KPID Kaltim dan KPU Kutim Perkuat Kolaborasi

SAMARINDA – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur menerima kunjungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) di kantor KPID Kaltim, Kamis (14/11/2024). Kunjungan dimaksudkan untuk mempererat silaturahmi dan kolaborasi menuju suksesnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Anggota KPU Kutim, Abdul Manaf, bersama rombongan bertemu dengan Ketua KPID Kaltim, Irwansyah. Dalam pertemuan tersebut, Abdul Manaf menyampaikan, salah satu strategi KPU Kutim untuk memaksimalkan sosialisasi Pilkada 2024 adalah menjalin kerja sama dengan media penyiaran dan media cetak.

“Kami telah menjalin kemitraan dengan TVRI Kaltim untuk penayangan iklan kampanye serta dengan media cetak lokal, seperti Tribun Kaltim, Kaltim Pos, Koran Satu Kata, dan Koran Kaltim, demi memastikan informasi Pilkada tersampaikan secara luas kepada masyarakat,” ujar Manaf yang ditemui Ketua KPID Kaltim Irwansyah dan Komisioner KPID Kaltim,  Adji Novita.

Pada esempatan tersebut, kedua pihak membahas pentingnya sinergi antara lembaga penyiaran dan penyelenggara pemilu untuk mewujudkan Pilkada yang transparan, informatif, dan bebas dari disinformasi. KPID Kaltim berharap seluruh proses penyiaran, terutama iklan kampanye, dilakukan dengan integritas tinggi dan sesuai regulasi.

Komisioner KPID Kaltim, Adji Novita, mengapresiasi langkah KPU Kutim dalam mempersiapkan Pilkada 2024 dan berharap kolaborasi ini dapat berlangsung dengan lancar dan membawa manfaat bagi masyarakat.

“Kami mendukung penuh upaya KPU dalam penyelenggaraan Pilkada dan siap berperan aktif dalam menjaga informasi yang disiarkan agar tetap akurat dan sesuai aturan,” ujar Adji.

Irwansyah menambahkan, komunikasi yang baik antara KPID dan KPU penting untuk memastikan kampanye Pilkada berjalan secara adil dan terbuka.

“Kami ingin masyarakat dapat mengakses informasi Pilkada yang akurat dan terpercaya, sehingga bisa berpartisipasi dengan baik dalam pesta demokrasi ini,” jelasnya.

Kegiatan ini menjadi langkah awal kolaborasi yang lebih luas antara KPID Kaltim dan KPU Kutim dalam menyukseskan Pilkada 2024, dengan berpegang pada prinsip keterbukaan dan tanggung jawab dalam penyiaran informasi kepada publik. (jal)

Finalis Puteri Muslimah Nusantara 2024 Dapat Wawasan Bijak Bermedia Sosial

SAMARINDA— Sebanyak 28 finalis Puteri Muslimah Nusantara 2024 mendapat wawasan penting tentang bersikap bijak dan cerdas dalam menggunakan media sosial. Hal tersebut disampaikan Pranata Komputer Ahli Muda Diskominfo Kaltim Fahmi Asa  melalui materi “Bijak Bermedia Sosial” dalam sesi karantina Puteri Muslimah Nusantara 2024, Kamis (14/11/2024).

Fahmi menyampaikan pentingnya kesadaran digital bagi setiap individu, terutama para finalis yang akan menjadi sorotan publik. Ia menjelaskan, kesadaran digital mencakup kemampuan untuk mengontrol kehadiran diri di media sosial dan menjaga privasi.

“Berpikir kritis sebelum membagikan informasi sangat penting agar kita tidak terjebak dalam budaya berbagi tanpa dasar yang kuat,” ungkap Fahmi

Fahmi menekankan pentingnya kecakapan dalam produksi konten dengan menggunakan smartphone. Ia memberikan tips sederhana dalam fotografi dan videografi agar para finalis mampu menghasilkan konten berkualitas yang sesuai dengan etika dan pesan yang ingin disampaikan.

