Perpustakaan Samarinda Harus Contoh Perpustakaan Kaltim 

SAMARINDA – Keberadaan Gedung Perpustaakaan Daerah Samarinda sejatinya diiringi dengan sejumlah perkembangan fasilitas pendukung seperti fasilitas layanan yang lebih memuaskan. Hal tersebut disebutkan Sekretaris Komisi III DPRD Samarinda Muhammad Novan Syahronny Pasie, kepada media ini, Jumat (24/2/2023) pagi.

“Keberadaan perpustaakaan daerah ini harus di ikuti dengan fasilitas layanan pendukung seperti, antar jemput buku yang dipinjam oleh warga di perpustakaan tersebut,” ucap Novan.

Menurutnya Pemerintah Kota Samarinda bisa mencontoh perpustakaan Daerah mlik Provinsi Kaltim, yang sekarang ini melakukan kerjasama dengan ojek online Musalimah.

“Saya pikir hal tersebut bagus dan bisa diterapkan, dari kerjasama dengan ojol nanti masyarakat akan lebih dimudahkan dalam meminjam sejumlah buku milik perpustakaan daerah di Kota Tepian,” tutur Anggota DPRD Dari Partai Golkar ini. (Adv)

Anggota Komisi III DPRD Samarinda Dukung Revitalisasi Pasar Pagi

SAMARINDA – Anggota komisi III DPRD Kota Samarinda, Jasno mendukung rencana Pemkot terkait revitalisasi Pasar pagi yang berada di Jalan Jenderal Sudirman dan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini.

Jasno menyampaikan bahwa pihaknya sangat mendukung rencana tersebut karena melihat Pasar Pagi adalah icon pusat perbelanjaan tradisional Kota Samarinda yang sudah ada sejak tahun 1970. Hal itu juga nantinya akan mencerminkan warga Samarinda ketika melihat Pasar Pagi.

“Kota ini sudah mulai besar sedangkan pasar pagi sudah ada sejak lama dan harusnya di revitalisasi sesuai perkembangan zaman,” kata Jasno, Kamis (23/02/2023).

Anggota komisi III ini juga menjelaskan, hal tersebut harus didukung penuh melihat pasar di daerah lain itu sudah lebih maju dan semi mall. Adapun untuk anggarannya masih dalam proses dan diperkirakan akan mencapai di atas 100 miliar.

Jasno juga memaparkan ketika rencana itu sudah mau dijalankan nantinya, setiap kegiatan yang ada di Pasar Pagi harus ditertibkan. Selain itu, melihat posisinya yang berada di Tepi Sungai Mahakam saluran yang ada seperti jembatan dan sungai agar bisa difungsikan kembali sehingga terstruktur.

“Mudah-mudahan dengan adanya revitalisasi tersebut, saluran itu difungsikan kembali sehingga mencegah terjadinya banjir” ungkapnya. (adv)

Ketua Komisi III DPRD Samarinda Dukung Wacana Pemkot Tuntaskan Tambang

SAMARINDA – Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda Angkasa Jaya Djoerani mendukung wacana Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda  dalam membuat Kota Tepian Samarinda  menjadi kota bebas tambang.

Menurutnya,   pernyataan yang dilontarkan Wali Kota Samarinda Andi Harun, merupakan suatu pernyataan yang cukup berani.

“Patut kita apresiasi, walikota berani menyampaikan pernyataan seperti itu,” katannya, Selasa (14/2/2023)

Dikatakan, masalah pertambangan di Kota Tepian seharusnya dapat ditertibkan mulai saat ini. Kemudian, apabila menunggu tahun 2026, dikhawatirkan, pertambangan di Kota Samarinda semakin berdampak buruk terhadap lingkungan.

“Jangan menunggu 2026, terlalu lama, khawatir dampak lingkungannya semakin buruk bagi masyarakat, kita berharap agar semua perusak lingkungan segera dihentikan,” ucapnya.

Politisi PDI Perjuangan DPRD Samarinda itu menambahkan, Pemkot Samarinda memiliki wewenang yang besar dalam menertibkan persoalan tambang. Terlebih Pemkot selalu mencanangkan visi membentuk Kota Samarinda menjadi Pusat Peradaban, yang langkah awalnya adalah mengentaskan kegiatan pertambangan.

