Nursobah: Membicarakan APBD Menelaah Demokrasi

SAMARINDA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD ) adalah anggaran yang dimiliki rakyat. Dikelola oleh pemerintah dalam kesetaraan hubungan eksekutif dan Legislatif. Eksekutif sebagai pelaksana perda atau peraturan daerah atas penetapan yang sudah dilakukan oleh DPRD.

Hal itu disampaikan Anggota DPRD Samarinda, Nursobah dalam rilis yang diterima media ini pada Jumat (25/11/2022).  DPRD merupakan lembaga independen dan otonom yang berfungsi 3 hal. Yaitu pembuatan peraturan daerah atau legislasi. Pengontrol kebijakan eksekutif atau controlling dalam fungsi pengawasan dan selama pembahasan anggaran pendapatan dan belanja menjalankan fungsi budgeting atau penganggaran.

“Pertanyaannya. Sejauh mana fungsi itu berjalan atau tidak. Atau malah berada dalam kontrol pihak lain. Dalam tripatrit kekuasaan. Jika salah satu pihak menjadi pengatur anggaran dan juga eksekutor sekaligus menghakimi demokrasi. Maka. Benarlah penulis dan pengamat demokrasi yang menulis kegelisan di Amerika dalam bukunya tahun 2016,” terangnya

Nursobah menyampaikan, benarkah demokrasi mati. Atau mati suri. Tidak juga. Depok sebagai tempat masa remaja saya tinggal berada dalam kesetaraan demokrasi antara eksekutif legislatif. Sehingga salah satu anggota parlemennya naik ke atas meja saat dihari  paipurna Merupakan kenyataan sejarah tak terlupakan. Silahkan lihat berita beberapa waktu lalu. APBD nyaris Deadlock.

“Makasar sebagai kota maju di wilayah timur. Sempat digantikan PLT walikota. APBD yang besar dan komunikasi yang nyaris buntu. Tapi demokrasi terus berjalan seiring antara eksekutif dan legislatif berjalan clear dan saling menghargai dalam postur bicara yang sama tentang nasib demokrasi untuk contoh masa depan anak bangsa yang sedang melihat dan menonton seniornya memperlakukan demokrasi bukan monokrasi,” sebutnya

Dia menambahkan, adapun Berau sebagai kabupaten terjauh dari ibukota Kaltim. Cukup adem dan terus sinergi antara kepala daerah dan lembaga dewan perwakilan rakyat.  Kata kunci dalam demokrasi adalah kesetaraan dan kesejajaran. Tak ada satu sama lain yang berhasrat menguasai atau mengelabui. Kecuali anggota dewan perwakilannya tak berpengetahuan dan selalu keep silience. Maka akan berlaku sikap kegelisahan dan cap bahwa democracy is Die

“Bagaimana di Samarinda, saya tak tahu sebab memang nyaris tak terdengar meski saya bersebelahan di Badan Musyawarah DPRD kota Samarinda. Saya juga nyaris tak melihat ada kegaduhan suara wakil rakyat pemilik suara sah di ibukota Kaltim. Saya juga nyaris berpikir bahwa lembaga wakil rakyat selalu dalam kesenyapan ruang bicara,” tutupnya. (Adv)

Progres Terowongan Selili Diharapkan Tetap Sesuai Target

SAMARINDA – Pembangunan Terowongan Selili digadang-gadang akan menjadi jawaban untuk menuntaskan kemacetan di ruas jalan menuju Kecamatan Sambutan. Proyek tersebut pun mendapat restu pemerintah pusat untuk dikerjakan dengan pembiayaan Kontrak Tahun Jamak atau Multi Years Contract (MYC) hingga 2024 mendatang.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Novan Syahronie menyebutkan, pihaknya berharap agar Pemkot Samarinda bisa memastikan seluruh progress pembangunan terowongan bisa berjalan sesuai dengan jadwal dan target yang sudah dipasang.

