perencanaan yang belum menyentuh persoalan riil masyarakat,” kata Agusriansyah, Rabu (30/7/2025).

Pernyataan Agusriansyah menyiratkan, pendekatan pembangunan yang bersifat sektoral dan tidak terintegrasi kerap kali gagal menjawab kebutuhan nyata warga di pedalaman. Banyak sekolah di kawasan 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) dibangun tanpa mempertimbangkan aksesibilitas bagi siswa maupun guru.

Ia menekankan pentingnya pendekatan holistik membangun pendidikan, yang tak hanya berhenti pada berdirinya bangunan sekolah. Pemerintah, katanya, juga harus menjamin ketersediaan sarana jalan, transportasi yang memadai, bahkan asrama dan program pemenuhan gizi bagi siswa.

“Setiap anak di pelosok desa berhak memperoleh akses pendidikan yang setara dengan anak-anak di perkotaan. Jangan sampai kondisi geografis menjadi alasan mereka tertinggal, apalagi sampai putus sekolah hanya karena tidak mampu menjangkau sekolah,” tegasnya.

Ia juga mendorong agar kebijakan pembangunan tidak lagi dikerjakan secara terpisah-pisah dimasing-masing sektor. Ia menyebut perlunya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga desa, agar pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.

“Yang dibutuhkan bukan proyek-proyek terpisah, melainkan pendekatan yang saling terhubung. Sekolahnya dibangun, jalannya disiapkan, asrama disediakan bila perlu, dan dukungan nutrisi bagi siswa juga diperhatikan,” jelasnya.

Ia mengusulkan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembangunan pendidikan yang terlalu berorientasi pada capaian fisik. Menurutnya, keberadaan gedung sekolah semata tidak menjamin kualitas dan pemerataan pendidikan jika akses dasar tetap terabaikan.

“Ini adalah investasi jangka panjang. Jangan sampai ada sekolah yang berdiri megah namun kosong karena tidak ada siswa yang bisa mengaksesnya. Pendidikan harus dibangun secara utuh, bukan setengah jalan,” pungkasnya. (yud/adv/drpd)

Bangku Kosong di SD Negeri Samarinda, DPRD Kaltim Soroti Menurunnya Kepercayaan Publik

SAMARINDA – Di balik banyaknya sekolah dasar (SD) negeri yang tersedia di Kota Samarinda, tersimpan kegelisahan yang semakin nyata. Ribuan bangku kosong tanpa peserta didik. Fenomena ini tak sekadar soal kapasitas tak terisi, namun mencerminkan perubahan preferensi masyarakat memilih pendidikan dasar bagi anak-anak mereka.

Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, menilai kondisi ini sebagai sinyal penting yang harus segera ditindak lanjuti pemerintah daerah. Menurutnya, rendahnya jumlah siswa di sekolah negeri perlu dilihat secara objektif dan menyeluruh.

“Fakta ini harus dilihat secara objektif. Di satu sisi, kita memiliki kapasitas yang cukup besar, namun di sisi lain, banyak orang tua justru memilih menyekolahkan anak mereka di sekolah swasta. Hal ini menjadi indikator bahwa kepercayaan publik terhadap sekolah negeri perlu diperkuat,” ujarnya, Rabu (30/7/2025).

Data terbaru menunjukkan lebih dari 2 ribu bangku kosong di SD negeri di Samarinda. Bagi Darlis, ini bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan dari persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan pendidikan yang diberikan sekolah negeri.

“Realitanya, banyak sekolah swasta di Samarinda yang mampu memberikan layanan pendidikan lebih baik, baik dari segi fasilitas maupun metode pembelajaran. Ini menjadi tantangan besar bagi sekolah negeri untuk meningkatkan kualitasnya secara menyeluruh,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pendidikan dasar adalah fondasi utama pembentukan karakter dan intelektualitas anak. Karena itu, orang tua sangat berhati-hati dalam memilih sekolah, terutama di jenjang SD yang notabene masih sangat bergantung pada kedekatan emosional dan geografis.

“Berbeda dengan jenjang pendidikan menengah atas, di mana anak-anak sudah lebih mandiri dan orang tua bersedia mengizinkan mereka bersekolah di luar kota atau pulau. Untuk SD, mereka akan memilih yang terbaik di sekitar tempat tinggal, sekalipun itu sekolah swasta dengan biaya lebih tinggi,” tambahnya.

Ia mewanti-wanti, apabila tren penurunan jumlah siswa di sekolah negeri terus berlanjut, bisa saja pemerintah pusat mengambil langkah evaluasi menyeluruh, bahkan kemungkinan rasionalisasi atau penutupan sekolah.

“Apabila rasio siswa terus menurun, dan bangku-bangku kosong semakin banyak, bukan tidak mungkin kebijakan rasionalisasi atau penutupan akan diambil. Ini tentu menjadi skenario yang harus kita hindari bersama,” tegasnya.

Sebagai upaya antisipatif, ia mendorong pemerintah daerah agar melakukan pembenahan menyeluruh terhadap kualitas pendidikan di sekolah negeri. Mulai dari peningkatan kompetensi guru, modernisasi infrastruktur, hingga pembaruan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan generasi saat ini.