“Sebagai Kota Pusat Peradaban, menjadikan perdagangan dan industri sebagai sumber pendapatan asli daerah, adalah dasar utama untuk membasmi seluruh tambang yang ada di kota tepian ini,” tutup Angkasa. (adv)

Stunting Disebabkan Faktor Kemiskinan dan Pendidikan

SAMARINDA – Persoalan gizi buruk yang mengakibatkan stunting, bisa terjadi dimana saja tidak terkecuali di Kota Samarinda. Dari berbagai Jurnal Ilmiah diketahui bahwa stunting bisa terjadi akibat kekurangan gizi kronis atau infeksi berulang.

Ada pun kekurangan gizi kronis bisa terjadi karena faktor sosio-ekonomi (kemiskinan), penelantaran, pengetahuan yang rendah terkait kecukupan ASI, dan keterbatasan bahan makanan setempat.

Senada dengan informasi itu, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Sri Puji Astuti mengatakan, secara umum stunting disebabkan oleh dua faktor utama yakni pendidikan dan kemiskinan.

Anggota DPRD yang sudah dua periode ini menjelaskan bahwa kemiskinan akan berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan dari seseorang dan pendidikan mempengaruhi tingkat pengetahuan termasuk pengetahuan tentang kesehatan dan gizi, rendahnya pengetahuan akan berdampak pada bentuk pola asuh pada balita meliputi pemberian ASI eksklusif, penambahan susu formula, memberikan makanan yang sesuai isi piring.

“Menjadi prioritas kita bersama bahwa angka kemiskinan di Kota Samarinda, harus segera diturunkan,” kata Sri kepada Infobenua.com, Jumat (10/02/2023).

Pengentasan kemiskinan, menurut dia, dapat dilakukan melalui upaya peningkatan pendidikan, pelayanan kesehatan, sanitasi dan akses air bersih yang baik. Dampak dari perbaikan itu semua akan berbanding lurus dengan penanganan stunting di Kota Tepian ini.

“Intervensi klinis dan sosial harus masif, targetnya harus zero,” tegas Sri Puji.

Dan pada 2023 ini, Komisi IV DPRD Samarinda juga bakal melanjutkan pembahasan regulasi penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga pada rapat paripurna mendatang.

“Kita mulai paripurna minggu depan,” terangnya.

Regulasi ini akan mengatur tentang ketahanan keluarga dari segala sektor baik ekonomi dan sosial. Termasuk, peran aktif ibu dalam membantu perekonomian di keluarga dan dan juga upaya pengentasan kemiskinan.

“Kita akan segera bentuk panitia khususnya karena draft dan naskah akademik sudah jadi,” pungkasnya. (adv).

Sekolah di Samarinda Butuh Tambahan Sarana dan Prasarana

SAMARINDA – Sarana dan prasarana pendidikan di Kota Samarinda menjadi perhatian khusus Komisi IV DPRD Samarinda.  Hasil kunjungan beberapa anggota Komisi IV mengunjungi berbagai sekolah di tingkat SD dan SMP di Samarinda menilai sejumlah sekolah di Kota Tepian Samarinda masih sangat membutuhkan tambahan ruang belajar, serta penunjang fasilitas lainnya.

Anggota dari Komisi IV, Damayanti menyampaikan, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda harus melakukan pemerataan fasilitas pendidikan hingga tidak ada sekolah yang terpinggirkan, sebab hal ini berada dibawah kewenangannya.

“Kalau kita lihat APBD cukup besar Rp 3,9 triliun, memang butuh pemerataan, baik segi fasilitas dan sarana dan prasarana sekolah agar tidak ada lagi sekolah yang terpinggirkan,” ujarnya, Kamis (9/2/23).

Komisi IV dikatakan Damayanti menginginkan kejelasan aset tanah seluruh sekolah. Karena, terdapat beberapa sekolah yang belum memiliki kelengkapan administrasi.

“Pembenahan sistem drainase, pembangunan perpustakaan, Unit Kesehatan Sekolah (UKS), ruang laboratorium, pagar, hingga paving halaman sekolah harus lebih diperhatikan,” tandasnya.(adv)

 

« Previous Page — Next Page »