Dinas Perkebunan Kaltim Gelar Pelatihan Pemasaran Hasil Perkebunan

BALIKPAPAN–  Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur menggelar Pelatihan Manajemen Teknologi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, di Hotel Grand Tjokro Balikpapan, Selasa (12/11/2024).

Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran, Dinas Perkebunan Kaltim, Taufiq Kurrahman berharap pelatihan ini dapat meningkatkan daya saing produk perkebunan sehingga mampu menjadi andalan ekspor yang memberikan nilai tambah bagi ekonomi daerah

Menurut Taufiq, persaingan ketat di pasar serta tuntutan konsumen yang semakin tinggi terhadap mutu produk mengharuskan produsen lokal menerapkan strategi pemasaran yang efektif dan teknologi pengolahan terkini.

“Ini diperlukan agar produk perkebunan dari Kaltim mampu bersaing, baik di pasar nasional maupun internasional,”ungkapnya.

Dinas Perkebunan Kaltim berharap pelatihan ini mampu memperkuat kapasitas ASN dan pelaku usaha perkebunan dalam meningkatkan kualitas produk dan memperluas jangkauan pasar, baik di dalam negeri maupun mancanegara.

Pada kesempatan tersebut ini, peserta juga dibekali beberapa pengetahuan dari narasumber  Pusat Pelatihan Ekspor dan Jasa Perdagangan (PPEJP) Kementerian Perdagangan dan BPOM Samarinda.

Pelatihan ini diakhiri dengan sesi Pre-test dan Post-test untuk mengukur pemahaman peserta atas materi yang disampaikan. (adv diskominfo kaltim)

DPMPD Kaltim Targetkan Tidak Ada Desa Tertinggal

SAMARINDA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kalimantan Timur menargetkan tahun 2025 tidak ada desa tertinggal di daerah ini.

Kepala DPMPD Kaltim, Puguh Harjanto, menyatakan, pihaknya telah mengidentifikasi sejumlah desa tertinggal yang menjadi fokus utama, terutama di daerah dengan akses infrastruktur yang minim. Saat ini di Kaltim masih menyisakan 4 desa tertinggal yaitu di Kutai Barat. Empat desa tersebut akan menjadi prioritas tahun ini agar di tahun 2025 semua desa yang ada Kaltim mandiri.

“Setelah Pilkada kita akan kunjungan lapangan dan maping untuk akselerasi faktor-faktor apa yang harus di eksekusi tentunya dengan OPD teknis kita akan rencanakan dari pusat akan kita undang untuk perhatian kaltim 2025 menjadi desa mandiri dan tidak ada lagi desa tertinggal,” ujarnya, Selasa (12/11/2024).

Dijelaskan, program utama yang akan dilaksanakan meliputi pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan, akses pendidikan, dan layanan kesehatan yang lebih merata. Selain itu, DPMPD juga akan melakukan pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar mampu memberdayakan ekonomi lokal, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mengurangi angka kemiskinan di desa-desa yang menjadi target.

Diakui, infrastruktur menjadi kebutuhan utama di desa tersebut. Namun DPMPD akan melakukan berbagai pendekatan agar akselerasi dari desa tersebut dapat tercapai.

Dengan rencana ini, DPMPD Kaltim optimis desa-desa tertinggal di Kalimantan Timur dapat berkembang lebih cepat, sehingga mampu sejajar dengan desa-desa maju lainnya di Indonesia.(adv diskominfo kaltim)

Disnakertrans Kaltim Ekspose Aplikasi E-tam Kerja

SAMARINDA – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Timur melakukan rapat ekspose awal terkait uji coba aplikasi “Sistem Informasi Ketenagakerjaan E-tam Kerja” di ruang rapat lantai 2 Kantor Disnakertrans Provinsi Kaltim, Selasa (12/11/2024).

Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja, M. Abduh saat memimpin raat menjelaskan, pengembangan aplikasi E-tam Kerja merupakan upaya untuk mempermudah layanan informasi ketenagakerjaan di Kalimantan Timur, baik untuk pencari kerja maupun pemberi kerja.

Aplikasi E-tam Kerja ini mengusung beberapa fitur unggulan, di antaranya fitur khusus untuk pencari kerja dan pemberi kerja. Fitur pencari kerja memungkinkan para pengguna untuk mengakses informasi lowongan kerja terbaru, sementara fitur pemberi kerja memudahkan perusahaan dalam memasang dan memantau status lowongan pekerjaan yang mereka tawarkan.

Selain itu, aplikasi ini juga menyajikan laporan berbentuk tabel yang mencakup data statistik jumlah pencari kerja, perusahaan, jabatan yang tersedia, jumlah lamaran yang masuk, serta penerbitan AK1 atau kartu pencari kerja. Data ini diharapkan akan membantu pemerintah dan instansi terkait dalam memantau perkembangan ketenagakerjaan di daerah tersebut secara lebih efektif.

Ke depan, pengelolaan aplikasi ini akan melibatkan admin yang tersebar di kabupaten/kota di Kalimantan Timur, sehingga setiap daerah dapat memanfaatkan data secara spesifik sesuai kebutuhan setempat.