“Konten yang positif dan bermanfaat akan meningkatkan citra diri, jadi penting sekali menguasai teknik dasar ini,” tambahnya.

Pemanfaatan mesin pencari juga menjadi salah satu poin yang dipaparkan. Fahmi menyarankan agar para finalis lebih bijak dalam mencari informasi dengan menggunakan mesin pencari, sehingga mereka dapat memperoleh informasi yang akurat dan kredibel.

“Mampu menggunakan mesin pencari secara efektif akan membantu kita menyaring informasi dan membedakan mana yang dapat dipercaya,” jelasnya.

Tak kalah penting, Fahmi juga membahas tantangan teknologi terbaru seperti kecerdasan buatan (AI) dan ancaman berita palsu atau hoaks. Ia mengajak para finalis untuk bersikap kritis dalam menyikapi teknologi AI serta waspada terhadap penyebaran hoaks.

Menurutnya, memahami teknologi dan potensi risikonya adalah bagian dari kecakapan digital yang harus dimiliki oleh generasi muda. Dengan pemahaman dan keterampilan digital ini, para finalis diharapkan dapat memanfaatkan media sosial untuk hal-hal positif dan menjadi contoh bagi generasi lainnya. Mereka diharapkan mampu menyebarkan informasi yang bermanfaat, mence digah hoaks dan menunjukkan penggunaan teknologi secara bijak.

Karantina Puteri Muslimah Nusantara 2024 ini menjadi ajang penting menjelang grand final yang akan digelar pada 16 November 2024 di Hotel Mercure Samarinda. Melalui ajang ini, para finalis tidak hanya dinilai dari segi kecantikan, tetapi juga kecerdasan dan kemampuan menjadi panutan positif di era digital. (adv diskominfo kaltim)

Diskominfo Kaltim Resmikan Tim Tanggap Insiden Siber

SAMARINDA– Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur meresmikan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS/CSIRT) untuk Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur,  Kamis (14/11/2024) di Crystal Ballroom Hotel Mercure Samarinda.

Tim ini dibentuk untuk menjawab tantangan keamanan digital di era transformasi teknologi digital. Saat ini , berbagai aktivitas dapat dilakukan tanpa batasan jarak dan waktu, memberikan kemudahan yang dapat dimanfaatkan banyak pihak.

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni mengatakan, transformasi digital dalam pelayanan publik tidak hanya sebatas mengganti proses manual dengan sistem komputerisasi, tetapi juga mencakup perubahan budaya organisasi, pengembangan infrastruktur, serta memastikan warga negara dapat merasakan manfaat dari teknologi digital.

“Saya berharap pejabat tinggi daerah, hingga kepala Dinas Kominfo Kabupaten/Kota, dapat memberikan dukungan penuh terhadap pembentukan CSIRT ini. Siap atau tidak, kita sebagai pemerintah harus siap melawan serangan siber. Ini adalah dampak dari kemajuan teknologi yang semakin canggih,” tegas Sri Wahyuni.

Penanganan dan pengelolaan insiden keamanan siber merupakan salah satu komponen penting dalam menjaga keberlanjutan bisnis dan operasional suatu institusi atau organisasi, termasuk sektor pemerintah daerah.

Implementasi kegiatan persandian dan pengelolaan insiden siber sejatinya membutuhkan sinergi dan kolaborasi berbagai pihak. Tidak hanya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai lembaga keamanan siber dan sandi di Indonesia, tetapi juga dukungan serta kerja sama lintas instansi, termasuk sektor pemerintahan daerah.

Sri Wahyuni berharap, terbentuknya Tim Tanggap Insiden Siber ini, diharapkan dapat menjadi salah satu langkah dalam menangani serangan siber yang semakin masif.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kaltim, M. Faisal, menyampaikan, pembentukan tim ini perlu didukung dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemutakhiran perangkat teknologi informasi (baik perangkat keras maupun perangkat lunak), serta perbaikan sistem pertahanan siber. (adv diskominfo kaltm)

DKP3A Kaltim Gelar Forum Konsultasi Publik dan FGD Penguatan Budaya Kerja

SAMARINDA – Dinas Kependudukan, Pemberdayaan, Perempuan, dan Anak (DKP3A) Kalimantan Timur menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2024 serta Focus Group Discussion (FGD) di FUGO Hotel Samarinda, Kamis (14/11/2024).