“Tahun ini, apa yang jadi target untuk diselesaikan itu harus tercapai. Supaya tidak mengganggu jalannya pekerjaan di tahun-tahun selanjutnya,” tegas Novan Jumat (25/11/2022)

Dia memahami benar, bahwa dengan mekanisme MYC, mega proyek yang akan menghabiskan dana ratusan miliar tersebut tak akan selesai tahun ini. Namun dia tetap mengingatkan, agar Pemkot Samarinda bisa menuntaskan seluruh urusan yang sudah seharusnya selesai pada tahun ini.

“Misalnya pembebasan lahan masyarakat yang terdampak proyek tersebut. Tahun ini targetnya apa, pendataan, urusan administrasi? Nah itu harus dipastikan selesai,” imbuhnya.

Pihaknya pun mengaku sudah mendengar laporan dari instansi terkait, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarida. Dari hasil pertemuannya tersebut, diketahui ada masyarakat yang masih belum sepakat dengan nilai appraisal yang diberikan Pemkot Samarinda untuk sejumlah lahan mereka yang akan terdampak proyek tersebut.

Namun disebutkan Novan, Dinas PUPR Samarinda berjanji untuk lekas menuntaskan urusan tersebut. Sehingga dia optimis, sebelum tahun berganti, perkara tersebut akan selesai. Sembari menunggu penyelesaian urusan dengan pihak yang berlum bersepakat, Novan mengatakan bahwa, Pemkot Samarinda parallel menuntaskan urusan lahan di segmen lain. Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses pembebasan lahan.

“Karena kerjanya juga baru mulai baru-baru ini. Jadi kami masih bisa memahami, tapi tidak memberikan pemakluman ya,” pungkasnya. (Adv)

Sopian  Ucapkan Selanat Hari Guru Nasional 2022

SAMARINDA – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Ahmat Sopian Noor mengucapkan Selamat Hari Guru Nasional Tahun 2022.

Pada Kesempatan itu, Sopian  juga turut mengucapkan selamat Hari ulang tahun Persatuan Guru Republik Indonesia yang ke-77.

“Saya mengucapkan Selamat hari ulang tahun PGRI yang ke – 77 dan selamat hari hari guru nasional yang diperingati pada hari ini,” katanya Jumat (25/11/2022) kepada media ini

Seperti diketahui, HUT PGRI juga bertepatan dengan Hari Guru Nasional yang diperingati 25 Nobember setiap tahunnya.

Adapun Hari Guru Nasional 2022 mengusung tema serentak berinovasi mewujudkan merdeka belajar.

Orang yang akrab disapa Sopain ini menyebutkan, tema hari guru selaras dengan tujuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tekonologi (Kemendibudristek).

“Melalui program merdeka belajar yaitu mewujudkan profil pelajar pancasila,” ujarnya.

Anggota Fraksi Golkar Samarinda ini menambahkan, untuk saat ini penting membangun kesadaran karakter kebangsaaan.

“Sebagai bangsa yang berdaulat, di era ini tengah dihadapkan pentingnya membangun kesadaran karakter kebangsaan, sebagai jati diri bangsa,” imbuhnya. (Adv)

DPRD Samarinda Usulkan Raperda Pendistribusian Produk Lokal ke Pasar Modern

SAMARINDA – DPRD dan Pemkot Samarinda telah menyepakati 23 usulan Raperda yang masuk ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), dan akan dibahas pada 2023 mendatang.

Salah satu Propemperda tersebut adalah usulan dari Komisi II DPRD Samarinda, yakni Raperda tentang Perlindungan dan Pendistribusian Produk Lokal ke Pasar Modern.

Diusulkannya Raperda tersebut untuk memudahkan pelaku UMKM yang selama ini kesulitan memasarkan produknya ke pasar modern. Hal tersebut terjadi karena mereka tidak mampu memenuhi standar atau syarat yang telah ditentukan.