Adanya aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah proses rekrutmen dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kebutuhan tenaga kerja di Kalimantan Timur.

“Kami juga mengundang saran dari berbagai pihak untuk menyempurnakan aplikasi ini sebelum resmi diluncurkan,” jelas M. Abduh dalam penutupan rapat.

Uji coba ini menjadi langkah awal yang strategis untuk memastikan aplikasi E-tam Kerja dapat diandalkan dalam membantu pemerintah, perusahaan, serta masyarakat dalam hal ketenagakerjaan.

Hadir pada rapat ini sejumlah perwakilan dari berbagai instansi terkait, termasuk Kepala Bidang Hubungan Industrial & Jaminan Sosial (Kabid HI & Jamsos), Bappeda Kaltim, Diskominfo Kaltim, Sekretariat, para pengantar kerja, serta staf operator. (adv diskominfo kaltim)

DPMPD Kaltim Miliki Gedung Baru

SAMARINDA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kaltim kini memiliki kantor baru. Gedung ini dilengkapi berbagai fasilitas modern, termasuk ruang pertemuan yang luas, serta ruang kerja yang nyaman dan terang. Konsep desain interiornya mengutamakan penggunaan material ramah lingkungan, dengan memaksimalkan pencahayaan alami dan ventilasi untuk mengurangi ketergantungan pada energi listrik.

Di area luar gedung, Pemprov Kaltim juga menambahkan rooftop yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka bagi masyarakat dan pegawai. Tanaman hijau yang ditanam di sekitar gedung dirancang untuk menyerap polusi udara dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat.

“Kantor ini dibangun dengan standar kualitas nasional,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kaltim A. M. Fitra Firnanda saat peresmian kantor yang berada di jalan MT. Haryono Samarinda, Selasa (12/11/2024).

“Kami memastikan material dan teknik konstruksi yang digunakan sudah memenuhi kriteria standar nasional, mulai dari kekuatan struktur, keamanan, hingga kenyamanan ruang,” jelasnya.

Standar nasional yang diterapkan mencakup aspek ketahanan bangunan, tata ruang yang fungsional, hingga aksesibilitas bagi seluruh kalangan, termasuk penyandang disabilitas.

Adapun jumlah anggaran yang dikucurkan dalam pembangunan gedung empat lantai ini memakan biaya Rp 35 miliar biaya ditambah biaya supervisi Rp 1,5 miliar. Ia mengungkapkan selama proses pembangunan mengalami beberapa hambatan. Terlebih pembongkaran bangunan lama mengalami beberapa tantangan.

Adanya kantor baru ini diharapkan kinerja DPMPD melayani masyarakat dan mendukung program pemberdayaan desa akan semakin optimal. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap keberadaan gedung baru ini dapat menjadi inspirasi bagi pembangunan kantor-kantor dinas lainnya di Kaltim. (adv diskominfo kaltim)

Jaminan Kesehatan Wisatawan Jaga Citra Pariwisata Kaltim

SAMARINDA – Jaminan keselamatan wisatawan tidak hanya penting untuk melindungi dari bahaya, tetapi juga untuk menjaga citra pariwisata Kaltim dan meningkatkan kepercayaan wisatawan terhadap destinasi wisata di Kaltim

“Kalimantan Timur memiliki kekayaan alam yang menakjubkan dengan berbagai destinasi wisata yang memikat. Namun, untuk mencapai predikat Kabupaten/Kota sehat, diperlukan jaminan keselamatan bagi para wisatawan,” kata Kepala Biro Kesra, Dasmiah pada rapat fasilitasi penyiapan bahan kebijakan pemberian jaminan keselamatan wisatawan pada Destinasi Wisata dalam rangka mewujudkan Kabupaten/Kota sehat di Provinsi Kalimantan Timur yang digelar Biro Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Setdaprov Kaltim, di Hotel Harris Samarinda, Senin (11/11/2024).

Dasmiah juga menegaskan, perlunya kolaborasi lintas sektor, baik yang menangani masalah pelayanan dasar maupun non pelayanan dasar untuk bersama berkomitmen dan melakukan inovasi dan menyiapkan bahan kebijakan.

Beberapa narasumber dilibatkan dalam kegiatan ini, diantaranya Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Ririn Sari Dewi, Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang SDA, Perekonomian Daerah dan Kesra, Arief Murdiyatno, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kaltim, Fit Nawati.

Menurut Ririn, jaminan keselamatan destinasi wisata merupakan faktor penting untuk diperhatikan. Karena dapat menjadi pertimbangan wisatawan dalam memilih destinasi wisata.

“Dengan melibatkan semua pihak, bukan tidak mungkin pariwisata di Kaltim dapat tumbuh dan berkembang secara pesat,” katanya.

Di tempat yang sama, Arif menuturkan pentingnya identifikasi isu strategis untuk menciptakan kemandirian destinasi wisata sehat dengan kolaborasi antara pengelola tempat wisata, masyarakat, pemerintah dan stakeholder terkait.

Menutup pembahasan materi, Fit Nawati menjelaskan strategi untuk mewujudkan Kabupaten/Kota sehat, salah satunya melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berwawasan kesehatan serta mendorong pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). (adv diskominfo kaltim)

« Previous Page — Next Page »