“Ini harus menjadi perhatian bersama. Sekolah negeri jangan sampai hanya menjadi pilihan alternatif. Justru harus menjadi pilihan utama karena menawarkan mutu pendidikan yang kompetitif,” tutupnya. (yud/adv/drpd)

Petani Kunci Swasembada Pangan

SAMARINDA – Di tengah ambisi besar Kalimantan Timur agar menjadi lumbung pangan dan penyangga logistik Ibu Kota Nusantara (IKN), perhatian terhadap nasib para petani justru dinilai masih minim. Sorotan kali ini datang dari Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, yang menekankan kemandirian pangan hanya bisa tercapai jika pelaku utama sektor pertanian, yakni para petani, mendapat dukungan nyata dan menyeluruh.

“Ketahanan pangan bertumpu pada petani. Jika mereka tidak dibekali dengan sarana yang memadai, maka kemandirian pangan hanya akan menjadi wacana semata,” ujar Guntur, Rabu (30/7/2025).

Ia menyayangkan belum maksimalnya penyediaan alat dan mesin pertanian, mahalnya harga pupuk, serta lemahnya peran penyuluh di lapangan. Menurutnya, keberhasilan pertanian tak bisa dilepaskan dari keselarasan antara teknologi, sumber daya manusia, dan pemahaman akan kondisi lokal.

“Sama seperti manusia memerlukan makanan bergizi, tanaman pun demikian. Jika hanya diberi kapur berlebihan atau tanah dibiarkan terlalu asam tanpa penanganan, tanaman juga akan mati. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kebutuhan spesifik lahan dan jenis pupuk yang digunakan menjadi sangat penting,” terangnya.

Ia menyoroti krisis regenerasi petani di Kaltim. Mayoritas petani saat ini sudah berusia lanjut, sementara generasi muda masih enggan terjun ke sektor pertanian karena kurangnya dukungan fasilitas yang memadai.

“Sebagian besar petani kita telah berusia lanjut. Padahal, anak-anak muda pun tertarik untuk bertani jika didukung dengan fasilitas modern. Tidak mungkin mereka mau bertani dengan peralatan seadanya. Di era sekarang, pertanian harus berbasis teknologi,” jelasnya

Ia juga mengingatkan, pendekatan pertanian tidak bisa disamaratakan. Setiap daerah memiliki karakteristik lahan yang berbeda, sehingga butuh intervensi spesifik dan data yang akurat.

“Karena itu, penyuluh pertanian memiliki peran krusial untuk memahami kondisi lokal dan memberikan pendampingan yang sesuai. Kebijakan pemerintah akan tepat sasaran jika berbasis data dan pemahaman lapangan,” jelasnya lagi.

Sebagai penyangga utama kebutuhan pangan IKN, Guntur menekankan pentingnya langkah serius dari pemerintah provinsi dan instansi terkait untuk memperkuat sektor pertanian dari hulu ke hilir.

“Kita diharapkan mampu menopang kebutuhan pangan IKN. Namun, jika permasalahan dasar seperti keterbatasan alat pertanian dan pupuk belum tertangani, maka cita-cita swasembada pangan akan sulit terwujud,” pungkasnya. (yud/adv/drpd)

DPRD Kaltim Soroti Kepekaan Pemprov terhadap Prestasi Atlet Daerah

SAMARINDA – Minimnya perhatian dan penghargaan terhadap atlet berprestasi di Kalimantan Timur kembali mencuat ke permukaan. Namun kali ini, sorotan tak hanya menyasar soal insentif, tetapi menyangkut pola pikir dan kepekaan pemerintah daerah menghargai perjuangan para atlet.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyampaikan, Pemprov Kaltim perlu menunjukkan bentuk apresiasi yang lebih bagi para atlet, bukan hanya sekadar kebanggaan simbolik pada seremoni.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan kebanggaan simbolik. Para atlet yang telah berjuang membawa nama Kalimantan Timur ke panggung nasional layak mendapatkan bentuk penghargaan yang sebanding dengan upaya dan pengorbanan mereka,” ujar Darlis, Rabu (30/7/2025).

Pernyataan Darlis menyoroti fakta, banyak atlet di Kaltim merasa diabaikan setelah menorehkan prestasi, baik di level daerah maupun nasional. Kurangnya perhatian ini dianggap berisiko mematahkan semangat para atlet, terutama generasi muda yang memiliki potensi besar didunia olahraga.

“Banyak anak muda kita yang punya talenta luar biasa, tetapi ketika mereka berhasil, perhatian yang diberikan sangat minim. Ini tentu memengaruhi semangat mereka agar terus berkembang,” tuturnya.

Iamenekankan, penghargaan tidak harus selalu berupa uang. Bentuk apresiasi bisa hadir dengan wujud lain, seperti penyediaan fasilitas pelatihan yang memadai, dukungan pendidikan, hingga peluang karier di sektor publik.

“Sudah saatnya pemerintah memiliki kepekaan lebih tinggi terhadap kontribusi para atlet. Jangan tunggu sampai ada tuntutan, baru bergerak. Ini soal membangun ekosistem pembinaan prestasi yang berkelanjutan,” katanya.

Ia juga menyoroti perlunya pendekatan proaktif dari pemerintah menciptakan sistem penghargaan yang lebih adil, transparan, dan terstruktur. Menurutnya, kehadiran pemerintah agar mendukung atlet seharusnya tidak bersifat reaktif, tetapi menjadi bagian dari kultur kebijakan yang konsisten.

“Pola pikir lama di mana penghargaan hanya diberikan jika diminta harus ditinggalkan. Kita butuh sistem yang peka dan responsif, yang betul-betul menghargai jerih payah atlet sebagai aset daerah,” tegasnya. (yud/adv/drpd)

« Previous Page — Next Page »