“Mereka hanya tau gimana memproduksi, menjual seadanya. Sedangkan kalau misalnya mau masuk ritel itu tadi mereka harus paketing,” kata anggota Komisi II DPRD Samarinda, Novi Malinda Putri, pada Kamis (24/11/2022)

Selain pengemasannya, hal yang harus diperhatikan oleh para pelaku usaha adalah perizinan, seperti sertifikat halal MUI dan izin dari BPOM.

“Mereka itu kebanyakan tidak bisa memenuhi syarat-syarat ini karena menurut mereka terlalu rumit, syarat-syarat yang ada itu rumit,” sambungnya.

Oleh sebab itu, melalui Raperda Perlindungan dan Pendistribusian Produk Lokal ke Pasar Modern ini, diharapkam dapat memudahkan pelaku UMKM dalam hal perizinan, hingga pendistribusian produk. Selain itu, juga akan membantu pelaku UMKM dalam mengelola usahanya lebih profesional.

“Jangan sampai kita memaksakan UMKM masuk ke dalam ritel, tapi aturan-aturan yang dipunyai oleh pasar modern, UMKM tidak bisa memenuhinya,” pungkasnya. (Adv)

Sekretaris Komisi III DPRD Samarinda Sorot Izin Pemanfaatan Lahan

SAMARINDA – Sejumlah kegiatan pemanfaatan lahan di Kota Tepian menjadi sorotan tajam DPRD Samarinda. Para Wakil Rakyat di Samarinda ini menyadari, besarnya potensi kecurangan yang terjadi dengan dalih pemanfaatan lahan, khsusunya dalam aktivitas pematangan lahan yang tujuannya digunakan untuk tanah kavlingan.

Sekretaris Komisi III DPRD Samarinda, Novan Syahronie Pasie mengungkapkan, tak sedikit dijumpai kasus penggalian ilegal berkedok pematangan lahan di sejumlah kawasan di Samarinda. Namun sebelum memastikan ada atau tidaknya kegiatan penambangan tanpa izin, Novan dan rekan-rekannya harus memastikan soal perizinan terlebih dahulu.

“Jadi apapun aktivitas pematangan lahan itu harus ada izinnya. Izin yang mereka urus, harus disesuaikan dengan tujuan, dan bagaimana implementasi kegiatan mereka di lapangan,” terangnya Rabu (23/11/2022)

Jika kemudian dirasa ada ketidaksesuaian antara izin yang dikantongi dengan kegiatan di lapangan, maka pihaknya tak segan untuk melaporkan perkara tersebut kepada pihak berwajib. Untuk itu, pihaknya dalam waktu dekat akan memastikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan lahan di beberapa kawasan di Samarinda.

“Salah satunya DLH (Dinas Lingkungan Hidup). Kalau memang sudah ada izinnya, nanti dicocokkan, sesuai izin dengan apa yang mereka lakukan,” lanjutnya.

Dia menambahkan, jika memang kegiatan tersebut tak mengantongi izin apapun dari OPD terkait, maka mau tak mau seluruh kegiatan harus dihentikan sampai proses perizinannya selesai diurus. Dokumen perizinan menurutnya adalah hal yang wajib dimiliki pengelola lahan, lantaran berkaitan dengan kajian terhadap dampak yang bisa ditimbulkan pada lingkungan sekitar.

“Sudah jelas aturannya, kalau memang ada pembukaan lahan, ada lahan yang dimanfaatkan harus ada izinnya,” tegas Novan.

Novan pun tak menampik dalam sejumlah kunjungan lapangan yang dilakukannya bersama dengan Komisi III DPRD Samarinda, kerap ditemukan lubang galian yang disinyalir merupakan galian untuk aktivitas pertambangan batu bara.

“Tapi nanti kita telusuri lebih lanjut, asal persoalan izinnya sudah jelas,” tutupnya.(Adv)

« Previous Page — Next Page »