Sekretaris DKP3A Provinsi Kaltim, Ema Rosita mengatakan, kegiatan ini bertujuan mengumpulkan masukan, saran, dan kritik dari berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan DKP3A Kaltim.

Dikatakan, penyelenggaraan FKP merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mengharuskan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Ema menekankan pentingnya masukan dari beragam pihak, seperti Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, akademisi, dan lembaga sosial lainnya.

“Kami juga menyelenggarakan FGD untuk Penguatan Budaya Kerja BerAKHLAK di lingkungan kerja,” ujar Ema.

Ema menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi dari Permenpan Nomor 16 Tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan forum konsultasi publik di unit pelayanan publik. Secara khusus, DKP3A menerapkan forum ini di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak Kaltim, yang menangani pengaduan terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kegiatan FGD juga mengacu pada peraturan yang berlaku dalam memberikan pelayanan informasi, kebijakan teknis, pelaksanaan pemberdayaan, serta perlindungan perempuan dan anak. Selain itu, DKP3A juga bertugas melakukan monitoring dan evaluasi terkait kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kalimantan Timur.

“Kami menyediakan data pemberdayaan perempuan dan anak dalam bentuk buku Simponi serta melalui website DKP3A Provinsi Kaltim,” tambah Ema.

Ema berharap masukan dari berbagai pihak dapat menjadikan pelayanan DKP3A semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta lebih optimal dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan, DKP3A juga telah melakukan survei kepuasan masyarakat untuk mengetahui efektivitas layanan publik yang telah diberikan.

Dengan kegiatan ini, DKP3A Kaltim terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. (rh)

Dinsos Kaltim Gelar Evaluasi SAKIP Triwulan III

BALIKPAPAN – Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur (Dinsos Kaltim) menggelar Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Triwulan III Tahun 2024 di Hotel Novotel, Balikpapan, Rabu (13/11/2024).

Kegiatan ini dipimpin Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, didampingi Sekretaris Dinas Sosial, Juraidi, serta Kasubag Perencanaan, Roby Irawan. Seluruh Kepala Bidang dan Kepala UPTD di lingkungan Dinsos Kaltim turut hadir dalam acara tersebut.

Evaluasi ini bertujuan untuk meninjau pencapaian kinerja selama triwulan ketiga, memastikan program kerja berjalan sesuai rencana, serta meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Andi Muhammad Ishak menekankan pentingnya evaluasi berkala demi tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan.

“SAKIP menjadi instrumen penting untuk mengukur efektivitas dan efisiensi program. Oleh karena itu, evaluasi ini harus dilakukan secara komprehensif dan objektif,” ujarnya.

Selain membahas pencapaian SAKIP, rapat ini juga memfokuskan pada strategi penerapan sistem reward dan punishment bagi pegawai. Sistem ini diharapkan dapat memotivasi peningkatan kinerja dan disiplin kerja.

“Reward akan diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada pegawai berprestasi, sementara punishment diterapkan untuk memastikan kedisiplinan dan tanggung jawab yang tinggi dalam pelaksanaan tugas,” tambah Andi.

Sekretaris Dinas Sosial, Juraidi, menambahkan, sistem reward dan punishment ini merupakan langkah untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan berorientasi pada hasil.

“Diharapkan, langkah ini dapat meningkatkan semangat kerja seluruh pegawai, sehingga program-program sosial yang kita jalankan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelas Juraidi.

Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk terus memperkuat akuntabilitas kinerja Dinsos Kaltim dalam mendukung pembangunan sosial di provinsi ini. (adv)

« Previous Page — Next Page »